Dokumen tersebut merupakan kebijakan keselamatan anak ID-COP (Indonesia Child Online Protection) yang mengatur tentang perlindungan anak dalam kegiatan online dan offline yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keselamatan mereka dari berbagai bentuk kekerasan seperti eksploitasi dan pelecehan.
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perl...literasi digital
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas bisa menjadi acuan dalam mencegah dan menangani masalah kejahatan seksual anak online. Modul ini juga bisa dipergunakan oleh tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagai acuan dalam mengembangkan pelatihan-pelatihan di desa untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual online.
Pada tahun 2020 seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami dampak dari pandemic Covid – 19. Menurut data yang dipaparkan oleh NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) pada periode November 2019 sampai mei 2020 telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyebaran materi eksploitasi seksual anak selama masa Covid-19 ini. Mengutip dari data NCMEC, terjadi peningkatan yang luar biasa angka kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara global, yaitu terjadi peningkatan sekitar 98,66 persen kekersan pada anak pada Januari-September 2020, dibandingkan kurun waktu Januari-September 2019.
Pada semester awal tahun 2020 ECPAT Indonesia melakukan survey terhadap 1203 reponden anak terkait kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual anak online di masa pandemi covid-19. Hasilnya adalah, sekitar 25 % atau sekitar 287 anak yang mengalami pengalaman buruk saat berinternet di masa pandemi ini. Bentuk-bentuk pengalaman buruk yang paling sering dialami meliputi dikirimi tulisan/pesan teks yang tidak sopan dan senonoh, dikirimi gambar/video yang membuat tidak nyaman hingga dikirimi gambar/video yang menampilkan pornografi.
Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan eksploitasi seksual anak yang terjadi, khususnya dalam masa pandemic Covid-19 ini, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan berbagai sektor mulai dari pemerintah, sektor swasta dan juga platform digital
Eksploitasi Seksual Anak (ESA) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi anak yang mendasar yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Diperkirakan oleh PBB, lebih dari 150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki mengalami pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk ESA setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak oleh komisi perlindungan anak Indonesia, dari tahun 2011 sampai dengan 2019 tercatat sebanyak 2.385 anak Indonesia menjadi korban trafficking dan eksploitasi, termasuk di dalamnya eksploitasi anak.
Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual akan menghadapi persoalan yang kompleks di kemudian hari. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual dan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain berdampak pada kesehatan secara fisik, eksploitasi seksual yang dialami oleh anak juga akan membawa masalah psikologis yang cukup serius. Eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri dan depresi. Kasus yang dialami oleh korban ESA dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan.
Riset disrupting harm sendiri merupakan riset yang dilakukan oleh ECPAT Internasional, UNICEF, dan Interpol dengan bekerjasama dengan ECPAT Indonesia dengan subjek penelitian yaitu keselamatan anak di ranah daring.
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia - Tahun 2017ECPAT Indonesia
Dalam mewujudkan visi misinya, ECPAT Indonesia memilih beberapa strategi, diantaranya penelitian, sosialisasi, pelatihan, kerjasama, Focus Group Discussion (FGD) dll. Kiprah ECPAT Indonesia
selama 13 tahun, telah menemukan banyak permasalahan anak di Indonesia, diantaranya anak putus sekolah, anak terpapar pornografi melalui smartphone, perkawinan anak, hubungan seks anak dengan anak, anak mengalami kekerasan seksual, anak menjadi pekerja atau sebagai pencari nafkah, keseluruhan kasus yang ECPAT Indonesia temukan rentan menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi seksual komersial.
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perl...literasi digital
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas bisa menjadi acuan dalam mencegah dan menangani masalah kejahatan seksual anak online. Modul ini juga bisa dipergunakan oleh tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagai acuan dalam mengembangkan pelatihan-pelatihan di desa untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual online.
Pada tahun 2020 seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami dampak dari pandemic Covid – 19. Menurut data yang dipaparkan oleh NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) pada periode November 2019 sampai mei 2020 telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyebaran materi eksploitasi seksual anak selama masa Covid-19 ini. Mengutip dari data NCMEC, terjadi peningkatan yang luar biasa angka kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara global, yaitu terjadi peningkatan sekitar 98,66 persen kekersan pada anak pada Januari-September 2020, dibandingkan kurun waktu Januari-September 2019.
Pada semester awal tahun 2020 ECPAT Indonesia melakukan survey terhadap 1203 reponden anak terkait kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual anak online di masa pandemi covid-19. Hasilnya adalah, sekitar 25 % atau sekitar 287 anak yang mengalami pengalaman buruk saat berinternet di masa pandemi ini. Bentuk-bentuk pengalaman buruk yang paling sering dialami meliputi dikirimi tulisan/pesan teks yang tidak sopan dan senonoh, dikirimi gambar/video yang membuat tidak nyaman hingga dikirimi gambar/video yang menampilkan pornografi.
Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan eksploitasi seksual anak yang terjadi, khususnya dalam masa pandemic Covid-19 ini, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan berbagai sektor mulai dari pemerintah, sektor swasta dan juga platform digital
Eksploitasi Seksual Anak (ESA) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi anak yang mendasar yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Diperkirakan oleh PBB, lebih dari 150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki mengalami pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk ESA setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak oleh komisi perlindungan anak Indonesia, dari tahun 2011 sampai dengan 2019 tercatat sebanyak 2.385 anak Indonesia menjadi korban trafficking dan eksploitasi, termasuk di dalamnya eksploitasi anak.
Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual akan menghadapi persoalan yang kompleks di kemudian hari. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual dan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain berdampak pada kesehatan secara fisik, eksploitasi seksual yang dialami oleh anak juga akan membawa masalah psikologis yang cukup serius. Eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri dan depresi. Kasus yang dialami oleh korban ESA dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan.
Riset disrupting harm sendiri merupakan riset yang dilakukan oleh ECPAT Internasional, UNICEF, dan Interpol dengan bekerjasama dengan ECPAT Indonesia dengan subjek penelitian yaitu keselamatan anak di ranah daring.
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia - Tahun 2017ECPAT Indonesia
Dalam mewujudkan visi misinya, ECPAT Indonesia memilih beberapa strategi, diantaranya penelitian, sosialisasi, pelatihan, kerjasama, Focus Group Discussion (FGD) dll. Kiprah ECPAT Indonesia
selama 13 tahun, telah menemukan banyak permasalahan anak di Indonesia, diantaranya anak putus sekolah, anak terpapar pornografi melalui smartphone, perkawinan anak, hubungan seks anak dengan anak, anak mengalami kekerasan seksual, anak menjadi pekerja atau sebagai pencari nafkah, keseluruhan kasus yang ECPAT Indonesia temukan rentan menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi seksual komersial.
Jami Tripura - Plot & Khatian InformationAsset Yogi
How to check Tipura Plot & Khatian information from Jami Tripura website? Follow these step-by-step instructions on jami.tripura.gov.in to check your Tripura Land Records, Mutation Status & Village Map. For more details, check out this guide - http://assetyogi.com/guides/land-records/jami-tripura-land-records.
Modul Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online Untuk Organisasi P...ECPAT Indonesia
Ada dua konsep kunci yang perlu dipahami bagi peserta tentang eksploitasi seksual anak online, yaitu secara bentuk umum dan secara bentuk khusus. Penjelasan definisi dan
konsep kunci dari eksploitasi seksual anak online akan dikaitkan dengan aturan hukum terkait, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UUPA)
dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).
Penekanan pada materi penjelasan tentang konsep kunci adalah untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam atas tindakan eksploitasi seksual anak online. Dalam
praktik, tindak kejahatan eksploitasi seksual anak online ada dua bentuk, yaitu secara offline dan secara online. Selain itu, bentuk kejahatan yang dilakukan secara online terkait eksploitasi seksual juga ada yang berbentuk umum dan berbentuk khusus. Oleh sebab itu untuk dapat membedakan tindak kejahatan tersebut di atas, penjelasan tentang konsep kunci dan definisi menjadi penting untuk dipaparkan lebih lanjut.
Modul eksploitasi seksual anak online ecpat (anak)ECPAT Indonesia
Sebuah modul edukasi tentang eksploitasi seksual anak di ranah online untuk program “Smart School Online”. Secara khusus modul ini memberikan panduan bagi fasilitator agar
dapat berperan lebih optimal dalam mengedukasi anak dan orang muda dengan mengedepankan upaya pencegahan dan memberikan respon yang tepat bila mendapati situasi eksploitasi seksual anak yang terjadi di ranah online. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak dan orang muda tentang definisi, bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di ranah online dan gambaran umum kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Modul ini juga mengajak anak dan orang muda untuk mengenali jenis-jenis pelaku eksploitasi seksual anak di ranah online serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak di ranah online.
Eksploitasi seksual pada anak online adalah sebuah masalah global yang berkembang dengan cepat dan membutuhkan sebuah respon yang komprehensif.
ECPAT bekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun kapasitas para anggotanya dan para pemangku kepentingan lain dalam memerangi isu eksploitasi
seksual pada anak online tersebut. Agar dapat secara efektif bekerja pada sebuah solusi, yang menjadi titik awal adalah agar semua pemangku kepentingan mengenali apa yang menjadi masalah tersebut. Setidaknya, hal ini membutuhkan sebuah
pemahaman dasar tentang berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak online tersebut dan bagaimana para pelaku menjadikan anak-anak sebagai korban. Disamping itu, penting untuk menggunakan sebuah bahasa bersama ketika
mendiskusikan setiap pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah ini untuk memastikan pemahaman dan mencegah persepsi yang salah tentang sifat dan
seriusnya isu ini. Idealnya, ide-ide bersama ini juga harus ditangkap dalam kerangka kerja hukum nasional dan regional yang mengkriminalkan dan menghukum perbuatan-perbuatan seperti itu dengan sanksi yang sebanding dan disuasif.
Booklet ini berisi 3 seri lembar fakta yang terkait dengan eksploitasi seksual pada
anak online yang memberikan sumber-sumber yang mudah dan siap untuk
dipergunakan oleh setiap orang yang tertarik dengan isu ini. Seri pertama terdiri dari
lembar fakta yang menjelaskan berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak
online. Seri kedua mencakup 5 kerangka kerja hukum regional dan/atau
internasional yang relevan yang memuat berbagai ketentuan tentang satu
perwujudan eksploitasi seksual pada anak online atau lebih. Terakhir, seri ketiga
terdiri dari lembar fakta Internet dan Teknologi yang menjelaskan berbagai istilah
dan alat yang relevan untuk memahami internet dan bagaimana berbagai teknologi
(berpotensi) untuk digunakan oleh para pelaku kejahatan seks anak atau orang-
orang yang berusaha untuk menghalangi para pelaku tersebut.
