environment

1. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUMIMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2009LINGKUNGAN SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2009
Hotel Kusuma Agrowisata - BatuHotel Kusuma Agrowisata - Batu
15 Nopember 201015 Nopember 2010

2. TIDAK HANYA TERBATAS PADA TP LH YG
DIATUR DLM UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
TETAPI JG TERMASUK BBRP TP YG MEMPUNYAI
DAMPAK THD LH YG DIATUR DALAM :
1. UU NO. 7/2004 TTG SUMBER DAYA AIR
2. UU NO. 5/1983 TTG ZEE INDONESIA
3. UU NO. 5/1984 TTG PERINDUSTRIAN
4. UU NO. 9/1985 TTG PERIKANAN
5. UU NO. 5/1990 TTG KONSERVASI SDA HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA
6. UU NO. 41/1999 TTG KEHUTANAN
7. PP NO. 22/1982 TTG TATA PENGATURAN AIR
8. PP NO. 35/1991 TTG SUNGAI
BAB XV (PSL 97 S/D 120) UURI NO. 32 THN 2009 TTG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DAN TP
UMUM LAINNYA DILUAR KUHP DAN DILUAR UURI NO.
32 THN 2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LH YG TIMBULKAN DAMPAK NEGATIF THD UPAYA
PELESTARIAN LH DAN ATAU PERLINDUNGAN
KELESTARIAN LH.
SEMUA TP YG
DIATUR DLM

3. * PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 1 BTR 14 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH MASUKNYA ATAU DIMASUKKANNYA MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN /
ATAU KOMPONEN LAIN KE DLM LH OLEH GIAT MANUSIA SHG MELAMPAUI BAKU
MUTU LH YG TLH DITETAPKAN.
* BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 1 BTR 13 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH UKURAN BATAS ATAU KADAR MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI ATAU
KOMPONEN YG ADA ATAU HRS ADA DAN / ATAU UNSUR PENCEMAR YG DI
TENGGANG KEBERADAANNYA DLM SUATU SUMBER DAYA TERTENTU SEBAGAI
UNSUR LH.
* PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 1 BTR 16 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH TINDAKAN ORANG YG MENIMBULKAN PERUBAHAN LANGSUNG ATAU
TDK LANGSUNG THD SIFAT FISIK, KIMIA DAN / ATAU HAYATI LH SHG MELAMPAUI
KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH.
* PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PASAL 1 BTR 2 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH UPAYA SISTEMATIS DAN TERPADU YG DILKKN UTK MELESTARIKAN FUNGSI
LH DAN MENCEGAH TJDNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH YG MELIPUTI
PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN, PENGAWASAN
DAN GAKKUM.

4. * LIMBAH (PASAL 1 BTR 20 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH SISA SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.
* BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (PASAL 1 BTR 21 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH ZAT, ENERGI, DAN/ATAU KOMPONEN LAIN YG KRN SIFAT, KONSENTRASI,
DAN/ATAU JUMLAHNYA, BAIK SCR LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG, DPT
CEMARKAN DAN/ATAU MERUSAK LH, DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN LH, KESEHATAN
SERTA KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA DAN MAKHLUK HIDUP LAIN.
* LIMBAH B3 (PASAL 1 BTR 22 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH SISA SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YG MENGANDUNG B3.
* KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH (PASAL 1 BTR 15 UURI NO. 23 THN 1997)
ADALAH UKURAN BATAS PERUBAHAN SIFAT FISIK, KIMIA, DAN/ATAU HAYATI
LH YG DPT DITENGGANG OLH LH UTK DPT TETAP MELESTARIKAN FUNGSINYA.

5. PIDANA
PENGADILANMEDIATOR / ARBITER
ADMINISTRATIF
PIHAK YG TERKENA DAMPAK
DPT AJUKAN TUNTUTAN
MELALUI
PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
GUGATAN PERDATA
ATAU PENYELESAIAN
SENGKETA
PENYELESAIAN
SENGKETA
DILUAR PENGADILAN
PENGAWASAN DAN
SANKSI
ADMINISTRATIF DARI
PEMERINTAH
PASAL 71 S/D 83
UURI NO. 32 THN 2009
PASAL 87 S/D 93
UURI NO. 32 THN 2009
PASAL 85 S/D 86
UURI NO. 32 THN 2009
PASAL 98 S/D 120
UURI NO. 32 THN 2009
PERDATA

6. PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TETAP MEMPERHATIKAN AZAS
ULTIMUM REMIDIUM YG MEWAJIBKAN PENERAPAN PENEGAKAN HKM PIDANA
SBG UPAYA TERAKHIR STLH PENERAPAN PENEGAKAN HKM ADMINISTRASI
DIANGGAP TDK BERHSL.
TP LH BARU DIMULAI APABILA :
1. APARAT BERWENANG TLH MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN MENINDAKNYA
DIMANA DGN PENJATUHAN SANKSI TSB TDK MAMPU HENTIKAN PELANGGARAN YG TER
JADI / PELAKU TETAP MLKKN PERBUATAN PENCEMARAN / PERUSAKAN LH, BERLAKU
AZAS ULTIMUM REMEDIUM KHUSUS UTK TP FORMIL TERTENTU SBGMN DIMAKSUD DLM
PSL 100 AYAT (1) DAN (2) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH.
2. SESEORANG ATAU BDN HKM TLH MLKKN KEGIATAN SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 98 S/D
120 UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH.
PENERAPAN AZAS ULTIMUM REMEDIUM HANYA BERLAKU BAGI TP FORMIL
TERTENTU, YAITU PEMIDANAAN THD PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH,
EMISI DAN GANGGUAN.

7. DASAR PSL 94 AYAT (1) DAN 95 AYAT (1) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PSL 94 AYAT (1) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
SELAIN PENYIDIK PJBT POLRI, PJBT PNS TERTENTU DILINGK PEMERINTAH YG
LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNGJWBNYA DIBIDANG PPLH DIBERI WEWENANG
SBG PENYIDIK SBGMN DIMAKSUD DLM HKM ACARA PIDANA UTK MLKKN
PENYIDIKAN TP LH.
PSL 95 AYAT (1) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
DLM RANGKA GAKKUM THD PELAKU TP LH, DPT DILKKN GAKKUM TERPADU
ANTARA PPNS, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIBWH KOORDINASI MENTERI.

8. S
A
I
K
A
S
K
A
R
A
L
A
P
O
R
A
N
-
T
E
M
U
A
N
J
P
U
P
E
N
G
A
D
I
L
A
N
L
I
D
I
K
TKP
ORANG
BENDA
WAKTU
S
I
D
I
K
SITA
R
I
K
S
A
GELEDAH
TANGKAP
SAKSI
TSK
AHLI
TAHAN

9. BERDASARKAN PSL 96 UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
ALAT BUKTI YG SAH DLM TUNTUTAN TP LH TERDIRI ATAS :
A. KETERANGAN SAKSI ;
B. KETERANGAN AHLI ;
C. SURAT ;
D. PETUNJUK ;
E. KETERANGAN TERDAKWA, DAN ATAU
F. ALAT BUKTI LAIN, TERMASUK ALAT BUKTI YG DIATUR DLM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *)
*) YG DIMAKSUD DGN ALAT BUKTI LAIN, MELIPUTI INFORMASI YG DIUCAPKAN, DIKRMKAN,
DITERIMA, ATAU DISIMPAN SCR ELEKTRONIK, MAGNETIK, OPTIK, DAN/ATAU YG SERUPA
DGN ITU; DAN/ATAU ALAT BUKTI DATA, REKAMAN ATAU INFORMASI YG DPT DIBACA,
DILIHAT, DAN DIDENGAR YG DPT DIKELUARKAN DGN DAN/ATAU TANPA BANTUAN SUATU
SARANA, BAIK YG TERTUANG DIATAS KERTAS, BENDA FISIK APAPUN SELAIN KERTAS,
ATAU YG TEREKAM SCR ELEKTRONIK, TDK TERBATAS PD TULISAN, SUARA ATAU
GAMBAR, PETA, RANCANGAN, FOTO ATAU SEJENISNYA, HURUF, TANDA, ANGKA, SIMBOL,
ATAU PERPORASI YG MEMILIKI MAKNA ATAU YG DPT DIPAHAMI ATAU DIBACA.

10. * Setelah Berkas Perkara P21
(dinyatakan lengkap) maka
penyidik akan menyerahkan
barang bukti dan Tersangka ke
JPU.

