1. Aulia Almas
Meidhita
Michelle
Rais Usman Adzikri
Kelompok 3

2. PENDAHULUAN

3. Dalam Perang Dunia II (1939-1945), Jepang
bergabung dengan Jerman dan Italia melawan
Sekutu. Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris,
Belanda, dan Perancis.
Pada tanggal 8 Desember 1941 pasukan Jepang
menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di
Pearl Harbour (Hawai). Terjadilah Perang Pasifik
atau Perang Asia Timur Raya. Dalam waktu
singkat, pasukan Jepang menyerbu dan
menduduki Filipina, Myanmar, Malaya,
Singapura, dan Indonesia.

4. Ketika masuk wilayah Indonesia, pertama-tama
Jepang menduduki daerah penghasil minyak
seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang.
Kemudian perhatian Jepang diarahkan untuk
menguasai Pulau Jawa. Tanggal 1 Maret 1942
pasukan Jepang berhasil mendarat di tiga tempat
secara serempak di Pulau Jawa, yaitu di Teluk
Banten, Eretan Wetan (Pantura), dan Pasuruan
(Jawa Timur).

5. Tanggal 5 Maret 1942 pasukan Jepang sudah
berhasil menguasai Batavia.
Tanggal 8 Maret 1942 Panglima Angkatan
Perang Hindia Belanda Letjen Ter Poorten atas
nama Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa
syarat kepada Angkatan Perang Jepang yang
dipimpin Letjen Hithoshi Imamura. Upacara serah
terima ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa
Barat. Pasukan Jepang disambut dengan sukacita
penuh harapan oleh rakyat Indonesia. Jepang
dianggap sebagai pembebas bangsa Indonesia dari
penjajahan Belanda. Padahal Jepang punya
rencana tersembunyi.

6. P e n g e r a h a n t e n a g a k e r j a
p a d a m a s a p e n d u d u k a n
j e p a n g
K e b i j a k a n P e m e r i n t a h a n
J e p a n g
Selanjutnya
A s p e k M i l i t e r m a s a
p e m e r i n t a h a n j e p a n g

7. Kebijakan Pemerintahan Jepang

8. Dalam menjalankan kebijakan
pemerintahannya, pemerintah Jepang berpegang
pada tiga prinsip utama. Pertama, mengusahakan
agar mendapat dukungan rakyat untuk
memenangkan perang dan mempertahankan
ketertiban umum. Kedua, memanfaatkan sebanyak
mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada.
Ketiga, meletakkan dasar supaya wilayah yang
bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya
sendiri bagi wilayah selatan. Oleh karena itu
pemerintah Jepang pada awalnya senantiasa
berupaya mencapai dan kemudian mempertahankan
keadaan yang stabil, jika tidak bisa memulihkan
Bidang Ekonomi

9. Kebijaksanaan Jepang terhadap
rakyat Indonesia mempunyai dua
prioritas, yaitu menghapus
pengaruh-pengaruh Barat di
kalangan rakyat Indonesia dan
memobilisasi rakyat Indonesia demi
kemenangan Jepang dalam perang
Asia Timur Raya.
Bidang Ekonomi

10. Luasnya daerah pendudukan
Jepang, menyebabkan Jepang
memerlukan tenaga kerja yang
sebanyak-banyaknya untuk
membangun sarana pertahanan
berupa kubu-kubu pertahanan,
lapangan udara darurat, gudang
bawah tanah, jalan raya dan jembatan.
Tenaga untuk mengerjakan semua itu,
diperoleh dari desa-desa di Jawa yang
padat penduduknya melalui suatu
Bidang Ekonomi

11. Romusha ini dikoordinir melalui
program Kinrohosi atau kerja bakti.
Pada awalnya mereka melakukan
dengan sukarela, lambat laun
karena terdesak perang Pasifik
maka pengerahan tenaga
diserahkan pada panitia pengerah
(Romukyokai) yang ada di setiap
Bidang Ekonomi

12. Banyak tenaga Romusha yang
tidak kembali dalam tugas karena
meninggal akibat kondisi kerja yang
sangat berat dan tidak diimbangi oleh
gizi dan kesehatan yang mencukupi.
Kurang lebih 70.000 orang dalam
kondisi menyedihkan dan berakhir
dengan kematian dari ½ 300.000
tenaga Romusha yang dikirim ke
Bidang Ekonomi