Modul Smart School Online Untuk Orang Tua “Eksploitasi Seksual Anak di Ranah ...ECPAT Indonesia
Modul edukasi tentang Eksploitasi seksual anak di ranah online saat ini telah berhasil di selesaikan oleh tim penulis dari ECPAT Indonesia didalam program “Smart School Online” untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan pemahamannya dalam menyikapi perkembangan internet saat ini. Modul ini merupakan salah satu modul dari 3 seri modul program “Smart School Online” yang melengkapi modul lainnya.
Secara khusus modul ini memberikan panduan bagi fasilitator untuk menjawab kekhawatiran orang tua, guru dan masyarakat terhadap situasi eksploitasi seksual komerisal anak di ranah online, agar fasilitator dapat berperan lebih optimal dalam mengedukasi masyarakat dengan mengedepankan upaya pencegahan dan memberikan respon yang tepat bila mendapati situasi tersebut.
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
Dokumentasi #LiveStreaming Rilis Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet https://www.youtube.com/watch?v=Hv161zrCMuo
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar).
I. LATAR BELAKANG 1
II. KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR 3
A. Landasan Hukum Dan Kebijakan 5
B. Mekanisme Pelaporan 7
C. Perhatian Utama Dalam Skala Nasional 11
D. Program Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat 12
III. ANAK DAN AKTIVITAS DI DUNIA MAYA 13
A. Aktivitas Anak Online Di Indonesia 16
B. Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet 17
C. Motivasi Menggunakan Internet Dan Aktivitas Online 17
IV. KONTEN YANG MENYALAHGUNAKAN ANAK 19
A. Definisi 19
B. Naungan Hukum 22
C. Kajian Regional 23
D. Ketersediaan Alat Dan Instrumen Untuk Investigasi 25
E. Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness
(Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak) 27
F. Format/Prosedur Pelaporan 29
G. Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan
Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak 30
V. DAFTAR PRIORITAS NASIONAL DALAM HAL PERLINDUNGAN
ANAK DI RANAH MAYA 34
A. Peta Komprehensif Kebijakan Yang Sudah Tersedia Terkait
Perlindungan Anak Di Ranah Maya 34
B. Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam
Skala Nasional 36
C. Program Dan Aktivitas Pemberdayaan Dan
Pendidikan Publik 36
D. Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik 38
E. Pemberdayaan Anak
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional dari 22 organisasi dan 2 individu
dari 11 provinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Anak (ESA),
meliputi eksploitasi seksual anak dalam prostitusi, perdagangan anak untuk
tujuan seksual, eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata dan perjalanan,
eksploitasi seksual anak online, dan perkawinan anak.
ECPAT Indonesia membuat Catatan Akhir Tahun (CATAHU) tahun 2022 yang merupakan bentuk tanggung jawab ECPAT Indonesia kepada publik di wilayah Indonesia dan secara khusus ditujukan kepada donor, lembaga jaringan, stakeholder yang selama ini bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak anak.
Jami Tripura - Plot & Khatian InformationAsset Yogi
How to check Tipura Plot & Khatian information from Jami Tripura website? Follow these step-by-step instructions on jami.tripura.gov.in to check your Tripura Land Records, Mutation Status & Village Map. For more details, check out this guide - http://assetyogi.com/guides/land-records/jami-tripura-land-records.
Modul Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online Untuk Organisasi P...ECPAT Indonesia
Ada dua konsep kunci yang perlu dipahami bagi peserta tentang eksploitasi seksual anak online, yaitu secara bentuk umum dan secara bentuk khusus. Penjelasan definisi dan
konsep kunci dari eksploitasi seksual anak online akan dikaitkan dengan aturan hukum terkait, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UUPA)
dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).
Penekanan pada materi penjelasan tentang konsep kunci adalah untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam atas tindakan eksploitasi seksual anak online. Dalam
praktik, tindak kejahatan eksploitasi seksual anak online ada dua bentuk, yaitu secara offline dan secara online. Selain itu, bentuk kejahatan yang dilakukan secara online terkait eksploitasi seksual juga ada yang berbentuk umum dan berbentuk khusus. Oleh sebab itu untuk dapat membedakan tindak kejahatan tersebut di atas, penjelasan tentang konsep kunci dan definisi menjadi penting untuk dipaparkan lebih lanjut.
Modul eksploitasi seksual anak online ecpat (anak)ECPAT Indonesia
Sebuah modul edukasi tentang eksploitasi seksual anak di ranah online untuk program “Smart School Online”. Secara khusus modul ini memberikan panduan bagi fasilitator agar
dapat berperan lebih optimal dalam mengedukasi anak dan orang muda dengan mengedepankan upaya pencegahan dan memberikan respon yang tepat bila mendapati situasi eksploitasi seksual anak yang terjadi di ranah online. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak dan orang muda tentang definisi, bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di ranah online dan gambaran umum kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Modul ini juga mengajak anak dan orang muda untuk mengenali jenis-jenis pelaku eksploitasi seksual anak di ranah online serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak di ranah online.
Eksploitasi seksual pada anak online adalah sebuah masalah global yang berkembang dengan cepat dan membutuhkan sebuah respon yang komprehensif.
ECPAT bekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun kapasitas para anggotanya dan para pemangku kepentingan lain dalam memerangi isu eksploitasi
seksual pada anak online tersebut. Agar dapat secara efektif bekerja pada sebuah solusi, yang menjadi titik awal adalah agar semua pemangku kepentingan mengenali apa yang menjadi masalah tersebut. Setidaknya, hal ini membutuhkan sebuah
pemahaman dasar tentang berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak online tersebut dan bagaimana para pelaku menjadikan anak-anak sebagai korban. Disamping itu, penting untuk menggunakan sebuah bahasa bersama ketika
mendiskusikan setiap pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah ini untuk memastikan pemahaman dan mencegah persepsi yang salah tentang sifat dan
seriusnya isu ini. Idealnya, ide-ide bersama ini juga harus ditangkap dalam kerangka kerja hukum nasional dan regional yang mengkriminalkan dan menghukum perbuatan-perbuatan seperti itu dengan sanksi yang sebanding dan disuasif.
Booklet ini berisi 3 seri lembar fakta yang terkait dengan eksploitasi seksual pada
anak online yang memberikan sumber-sumber yang mudah dan siap untuk
dipergunakan oleh setiap orang yang tertarik dengan isu ini. Seri pertama terdiri dari
lembar fakta yang menjelaskan berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak
online. Seri kedua mencakup 5 kerangka kerja hukum regional dan/atau
internasional yang relevan yang memuat berbagai ketentuan tentang satu
perwujudan eksploitasi seksual pada anak online atau lebih. Terakhir, seri ketiga
terdiri dari lembar fakta Internet dan Teknologi yang menjelaskan berbagai istilah
dan alat yang relevan untuk memahami internet dan bagaimana berbagai teknologi
(berpotensi) untuk digunakan oleh para pelaku kejahatan seks anak atau orang-
orang yang berusaha untuk menghalangi para pelaku tersebut.
Modul Smart School Online Untuk Orang Tua “Eksploitasi Seksual Anak di Ranah ...ECPAT Indonesia
Modul edukasi tentang Eksploitasi seksual anak di ranah online saat ini telah berhasil di selesaikan oleh tim penulis dari ECPAT Indonesia didalam program “Smart School Online” untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan pemahamannya dalam menyikapi perkembangan internet saat ini. Modul ini merupakan salah satu modul dari 3 seri modul program “Smart School Online” yang melengkapi modul lainnya.
Secara khusus modul ini memberikan panduan bagi fasilitator untuk menjawab kekhawatiran orang tua, guru dan masyarakat terhadap situasi eksploitasi seksual komerisal anak di ranah online, agar fasilitator dapat berperan lebih optimal dalam mengedukasi masyarakat dengan mengedepankan upaya pencegahan dan memberikan respon yang tepat bila mendapati situasi tersebut.
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
Dokumentasi #LiveStreaming Rilis Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet https://www.youtube.com/watch?v=Hv161zrCMuo
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar).
I. LATAR BELAKANG 1
II. KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR 3
A. Landasan Hukum Dan Kebijakan 5
B. Mekanisme Pelaporan 7
C. Perhatian Utama Dalam Skala Nasional 11
D. Program Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat 12
III. ANAK DAN AKTIVITAS DI DUNIA MAYA 13
A. Aktivitas Anak Online Di Indonesia 16
B. Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet 17
C. Motivasi Menggunakan Internet Dan Aktivitas Online 17
IV. KONTEN YANG MENYALAHGUNAKAN ANAK 19
A. Definisi 19
B. Naungan Hukum 22
C. Kajian Regional 23
D. Ketersediaan Alat Dan Instrumen Untuk Investigasi 25
E. Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness
(Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak) 27
F. Format/Prosedur Pelaporan 29
G. Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan
Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak 30
V. DAFTAR PRIORITAS NASIONAL DALAM HAL PERLINDUNGAN
ANAK DI RANAH MAYA 34
A. Peta Komprehensif Kebijakan Yang Sudah Tersedia Terkait
Perlindungan Anak Di Ranah Maya 34
B. Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam
Skala Nasional 36
C. Program Dan Aktivitas Pemberdayaan Dan
Pendidikan Publik 36
D. Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik 38
E. Pemberdayaan Anak
ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional dari 22 organisasi dan 2 individu
dari 11 provinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Anak (ESA),
meliputi eksploitasi seksual anak dalam prostitusi, perdagangan anak untuk
tujuan seksual, eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata dan perjalanan,
eksploitasi seksual anak online, dan perkawinan anak.
ECPAT Indonesia membuat Catatan Akhir Tahun (CATAHU) tahun 2022 yang merupakan bentuk tanggung jawab ECPAT Indonesia kepada publik di wilayah Indonesia dan secara khusus ditujukan kepada donor, lembaga jaringan, stakeholder yang selama ini bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak anak.
Sulit dipungkiri bahwa di masa depan tidak ada bangsa yang dapat bersembunyi dari arus tanpa batas di era globalisasi. Era dimana pergaulan dunia semakin terbuka lebar yang bukan saja membawa keuntungan, namun juga diikuti dengan dampak yang sulit dikendalikan. Masa depan menjadi semakin sulit ditebak dan terkadang terjadi diluar dugaan sehingga memberikan kejutan-kejutan yang mengancam kehidupan masyarakat baik dari dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Arus lintas batas di era globalisasi pun masuk dalam ranah-ranah yang sulit dikendalikan, termasuk pornografi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bahkan, pornografi anak menjadi ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga anak-anak kerap dijadikan target baik sebagai objek maupun sebagai konsumen. Maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak ini tidak terlepas dari pengaruh internet dan pengaruh media sosial yang menggandrungi kehidupan anak-anak.
