ok

2.  Pengertian Pancasila adalah suatu ideologi dan
dasar negara Indonesia yang menjadi landasan
dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan
kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain,
Pancasila adalah dasar dalam mengatur
pemerintahan negara Indonesia yang
mengutamakan semua komponen di seluruh
wilayah Indonesia.
 Secara Etimologi, kata “Pancasila” berasal dari
bahasa Sansekerta India (Kasta Brahmana), yaitu
kata “Panca” yang artinya Lima, dan “Sila” yang
artinya Dasar. Sehingga arti Pancasila secara
harfiah adalah Lima Dasar.

3.  Pancasila -sansekerta -Panca (lima), Sila
(prinsip/asas)
 Rumusan Dokumen Penetapan Pancasila.
tanggal 1. Piagam Jakarta (Jakarta
charter) 22 Juni 1945. 2. Pembukaan UUD 45
18 agustus 1945. 3. Pembukaan UUD RIS 27
desember 1949. 4. UUDS 15 agustus 1950. 5.
Rumusan ke-2 yang dijiwai oleh rumusan ke-1 5
juli 1959.

4.  3. Muhammad Yamin
 Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari
kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti
sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang
penting dan baik.
 Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar
yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah
laku yang penting dan baik.

5.  1. Ir. Soekarno
 Menurut Bung Karno, pengertian Pancasila adalah
isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun
berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh
kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila
bukan hanya falsafah negara, tapi lebih luas lagi,
yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia.
 2. Notonegoro
 Menurut Notonegoro, pengertian Pancasila
adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang
diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa
Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang
persatuan dan kesatuan, serta sebagai
pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

6.  Menurut berbagai sumber, istilah Pancasila mulai dikenal sejak masa
kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Walaupun belum dirumuskan secara
konkrit, pada masa itu sila-sila dalam Pancasila sudah diterapkan dalam
kehidupan masyarakat dan dalam kerajaan.

Selain itu, Pancasila juga dituliskan dalam kitab Agama Budha yang ditulis
dalam bahasa Pali (Pancha Sila). Pancha Sila adalah ajaran dasar moral
agama Budha yang ditaati oleh para pengikut Siddharta Gautama. Berikut
ini adalah isi Pancha Sila dalam ajaran Budha:
 Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan.
 Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak
diberikan.
 Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila.
 Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar
(berbohong, berdusta, fitnah, omong kosong).
 Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan
makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan.

7.  Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila
memiliki beberapa fungsi. Mengacu pada pengertian
Pancasila di atas, berikut ini adalah beberapa fungsi
Pancasila:
 1. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
 Semua negara memiliki jiwa. Di Indonesia, Pancasila
sebagai jiwa Bangsa sehingga masyarakat Indonesia
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya.
 2. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
 Bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang
menjadi kepribadiannya dan menjadi pembeda dengan
negara lain. Keunikan tersebut diwujudkan dalam perilaku
dan sikap mental masyarakat Indonesia yang berlandaskan
kepada Pancasila.

8.  3. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
 Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Dengan
kata lain, semua hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan
Pancasila yang menjadi dasar negara.
 4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
 Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan
sebagai petunjuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Segala
bentuk cita-cita moral Bangsa dan budaya harus bersumber dari
Pancasila yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan.
 5. Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia
 Cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat
yang adil dan makmur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan tentang
Pancasila.

9.  6. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa
 Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kepribadian yang
dipercayai paling benar, adil, bijaksana, dan mempersatukan
rakyat. Hal tersebut membuat Pancasila menjadi falsafah hidup
bangsa Indonesia.
 7. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
 Pancasila adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan
kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan begitu, dalam
pengaturan pemerintahan Negara dan kehidupan bermasyarakat di
Indonesia, harus selalu berlandaskan pada Pancasila.
 8. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
 Pancasila merupakan hasil perjuangan dan perjanjian bersama
rakyat dengan para pendiri bangsa Indonesia. Dengan begitu, maka
seluruh elemen masyarakat Indonesia harus membela, mendukung,
dan memperjuangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam
Pancasila.

10.  Dalam pembukaan UUD 1945 telah
disebutkan tujuan Pancasila, yaitu sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan
kata lain, Pancasila adalah landasan dalam
mengatur jalannya pemerintahan di
Indonesia.
 Pancasila merupakan pandangan hidup atau
falsafah hidup berbangsa dan menjadi tujuan
hidup bangsa Indonesia. Seperti halnya juga
disebutkan dalam ketetapan MPR No.
11/MPR/1978 pada tanggal 22 Maret 1978,
yang isinya;

11.  “Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan
bahwa pancasila adalah jiwa seluruh rakyat
Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada
bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam
kehidupan lahir batin yang makin baik dalam
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Bahwasanya pancasila yang telah diterima dan
ditetapkan sebagai dasar Negara seperti yang telah
diuji kebenarannya, keampuhan dan kesaktiannya
sehingga tidak ada satupun kekuatan maupun juga
yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan
bangsa Indonesia”

12.  Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila
memiliki kedudukan penting. Yakni sebagai pedoman
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh
sebab itu Pancasila menempati derajat paling tinggi
dalam tata perundang-undangan di Indonesia.
 Hukum di Indonesia merupakan perwujudan serta
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Secara formal, falsafah
negara Indonesia ini tercantum dalam alinea IV
Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
 Yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4)
Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan (5) Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

13.  Dicantumkannya Pancasila dalam Pembukaan
UUD 1945 memiliki arti Pancasila memperoleh
kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.
Berikut adalah hubungannya secara lengkap:
 Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea 4.
 Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah
Negara yang fundamental. Kedudukannya
terhadap tertib hukum Indonesia ada dua, yakni
sebagai dasarnya sekaligus sebagai tertib hukum
tertinggi.

14.  Selain sebagai Mukadimah, Pembukaan UUD 1945
memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda
dengan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945
dengan Pancasila sebagai intinya tidak
tergantung pada batang tubuh UUD 1945, namun
justru sebagai sumbernya.
 Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan
dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang
fundamental. Juga menjadi dasar kelangsungan
hidup negara Indonesia.
 Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945
mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak
dapat diubah, dan melekat pada kehidupan
negara Republik Indonesia.

15.  Jika dirunut berdasarkan kronologi sejarah
perumusan Pancasila, materi yang dibahas
terlebih dahulu oleh Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) adalah
Pancasila sebagai dasar negara. Baru kemudian
membahas Pembukaan UUD 1945.
 Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 adalah
tertib hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan
Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum
itu sendiri.
 Artinya secara material tertib hukum Indonesia
dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Inti sari dari pokok kaidah negara
fundamental tidak lain adalah Pancasila.

16.  Kedudukan Undang-undang Dasar 1945 adalah:
 Hukum dasar yang tertulis
 Hukum dasar yang tertulis di samping itu masih
ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu
Konvensi Sebagai (norma) hukum
 UUD bersifat mengikat terhadap: Pemerintah,
setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI
dan penduduk di RI.
 Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis
besar hukum dalam penyelenggaraan negara
harus dilaksanakan dan ditaati.