13. hAL-HAL YANG DIBERLAKUKAN DALAM
SISTEM PENGATURAN EKONOMI
PEMERINTAH jEPANG

14. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan
perang maka seluruh potensi sumber daya alam
dan bahan mentah digunakan untuk industri yang
mendukung mesin perang. Jepang menyita
seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan
perusahaan penting. Banyak lahan pertanian
yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan
difokuskan pada ekonomi dan industri perang.
Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan
menurun dan kelaparan serta kemiskinan
meningkat drastis.1

15. Jepang menerapkan sistem pengawasan
ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran
yang sangat berat. Pengawasan tersebut
diterapkan pada penggunaan dan peredaran
sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga
untuk mencegah meningkatnya harga barang.
Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu,
gula, pohon jarak, kapas dan sekaligus
memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi
dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan
dengan kebutuhan perang.2

16. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem
autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan
menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya
tugas rakyat beserta semua kekayaan
dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini
jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik
maupun material.
3

17. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer
Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan
kebutuhan bahan-bahan perang makin
meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah
Jepang mengadakan kampanye penyerahan
bahan pangan dan barang secara besar-besaran
melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai
(koperasi pertanian), serta instansi resmi
pemerintah.
4

18. Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin
terasakan bertambah berat pada saat rakyat juga
merasakan penggunaan sandang yang amat
memprihatinkan. Pakaian rakyat compang
camping, ada yang terbuat dari karung goni yang
berdampak penyakit gatal-gatal akibat kutu dari
karung tersebut. Adapula yang hanya
menggunakan lembaran karet sebagai penutup.
5

19. Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan
terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas
terutama bagi sistem pendidikan di era
kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain:
(1) Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa
resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa
Belanda;
(2) Adanya integrasi sistem pendidikan dengan
dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan
kelas sosial di era penjajahan Belanda.
Bidang Pendidikan

20. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu
kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat).
Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah
Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah
dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia
Belanda.
2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko
(Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3
tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi)
juga dengan lama studi 3 tahun.
3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan
bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan,
pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
Bidang Pendidikan

22. Pengerahan tenaga kerja pada masa
pendudukan jepang

23. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah
Jepang melakukan mobilisasi massa dalam
jumlah besar guna memenangi Perang Asia
Timur Raya. Salah satu bentuk mobilisasi massa
itu adalah pengerahan romusha. Romusha
merupakan bentuk eksploitasi pekerja pada masa
pendudukan Jepang yang menimbulkan banyak
korban jiwa. Para pekerja romusha dibutuhkan
Jepang untuk membangun berbagai prasarana
perang seperti kubu-kubu pertahanan, gudang
senjata, jalan raya, dan lapangan udara. Pada
umumnya mereka didatangkan dari desa-desa di
Jawa yang terdiri atas pemuda petani dan

24. Selama berada ditempat kerja para romusha
mendapat perlakuan yang sangat buruk. Sejak
pagi sampa petang mereka dipaksa melakukan
pekerjaan kasar tanpa cukup makan dan
perawatan. Kondisi fisik mereka menjadi sangat
lemah. Akibat kondisi kesehatan tidak terjamin,
makanan yang kurang, dan pekerjaan yang
berat, banyak romusha yang meningga. Di
antara 300.000 romusha yang dikirim ke luar
Jawa, diperkirakan 70.000 orang dalam kondisi
menyedihkan dan berakhir dengan kematian.

25. Selain mengerahkan tenaga romusha yang
sebagian besar berasal dari kaum laki-laki,
pemerintah Jepang juga mengerahkan tenaga
perempuan. Mereka disebut jugun ianfu. Sama
halnya dengan romusha, jugun ianfu juga direkrut
dari perempuan-perempuan desa. Pada
umumnya mereka direkrut oleh Jepang dengan
cara dipaksa dan ditipu. Kaum perempuan yang
menjadi jugun ianfu rata-rata berasal dari
kalangan yang berpendidikan rendah, bahkan
tidak berpendidikan dan buta huruf. Sebagai
jugun ianfu, para perempuan tersebut
dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan biologis
orang-orang Jepang baik dikalangan militer
maupun sipil.