Meskipun belum tersedia data secara global, namun beberapa lembaga yang melakukan pendataan menemukan pornografi yang melibatkan anak-anak meningkat secara tajam. The NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Cybertipline, lembaga yang berada di Amerika Serikat dan menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber memaparkan, telah lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber tercatat sejak tahun 1998. Menariknya, laporan meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan jumlah laporan mencapai sekitar 4,4 juta atau lebih dari separuhnya. Pada tahun 2016, INHOPE, asosiasi pengaduan
konten melalui internet, menemukan bahwa terdapat 8,4 juta URL/situs yang mengandung konten pornografi anak dan tersebar di seluruh dunia.
Terdapat juga indikasi bahwa konten pornografi anak diedarkan oleh pelaku melalui platform yang lebih tersembunyi, seperti jaringan berbagi file online (termasuk peer-to-peer) atau melalui ‘Dark Net’ atau teknik perangkat lunak yang di enkripsi. Dalam konteks Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami dua hal yaitu menjadi target kejahatan pornografi dan terpapar pornografi. Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak di Indonesia dijadikan objek pornografi baik oleh pelaku kejahatan yang tidak terorganisir maupun oleh pelaku kejahatan yang terorganisir untuk dikomersialisasikan. Sebut saja kasus
Tjandra di Surabaya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 gambar yang mengandung konten pornografi anak yang dia dapat melalui media sosial yang kemudian diketahui bahwa beliau menyebarkan dan memperjual belikan gambar-gambar tersebut ke jaringan pedofil internasional.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakk menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi
anak. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak adalah suatu kawasan desa/ kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakIGF Indonesia
Presented by Maria Advianti (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
ID IGF 2016
Sesi Sosial Budaya 3 - Literasi Digital, Pilar Perlindungan Anak di Internet
Jakarta, 15 November 2016
PKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layak PKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adalah anak yang layakPKTA adalah sebuah PKTA karena PKTA adala
Internet sehat | Pedoman Berinternet Aman, Nyaman, dan Bertanggungjawabliterasi digital
Panduan berinternet yang lengkap dan praktis untuk seisi keluarga dan pendidik dengan bahasa yang mudah dipahami awam. Dari menjaga keamanan gawai dari serangan malware, cara melindungi privasi online, pedoman bermedia sosial untuk anak, isu cyberbullying, hingga langkah berbisnis online untuk wanita yang ingin mencari penghasilan tambahan lewat internet.
Seri buku literasi digital internet sehat pedoman berinternet sehat, aman, ...literasi digital
Panduan berinternet yang lengkap dan praktis untuk seisi keluarga dan pendidik dengan bahasa yang mudah dipahami awam. Dari menjaga keamanan gawai dari serangan malware, cara melindungi privasi online, pedoman bermedia sosial untuk anak, isu cyberbullying, hingga langkah berbisnis online untuk wanita yang ingin mencari penghasilan tambahan lewat internet.
Internet Sehat Pedoman Berinternet Sehat, Aman, Nyaman dan BertanggungjawabWisnu Kurniadi
Series: frontpage
Published by: ICT Watch
Release Date: 2017
Genre: education
Pages: 82
ISBN13: 978-602-51324-1-4
Panduan berinternet yang lengkap dan praktis untuk seisi keluarga dan pendidik dengan bahasa yang mudah dipahami awam. Dari menjaga keamanan gawai dari serangan malware, cara melindungi privasi online, pedoman bermedia sosial untuk anak, isu cyberbullying, hingga langkah berbisnis online untuk wanita yang ingin mencari penghasilan tambahan lewat internet.
Seri buku literasi digital - kajian dampak media sosial bagi anak dan remaja ...literasi digital
Frekuensi tinggi penggunaan media sosial pada anak dan remaja berpotensi membuat mereka
terpapar konten-konten yang berbahaya hingga mengalami adiksi media sosial dan perilaku online
berisiko. Hasil studi perilaku anak di media sosial dengan sampel anak usia 7-17 tahun di daerah
yang mewakili kawasan urban perkotaan ini berusaha memberikan rekomendasi bagi orangtua
untuk memastikan keselamatan anak di dunia maya.
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdfECPAT Indonesia
Sejak tahun 2021 ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Bandungwangi untuk melakukan asesmen terkait dengan kasus eksploitasi seksual anak dalam prostitusi yang terjadi di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran pola, modus, besaran jumlah kasus dan profile korban eksploitasi seksual anak dalam prostitusi termasuk kerentanannya mengalami kekerasan. Di Tahun 2022 kami kembali melakukan asesmen, sehingga laporan ini merupakan temuan yang kami persembahkan kepada anak-anak Indonesia, masyarakat, pemerintah, Lembaga perlindungan anak, dan pihak-pihak yang peduli dengan upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Semoga hasil temuan ini bermanfaat menjadi refleksi, acuan data untuk upaya penghapusan segala bentuk eksploitasi seksual anak di Indonesia.
Laporan IWF Mengenai AI dan Kekerasan Seksual AnakECPAT Indonesia
Internet Watch Foundation (IWF) telah menyelidiki laporan pertamanya tentang materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM) yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).
Investigasi awal mengungkap dunia teknologi teks-ke-gambar. Singkatnya, Anda mengetikkan apa yang ingin Anda lihat di generator online dan perangkat lunak akan menghasilkan gambar.
Teknologinya cepat dan akurat – gambar biasanya sangat cocok dengan deskripsi teks. Banyak gambar dapat dihasilkan sekaligus – Anda hanya dibatasi oleh kecepatan komputer Anda. Anda kemudian dapat memilih favorit Anda; mengeditnya; arahkan teknologi untuk menghasilkan apa yang Anda inginkan.
Pada akhir tahun 2022 kemarin, Cianjur telah dilanda gempa bumi sekuat 5,6 SR yang telah menewaskan ratusan orang dan ribuan orang lainnya luka-luka. Gempa ini pun terus berlanjut dengan beberapa gempa susulan yang membuat semakin banyaknya korban berjatuhan, tak terkecuali anak-anak. Kehilangan tempat tinggal, hilangnya harta dan benda, hingga kejiwaan terguncang yang menyebabkan trauma pun turut dirasakan. Melihat hal ini, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Kinder Nothilfe Germany memutuskan untuk membuat gerakan bersama yang bertujuan untuk menolong korban -terkhusus anak dan perempuan- di Cianjur.
Bagian ini akan menjelaskan tentang internet dan cara kerjanya serta media sosial. Termasuk di dalamnya resiko keamanan bagi anak di dunia online (daring) dan bagaimana menghindari resiko tersebut. Pada bagian akhir akan dijelaskan tentang bagaimana melakukan pelaporan jika ditemukan situs / media sosial yang mengandung konten negatif yang berbahaya bagi anak, serta beberapa fitur/tools yang dapat mengurangi resiko anak terpapar konten negatif. Praktek untuk penggunaannya dilakukan agar dapat dipahami langkah-langkah penggunaannya secara sistematis
modul ini dibuat agar para orang tua, komunitas dan masyarakat luas dapat mengetahui secara mendalam tentang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak melalui media daring, peraturan yang berlaku di Indonesia serta hal-hal yang dapat dilakukan mencegah bahaya eskploitasi seksual melalui media daring terjadi pada anak-anak. Sehingga diharapkan, orang tua, komunitas dan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual anak melalui media daring.
Tips JAGO Agar Privasi Anak Tetap Aman di Media Sosial ECPAT Indonesia
Sosial media menjadi tempat bermain yang asik dan seru untuk anak-anak, Namun terkadang anak belum tahu bagaimana mereka melindungi privasi mereka di media sosial.
Hal ini tentunya berisiko bagi keamanan anak. Untuk itu, kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan sikap yang bijak dalam menggunakan media digital. Berikut adalah tips JAGO agar privasi anak tetap aman di Media Sosial.
Waspada Media Sosial Menjadi Sarana Eksploitasi Seksual AnakECPAT Indonesia
Sosial media menjadi salah satu paltfom yang sangat digemari anak untuk menghabiskan waktu luangnya. Mereka bisa berinteraksi dengan teman, mengetahui informasi terkini, dan mendapatkan hiburan.
Intensitas penggunaan sosial media yang tinggi, membuat anak rentan terhadap eksploitasi seksual di dunia online. Yuk kenali eksploitasi seksual anak online melalui infografis ini supaya kita lebih waspada dan tidak mudah menjadi korbannya.
Apakah kamu pernah mengalami eksploitasi seksual anak online? Langkah apa sih yang kamu lakukan supaya terhindar dari kejahatan ini? Yuk share komentar kamu dipostingan ini.
Dunia digital saat ini semakin berkembang dengan pesat, semua kegiatan yang dilakukan pasti selalu melibatkan internet didalamnya. Hal ini membuat dunia juga semakin cepat mengalami perubahan.
Melihat kondisi tersebut, generasi muda juga bisa mengambil peran loh! Ayo kita kejar sebelum ketinggalan! Daripada hanya menjadi penikmat saja, kita juga bisa berpartisipasi dalam membuat konten positif. Nah, ada beberapa tips nih untuk para kreator muda agar tetap aman saat membuat konten! Kalau kamu paling suka buat konten tentang apa? Kasih komentar dibawah yuk!
3. KEBIJAKAN
KESELAMATAN
ANAK ID-COP
TIM PENYUSUN:
Andika Zakiy - SEJIWA
Andy Ardian - ECPAT Indonesia
Berryl Permata - Save The Children
Dewi Sri Sumanah - Save The Children
Diena Haryana - SEJIWA
Indriyatno Banyumurti - ICT Watch
Khusnul Aflah - Down To Zero
Rini Murwahyuni - Down To Zero
Widuri - ICT Watch
5. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
5
Pembuatan KKA ID-COP ini terlaksana berkat dukungan dari Child Rights Coalition
Asia (CRC Asia). Selain itu, para anggota ID-COP juga telah memberikan kontribusi
yang signifikan dan begitu berharga terhadap penulisan KKA ID-COP ini, yang tidak
dapat diungkapkan nilainya secara materiil. Tanpa dukungan nyata dari para anggota
ID-COP, tidak mungkin KKA ID-COP ini dapat tersusun dengan baik.