17.  Sebagai hukum dasar
 UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi)
Setiap produk hukum (seperti UU, PP
, Perpres,
Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah
berlandaskan UUD 1945.
 Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma
hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan
UUD 1945.

18.  UUD 1945 bersifat supel (elastis),
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa
masyarakat itu terus berkembang dan dinamis.
Negara Indonesia akan terus tumbuh dan
berkembang seiring dengan perubahan zaman.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap
menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar
tidak ketinggalan zaman.
 Rigid
Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih
tinggi dari peraturan perundang-undangan yang
lain, serta hanya dapat diubah dengan cara
khusus dan istimewa.

19.  UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat
kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol
apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau
tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan
pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut
bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.
Selain itu UUD 1945 juga memiliki fungsi sebagai
pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Dalam UUD 1945 juga terkandung :
 Materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk
pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang
dan hubungan antara lembaga-lembaga negara
 Hubungan negara dengan warga negara baik dibidang
politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun hankam.

20.  Berbicara tentang fungsi dan peranan UUD 1945,
Sejarah telah membuktikan melalui empat kurun
waktu berlakunya undang undang dasar dengan ketiga
macam UUD (UUD 1945 konstitusi RIS 1949 dan UUDS
1950).
 Secara teoritis penggantian UUD tesebut setidak
tidaknya telah membawa perubahan struktur dan
mekanisme penyelenggaran pemerintahan Negara,
dan kemungkinam yang lebih jauh ialah perubahan
pada dasar filsafat dan tujuan dari Negara tetapi
dalam praktek ketata negaraan indonesia ternyata
mengganti UUD itu tidak membawa perubahan pada
landasan dasar filsafat dan tujuan pada Negara, dan
hanya sebatas pada berubahnya strukturisasi,
mekanisme dan aturan saja. Jadi dasar filsafat
Negara kita tetap pancasila.

21.  Perubahan UUD Di Indonesia
 Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia ada tiga
langkah penting dalm konsolidasi pemantapan
konstitusi dari dulu sampai sekarang.
 Pembentukan UUD
 UUD 1945 dibentuk atau disusun oleh BPUPKI dan
PPKI sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus
1945.

23.  Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari
kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Untuk
menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak
penjajah Jepang kemudian menjanjikan
kemerdekaan Indonesia dengan membentuk
lembaga untuk mempersiapkan segala hal
berkaitan dengan pembentukan NKRI.
 Lembaga ini dinamakan Dokuritsu Junbi Cosakai
atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang
pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29
Mei 1945 – 1 Juni 1945 bertempat di Gedung
Chuo Sang In (-sekarang Gedung Pancasila) yang
membahas agenda mengenai tema dasar negara.

24.  Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai
dasar negara adalah diawali dengan
pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI.
 BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk
untuk mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang
harus dipenuhinya sebagai negara merdeka.

25.  Sangat mendasari kehidupan bangsa
indonesia
 Sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa
indonesia
 Pancasila merupakan pandangan hidup yang
berakar dalam kepribadian bangsa
 Negara indonesia adalah negara pancasila

26.  Makna pancasila merupakan esensi nilai-nilai
pancasila yang berfungsi sebagai inspirasi,
pedoman dan panduan tingkah laku segenap
masyarakat Indonesia dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
 Pemaparan singkat di atas sudah menjelaskan
bahwa pancasila bukan sekadar simbol dan
lambang. Pancasila adalah nilai, lebih dari
itu, esensi nilai yang memiliki makna.

27.  Dasar negara dan pandangan hidup memiliki kaitan
yang begitu erat, karena dasar negara memuat
landasan, pondasi, serta cita-cita. Hal itulah yang
kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup atau
pedoman bagi bangsa dalam melakukan aktivitas
berbangsa dan bernegara.
 Pandangan hidup suatu bangsa haruslah kuat, jelas,
dan kokoh. Setiap usaha untuk memecahkan masalah
kenegaraan juga pasti akan berpedoman pada
pandangan hidup tersebut.
 Pancasila sebagai pandangan hidup juga dikenal
dengan istilah way of life, pedoman hidup,
pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk
hidup.

28.  Melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dipedomani
dalam agam masing-masing. Beberapa agama yang diakui
di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan
Konghucu.
 Menerapkan perilaku yang adil dalam memutuskan suatu
persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan.
Mulai dari masalah yang kecil sampai yang besar dan berat.
 Bersikap gotong-royong serta rukun antar sesama warga
negara. Hal ini bisa ditunjukkan dalam kehidupan
keluarga, bertetangga, sampai bernegara.
 Membiasakan untuk menyelesaikan dan memecah suatu
persoalan dan masalah yang dihadapi dengan jalan
musyawarah.
 Tidak membedakan antar sesama warga berdasarkan status
sosial mereka, karena setiap manusia memiliki hak dan
kewajiban yang sama.

29.  1. Pancasila sebagai ideologi negara
Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara yang diimplementasikan dalam
Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur
baik secara material maupun spiritual.
Tujuan tersebut dicapai dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka,
berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Selain itu, Pancasila
sebagai ideologi juga mencakup sikap warga negara yang mewujudkan
kehidupan bangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib dan damai.
2. Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai Dasar
Falsafah Negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar
mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998
tentang pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila
sebagai Dasar Negara.
Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara
konsekuen dan konsisten.

30.  3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa
Indonesia yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh
Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam tulisannya tentang Pancasila.
Menurut Prof. Pringgodigdo, tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk hari
lahir Pancasila. Sementara Pancasila itu sendiri telah ada dan menjadi jiwa
sejak adanya Bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
Pada fungsi ini, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku
serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah
bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan
bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian.

31.  5. Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna
bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari
harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila.
Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan kristalisasi dari
nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai
tersebut antara lain nilai ketuhanan-keagamaan, nilai
kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan-demokrasi, dan
nilai keadilan sosial.
• 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup,
kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana
kejiwaan serta watak Bangsa Indonesia.
Cita-cita yang dimaksud adalah kemerdekaan individu, kemerdekaan
bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial dan perdamaian Nasional.

32.  7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau
Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum
mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis.
Kemudian pada 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan
dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang terdiri
dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia dan turut
mengesahkan perjanjian luhur selama-lamanya.

33.  8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita-cita luhur Negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan
jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk
mencapai tujuan Bangsa Indonesia.
9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa
Sebagaimana nilai dari sila ke-3, Pancasila merupakan sarana yang
ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia.
Tak hanya sila ke-3, Pancasila juga mengandung nilai-nilai dan
norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil,
bijaksana dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia

34.  Empat pokok pikiran yang terkandung dalam
Undang Undang Dasar 1945 yang sama
hakikatnya dengan Pancasila
 Hubungan Secara Formal
 Hubungan Secara Material

35.  (1) Negara persatuan yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa seluruhnya.
 (2) Negara kesejahteraan yang hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.
 (3) Negara yang berkedaulatan rakyat.
 (4) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.