26. Dampak Positif dan Negatif
Pendudukan Jepang di Indonesia

27. POSITIF NEGATIFSELANJUTNYA

28.  Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk
menjadi bahasa komunikasi nasional dan
menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan
diri sebagai bahasa nasional.
 Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yaitu
koperasi yang bertujuan untuk kepentingan
bersama.
 Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun,
SMP 9 tahun, dan SLTA
 Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat
paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau
Tonarigumi
POSITIF

29.  Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian
yaitu line system (sistem pengaturan bercocok
tanam secara efisien) yang bertujuan untuk
meningkatkan produksi pangan.
 Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari
sini muncullah ide Pancasila.
 Jepang dengan terprogram melatih dan
mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi
kepentingan Jepang pada awalnya, namun oleh
pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang.
 Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nipon
sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara
dalam sekolah.
POSITIF

30. Kembali

31.  Penghapusan semua organisasi politik
 Krisis ekonomi yang sangat parah : hal ini
dikarenakan dengan disalurkannya uang
pendudukan secara besar-besaran sehingga
menyebabkan terjadinya inflasi.
 Akibat dari self sufficiency yang terputusnya
hubungan antar daerah
NEGATIF

32.  Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang
independen, semuanya dibawah pengawasan
Jepang.
 Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang
parah seperti perampokan, pemerkosaan dan
lain-lain.
 Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa
Belanda dan Inggris yang menyebabkan
pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
 Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai
pejabat-pejabat pada masa itu yang
menyebabkan kemunduran standar pendidikan
secara tajam.
NEGATIF

33.  Semua organisasi politik dilarang untuk
beraktivitas.
 Kesengsaraan rakyat karena adanya Romusha.
 Kontrol media cetak dan elektronik yang kuat.
 Alam Indonesia diekspoitasi secara besar-
besaran.
 Banyak para pejuang yang dihukum mati.
 Pemerintahan Jepang yang kejam karena berbau
fascis (adanya polisi militer yang kejam)
 Banyak wanita Indonesia yang dijadikan
Jogunianfu. NEGATIF

34. Kembali

37. Pada aspek militer ini, bahwa badan-badan
militer yang dibuat Jepang semata-mata karena
kondisi militer Jepang yang semakin terdesak
dalam perang Pasifik.

38. Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943),
Jepang semakin intensif mendidik dan melatih
pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal
ini disebabkan karena situasi di medan
pertempuran (Asia – Pasifik) semakin
menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu
pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan
sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari
1943). Kondisi tersebut diperparah dengan
jatuhnyaGuadalacanal yang merupakan basis
kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).

39. Situasi ini membuat Jepang melakukan konsolidasi
kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari
kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai
tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam
pertempuran menghadapi Sekutu.

40. Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi
Pendudukan Jepang membawa dampak yang besar
terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Ketika
Jepang menduduki Indonesia, objek-objek vitak alat-
alat produksi telah hancur sehingga pada awal
pendudukan Jepang sebagian besar kehidupan
ekonomi lumpuh. Pemerintah pendudukan Jepang
mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk
menjalankan roda ekonomi. Pengawasan terhadap
peredaran dan penggunaan sisasisa persedian
barang diperketat. Untuk mencegah meningkatnya
harga barang, dikeluarkan peraturan pengendalian
harga dan dijatuhkan hukuman berat bagi
pelanggarnya.

41. Pemerintah Jepang mengembangkan pola
Ekonomi Perang di mana setiap wilayah harus
melaksanakanautarki, artinya setiap daerah
harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan
memenuhi kebutuhan perang. Tuntutan
kebutuhan pangan pada tahun 1942 semakin
meningkat. Pengerahan kebutuhan perang
semakin meningkat. Dilancarkanlah kampanye
pengerahan dan penambahan bahan pangan
secara besar-besaran. Rakyat dituntut untuk
menaikkan produksi tanaman jarak dan menjadi
pekerja romusha.

42. Dampak terhadap Mobilitas Sosial
Di samping menguras sumber daya alam,
Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga
manusia. Puluhan hingga ratusan penduduk
dikerahkan untuk kerja paksa guna membangun
sarana dan prasarana perang. Mereka dipaksa
bekerja keras sepanjang hari tanpa diberi upah,
makan pun sangat terbatas, sehingga banyak
yang kelaparan, sakit dan meninggal. Untuk
mengerahkan tenaga kerja, tiap-tiap desa
dibentuk panitia pengerahan tenaga yang
disebut Rumokyokai. Jepang memobilisasi para
pemuda untuk membentuk tentara cadangan,
yang diharapkan membantu Jepang melawan
Sekutu.