Tujuan dari adanya KKA ID-COP adalah untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat
dalam program dan kegiatan ID-COP, serta memastikan bahwa staf, perwakilan, dan
staf organisasi kemitraan mengerahkan langkah bijaksana untuk memastikan bahwa
anak-anak yang berinteraksi dengan mereka diperlakukan dengan hormat dan berm-
artabat, dan dilindungi dari segala jenis kekerasan. KKA ID-COP ini juga bertujuan agar
menjadi panduan agar para mitra ID-COP dapat konsisten menjalankan kode etik da-
lam berkolaborasi antar lembaga, ketika mereka harus menjalankan sebuah kegiatan
bersama anak-anak.
Terima kasih kami sampaikan pula kepada lembaga-lembaga pemerintah di dalam ID-
COP, yang selalu mendukung kerja dalam ID-COP, khususnya Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo). Keterlibatan pemerintah dalam mendukung upaya-upaya kami
melindungi anak di ranah daring, sangat bermakna dan menguatkan.
Terakhir, harapan kami adalah agar KKA ID-COP ini ke depannya dapat menjadi salah
satu acuan untuk pembuatan KKA pada lembaga-lembaga lain, sehingga perlindungan
anak di Indonesia semakin dapat ditegakkan bagi semua anak dari kalangan apapun.
Jakarta, 15 Oktober 2020
ID-COP
KATA PENGANTAR
7. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
7
KKA : Kebijakan Keselamatan Anak
UN-CRC : The United Nations Convention on The Rights of the Child ID-COP : Indonesian Child Online Protection
UU : Undang-Undang
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
UNICEF : United Nation Children’s Fund
HIV : Human Immunodeficiency Virus
AIDS : Acquired Immuno Deficiency Syndrome
Daring : Dalam Jaringan
UUPA : Undang-Undang Perlindungan Anak
GPS : Global Positioning System
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
AKRONIM
8. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
8
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 5
AKRONIM 7
DAFTAR ISI 9
BAB I : KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK ID-COP 11
A. Landasan Kebijakan 11
B. Tujuan Kebijakan 12
C. Ruang Lingkup dan Prinsip Kebijakan 12
1. Ruang Lingkup 12
2. Prinsip 12
BAB II : ANAK SEBAGAI SUBJEK KEBIJAKAN 15
A. Definisi Anak, Perlindungan Anak,Kekerasan Anak 15
1. Anak 15
2. Perlindungan Anak 15
3. Kekerasan Anak 15
B. Eksploitasi Anak 16
1. Eksploitasi Ekonomi 16
2. Eksploitasi Seksual 16
9. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
9
BAB III : BENTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN 19
A. Pembentukan Tim KKA Sebagai Pelaksana Kebijakan 19
Konsekuensi Pelanggaran 19
B. Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan 20
1. Peningkatan Kesadaran 20
2. Pencegahan 20
C. Pelaporan dan Penanggapan 21
1. KKA dalam Kegiatan Komunikasi dengan Anak dan Media 21
D. Program/Aktivitas yang Melibatkan Anak – Anak Secara Daring 23
1. Program/Aktivitas dalam Jaringan 23
2. Resiko dan Bahaya Daring 24
3. Hal yang Harus Diperhatikan dalam Berkegiatan Secara Daring dengan Anak-Anak 25
E. Penggunaan Media Publikasi ID-COP 26
1. Hal yang Boleh/Sebaiknya Dilakukan: 27
DAFTAR LAMPIRAN 31
Lampiran 1 : Formulir Asesmen Risiko 31
Lampiran 2 : Tanggung Jawab, Tugas, dan Struktur Tim KKA 32
Lampiran 3 : Formulir Laporan 33
Lampiran 4 : Kode Etik 34
Lampiran 5: Formulir Laporan terhadap Dugaan Kasus Kekerasan terhadap Anak 36
Lampiran 6: Lembar Informasi dan Persetujuan Orang Tua dan Anak 38
Lampiran 7: Bagan Pelaporan Kasus Internal dan Eksternal 40
11. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
11
BAB I : KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK ID-COP
A. Landasan Kebijakan
The United Nations Convention on the Rights of
the Child (UN-CRC) mengakui hak anak untuk
dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploi-
tasi, penelantaran, dan pelecehan. Sehingga, in-
dividu dan organisasi yang bersinggungan dan
berhubungan dengan anak harus memastikan
mereka dilindungi dan aman dari bahaya ketika
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.
Untuk menjamin hak anak ini maka sistem per-
lindungan anak di Indonesia itu sendiri diatur
melalui UU Perlindungan Anak yaitu UU No.
23 Tahun 2002, direvisi menjadi UU No. 35 Ta-
hun 2014, dan revisi ke II melalui UU No.17
Tahun 2016.
ID-COP (Indonesia Child Online Protection) me-
rupakan gerakan bersama untuk keselamatan
anak Indonesia di internet. Gerakan yang dilaku-
kan ID-COP bersifat terbuka dan nirlaba dimana
berbagai organisasi pemerintah, bisnis, maupun
masyarakat sipil yang berfokus terhadap kesela-
matan anak di ranah siber dapat tergabung da-
lam gerakan ini.
ID-COP merupakan organisasi yang berfokus
dalam keselamatan anak Indonesia khusus-
nya dalam ranah daring. ID-COP akan berusaha
keras untuk memastikan bahwa anak-anak yang
berpartisipasi dalam program dan aktivitas-
nya akan mendapatkan pengalaman positif dan
menyenangkan melalui lingkungan yang aman
dan mendukung anak. ID-COP tidak akan men-
tolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak,
seperti kekerasan, pelecehan anak, maupun
eksploitasi seksual yang dilakukan oleh staf, re-
presentatif, dan staf anggota organisasi.
ID-COP akan berusaha untuk membangun ko-
laborasi multi stakeholder nasional, regional, dan
global untuk melindungi anak dalam dunia siber,
membangun dan menyediakan sumber daya
termasuk data dan literatur untuk perlindungan
anak di dunia siber, dan melakukan edukasi dan
advokasi perlindungan anak di dunia siber.
Dalam setiap keputusan dan tindakan,
ID-COP akan:
1. Memberikan kepentingan utama untuk
kepentingan terbaik anak.
2. Mempromosikan dan melindungi kesela-
matan dan kesejahteraan anak untuk memi-
KKA ID-COP adalah kebijakan
yang harus ditaati oleh
para pendamping anak dan
pelaksana kegiatan, yang
bertujuan untuk melindungi
anak ketika berkegiatan baik
secara online maupun offline.
12. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
12
nimalkan risiko kekerasan yang dilakukan ter-
hadap anak.
3. Memastikan bahwa anak didengarkan, dihar-
gai, dan dihormati.
4. Memfasilitasi pembaruan rutin dan berb-
agai pengalaman dan praktik terbaik dalam
menangani kekerasan yang dilakukan terh-
adap anak, seperti kekerasan anak, pelece-
han,dan eksploitasi seksual.
5. Memastikan bahwa semua staf, perwakilan,
dan staf organisasi anggota memahami
peran dan tanggung jawab mereka dalam
melindungi anak-anak dan terus memberi-
kan kesempatan belajar yang sesuai untuk
mengembangkan pengetahuan dan keter-
ampilan perlindungan anak untuk memantau,
mengidentifikasi, dan merespon tanda-tanda
kekerasan terhadap anak.
6. Mendidik dan memberi tahu anak-anak dan
walinya mengenai standar perilaku yang
dapat mereka harapkan dari staf ID-COP,
perwakilan, dan staf organisasi anggota dan
memberitahu mengenai prosedur cara men-
gajukan keluhan terhadap individu jika ada.
7. Memastikan bahwa semua kecurigaan dan
klaim kekerasan ditanggapi dengan serius,
segera, dan tepat.
B. Tujuan Kebijakan
Tujuan dari adanya KKA ID-COP adalah:
1. Melindungi hak-hak anak yang mungkin se-
cara langsung atau tidak langsung terlibat
dalam program dan kegiatan ID-COP.
2. Memastikan bahwa staf, perwakilan, dan staf
organisasi anggota mengerahkan semua
langkah bijaksana untuk memastikan bahwa
anak-anak yang berinteraksi dengan mereka
diperlakukan dengan hormat dan bermarta-
bat, dilindungi dari setiap jenis kekerasan.
3. Menjadi panduan agar para mitra ID-COP
dapat konsisten menjalankan kode etik ini
dalam berkolaborasi, walau mereka memiliki
kode etik sendiri dalam menjalankan kegia-
tan/program bersama.
C. Ruang Lingkup dan Prinsip Kebijakan
1. Ruang Lingkup
KKA ini mencakup seluruh aturan terkait pro-
gram dan kegiatan yang melibatkan anak
anak baik secara langsung maupun tidak
langsung, kegiatan yang bersifat offline atau
online. KKA ID-COP ini mencakup dan ber-
laku untuk:
a. Seluruh staf sekretariat ID-COP baik
penuh waktu maupun paruh waktu, indi-
vidu yang terlibat dalam kontrak jangka
pendek dengan ID-COP baik internasion-
al maupun nasional.
b. Perwakilan anggota organisasi, individu,
kelompok atau organisasi yang disebut
dengan “staf organisasi anggota” yang
memiliki kontrak formal maupun hubun-
gan dengan ID-COP yang melibatkan
kontak dengan anak-anak (kecuali secara
resmi disetujui bahwa organisasi mitra
dapat menegakkan Tim KKA sendiri ses-
uai dengan kebutuhan organisasinya).
c. Pemangku kepentingan hak anak lain-
nya, baik individu maupun kelompok
yang disebut dengan “mitra” yang tidak
memiliki kontrak formal maupun hubun-
gan dengan ID-COP, tetapi berpartisipasi
dalam inisiatif maupun aktivitas ID-COP
sebagai sumber daya, misalnya narasum-
ber, tamu, sukarelawan, atau pengunjung.
2. Prinsip
Bahwa kebijakan ini dilaksanakan berdasar-
kan prinsip dasar hak anak yaitu:
a. Kepentingan terbaik bagi anak. Kepent-
ingan terbaik bagi anak berarti memas-
tikan bahwa penerapan kebijakan ini
13. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
13
didasarkan atas kepentingan terbaik
bagi anak yang mempertimbangkan kea-
manan, keselamatan, kesejahteraan dan
perkembangan anak, termasuk kebutu-
han fisik, psikologis, dan emosional.
b. Non diskriminasi. Prinsip ini memastikan
bahwa kebijakan ini dapat diakses dan
dan berlaku untuk menjamin keselamatan
semua anak yang terlibat dalam kegiatan
ID- COP
c. Upaya pemenuhan tumbuh kembang
anak. Kebijakan ini diterapkan dengan
mempertimbangkan dan mendukung as-
pek tumbuh kembang anak baik fisik, so-
sial, kognitif, dan spiritual
d. Partisipasi anak. Anak-anak mendapatkan
informasi yang jelas tentang kebijakan ini,
memahami hak mereka, dan memahami
prosedur pelaporan jika mereka ingin
melaporkan kecurigaan atau pelangga-
ran atas kebijakan ini.
19. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
19
A. Pembentukan Tim KKA Sebagai Pelaksana
Kebijakan
Setiap lembaga yang tergabung dalam ID-COP
harus menunjuk dua orang (atau minimum satu
orang, tergantung kapasitas lembaga) yang
akan menjadi focal point KKA bagi lembaga-
nya, dan otomatis menjadi anggota tim KKA.
Tugas dan fungsi anggota Tim KKA dijelaskan
pada Lampiran 2.
Anggota dari Tim KKA juga akan ditugaskan se-
belum pelaksanaan aktivitas ID-COP yang meli-
batkan anak-anak. Semua staf, perwakilan, serta
anak-anak dari organisasi anggota harus menge-
tahui kontak setiap anggota Tim KKA. Merupakan
tanggung jawab dari Tim KKA untuk memastikan
bahwa anak-anak yang terlibat di dalam aktivitas
ID-COP sadar apa yang harus dilakukan ketika
mereka merasa tidak nyaman dan ingin melapor-
kan sesuatu.
Insiden dan dugaan kasus kekerasan terhadap
anak dan eksploitasi seksual selama aktivitas
program harus dilaporkan secara verbal maupun
tertulis kepada staf, perwakilan, atau staf dari
organisasi anggota. Laporan ini harus termasuk
detail insiden (seperti sifat pengaduan, ancaman
yang dirasakan, tanggal, waktu dan lokasi keja-
dian, dan informasi dasar mengenai anak dan
tersangka pelaku). Dalam laporan pelanggaran
atau dugaan pelanggaran, disarankan hanya
mencakup 4W (What, Who, Where, dan When)
yaitu identitas pelapor, identitas anak, identitas
pelaku, uraian singkat kejadian, tempat dan wak-
tu kejadian. Untuk detail mengapa terjadi, an-
caman yang dirasakan, dan hal-hal detail lainnya
ada pada proses investigasi. Setelah menerima
keluhan, Tim KKA akan menginvestigasi/mem-
validasi dan merespon kasus secara tepat atau
merujuk insiden kepada lembaga yang sesuai.
Sebelum kegiatan dilaksanakan, Tim KKA yang
ditunjuk bertugas menyusun daftar lembaga
lokal yang menangani masalah perlindungan
anak dan kepada siapa anak dapat dirujuk (se-
perti lembaga sosial, bantuan medis darurat, psi-
kolog, dokter anak, dll) jika diperlukan. Tim KKA
akan mendokumentasikan semua kasus yang
telah ditangani serta tindakan yang telah dilaku-
kan untuk merespon keluhan.
Dewan Pembina ID-COP akan menerima dan
merespon keluhan terkait perlindungan anak
di dalam kegiatan ketika Tim KKA tidak dapat
melaksanakan tugasnya secara efektif. Terlampir
bagan cara menyampaikan laporan (Lampiran 3).
BAB III : BENTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Tim KKA bertanggung jawab
memastikan bahwa anak-anak
yang terlibat di dalam kegiatan
sadar apa yang harus dilakukan
ketika mereka merasa tidak
nyaman dan ingin melaporkan
sesuatu.
20. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
20
Konsekuensi Pelanggaran
Menindaklanjuti dugaan pelanggaran KKA ID-
COP perlindungan anak oleh staf, perwakilan,
atau staf dari organisasi anggota, penyelidikan
awal akan dikoordinasikan oleh Tim KKA. Tim
KKA akan menyelidiki fakta dan menilai kondisi
anak dalam waktu 24 jam (atau lebih cepat ter-
gantung pada resiko dugaan yang diidentifikasi).
Penilaian terhadap kondisi anak-anak lain juga
akan dilakukan bila relevan.
Jika penyelidikan menyimpulkan bahwa diperlu-
kan penyelidikan penuh, maka dugaan tersebut
akan dilaporkan kepada otoritas setempat. Jika
dugaan insiden melibatkan staf ID-COP, maka
ID-COP harus mengambil langkah untuk melaku-
kan hal-hal yang mempersempit ruang gerak
staf yang bersangkutan, dan tidak membahaya-
kan anak.
Proses penyelidikan akan dilakukan secara ra-
hasia dan setiap informasi akan dibatasi hanya
untuk pihak tertentu yang perlu mengetahuinya.
Semua pihak yang terlibat akan diminta untuk
menjaga kerahasiaan semua informasi yang ber-
kaitan dengan kasus ini dan semua dokumentasi
akan disimpan dengan aman, dan konsekuensi
pelanggaran akan hal ini akan mempertimbang-
kan beberapa hal seperti jenis pelanggaran,
akibat yang dialami oleh korban, unsur kesenga-
jaan, dan pertimbangan penting lainnya.
Jika ada individu yang terkait dengan ID-COP
ditemukan telah melanggar KKA ID-COP atau
melakukan tindakan kriminal terhadap anak,
akan segera dilakukan tindakan, seperti:
a. Tindakan pendisiplinan atau pemecatan
untuk karyawan. Staf internasional akan
dipulangkan ke negara asalnya dan laporan
kepolisian dapat diajukan.
b. Mengakhiri hubungan dengan ID-COP untuk
relawan dan pembina, organisasi anggota
dan organisasi mitra lokal.
c. Penarikan dana atau dukungan dan menga-
khiri hubungan dengan ID-COP untuk organ-
isasi mitra lokal.
d. Pemutusan kontrak untuk konsultan
dan kontraktor.
e. Tuntutan pidana
Semua pihak yang berkepentingan akan diberi
tahu tentang proses ID-COP dan hasil investigasi
secara tepat waktu. Jika media akan dilibatkan,
akan ditangani oleh Tim KKA.
B. Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan
1. Peningkatan Kesadaran
ID-COP percaya bahwa kekerasan dan ek-
sploitasi yang dilakukan terhadap anak dapat
dan harus dicegah. Kunci untuk mencegah
bahaya yang dapat terjadi terhadap anak-
anak adalah memastikan bahwa semua staf,
perwakilan, dan staf organisasi anggota me-
nyadari dan memahami masalah kekerasan
terhadap anak dan eksploitasi seksual anak
serta efeknya terhadap perkembangan anak.
ID-COP akan berusaha untuk meningkatkan
Semua pihak yang terlibat
di dalam kegiatan yang
melibatkan anak memahami
adanya risiko eksploitasi dan
kekerasan pada anak, sehingga
dalam pelaksanaannya, semua
pihak harus mentaati aturan
yang terkait dengan hal- hal
tersebut.
21. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
21
kesadaran semua individu yang terlibat da-
lam programnya tentang isu-isu terkait anak
di atas.
Protokol ini akan tersedia untuk semua staf
ID-COP, perwakilan, staf organisasi anggota,
dan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan
ID-COP, termasuk pengasuh mereka un-
tuk bersedia berkomitmen untuk turut serta
menyebarluaskan informasi Tim KKA dalam
bentuk materi informasi seperti poster, leaf-
let, video dan bentuk lainnya. Penyebarlua-
san materi informasi ini juga akan dijelaskan
di dalam pertemuan, pelatihan ataupun semi-
nar yang dilakukan oleh ID-COP baik seminar
online ataupun seminar offline.
2. Pencegahan
a. Perekrutan Staf dan Organisasi Anggota
1. Perekrutan Staf
Kebijakan ID-COP tentang perekrutan
dan pemilihan staf, organisasi anggota,
dan perwakilan mencerminkan komit-
mennya untuk melindungi anak-anak
dengan memastikan bahwa tersedia
prosedur untuk mengevaluasi siapa
saja yang mungkin tidak cocok untuk
bekerja dengan anak.
Berikut adalah standar minimal dalam
merekrut atau memilih staf:
a.
Semua kandidat/pendaftar harus
melengkapi formulir pendaftaran
yang menanyakan secara detail
uraian pekerjaan atau tugas mereka
sebelumnya yang relevan dengan
KKA ID-COP ini, khususnya bagi staf
yang akan berkontak langsung de-
ngan anak-anak dan nama serta in-
formasi kontak dari dua referensi.
b.
Semua kandidat/pelamar ha-
rus mendapatkan surat kete-
rangan catatan kepolisian dari
pihak berwajib terkait dan me-
ngirimkannya bersama dengan ap-
likasi mereka. Siapapun yang me-
nolak untuk melakukannya, tidak
akan dipekerjakan.
c. Semua kandidat/pelamar harus di-
wawancarai untuk mendapatkan
persepsi tentang perilaku yang
dapat diterima serta pengalaman
kerja sebelumnya saat berinteraksi
dengan anak-anak.
d.
Staf baru harus mengetahui jelas
tentang tanggung jawab mere-
ka dan sedapat mungkin, beker-
ja sesuai deskripsi pekerjaan
yang disepakati.
e. Pelamar harus memiliki rekam jejak
digital yang baik, tidak pernah terli-
bat dalam segala bentuk kekerasan
terhadap anak
Semua staf akan diberi tahu tentang sifat
wajib dari kebijakan dan prosedur ini dan
bahwa KKA ID-COP ini berlaku baik untuk
kehidupan pribadi maupun profesional.
KKA ID-COP ini akan dimasukkan dalam
proses pelantikan staf baru.
2. Perekrutan Organisasi Anggota
Organisasi yang mengajukan keang-
gotaan di ID-COP akan dievaluasi dan
dinilai secara menyeluruh. Standar
minimum untuk menerima organisasi
anggota baru adalah sebagai berikut:
a. Organisasi tersebut harus merupa-
kan LSM atau Institusi Pemerintah
yang terlegitimasi.
b. Harus merupakan organisasi yang
berfokus pada anak dan menjalan-
kan program yang bermanfaat
bagi anak.
c. Tidak boleh ada catatan pelangga-
ran hak anak.
d. Organisasi harus memiliki kebijakan
dalam melindungi anak. Jika masih
22. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
22
belum ada, organisasi harus terbu-
ka untuk mengadopsi KKA ID-COP.