36.  Hubungan Secara Formal
Dengan dicantumkannya Pancasila secara
formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka
pancasila memperoleh kedudukan sebagai
dasar hukum positif.
Dengan demikian tata kehidupan bernegara
tidak hanya bertopang pada asas asas sosial,
ekonomi, politik akan tetapi dalam
perpaduannya dengan keseluruhan asas yang
melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas
kultural, religius dan asas asas kenegaraan
yang unsurya terdapat pada pancasila.

37.  Hubungan Secara Meterial
 Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan
bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan
secara material sebagai berikut. Materi yang dibahas oleh BPUPK
yang pertama tama adalah dasar filsafat pancasila baru
kemudian Pembukaan UUD 1945Jadi berdasarkan urut-urutan tertib
hukum indonesia pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib
hukum yang tertinggi,
 tertib hukum indonesia. Hal ini berarti secara material hukum
indonesia dijabarkan dari nilai nilai yang terkandung dalam
pancasila, pancasila sebagai sebagai sumber tertib hukum
indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan
sifat.

38.  Penerapan Pancasila mengalami dinamika
dari masa ke masa. Salah satu faktor
penyebab dinamika penerapan pancasila
pada tiap-tiap periode adalah adanya
perubahan kebijakan pemerintahan.
Sebagai warga negara Indonesia, sudah
seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Namun,
ternyata pengamalan atau penerapan nilai
Pancasila sudah dilakukan sejak awal
kemerdekaan dan dari masa ke masa.

39.  Mengutip situs Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud), penerapan Pancasila pada
masa awal kemerdekaan berlangsung dari 1945 hingga
1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan
falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia.
 Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah
bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk
penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri.
 Artinya warga Indonesia ingin menentukan nasib
bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari
penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun,
baik dari dalam maupun luar negeri.

40.  Penerapan Pancasila pada masa orde lama,
terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini
dikenal dengan demokrasi terpimpin.
 Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia
masih mengalami peralihan dari bangsa yang
terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya
merdeka.

41.  Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur
dari jabatannya dan digantikan oleh B.J.
Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie
berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi,
mereformasi bidang politik dan hukum,
mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka
Umum, dan lain-lain.
 Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila
sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga
saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian
ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga
berkurang.

42.  Masa orde baru dimulai saat Soeharto resmi
ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa
pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk
memulihkan kembali beberapa kekacauan yang
sebelumnya pernah terjadi di Indonesia.
 Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan
dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan
Lima Tahun, diadakannya PEMILU, pendidikan
pelaksanaan pedoman penghayatan dan
pengamalan Pancasila, serta pemerataan
pembangunan.

44.  Filsafat secara harafiah berasal dari bahasa
Yunani, yakni philo-sophia.
Kata philo/philein memiliki arti cinta,
dan sophia/sophos memiliki arti hikmah atau
kebijaksanaan. Maka filsafat memiliki arti
mencintai sesuatu hhal yang memiliki sifat
bijaksana.
 Filsafat sendiri merupakan ilmu atau teori yang
menjadi dasar alam pikiran dalam melakukan
suatu kegiatan. Dan makna filsafat menurut D.
Runes ialah sebuah ilmu yang paling umum yang
mengandung usaha untuk mencari kebijakan dan
cinta akan kebijakan.

45.  Bersumber dari buku Pengantar Filsafat Ilmu, metode
digunakan sebagai alat pendekatan untuk mencapai
hakikat sesuai dengan corak pandangan filsuf masing-
masing. Adapun metode filsafat dijelaskan sebagai
berikut.
 1. Metode Kritis (Socrates dan Plato) Metode kritis
bersifat analisis istilah dan pendapat. Metode ini
menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan
pertentangan dengan cara bertanya, berdialog,
membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan
menolak sehingga pada akhirnya dapat ditemukan
hakikat.

46.  2. Metode Intuitif (Plotinus dan Bergson) Metode
intuitif menggunakan cara intuitif dan
pemakaian simbol-simbol untuk berusaha
melaksanakan pembersihan intelektual bersama
dengan penyucian moral, sehingga tercapai suatu
pemikiran yang jernih.
 3. Metode Skolastik (Aristoteles dan Thomas
Aquinas) Metode skolastik bersifat sintetis
deduktif. Artinya, metode ini memecahkan suatu
persoalan dengan analisis dan pengambilan
kesimpulan yang dimulai dari prinsip-prinsip
umum, kemudian diimplementasikan ke hal-hal
atau prinsip-prinsip khusus.

47.  4. Metode Geometris (Rene Descartes) Metode
geometris dilakukan dengan analisis mengenai
hal-hal yang kompleks untuk dicapai intuisi
terhadap hakikat-hakikat sederhana, kemudian
dideduksi secara matematis segala pengertian
lainnya.
5. Metode Empiris (Hobbes, Locke, Berkeley, dan
David Hume) Hanya pengalaman yang
menyajikan pengertian benar, maka sebua
pengertian atau ide akan menghasilkan
pengetahuan jika itu bersumber dari
pengalaman.

48.  6. Metode Transendental (Immanuel Kant)
Bertitik tolak dari tepatnya pengertian
tertentu berlandaskan dinamika kesadaran
diri. Metode ini merupakan salah satu
pendekatan teologi kontekstual yang
menyatakan bahwa realitas bukan sesuatu
yang “ada di luar”, melainkan hakikat
sejatinya yang tidak tampak secara imanen.
 7. Metode Fenomenologi (Husserl) Metode
ini dilaksanakan dengan penyederhanaan
secara sistematis (reduction) dan melakukan
refleksi secara mendalam dalam setiap
fenomena agar tercapai hakikat sesuatu yang
ada di balik fenomena.

49.  8. Metode Dialektis (Hegel dan Mark) Metode ini
dilakukan dengan mengikuti dinamika pikiran
berbasis peristiwa di alam semesta dan
bersandarkan pada dialektika, tesis, antitesis,
dan sintesis untuk mencapai hakikat kenyataan.
 9. Metode Neo Positivis Kenyataan dipahami
menurut hakikatnya dengan menggunakan
aturan-aturan seperti berlaku pada ilmu
pengetahuan positif (eksakta). 10. Metode
Analitika Bahasa (Wittgenstein) Merupakan
metode yang khusus dalam filsafat dengan cara
menguji ungkapan-ungkapan yang digunakan
berdasarkan analisis bahasa dengan tujuan untuk
mencapai kebenaran yang hakiki.

50.  Secara umum, pengertian filsafat adalah
suatu studi yang membahas secara kritis dan
skeptis tentang berbagai fenomena yang ada
dalam pemikiran dan kehidupan manusia,
lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar.
 Pendapat lain menyebutkan arti filsafat
adalah suatu kebijaksanaan hidup (filosofia)
untuk memberikan suatu pandangan hidup
secara menyeluruh berdasarkan refleksi
terhadap pengalaman hidup dan pengalaman
ilmiah.