11. DELIK FORMIL
(PSL 100 S/D 115 UURI 32 THN 2009 TTG PPLH)
ADALAH PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA LH DIFOKUSKAN PADA
KESALAHAN PERBUATAN YG DILAKUKAN TANPA PERLU DIBUKTIKAN
PERBUATAN TSB MENGAKIBATKAN PENCEMARAN / PERUSAKAN ATAU TDK
Misal : 1. Pelanggaran thd baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu
gangguan dan tlh mendptkan sanksi administratif namun tdk dipatuhi dan
pelanggaran yg dilakukan lebih dari 1 kali.
2. Melepas dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media LH.
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tdk melakukan pengelolan
limbah B3, melakukan dumping limbah ke media LH tanpa izin dll.
DELIK PENCEMARAN LH
DELIK MATERIIL
(PSL 98 DAN 99 UURI 32 THN 2009 TTG PPLH)
ADALAH PEMBUKTIAN ADANYA PELANGGARAN PIDANA, HRS DIBUKTIKAN
BHW PERBUATAN YG DILAKUKANNYA HRS NYATA AKIBATKAN PENCEMARAN
/ KERUSAKAN LH
Misal : Pelaku sengaja / lalai melakukan perbuatan yg mengakibatkan dilampauinya baku
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan
LH, dan perbuatan sbgmn tsb diatas mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya
kesehatan manusia, orang luka berat atau mati.

12. 1.1. PPemberiemberi PerintahPerintah
2.2. Pemimpin dlm TPPemimpin dlm TP
tanpa perhatikan TPtanpa perhatikan TP
tsb dilakukan sendiri /tsb dilakukan sendiri /
bersama-samabersama-sama
Pasal 116 (1)
TINDAK PIDANA
KORPORASI
ATASATAS
NAMANAMA
ATASATAS
NAMANAMA
Tuntutan pidana diajukan kpd pemberi
perintah atau Pemimpin TP, ancaman
pidana yg dijatuhkan berupa pidana
penjara dan denda diperberat 1/3
Pasal 117
Sanksi pidana dijatuhkan
kpd Badan Usaha
Pasal 118
Pelaks ketentuan Psl 119 A, B, C,D
Jaksa berkoord dgn instansi yg
bertanggungjwb dibidang PPLH utk
pelaks eksekusi
Dlm melaks ket Psl 119 E Pemerintah
berwenang utk kelola Badan Usaha
yg dijatuhi sanksi penempatan dibwh
pengampuan utk melaks putusan
Pengadilan yg tlh berkekuatan
hkm tetap
Pasal 120
Diwakili olh Pengurus
yg berwenang mewakili
didlm dan diluar pengadilan
sesuai dgn peraturan
perundang-undangan selaku
pelaku fungsional.
1. Tuntutan Pidana
2. Sanksi Pidana
3. Tindakan Tata
Tertib
Dilakukan oleh orang-orang
berdasarkan
1. Hubungan Kerja
2. Hubungan Lain
Pasal 116 (2)
Bertindak
dalam lingkup
kerja Badan
Usaha
Sanksi
Pidana
dijatuhkan
Sanksi
Pidana
dijatuhkan
Thd Badan Usaha dpt
dikenakan Pidana
Tambahan / Tindakan
Tata Tertib berupa :
A. Perampasan keuntungan
yg diperoleh dr TP.
B. Penutupan seluruh /
sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan.
C. Perbaikan akibat TP.
D. Pewajiban kerjakan apa
yg dilalaikan tanpa hak.
E. Penempatan prshn dibwh
pengampuan plng lama 3
thn.
a. Badan Usaha
b. Pemberi Perintah
c. Pemimpin Kegiatan
Pasal 119

13. PIDANA TAMBAHAN ATAU TINDAKAN TATA TERTIB
PSL 119 UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau
kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
dan/atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) tahun.

14. SANKSI PIDANA SBG ALTERNATIF TERAKHIR
BEBERAPA INDUSTRI MENJADI KONTRIBUSI
PENCEMAR KE MEDIA LINGKUNGAN
INDUSTRI SBG PENCEMAR SDH TDK OPERASIONAL
HASIL LABORATORIUM TDK SESUAI DGN
YG DILAPORKAN MASYARAKAT
KETERBATASAN AHLI LINGKUNGAN

15. RESKRIM
PPNS
SENGAJA / LALAI SENGAJA / LALAI
FORMIL MATERIIL
PENINDAKAN
REPRESIF
PENCEGAHAN
PREVENTIF
PENANGKALAN
PRE EMTIF

16. NO THN JML
KASUS
PENANGANAN KASUS
PROSES
SIDIK /
LIDIK
BP
KIRIM
JPU
P-19 P-21 KET
1. 2004 10 - - - - 8 VONIS
2 SP3
2. 2005 9 - - - - 9 VONIS
3. 2006 3 - 1 - - 1 VONIS
1 SP3
4. 2007 5 - - - - 3 VONIS
2 SP3
5. 2008 3 - - - - 2 VONIS
1 SP3
6. 2009 5 - - - - 3 VONIS
1 SP3
1 HENTI
LIDIK