KKA ID-COP ini akan dimasukkan da-
lam sesi orientasi organisasi anggota
yang baru diterima.
b. Sistem Manajemen dan Perlindungan Anak
KKA ID-COP ini akan diintegrasikan ke
dalam semua sistem dan proses manaje-
men (yaitu, sumber daya manusia, sistem
administrasi) yang terkait dengan per-
lindungan anak untuk mempromosikan
lingkungan di mana hak-hak anak dihor-
mati dan di mana kekerasan terhadap
anak dan eksploitasi seksual ditolak dan
tidak akan pernah ditolerir.
Sistem sumber daya manusia, khususnya,
akan memberikan pedoman yang jelas
tentang bagaimana staf, perwakilan, dan
staf organisasi anggota harus melakukan
pekerjaan mereka (misalnya, deskrip-
si pekerjaan, kerangka acuan, dan kode
etik). KKA ID-COP ini juga akan diin-
tegrasikan dalam sistem manajemen
kinerja dan prosedur disipliner organi-
sasi. Kegagalan untuk mematuhi aspek
perlindungan anak dalam sistem/proses
yang disebutkan di atas akan dianggap
sebagai pelanggaran KKA ID-COP.
Anak-anak dan pendamping anak akan
diberi tahu tentang sistem/prosedur
yang tersedia untuk memungkinkan mer-
eka menyampaikan kekhawatiran atau
keluhan, jika ada. Dalam semua kegiatan
dan programnya, ID-COP akan menga-
wasi dan melindungi anak-anak sebaik
mungkin.
1. Penilaian dan Manajemen Risiko
Dalam perencanaan kegiatannya,
ID-COP dan organisasi anggotan-
ya akan mengidentifikasi risiko per-
lindungan anak dan akan memastikan
bahwa langkah-langkah yang me-
madai dikembangkan untuk memini-
malkan atau menghilangkan risiko ini
(Lihat Lampiran 1 Asesmen Risiko).
Setelah kegiatan dilaksanakan, ID-
COP akan menilai apakah risiko-
risiko tersebut memang dimitigasi
atau dihilangkan.
ID-COP menyadari bahwa keterlibatan
anak-anak dan pendamping anak da-
lam media/komunikasi dan kegiatan
advokasi dapat membahayakan anak-
anak. Dengan demikian, persetujuan
dari anak-anak dan/atau pendamping
anak (misalnya, seperti dalam kasus
anak-anak yang masih sangat kecil)
adalah hal wajib yang diminta.
2. Pengembangan Kapasitas
Semua staf, perwakilan, dan staf or-
ganisasi anggota akan didukung un-
tuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman per-
lindungan anak yang dapat mereka
gunakan dalam mempromosikan dan
melindungi anak-anak. Staf yang diberi
tanggung jawab untuk menerima dan
menanggapi dugaan kekerasan anak
atau eksploitasi seksual akan diber-
ikan pelatihan yang sesuai tentang
hal tersebut.
3. Persetujuan dengan Mitra
Semua kesepakatan antara ID-COP
dan organisasi anggotanya akan men-
cakup kesepakatan tentang Tim KKA.
Organisasi anggota dapat mengadop-
si KKA ID-COP atau mengembangkan
Tim KKA mereka sendiri yang memiliki
standar dan pendekatan serupa. Per-
janjian dengan mitra akan secara jelas
menentukan prosedur yang disetujui
untuk melaporkan dan menyelidiki
masalah yang melibatkan pelangga-
ran KKA ID-COP ini.
23. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
23
C. Pelaporan dan Penanggapan
1. KKA dalam Kegiatan Komunikasi dengan Anak
dan Media
Dalam semua komunikasi dan publikasi ID-
COP, identitas dan martabat anak-anak akan
dilindungi dan dipertahankan. Kata-kata
dan gambaran tidak boleh menggambar-
kan anak-anak sebagai orang yang lemah,
terisolasi dan rentan, tetapi lebih sebagai
manusia yang tangguh dan sebagai mitra da-
lam pro-ses pembangunan. Privasi anak juga
harus dilindungi agar tidak menciptakan pe-
luang bagi orang yang berpotensi memba-
hayakanuntukmengidentifikasiataumenghu-
bungi mereka.
Dalam menggunakan gambar anak atau ma-
teri lainnya, pedoman berikut harus diperha-
tikan dengan cermat:
a. Mendapatkan persetujuan dari anak dan/
atau wali mereka sebelum mengambil dan
menggunakan gambar/video/rekaman
suara mereka untuk publisitas, pengga-
langan dana, atau kegiatan peningkatan
kesadaran, termasuk publikasi. Jika me-
mungkinakan, anak/wali/lembaga terkait
harus menandatangani formulir pernyata-
an persetujuan, dan setiap staf yang bertu-
gas, wajib menjelaskan kepada anak dan/
atau wali mereka tentang formulir persetu-
juan, dan jika diperlukan akan disediakan
penerjemah atau juru bahasa isyarat. Si-
lakan lihat Lampiran 6 untuk “Formulir Per-
setujuan Anak dan Pengasuh untuk Peng-
gunaan Foto dan Video”
b. Di dalam laporan mengenai anak, dengan
tanpa paksaan, usahakan anak untuk men-
ceritakan kisah mereka sendiri, daripada
membiarkan orang lain berbicara atas
nama mereka.
c. Lindungi identitas anak dengan mengu-
bah nama mereka kecuali jika ada prefe-
rensi untuk menggunakan nama asli den-
gan tetap memperhatikan keamanan anak
d.
Memastikan bahwa tidak ada informasi
pribadi tentang seorang anak (seperti loka-
si, alamat, nomor telepon dsb), yang dapat
membahayakan dirinya, yang diposting di
situs web ID-COP atau dipublikasikan da-
lam laporan/penelitian ID-COP.
e. Foto dan gambar anak-anak tidak boleh
dimanipulasi. Anak-anak di dalam foto
atau gambar harus berpakaian secara pan-
tas dan tidak dalam pose yang provokatif
secara seksual.
f. Mewajibkan pihak ketiga yang meminta
penggunaan gambar ID-COP atau ma-
teri lain untuk menyetujui ketentuan yang
ditetapkan ID-COP terkait penggunaan
materi dengan benar.
g.
Memastikan bahwa gambar dan materi
lainnya menyertakan keterangan yang
memberikan konteks yang tepat untuk
pokok bahasannya
h.
Berikan arahan terhadap jurnalis/me-
dia yang mendapatkan akses ke anak-
anak di dalam kegiatan ID-COP tentang
KKA ID-COP.
Meliput anak-anak memiliki tantangan
Dalam semua komunikasi dan
publikasi media, privasi anak
harus dilindungi agar tidak
menciptakan peluang yang
membahayakan anak.
24. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
24
tersendiri. Dalam beberapa kasus, tindakan
meliput anak menempatkan mereka dan
anak-anak lainnya pada resiko stigmatisasi.
Tim KKA ID-COP didasarkan pada panduan
yang telah dikembangkan UNICEF (dengan
perubahan kecil) untuk membantu jurna-
lis, media profesional, dan juga perusahaan
donor atau swasta selama kunjungan pro-
gram, karena mereka semua, dengan caranya
sendiri, melaporkan tentang isu yang mem-
pengaruhi anak. Panduan ini akan membantu
khususnya media untuk meliput anak-anak
dengan cara yang sesuai usia dan sensitif.
Panduan ini dimaksudkan untuk mendukung
niat terbaik dari reporter yang beretika, yaitu
melayani kepentingan publik tanpa mengor-
bankan hak-hak anak.
1. Prinsip
a. Martabat dan hak setiap anak harus
dihormati dalam setiap keadaan, ter-
masuk hak untuk tidak menjawab per-
tanyaan pada saat wawancara. Anak-
anak tidak boleh ditampilkan sebagai
korban pasif atau penurut.
b.
Dalam wawancara dan melaporkan
tentang anak-anak, perhatian khusus
harus diberikan pada hak setiap anak
atas privasi dan kerahasiaan informa-
si yang berkaitan tentang anak, agar
pendapat mereka didengar, untuk
berpartisipasi dalam keputusan yang
mempengaruhi mereka dan untuk
dilindungi dari bahaya.
c. Kepentingan terbaik bagi setiap anak
harus dilindungi dan diutamakan dari
pertimbangan lain, termasuk advoka-
si atas masalah anak dan promosi hak
anak.
d.
Ketika mencoba untuk menentukan
kepentingan terbaik seorang anak,
hak anak untuk bisa dipertimbangkan
pandangannya harus diberikan sesuai
dengan usia dan kedewasaan mereka.
e. Pihak yang paling dekat dengan situ-
asi anak dan paling mampu menilai
hal tersebut harus diajak berkonsultasi
tentang konsekuensi politik, sosial dan
budaya dari setiap reportase.
f. Tidak mempublikasikan cerita atau
gambar yang dapat membahayakan
anak, saudara kandung, atau teman
sebaya bahkan ketika identitas diubah,
dikaburkan atau tidak digunakan.
g. Tidak membuat janji kepada anak den-
gan imbalan apa pun (misalnya gam-
bar atau wawancara).
2. Panduan untuk mewawancarai anak-anak
a.
Jangan menyakiti anak mana pun;
hindari pertanyaan, sikap atau komen-
tar yang menghakimi, tidak sensitif
terhadap nilai-nilai budaya, yang me-
nempatkan anak dalam bahaya atau
mengekspos anak pada penghinaan,
atau yang mengaktifkan kembali rasa
sakit dan kesedihan anak dari peristi-
wa traumatis.
b.
Tidak membeda-bedakan pemilihan
anak yang akan diwawancarai karena
jenis kelamin, ras, umur, agama, sta-
tus, latar belakang pendidikan atau ke-
mampuan fisik.
c. Jangan meminta anak-anak untuk men-
ceritakan sebuah cerita atau melaku-
kan tindakan yang bukan bagian dari
sejarah mereka sendiri.
d. Pastikan bahwa anak atau wali tersebut
tahu bahwa mereka sedang berbicara
dengan seorang reporter. Jelaskan tu-
juan wawancara dan tujuan penggu-
naannya.
e. Memperoleh izin dari anak, orang tua
atau pendamping anak dalam kerjasa-
ma yang erat dengan mitra proyek
lokal dan dan mendampingi staf ha-
25. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
25
dir dalam setiap wawancara, rekaman
video, dan foto dokumenter. Dan per-
izinan ini harus dalam bentuk tertulis
(consent form). Hal ini berlaku untuk
setiap foto dan video anak-anak. Izin
harus diperoleh dalam keadaan yang
memastikan bahwa anak dan wali ti-
dak dipaksa dengan cara apa pun
dan bahwa mereka memahami bahwa
mereka adalah bagian dari cerita yang
mungkin disebarluaskan secara lokal
dan global.
f. Perhatikan di mana dan bagaimana
anak tersebut diwawancarai. Batasi
jumlah pewawancara dan fotografer.