51.  Sebagai sebuah filsafat, di dalam Pancasila
terkandung sebuah pandangan, nilai-nilai serta
suatu pemikiran yang menjadikannya inti utama
dari sebuah ideologi. Pancasila sebagai sebuah
filsafat merupakan cerminan sebuah pemikiran
yang kristis dan rasoinal tentang kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa secara mendasar dan menyeluruh.
 Filsafat Pancasila ditujukan untuk semua orang
dan bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja,
sebab didalamnya terkandung konsep kehidupan
secara luas dan tidak terbatas. Didalam fisafat
Pancasila ada beberapa sudut pandang yang
mendasarinya, diantaranya sebagai berikut.

52.  Ontologi
 merupakan ilmu yang menyelidiki tentang sebuah hakikat sesuatu
hal yang memiliki arti yang sama dengam metafisika. Jadi dengan
pemjelasan tersebut, ontologi ialah suatu bidang filsafat yang
mendalami sebuah makna tentag sebuah keberadaan sesuatu hal
(eksistensi).
 Epistemologi
 merupakan cabang ilmu filsafat yang mendalami tentang dasar-
dasar, asal muasal, ketentuan, susunan metode dan kesahihan
sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari segi epistemologi Pancasila
merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan dan
memiliki dasar-dasar yang memiliki kekuatan hukum.
 Aksiologi
 merupakan ilmu filsafat yang mendalami tentang makna, sumber
dan jenis sebuah nilai serta tingkatan dan hakikat yang terkandung
didalam sebuah nilai tersebut. Dilihat dari segi aksiologi, Pancasila
memiliki nilai-nilai yang mendasari terciptanya sebuah hak dan
kewajiban warga negara didalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang majemuk.

53.  Filsafat Pancasila merupakan sistem ialah suatu kesatuan
bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan,
keterikatan dan saling bekerjasama untuk suatu tujuan
tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu
kesatuan yang utuh yang dinamakan sebuah kesatuan
organis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada
dasarnya menggunakan beberapa pendekatan untuk
menyelami nilai-nilai pokok yang mendasarinya, beberapa
penjelasannya sebagai berikut:
 Dengan menggunakan pendekatan secara deduktif yakni
dengan mencari hakikat serta menganalisis isi dari
Pancasila itu sendiri dan menyusunnya secara sistematis
menjadi suatu keutuhan pandangan yang komprehensif.
 Dengan menggunakan pendekatan secara induktif yaitu
dengan mengamati gejala-gejala yang timbul dalam
kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat kemudian
merefleksikannya lantas menarik arti serta makna yang
hakiki dari gejala-gejala yang timbul tersebut.

54.  prinsipnya Pancasila ditinjau dari teori kausa (sebab) yang dikemukakan
oleh Aristoteles, adalah sebagai berikut.
 Kausa Material, yakni sebuah sebab yang memiliki hubungan dengan
materi atau bahan. Materi maupun bahan dasar Pancasila berasal dari
nilai-nilai kehidupan sosial serta kebudayaan yang telah ada dan
berkembang di tengah masyarakat Indonesia sendiri.
 Kausa Formalis, yakni sebuah sebab yang memiliki hubungan dengan asal-
mula sebuah bentuk. Pancasila sebagai Ideologi negara merujuk pada
proses pembentukan Pancasila yang kemudian dirumuskan hingga menjadi
Pancasila yang dimuat dalam UUD 1945. (baca juga: Manfaat UUD
Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga serta bangsa dan negara)
 Kausa Finalis, yakni sebuah sebab yang terkait dengan asal mula sebuah
tujuan. Para anggota BPUPKI dan panitia sembilan yang menentukan
tujuan perumusan Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa yang
merdeka.BPUPKI – Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia
 Kausa Efisien, tentang asal mula sebuah karya. Kegiatan-kegiatan
BPUPKI dan PPKI dalam melahirkan Pancasila melalui sidang bersama,
merupakan kausa efisien yang membentuk Pancasila sebagai dasar
negara.

55.  filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup
seseorang atau kelompok yang merupakan
konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan.
 Sedangkan sistem menurut Sri Rahayu dalam
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (2017)
umumnya memiliki ciri:
 Suatu kesatuan bagian-bagian.
 Saling berhubungan, saling ketergantungan.
 Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu
tujuan bersama.
 Terjadi dalam suatu lingkungan yang komplek.

56.  karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu:
 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-
bagian yang disusun secara hierarkis.
 2. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri
sendiri dan tidak saling bertentangan.
 3. Di antara sila-sila Pancasila ada hubungan
yang saling mengikat antara yang satu
dengan yang lain, sehingga Pancasila
merupakan satu kesatuan yang bulat.

57.  Melansir laman Gunadarma, Pancasila
merupakan sistem filsafat karena memenuhi
ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yaitu:
 Bersifat koheren
 Berhubungan satu sama lain dan tidak
mengandung pernyataan yang saling
bertentangan.
 Bersifat menyeluruh
 Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan
dan dinamika masyarakat di Indonesia.

58.  Bersifat mendasar
 Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak
tata kehidupan manusia untuk menghadapi
diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan
dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
 Bersifat spekulatif
 Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya
merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh
kenegaraan, yang kemudian dibuktikan
kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan
dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan
PPKI.

59.  Keberadaan filsafat dapat membantu persoalan
manusia di berbagai bidang kehidupan. Mengacu
pada pengertian filsafat, adapun tujuan filsafat
adalah sebagai berikut:
 Agar manusia menjadi lebih terdidik dan
memiliki pengetahuan, serta mampu menilai hal-
hal di sekitarnya secara objektif.
 Agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam
menjalani kehidupannya.
 Agar manusia memiliki pandangan yang luas dan
terhindar dari sifat egosentrisme.
 Agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki
pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan
dapat bersikap kritis.

60.  Agar manusia dapat mendalami unsur-unsur
pokok ilmu sehingga dapat memahami
sumber, hakikat, dan tujuan ilmu.
 Agar manusia memahami sejarah
pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan
ilmu pengetahuan di berbagai bidang.
 Agar tenaga pengajar dan siswa memiliki
pedoman dalam mendalami suatu ilmu
pengetahuan, khususnya untuk membedakan
persoalan ilmiah dan non-ilmiah.
 Agar para ilmuwan terdorong untuk
mendalami dan mengembangkan ilmu
pengetahuan.

61.  Secara etimologi, yang dimaksud dengan
pegnertian filsafat adalah istilah kata yang
berasal dari 2 suku kata bahasa Yunani yakni
dari philos dan sophia. Arti Philos
adalah cinta yang sangat mendalam
(love). Sedangkan arti kata sophia
adalah kebijakan atau kearifan.
 Jadi filsafat adalah cinta kebijaksanaan (love
of wisdom) dalam artinya sedalam-dalamnya.
Seorang filosof (philosopher) adalah
pencinta, pendamba dan pencari
kebijaksanaan.

62.  Itulah pengertian filsafat secara etimologi,
sedangkan pengertian filsafat secara
terminologi adalah ilmu yang membahas hakikat
segala sesuatu yang ada (manusia, alam semesta dan
Tuhan). Apabila meninjau definisi filsafat dalam arti
sejarah, maka filsafat adalah induk segala ilmu
sebelum banyaknya dan berkembangnya nama ilmu-
ilmu saat ini seperti sekarang.
 Awalnya, filsafat direnungkan dan ditemukan dengan
objek materianya adalah manusia, alam semesta dan
Tuhan yang apabila dilihat dari dimensinya
kebanyakan membahas tentang manusia.