43. Pengerahan tenaga di desa-desa, menimbulkan
perubahan sosial yang luas. Para romusha yang
berhasil melarikan diri kembali ke desanya
masing-masing membawa pengalaman baru dan
membuka isolasi desa. Pada Januari 1944,
Jepang memperkenalkan
sistem tonarigumi (rukun tetangga). Tonarigumi
merupakan kelompok-kelompok yang masing-
masing terdiri dari 10-20 rumah tangga. Sistem
tonarigumi ini bertujuan mengawasi aktivitas
penduduk yang dicurigai. Untuk situasi perang,
tonarigumi difungsikan untuk latihan pencegahan
bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar

44. Dampak dalam Bidang Birokrasi
Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah
Indonesia maka Jepang segera membagi wilayah
Indonesia, dalam tiga pemerintahan militer
pendudukan sebagai berikut.
a) Wilayah I, meliputi Jawa dan Madura, yang diperintah
oleh angkatan darat yang berpusat di Jakarta (Tentara
Keenam Belas).
b) Wilayah II, meliputi Sumatera seluruhnya, diperintah
oleh angkatan darat yang berpusat di Bukittinggi
(Tentara Kedua Puluh Lima).
c) Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa
Tenggara dan Maluku yang Diperintah oleh angkatan
laut yang berpusat di Makasar (Armada Selatan
Kedua).

45. Masing–masing ketiga wilayah itu
dipimpin oleh kepala staf
tentara/armada dengan
gelar gunseikan (kepala pemerintahan
militer) dan kantornya
disebut gunseikanbu. Usaha
membentuk pemerintahan militer
pendudukan sementara ternyata banyak
mengalami kesulitan karena Jepang
kekurangan staf pegawai– pegawainya.
Dengan demikian, Jepang terpaksa

46. Pada saat pemerintahan sementara
tersebut, orang–orang Indonesia banyak
menduduki jabatan– jabatan tinggi.
Namun demikian, pada Agustus 1942
masa pemerintahan militer sementara
berakhir. Jepang telah mengirimkan
tenaga pemerintahan sipil ke Indonesia.
Sejak itu, jabatan–jabatan penting yang
diduduki oleh orang Indonesia mulai
diganti.

47. Pada pertengahan 1943 kedudukan Jepang
dalam Perang Pasifik mulai terdesak, maka
jepang kembali memberi kesempatan kepada
bangsa Indonesia, untuk turut mengambil
bagian dalam pemerintahan. Untuk itu, pada 5
September 1943 Jepang membentuk Badan
Pertimbangan Keresidenan (Syu Sang Kai)
dan Badan Pertimbangan Kotapraja Istimewa
(Syi Sang In).

48. Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan–
jabatan tinggi dalam pemerintahan, antara lain: Prof.
Husein Djajadiningrat sebagai kepala Departemen
Urusan Agama, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai
kepala pemerintahan (syucokan) di Jakarta, dan
R.M.T.A Suria sebagai kepala pemerintahan
(syucokan) di Bojonegoro. Di samping itu ada 7 orang
Indonesia yang menduduki jabatan sebagai
penasehat pada pemerintahan militer, di antaranya: Ir.
Soekarno (Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi
dan dr. Abdul Rasyid (Departemen Urusan Dalam
Negeri), Prof. Dr. Mr. Supomo (Departemen
Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegara
(Departemen Lalu Lintas), Mr. Muh. Yamin
(Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodiloyo
(Departemen Ekonomi).

49. Dengan demikian pendudukan Jepang di Indonesia
membawa dampak yang sangat besar, dalam
birokrasi pemerintahan. Selama zaman Hindia
Belanda, jabatan–jabatan penting dalam
pemerintahan tidak pernah diberikan kepada
Indonesia.

50. Dampak Dalam Bidang Kebudayaan
Pada masa Jepang, bidang pendidikan dan
kebudayaan diperhatikan dan bahasa Indonesia
mulai dipergunakan. Bahasa Indonesia dijadikan
sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa
Jepang dijadikan sebagai bahasa wajib. Dengan
semakin meluasnya penggunaan bahasa
Indonesia, komunikasi antarsuku di Indonesia
semakin intensif yang pada akhirnya semakin
merekatkan keinginan untuk merdeka. Pada 1
April 1943 dibangun pusat kebudayaan di
Jakarta, yang bernama “Keimin Bunka Shidoso”.

52. FOR YOU
THANK