Usahakan agar anak nyaman dan
mampu bercerita tanpa tekanan dari
luar, termasuk dari pewawancara. Da-
lam wawancara film, video dan radio,
pertimbangkan apa yang mungkin
tersirat dari pemilihan latar belakang
visual atau audio tentang anak dan
kehidupan serta ceritanya. Pastikan
bahwa anak tidak akan terancam atau
terpengaruh dengan menunjukkan
rumah, komunitas, atau keberada-
an mereka.
3. Panduan untuk melaporkan anak-anak
a. Jangan menstigmatisasi anak; hindari
kategorisasi atau deskripsi yang
mengekspos anak kepada pembaha-
san yang negatif.
b. Selalu memberikan konteks yang tepat
untuk cerita dan penggambaran anak.
c. Selalu mengubah nama dan meng-
aburkan identitas visual anak yang di-
identifikasi sebagai:
1) Korban dari kekerasan seksual atau
eksploitasi
2) Pelaku kekerasan fisik atau seksual
3) HIV positif, atau hidup dengan
AIDS, kecuali anak tersebut, orang
tua atau walinya memberikan per-
setujuan penuh
4) Dituntut atau dihukum kare-
na kejahatan
4. Penggunaan Nama Anak
Dalam keadaan berisiko atau mempunyai
risiko bahaya, ubah nama dan mengabur-
kan identitas setiap anak yang diidentifi-
kasi sebagai pengungsi (refugee)
5. Penggunaan Identitas Anak
Dalam kasus—selama dijelaskan dengan
jelas dan disetujui oleh anak dan pen-
damping anak dan hanya jika diban-
dingkan dengan contoh di bawah—
menggunakan identitas anak—nama
dan/atau gambar yang dapat dikenali—
adalah demi kepentingan terbaik anak.
Namun, ketika identitas anak digunakan,
mereka tetap harus dilindungi dari ba-
haya dan stigmatisasi.
Beberapa contoh dari kasus spesial dian-
taranya:
• Ketika seorang anak memulai kontak
dengan reporter, ingin menggunakan
hak mereka atas kebebasan ber-
ekspresi dan hak mereka untuk dide-
ngarkan pendapatnya.
• Ketika seorang anak menjadi bagian
dari program aktivisme atau mobilisa-
si sosial yang berkelanjutan dan ingin
diidentifikasi demikian.
• Ketika seorang anak terlibat dalam
program psikososial dan mengklaim
nama dan identitas mereka adalah
bagian dari hal tersebut
6. Perlindungan Privasi Anak
Melindungi keamanan dan privasi anak-
anak dan keluarganya dengan tidak
menggunakan gambar (lokasi) yang
26. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
26
dapat diidentifikasi di media atau inter-
net, atau menggunakannya dengan cara
apa pun yang mengungkapkan infor-
masi mereka.
7. Konfirmasi Hasil Wawancara
Konfirmasikan keakuratan dari apa
yang dikatakan anak, baik dengan anak
lain atau orang dewasa, sebaiknya de-
ngan keduanya.
8. Penggunaan Gambar Anak
Pastikan bahwa gambar tidak dapat ditaf-
sirkan secara seksual atau beresiko situasi
pelecehan lainnya.
Gambar dan pesan hanya dapat digu-
nakan dengan persetujuan.
Panduan di atas berlaku untuk semua akti-
vitas komunikasi yang dikelola oleh ID-COP
melalui semua bentuk.
D. Program/Aktivitas yang Melibatkan Anak
– Anak Secara Daring
1. Program/Aktivitas dalam Jaringan
Program/aktivitas dalam jaringan merupa-
kan segala bentuk kegiatan yang terhubung
melalui jaringan internet. Partisipasi anak
adalah keterlibatan penuh anak dalam mem-
berikan dan mendapatkan informasi serta
atas keinginan seluruh anak, termasuk anak-
anak yang terpinggirkan dan sering terlupa-
kan serta anak-anak dengan keberagaman
usia dan kemampuan mereka dalam konteks
apapun baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Partisipasi anak dalam kegiatan daring, perlu
memperhatikan risiko kekerasan yang mun-
gkin dihadapi anak diantaranya adalah :
a. Online Grooming
Merupakan upaya yang dilakukan secara
online oleh seseorang untuk membangun
hubungan, kepercayaan, dan hubungan
emosional dengan seorang anak sehing-
ga mereka dapat memanipulasi, meng-
eksploitasi dan melecehkan.
b. Hacking
Merupakan aktivitas penyusupan ke dalam
sebuah sistem komputer ataupun jaringan
dengan tujuan untuk menyalahgunakan
ataupun merusak sistem yang ada, terma-
suk pencurian data.
c. Terpapar ke gambar – gambar yang tidak
pantas
Merupakan aktivitas penyebaran gam-
bar-gambar yang tidak pantas didapat-
kan oleh anak, misalnya materi kekerasan/
eksploitasi seksual anak, pornografi, ke-
kerasan, sadisme, radikalisme, rasisme,
ujaran kebencian, dan lain sebagainya.
d. Kampanye yang tidak aman
(unsafe campaign)
Merupakan aktivitas yang melibatkan anak
dalam sebuah gerakan kampanye atau
advokasi. Misalnya kampanye yang meli-
batkan anak melalui media sosial, padahal
ada aturan mengenai batasan usia mini-
mum penggunaan media sosial.
Seluruh pihak harus
memperhatikan keamanan
dan kenyamanan anak dalam
berkegiatan secara daring, baik
sebelum, selama, dan setelah
kegiatan.
27. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
27
e. Perundungan di ranah daring dan ke-
kerasan emosional
Merupakan tindakan menyakiti, mengin-
timidasi, mengancam, mengucilkan ses-
eorang melalui internet, media sosial,
telepon genggam, atau teknologi digital
lainnya.
f. Adiksi
Merupakan kondisi ketergantungan fisik
dan mental terhadap hal-hal tertentu yang
menimbulkan perubahan perilaku bagi
orang yang mengalaminya.
g. Sexting
Merupakan aktivitas mengirim atau
mengunggah foto tidak berbusana atau
mengirim pesan teks yang membangkit-
kan hasrat seksual.
h. Sexual Extortion
Merupakan pemerasan menggunakan
bentuk-bentuk pemaksaan non-fisik untuk
memeras bantuan seksual dari korban.
i. Pencurian data (Scamming)
Merupakan tindakan pencurian informasi
dengan cara menyalin informasi yang ter-
dapat pada strip magnetik kartu debit atau
kredit secara ilegal.
j. Stalking
Merupakan tindakan penggunaan inter-
net atau alat elektronik untuk melacak ke-
beradaan dan melecehkan seseorang, se-
kelompok orang, atau organisasi.
k. Impersonifikasi
Merupakan aktivitas peniruan identitas
dengan menggunakan akun seseorang
yang seolah-olah akun anak.
l. Kekerasan daring (online abuse)
Merupakan bentuk kekerasan apapun
yang terjadi di dunia bentuknya dapat
berbeda-beda berdasarkan konteks dan
aspek lain seperti jenis kelamin, usia,
orientasi seksual, identitas dan ekspre-
si gender, disabilitas atau karakter sosial
lain yang dimiliki oleh masing-masing
individu. Kekerasan daring dapat terja-
di pada platform daring atau perangkat
komunikasi apapun yang terhubung den-
gan internet, seperti komputer, tablet dan
telepon genggam.
2. Resiko dan Bahaya Daring
Resiko dan bahaya daring dapat dibagi men-
jadi lima kategori:
a. Resiko konten
Resiko yang berkaitan dengan konten
yang dapat ditemukan di media daring,
misalnya ujaran kebencian, gambar dan
video anak-anak yang eksploitatif secara
seksual, konten seksual dewasa, konten
kekerasan, informasi yang diskriminatif,
gambar atau video menyakiti diri sendiri,
dan informasi radikalisme.
b. Resiko kontak
Resiko yang muncul karena perilaku orang
lain di media daring, misalnya perundu-
ngan di dunia maya, pelecehan, groom-
ing, perdagangan seks, radikalisasi, dan
penyebarluasan foto dan pesan singkat
pribadi dan atau yang bersifat seksual.
c. Resiko tindakan
Resiko yang muncul dari perilaku
masing-masing individu pengguna media
daring yang membuat mereka atau orang
lain berada dalam situasi beresiko. Misal-
nya berhubungan daring dengan orang
yang tidak dikenal atau bahkan orang yang
sudah dikenal, tidak sengaja mengung-
kapkan identitas atau lokasi, membuat dan
membagikan material yang bersifat priba-
di atau seksual, dan tidak mengamankan
perangkat komunikasi.
28. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
28
d. Resiko data
Resiko yang antara lain berupa penyalah-
gunaan data anak seperti nama, alamat,
sekolah, orang tua, nomor kontak, dan lain
sebagainya untuk keperluan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan.
e. Resiko mental dan fisik
Resiko mental dan fisik adalah kelelahan
secara mental dan fisik yang bisa timbul
karena terlalu banyak melakukan kegia-
tan dan interaksi daring akibat kurang-
nya gerakan, interaksi dan kontak fisik.
Resiko ini dikenal juga dengan istilah
internet fatigue.
3. Hal yang Harus Diperhatikan dalam Berkegi-
atan Secara Daring dengan Anak-Anak
Berikut adalah hal-hal yang harus diperhati-
kan dalam berkegiatan secara daring dengan
anak-anak:
a. Sebelum Kegiatan
1.
Meninjau dan mempertimbangkan
semua pilihan yang dapat mendukung
partisipasi anak yang bermakna. Pili-
han terbaik dipilih berdasarkan pertim-
bangan waktu dan ketersediaan anak
dan staf, sumber daya, tujuan, keaman-
an, ide anak dan aspek lainnya.
2. Melakukan asesmen resiko sebelum
melibatkan anak dalam kegiatan dar-
ing, termasuk di dalamnya asesmen pi-
lihan platform yang akan digunakan.
3. Memastikan bahwa staf, pendamping
anak, relawan, mitra atau pihak keti-
ga yang akan terlibat dalam kegiatan
telah mendapatkan orientasi tentang
KKA ID-COP.
4. Melibatkan Tim KKA ID-COP dalam me-
mastikan prosedur pelaporan pelang-
garan secara daring tetap berjalan dan
dapat diakses oleh semua pihak.