64.  Identitas nasional atau identitas bangsa
merupakan himpunan yang diikat oleh kesamaan
baik fisik maupun nonfisik seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya.
 Identitas nasional secara terminologi memiliki
pengertian suatu ciri yang dimiliki bangsa secara
filosofis yang mana hal ini membedakan bangsa
tersebut dengan bangsa yang lainnya.
 Setiap bangsa di dunia memiliki identitasnya
masing-masing sesuai dengan keunikan, ciri-ciri,
sifat, dan karakter dari bangsa tersebut.
 Berdasarkan hakikat, identitas nasional berarti
identitas atau jati diri yang tidak dapat
dipisahkan atau dikenal juga dengan sebutan
kepribadian suatu bangsa.

65.  1. Faktor Objektif
Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan
demografis. Kondisi geografi yang membentuk
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki
iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia
Tenggara, hal ini mempengaruhi adanya
perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan
budaya bangsa Indonesia.
 2. Faktor Subjektif
Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik,
kebudayaan dan juga sejarah yang dimiliki bangsa
Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi
proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan
juga identitas bangsa Indonesia.

66.  3. Faktor Primer
 Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan
juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang
memiliki berbagai macam budaya, bahasa dan agama.
Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki
ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa
menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia.
 4. Faktor Pendorong
 Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti
lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara.
Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang
dinamis.

67.  5. Faktor Penarik
 Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh
dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan
bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan
kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di
Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya
masing-masing.
 6. Faktor Reaktif
 Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas
dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa
bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh
bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat
Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan dan
semangat yang hadir dalam masyarakat untuk
memperjuangkan kemerdekaan.

68.  1. Identitas Fundamental
 Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok.
Hal pokok ini menjadi penunjang, berdirinya sebuah
bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal
fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya.
 Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat
penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas
fundamental meliputi dasar negara, falsafah dan juga
ideologi.

69.  2. Identitas Instrumental
 Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat
atau media. Identitas instrumental dalam identitas
nasional indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD
1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain
sebagai identitas nasional negara Indonesia.
 Hal ini meliputi, bendera merah putih, garuda
pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan
Indonesia Raya dan juga semboyan negara Bhinneka
Tunggal Ika.

70. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, pancasila
juga menjadi salah satu dari empat pilar kebangsaan, selain
UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
3. Identitas Alamiah
 Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga
identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas
sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang
bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan
Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara
Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah
ribuan.

71.  1. Bendera Indonesia
 Pasal 35 UUD 1945 berbunyi ‘Bendera Negara Indonesia
ialah Sang merah Putih’. Merah memiliki arti berani dan
putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah
tidak asing lagi sejak masa kerajaan.
 Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja,
kerajaan kediri juga memakai panji merah putih sebagai
lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama
kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya hari
sumpah pemuda.

72.  2. Bahasa Indonesia
 Pasal 36 UUD 1945 berbunyi ‘Bahasa Negara ialah Bahasa
Indonesia’. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau
bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa
Melayu Riau.
 Seiring waktu bahasa ini selalu berkembang dan mengalami
perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah
Pemuda, 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia
merupakan usulan dari Muhammad Yamin.
 Pada saat itu ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa
yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa
dan bahasa Melayu, namun dalam kedepannya, bahasa
Melayu lah yang akan menjadi bahasa persatuan.
 Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, karena
bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa.

73.  3. Lambang Negara Indonesia
 Pasal 36A UUD 1945 berbunyi ‘Lambang Negara ialah
Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal
Ika’. Garuda pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal
Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan
negara.
 Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno
merupakan kendaraan Wishnu. Burung Garuda ini
menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa
yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol
ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia
yang heterogen.
 Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh panitia
Lencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II.
Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno
dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari
1950.

74.  4. Semboyan Bangsa Indonesia
 Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti
‘berbeda-beda tapi tetap satu jua’. Semboyan negara ini
merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari Mpu Tantular.
Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan
negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras,
agama, budaya, dan bahasa.
 5. Lagu Kebangsaan Indonesia
 Pasal 36B UUD 1945 berbunyi ‘Lagu kebangsaan ialah
Indonesia Raya’. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu
kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage
Rudolf Soepratman, dan diperkenalkan pertama kali pada
sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 di Batavia.
 Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasi di surat
kabar Sin Po. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali
dikumandangkan di depan Kongres Pemuda Kedua, namun
setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu
Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak
gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia
Raya.

75.  6. Dasar Falsafah Negara
 Pancasila menjadi dasar falsafah negara. Terdiri dari
lima dasar yang menjadi ideologi negara bangsa
Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional
Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi
dan dasar negara.
 7. Konstisusi Negara Indonesia
 UUD 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar
negara. UUD 1945 merupakan hukum yang tertulis
dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan
perundangan. UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman
dalam kehidupan dan bernegara. UUD 1945 sudah
digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah
proklamasi , atau pada tanggal 18 Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

76.  8. Bentuk Negara Indonesia
 Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berkedaulatan rakyat. Negara indonesia berbentuk
kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik.
 9. Sistem Indonesia
 Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem
demokrasi, dengan sistem yang menjunjung kedaulatan
rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia
tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara
kesatuan.
 Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman
hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang
telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai,
pandangan filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya.
Dengan Pancasila sebagai dasar Negara itu pula para
pendiri Negara dengan genius menyiapkan sistem
ketatanegaraan NKRI sebagai “sistem sendiri”.

77.  Pembahasan rangkuman identitas
nasional selanjutnya yaitu sifat dan hakikat
negara yang merupakan keadaan di mana
menjadikan negara memiliki tujuan.
 Sifat-sifat tersebut biasanya mengikat bagi
setiap warga negara dan menjadi identitas
negara tersebut.
 Sifat suatu negara tidak sama dengan negara
yang lainnya, tergantung dari landasan ideologi
negara masing-masing.

78.  unsur-unsur pembentuk identitas nasional, diantaranya:
 1. Agama
Bangsa Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang agamis di
mana agama-agama tersebut tumbuh dan berkembang secara
turun-temurun.
Agama yang berkembang di Indonesia yaitu Islam, kristen,
buddha, dan Konghucu.
 2. Suku bangsa
Suku bangsa merupakan golongan sosial khusus yang bersifat
aktif atau dibawa sejak lahir dengan corak dimana Golongan
ini ini digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.
Ada banyak suku bangsa di Indonesia tidak kurang jumlahnya
hingga 300 dialek bahasa.

79.  3. Bahasa
Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan secara
arbitrer atas unsur-unsur bunyi pengucapan yang dilakukan
oleh manusia sebagai sarana interaksi antar sesama.
Terdapat beragam bahasa di Indonesia yang mewakili
banyaknya suku-suku bangsa dan etnis.
 4. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai
makhluk sosial yang isinya berupa perangkat atau model
pengetahuan secara kolektif untuk mendukung penafsiran
dan pemahaman lingkungan yang dihadapi.
Kebudayaan ini juga digunakan sebagai rujukan dan pedoman
untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan lingkungan yang
dihadapi.

80.  Identitas nasional tidak hanya diperlukan untuk
membedakan negara satu dengan lainnya, tetapi
juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa.
Berikut ini adalah beberapa fungsi identitas
nasional yang perlu diketahui:
 Alat Pemersatu Bangsa
 Fungsi identitas nasional adalah sebagai alat
untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi
negara yang majemuk. Sebagaimana diketahui,
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku,
agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional
hadir untuk memadukan kebergaman masyarakat
tersebut menjadi satu.

81.  Sebagai Landasan Negara
 Artinya identitas nasional digunakan sebagai
pegangan dan pijakan agar suatu negara
dapat mewujudkan cita-citanya.
 Landasan negara Indonesia adalah Pancasila
yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan
luhur bangsa. Lima nilai dasar inilah yang
kemudian digunakan sebagai pedoman dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

82.  Perlindungan Diri dari Dampak Buruk
Globalisasi
 Globalisasi adalah proses integrasi
internasional yang terjadi karena pertukaran
pandangan dunia, produk, pemikiran, dan
aspek-aspek kebudayaan lainnya.
 Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus
tantangan. Nah cara untuk menyaring
pengaruh globalisasi adalah dengan
menjadikan identitas nasional sebagai
rujukan.

83.  Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu
Bahasa Indonesia.
 Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih.
 Lagu Kebangsaan, yaitu Indonesia Raya.
 Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila.
 Semboyan negara, yaitu Bhineka Tunggal Ika.
 Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.
 Konstitusi negara, yaitu UUD 1945.
 Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat.
 Konsepsi Wawasan Nusantara.
 Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai
kebudayaan nasional

85.  A. Pengertian Demokrasi
 Demokrasi berasal Bahasa Yunani yaitu
dernos dan kratos. Demos artinya rakyat.
Kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi
berarti pemerintahan rakyat. yang berarti
pemerintahan yang rakyatnya memegang
peranan yang sangat menentukan.

86.  1. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus
dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi
yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu
pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaaan
untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang
memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang,
dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan
untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-
masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa
dipengaruhi oleh institusi lainnya.
 2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

87.  3. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah
suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan,
karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara
bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.
Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa
kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja
seperti budak. 4. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah
suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan
pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM
bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan
melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan
yang diserahkan untuk memerintah.
 5. Demokrasi menurut International Commission of Juris
tadalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat
suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat
melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses
pemilu.

88.  Gagasan demokrasi berawal Yunani Kuno (abad ke-6
sampai abad ke-3 SM). Sistem demokrasi di Yunani Kuno
adalah demokrasi langsung direct democracy.
 Abad pertengahan (6-15 M) gagasan dari sejarah
demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia Barat.
Masyarakat abad pertengahan ditandai dengan struktur
sosial yang feodal (hubungan antara vassal (budak) dan
lord (tuan)). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh
Paus dan kaum gereja.
 Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-
negara monarki. Raja memerintah secara absolut
berdasarkan konsep hak suci raja (divine right of kings).
Kecaman terhadap gagasan absolutisme mendapat
dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) dan
berujung pada pendobrakan kedudukan raja dengan cara
Kontrak Social.

89.  Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
sesuai dengan kehendak dan keperluan masing-
masing rakyat atau seluruh rakyat.
 Terdapat ciri konstitusional yaitu terkait kehendak
kekuasaan maupun kepentingan rakyat yang disusun
dan dicatat pada sebuah undang-undang negara.
 Mempunyai ciri perwakilan yaitu Saat mengelola
setiap kepentingan negara kedaulatan dan juga
kekuasaan rakyat telah diwakili pada yang tadinya
telah dipilih dan ditentukan dari rakyat itu sendiri.
 Setiap aktivitas politik dilaksanakan dalam memilih
Pihak mana yang hendak diamanahi untuk
menjalankan roda pemerintahan

90.  a. Demokrasi Langsung
 Dalam demokrasi langsung. rakyat diikutsertakan
dalam proses pengambilan keputusan untuk
menjalankan kebijakan pemerintahan.
 b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi
perwakilan
 Demokrasi yang dijalankan oleh rakyat melalui wakil
rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Wakil tersebut
dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan politik.
Rakyai menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakil
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

91.  c Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan
langsung dari rakyat
 Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi
perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di
dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat
dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui
referendum dan inisiatif rakyat. Referendum adalah
pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat
secara langsung. Referendum diklasifikasikan menjadi tiga.
yaitu:
 1) Referendum wajib
2) Referendum tidak wajib
3) Referendum konsultatif

92.  2. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau
Prioritas
 a. Demokrasi Formal
b. Demokrasi Material
c. Demokrasi Campuran
 3. Bersarakan Prinsip Ideologi
 a. Demokrasi Liberal
b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar
 4. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat
Kelengkapan Negara

93.  1. Demokrasi Parlementer (Liberal)
 Demokrasi Parlementer dipraktikkan pada masa berlakunya
UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian
dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia
Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan demokrasi
parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada
tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan berlakunya kembali
UUD 1945.
Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer, kehidupan
politik dan pemerintahan tidak stabil. sehingga program
dari suatu pemerintahan tidak dapat
dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.

94.  2. Demokrasi Terpimpin
 Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD
baru, yang diikuti suhu politik yang memanas.
maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit presiden
dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan
keluar dari kemacetan politik melalui
pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk
mencapai hal tersebut: di negara kita saat itu
digunakan Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan.-
kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan
yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi
Parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya
masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun
dalam tatanan kehidupan ekonomi.

95.  3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru
 Latar belakangnya adalah adanya berbagai penyelewengan
dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada
masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi
Terpimpin. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan
Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara konseptual,
Demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling
cocok diterapkan di Indonesia dan bersumber pada pola
pikir dan tata nilai social budaya bangsa Indonesia. dan
menghargai hak individu yang tidak terlepas dari
kepentingan sosial.
 4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi
 Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk
mengadakan demokratisasi dalam segala bidang
kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi
sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik,
ekonomi, dan hukum.

96.  Keterlibatan warga negara dalam pembuatan
keputusan.
 Hal ini ditujukan untuk mengendalikan tindakan-
tindakan para pemimpin politik.
 Di sinilah pemilu menjadi salah satu bentuk
partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan.
 Tingkat kesetaraan tertentu di antara warga negara.
 Hal yang dimaksud adalah persamaan politik,
persamaan hukum, persamaan kesempatan,
persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau
persamaan hak.
 Tingkat kebebasan atau kemerdekaan diakui dan
dipakai oleh warga negara.

97.  Kebebasan tersebut menyangkut hak-hak seperti
hak politik, hak ekonomi, kesetaraan didepan
hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan
dan hak pribadi.
 Penghormatan terhadap supremasi hukum.
Karena hukum adalah yang tertinggi.
 Jadikan hukum sebagai panglima agar
pemerintahan dapat berjalan sesuai cita rasa
keadilan.
 Pemilu berkala.
 Membangun kesinambungan pemerintahan, maka
pemilu dapat sebagai alat untuk menegakkan
nilai-nilai demokrasi.

98.  Di Indonesia, terdapat dua asas demokrasi dalam
pemerintahan yang demokratis, yaitu:
 Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan Artinya
rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan
negara dengan perlindungan hukum, atau berperan sesuai
status dan kompetensi masing-masing dengan batasan
peraturan yang berlaku.
 Pengakuan harkat dan martabat manusia Jaminan hukum
terhadap pelaksanaan hak asasi manusia terdapat di
konstitusi, salah satunya pada pasal 27 s/d 34 UUD 1945.

99.  1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan
umum
Diidentifikasi dengan ciri tersebut:
 Konstitusional Prinsip kekuasaan, kehendak dan
kepentingan rakyat diatur dalam konstitusi.
 Perwakilan Kekuasaan tertinggi yaitu rakyat, meskipun
kedaulatan diwakilkan anggota DPR.
 Pemilu Suatu indikator yang dijadikan parameter terhadap
demokratis atau tidak demokratisnya suatu negara.
 Partai politik Karena partai politik terdapat fungsi-fungsi
atau kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara.

100.  2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan Tujuan
pemisahan kekuasaan negara ini, agar tidak ada satu
lembaga yang memiliki kekuasaan lebih dibandingkan
badan kekuasaan lain yang menimbulkan tindakan yang
sewenangnya. Konsep pembagian kekuasaan oleh Indonesia
karena antar lembaga negara memerlukan kerja sama.
 3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana
pemerintahan/eksekutif Sebagai akuntabilitas publik
pemerintah dengan mempertanggungjawabkan setiap
kebijakan yang diambil.

101.  1. Cara Penyaluran Kehendak
 a. Demokrasi langsung
 Rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang
dihadiri seluruh rakyatnya.
 b. Demokrasi tidak langsung
 Rakyat menyampaikan kehendakannya melalui dewan perwakilan rakyat.
 2. Paham Yang Dianut
 a. Demokrasi liberal
 Menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan mengeluarkan pendapat.
 b. Demokrasi komunis
 Menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan perbedaan kelas diantara
sesama rakyat.
 c. Demokrasi gabungan
 berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi liberal
dan komunis.

102.  3. Demokrasi modern
 a. Demokrasi Parlementer
 Demokrasi yang kekuasaan legislatif (DPR) di atas
eksekutif pemerintah. P residen atau raja hanya
sebagai kepala negara yg kedudukannya sebagai
lambang
 b. Demokrasi Dengan Pemisahan kekuasaan
 Demokrasi yang mana kekuasaan legislatif untuk
membuat undang-undang, kekuasan eksekutif untuk
melaksanakan UU, dan kekuasaan yudikatif untuk
mengawasi pelaksanaan UU
 c. Demokrasi Sistem Referendum
 Demokrasi yang mana pemungutan suara langsung
oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif

103.  Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih
pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil
dalam pemilihan umum.
 Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara
untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan
sebagai warga.
 Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga
negara.
 Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua
warga negara tanpa ada pandang bulu.

104. Menurutnya Almadudi yang dikenal sebagai 'soko guru
demokrasi' terdapat beberapa prinsip demokrasi, di antaranya:
 Kedaulatan rakyat.
 Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
 Kekuasaan mayoritas.
 Hak-hak minoritas.
 Jaminan hak asasi manusia.
 Pemilihan yang bebas dan jujur.
 Persamaan di depan hukum.
 Proses hukum yang wajar.
 Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
 Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
 Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

106.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara
memiliki dua pengertian. Pertama negara diartikan sebagai
organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.
 Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang
menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi
di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif,
mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak
menentukan tujuan nasionalnya.
 Baca artikel detikedu, "Pengertian Negara Beserta Fungsi
dan Unsur-Unsur Dasarnya" selengkapnya

107.  Pengertian Negara Menurut Prof. Miriam Budihardjo
 Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat
memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan
kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan
dari kehidupan itu.
 Pengertian Negara Menurut Prof. Nasroen
 Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup. Oleh sebab itu,
harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan dan
dipahami.
 Pengertian Negara Menurut Prof. Mr. Soenarko
 Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah
tertentu, dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai
kedaulatan.

108.  Pengertian Negara Menurut Prof. Dr. Djokosoetono, SH.
 Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
 Pengertian Negara Menurut Prof. Farid S.
 Negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara
lain serta memiliki kedaulatan.
 Pengertian Negara Menurut G. Pringgodigdo, SH.
 Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan
yang harus memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu.
 Pengertian Negara Menurut Dr. Wiryono Projodikoro, SH.
 Negara adalah suatu organisasi di atas kelompok atau beberapa kelompok
manusia yang bersama – sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu,
dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib
dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.

109.  Pengertian Negara Menurut Prof. Dr. J. H. A Logemann
 Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai
tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan
kekuasaan.Organisasi itu adalah ikatan-ikatan fungsi atau lapangan –
lapangan kerja tetap.
 Pengertian Negara Menurut Harold J. Laski
 Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai
wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada
individu atau kelompok dalam masyarakat.
 Pengertian Negara Menurut Hugo De Groot ( Grotius )
 Negara merupakan ikatan – ikatan manusia yang insaf akan arti dan
panggilan hukum kodrat.
 Pengertian Negara Menurut Phillimore
 Negara adalah orang – orang yang secara permanen mendiami suatu
wilayah tertentu, dijilid dengan hukum – hukum kebersamaan, kebiasaan
dan adat istiadat di dalam suatu kebijaksanaan.

110.  Pengertian Negara Menurut Jean Bodin
 Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin
oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat.
 Pengertian Negara Menurut Gettel
 Negara adalah komunitas oknum – oknum secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut
dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintah dan
menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan.
 Pengertian Negara Menurut Bellefroid
 Negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah
tertentu dan yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan bersama.
 Pengertian Negara Menurut Karl Marx
 Negara adalah alat kelas yang berkuasa ( kaum borjuis / kapitalis) untuk menindas atau
mengeksploitasi kelas yang lain (proletariat / buruh).
 Pengertian Negara Menurut Woodrow Wilson
 Negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu.
 Pengertian Negara Menurut Robert M. Mac Iver
 Negara adalah perkumpulan yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat wilayah
tertentu dengan berdasar sistem hukum.

111.  Pengertian Negara Menurut George Jellinek
 Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah
tertentu.
 Pengertian Negara Menurut Otto Bauar
 Negara adalah suatu kesatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib.
 Pengertian Negara Menurut Aristoteles
 Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya
dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
 Pengertian Negara Menurut Mr. Kranenburg
 Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya
sendiri.
 Pengertian Negara Menurut Ernest Renan
 Negara adalah satu gerombolan yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.
 Pengertian Negara Menurut G.W.F.Hegel
 Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintetis dari kemerdekaan individual dan
kemerdekaan universal.

112.  Perlu diketahui, tidak semua negara memiliki bentuk negara yang sama.
Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi dua,
yaitu negara kesatuan (unitaris) dan negara serikat (federasi).
 1. Negara Kesatuan (Unitaris)
 Indonesia merupakan satu di antara negara yang menganut bentuk negara
kesatuan. Itulah mengapa, Indonesia sering disebut dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
 Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan
oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-
undang yang berlaku.
 Pemerintah pusat diberi hak melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-
daerah yang tingkatannya lebih kecil.
 Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di
bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri. Namun, hal
tersebut harus tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat.

113.  2. Negara Serikat
 Bentuk negara federasi cocok digunakan negara yang memiliki
kawasan yang sangat luas. Dengan begitu, negara tersebut dapat
melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh
dengan baik.
 Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah
federal yang berada di pusat. Namun, negara-negara bagian lain
di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur
rakyatnya sendiri.
 Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada
daerah yang ada di negara kesatuan. Kondisi tersebut membuat
negara federasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya.
 Hal itu karena kekuasaan dan kewajiban langsung dibagikan
kepada negara bagian di dalamnya. Negara federasi ini dikenal
dengan nama bentuk negara serikat. Satu di antara contoh
bentuk negara federasi adalah Amerika Serikat.

114.  Selain memahami pengertian negara, detikers juga perlu mengetahui fungsi
negara sebagai sebuah tugas organisasi di mana negara itu diadakan.
 Adapun fungsi negara, di antaranya:
 1. Melaksanakan penertiban
 Negara dalam mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah bentrokan
bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi, dalam hal
ini negara bertindak sebagai stabilisator.
 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
 Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan
mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya
secara adil dan merata.

115.  3. Pertahanan
 Pertahanan negara merupakan hal yang sangat
penting bagi kelangsungan hidup suatu negara.
Menjaga kemungkinan serangan dari luar
diperlukan pertahanan maka dari itu negara
perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
 4. Menegakkan keadilan
 Keadilan bukanlah suatu status melainkan
merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan
melalui badan-badan pengadilan.

116.  Selain pengertian negara dan fungsinya, ada juga beberapa
unsur-unsur dasar negara. Di antaranya adalah sebagai berikut:
 1. Rakyat/Jumlah penduduk.
 Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara,
tanpa masyarakat maka mustahil negara bisa terbentuk. Leacock
mengatakan bahwa Negara tidak akan berdiri tanpa adanya
sekelompok orang yang mendiami bumi ini.
 Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara
tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan.
 Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka
pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai
sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan
sehari-hari.

117.  2. Wilayah
 Wilayah merupakan unsur yang kedua. Karena dengan ada wilayah
yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah
tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia mustahil
untuk membentuk negara.
 Bangsa Yahudi misalnya, mereka tidak mendiami suatu tempat secara
permanen sehingga mereka tidak memiliki tanah yang jelas untuk
didiami.
 Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan
wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu
kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan
wilayah lautan.
 Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai
warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.

118.  3. Pemerintahan
 Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati
memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah
pentingnya ialah pembentukan pemerintahan.
 Definisi pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai
sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan
kebijakan dalam mengambil keputusan serta melaksanakan
kepemimpinan & koordinasi pemerintahan serta
pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang
membentuk sebuah lembaga dimana mereka ditempatkan.

119.  Ada beberapa pengertian konstitusi yang bisa
dipelajari. Konstitusi sendiri mampu menentukan
hubungan antara pemerintah dengan warga
negaranya. Konstitusi bisa diartikan sebagai salah
satu perangkat yang membentuk sebuah negara.
Konstitusi ini juga merupakan seperangkat prinsip
serta aturan yang mengatur suatu negara. Biasanya
aturan tersebut juga terkandung dalam satu
dokumen.
 Jika tidak ada konstitusi, maka nantinya negara akan
kekurangan peraturan dan aturan. Tanpa adanya
konstitusi, negara akan mengalami kesulitan untuk
bertahan dalam jangka panjang. Di Indonesia,
konstitusi yang dimaksud adalah UUD 1945.

120.  Pengertian Konstitusi Secara Umum
 Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta
hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial. Di mana yang
menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak
tertentu bagi warganya. bagi sebuah negara, konstitusi
merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk
prinsip pengorganisasian fundamental.
Pengertian konstitusi ini menjelaskan terkait apa yang bisa
dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga
menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu
mengontrol cabang-cabang lainnya.
Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang
menjadi hukum dasar negara, organisasi atau dari entitas lain.
Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan
diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang
terperinci. Melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang
menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya.

121.  Ada beberapa pengertian konstitusi menurut para
ahli. Berikut di antaranya:
 a. Bolingbroke
 Pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-
kaidah hukum, institusi-institusi dan kebiasaan-
kebiasaan. Yang diambil dari asas penalaran tertentu
serta berisikan sistem umum atas dasar nama
masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah.
 b. K. C. Wheare
 Konstitusi merupakan keseluruhan sistem
ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan
peraturan yang membentuk, mengatur atau
memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

122.  c. Jimly Asshiddiqie
 Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan
pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi
juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut
Undang-Undang Dasar serta dapat pula tidak tertulis.
 d. E. C. Wade
 Konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka
serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara.
Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan
tersebut.
 e. Miriam Budiarjo
 Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan. Baik
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

123.  Konstitusi berasal dari Bahasa Latin yaitu constitutio.
Istilah ini berkaitan dengan kata ius atau jus yang memiliki
arti hukum atau prinsip. Sehingga konstitusi bisa diartikan
sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk
negara. Di mana yang dipersiapkan sebelum maupun
sesudah negara yang bersangkutan berdiri.
Secara harfiah dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti
Undang-Undang Dasar. Ini merupakan bentuk sebuah
kebiasaan menerjemahkan istilah constitutio menjadi
Undang-Undang Dasar.
Hal tersebut juga sesuai dengan kebiasaan orang-orang
Belanda serta Jerman. Yang mana dalam percakapan
sehari-hari kerap menggunakan kata “Grondwet” (Grond
adalah dasar; wet merupakan undang-undang) dan
grundgesetz (Grund adalah dasar; gesetz merupakan
undang-undang) yang keduanya menunjukkan naskah
tertulis.

124.  Adapun fungsi konstitusi yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
 Fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ
negara
 Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ
negara
 Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ
negara dengan masyarakat negara tersebut
 Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap
kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan
kekuasaan negara
 Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari
sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada
organ negara.

125.  Fungsi simbolik sebagai pemersatu
 Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas
serta keagungan kebangsaan
 Fungsi simbolik sebagai pusat upacara
(ceremony)
 Fungsi sebagai sarana pengendalian
masyarakat. Baik dalam arti sempit hanya di
bidang politik ataupun dalam arti luas yang
mencakup bidang sosial serta ekonomi
 Fungsi sebagai sarana perekayasaan serta
pembaharuan masyarakat. Baik dalam arti
sempit ataupun dalam arti luas.