5. Mengalokasikan waktu yang cukup un-
tuk memberikan anak-anak kesempatan
memilih terlibat atau tidaknya mereka
dalam kegiatan.
6. Memastikan bahwa anak dan orang tua/
pengasuh mendapatkan informasi ten-
tang kegiatan daring yang akan dilaku-
kan, apa hak mereka, dan bagaimana
prosedur pelaporan yang dapat mere-
ka akses jika adanya pelanggaran.
7. Memberikan orientasi/briefing tentang
penggunaan platform yang akan di-
gunakan dan, menyediakan material
komunikasi ramah anak tentang kea-
manan daring kepada anak-anak dan
orangtua/pengasuh utama.
8. Menyediakan dan memastikan disetu-
juinya consent form/formulir persetu-
juan keterlibatan anak dalam kegiatan
baik dari anak dan orangtua/pengasuh
utama. Staf/perwakilan ID-COP perlu
memastikan bahwa formulir persetu-
juan dipahami oleh anak dan orang tua/
pengasuh utama.
9. Menyediakan dan memastikan disetu-
juinya consent form/formulir persetu-
juan tentang penggunaan informasi
yang didapat, termasuk dokumentasi.
10. Mendapatkan informasi kontak darurat
anak dan orang tua.
11.
Melibatkan anak dalam menyusun
peraturan atau kesepakatan yang akan
berlaku selama kegiatan
12. Menyediakan paket data kepada anak-
anak agar mereka dapat mengakses
internet. Jika diperlukan, minta bantu-
an kepada orang tua/pengasuh utama/
pendamping untuk membantu anak-
anak dalam mengakses internet atau
platform yang digunakan.
29. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
29
b. Selama Kegiatan
1. Menampilkan dan membacakan pera-
turan selama pertemuan daring.
2. Menginformasikan kepada seluruh pe-
serta kegiatan bahwa ada keterlibatan
anak dalam kegiatan daring tersebut.
3. Host atau co-host kegiatan mengontrol
nama-nama terdaftar yang masuk da-
lam platform daring.
4. Menginformasikan kepada seluruh pe-
serta tentang Tim KKA ID-COP yang
bertanggung jawab pada kegiatan
tersebut, dan juga pendamping anak.
5. Menginformasikan kepada anak-anak
yang terlibat, tentang kegiatan yang
dilakukan adalah kegiatan yang aman
dan nyaman untuk anak. Jika anak
merasa tidak aman dan nyaman, anak
berhak menghubungi Tim KKA ID-COP.
6. Menginformasikan dan meminta izin
jika seluruh aktivitas daring direkam.
7. Host atau co-host menonaktifkan fi-
tur “Private Chat” dalam platform
yang digunakan.
8. Penggunaan video sesuai dengan izin
dan kesediaan dari anak serta orangtua.
9. Anak-anak diperbolehkan tidak meng-
gunakan nama asli. Selalu menggu-
nakan nama samaran dan identitas vi-
sual untuk anak yang termasuk:
a. Korban dari kekerasan seksual
atau eksploitasi
b. Pelaku kekerasan fisik atau seksual
c. HIV positif, atau hidup dengan AIDS,
kecuali anak tersebut, orang tua
atau walinya memberikan persetu-
juan penuh
d. Dituntut atau dihukum kare-
na kejahatan
10.
Tidak dianjurkan menyebutkan alamat
rumah, lokasi spesifik yang akan ber-
isiko terhadap anak.
11. Orang tua/pengasuh utama anak diper-
bolehkan ikut dalam kegiatan, atau me-
mantau kegiatan daring tersebut. Bisa
ikut langsung bergabung dalam plat-
form atau cukup mendampingi (secara
fisik) dimana anak mengikuti kegiatan.
12. Dalam pengawasan, pendamping anak
selalu mendampingi anak saat kegiatan
daring, misalnya kebutuhan akan pen-
erjemah dan penjelasan informasi yang
sulit dipahami anak.
13. Pendamping anak memastikan kestabi-
lan koneksi internet anak.
14.
Pendamping anak memastikan bahwa
lokasi/geo tagging anak dinonaktifkan.
15. Kegiatan daring dipastikan sesuai den-
gan agenda yang telah disepakati den-
gan anak-anak.
16.
Memperhatikan durasi selama berke-
giatan dengan anak dan memastikan
ada break/istirahat (screen break) seti-
ap 30 menit dalam agenda daring dan
memperbolehkan anak-anak rehat se-
jenak. Jika waktu pelaksanaan kegia-
tan cukup lama, maka kegiatan dapat
dibagi menjadi beberapa sesi di hari
yang berbeda.
17. Jika ada perubahan agenda, narasum-
ber dll, anak-anak perlu diinformasikan.
18.
Pastikan bahwa orang dewasa yang
memfasilitasi kegiatan adalah yang
terlatih dalam berkegiatan bersama
anak-anak.
19.
Memastikan seluruh orang dewasa
yang terlibat menggunakan bahasa
yang ramah anak.
20. Jika dibutuhkan pengambilan gambar/
dokumentasi, pastikan meminta izin ter-
30. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
30
lebih dahulu kepada semua anak-anak
yang terlibat.
21. Menginformasikan pada anak yang in-
gin mempublikasikan kegiatan daring
yang diikuti, untuk memperhatikan sisi
keamanan, misalnya dengan melaku-
kan setting akun secara “private”.
22.
Memastikan bahwa setiap anak mem-
punyai hak untuk bertanya dan kesem-
patan yang sama untuk menyampaikan
pendapatnya baik secara langsung
ataupun melalui fitur chat box.
c. Setelah Kegiatan
1. Melakukan debriefing dengan anak-
anak, orangtua/pengasuh utama serta
pendamping anak.
2. Seluruh laporan terkait ketidak nyaman-
an anak-anak harus ditindaklanjuti 1x24
jam oleh Tim KKA ID-COP
3.
Risiko kekerasan terhadap peser-
ta (anak-anak) dapat terjadi bahkan
setelah kegiatan dilaksanakan. Tim KKA
ID-COP selalu bertanggung jawab ter-
hadap seluruh laporan yang masuk,
sepanjang itu masih terkait dengan ke-
giatan tersebut.
4. Jika ada rencana aksi yang disepa-
kati saat pertemuan daring, pastikan
anak-anak bersedia melakukannya
dan pendamping anak tetap terus
mendampingi.
5. Menginformasikan kepada anak-anak
terkait aksi tindak lanjut yang telah
disepakati, termasuk jika ada pember-
itaan tentang kegiatan tersebut.
6. Menginformasikan pada anak yang
ingin mempublikasikan kegiatan daring
yang diikuti, untuk memperhatikan sisi
keamanan, misalnya dengan melaku-
kan setting akun secara “private”.
E. Penggunaan Media Publikasi ID-COP
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aktivi-
tas online adalah kegiatan di media sosial. ID-
COP bertanggung jawab atas semua konten
yang ada di website, twitter, facebook, ataupun
media jejaring sosial resmi ID-COP lainnya dan
mengawasi secara reguler akun ID-COP pada
situs-situs tersebut.
Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak
boleh dilakukan oleh staf/perwakilan ID-COP da-
lam penggunaan media sosial:
1. Hal yang Boleh/Sebaiknya Dilakukan:
a. Dalam menggunakan media sosial ID-
COP (misalnya mempublikasikan ceri-
ta seorang anak atau mempromosikan
kegiatan daring dengan anak), per-
lu mempertimbangkan apa saja yang
akan berdampak negatif sehingga tidak
menempatkan anak dalam resiko.
b. Setiap staf ID-COP harus mengetahui sia-
pa penanggung jawab yang memonitor
konten website dan media sosial ID-COP
dan cara menghubungi mereka.
c. Jika kegiatan dilakukan menggunakan
media sosial, pastikan bahwa anak-
anak yang mengikuti adalah anak-anak
dengan usia 13 tahun ke atas.
d. Staf yang bertanggung jawab mengop-
erasikan media sosial ID-COP adalah staf
yang sudah dilatih bagaimana mengiden-
tifikasi dugaan pelanggaran KKA ID-COP
dan bagaimana merespon secara tepat
dugaan pelanggaran yang dilaporkan
melalui media sosial.
e. Semua komunikasi resmi tentang aktivitas
ID-COP hanya dilakukan melalui media
sosial dan akun pesan resmi ID-COP, bu-
kan melalui akun pribadi staf/perwakilan.
Jika menggunakan akun pribadi, perlu
adanya surat penunjukkan resmi yang
disetujui oleh pengurus ID-COP.
31. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
31
f. Dalam mengirimkan pesan kelompok,
melakukan kampanye, atau mengum-
pulkan pendapat anak wajib menggu-
nakan media sosial ID-COP dan perlu
memastikan adanya sistem pengawasan
dan pengamanan.
g.
Mengubah password akun ID-COP
jika staf yang mengoperasikan akun
tersebut berganti.
h. Mengawasi penggunaan media sosial ID-
COP untuk memastikan bahwa tidak ada
publikasi konten yang melanggar pera-
turan ID-COP, termasuk namun tidak ter-
batas pada informasi rahasia, informasi
personal yang mudah teridentifikasi, hak
cipta, atau konten beresiko lainnya. Hal
ini juga termasuk menghapus informasi
sensitif atau tidak pantas yang dapat me-
langgar peraturan keamanan data.
i. Semua komunikasi dengan peneri-
ma manfaat hanya terbatas pada relasi
pekerjaan dan dilakukan melalui kanal
resmi ID-COP yang telah disetujui.
j. Pastikan bahwa anak, kaum muda, dan
penerima manfaat lain memahami
kepada siapa dan dimana mereka bisa
melaporkan jika ada staf ID-COP yang
mengontak mereka secara tidak resmi
(contoh: menggunakan email pribadi).
k. Melibatkan Tim KKA untuk menyusun
mekanisme pelaporan dan penanganan
pelanggaran KKA ID-COP yang teridenti-
fikasi di media sosial ID-COP .
l. Menyediakan kontak dalam menerima
masukan dan kritik untuk meningkatkan
kualitas aktivitas media sosial.
2. Hal yang Tidak Boleh Dilakukan:
a. Staf yang mengoperasikan akun media
sosial ID-COP dilarang membagikan in-
formasi tentang pesan yang mereka ter-
ima di media sosial ID-COP (termasuk
data personal) kepada kolega lain, selain
yang telah resmi ditunjuk.
b. Dilarang mengungkapkan atau mengin-
dikasikan lokasi. Banyak telepon geng-
gam yang menyimpan lokasi GPS dan
informasi lain pada setiap foto atau vid-
eo yang diambil. Staf harus menghindari
untuk membagikan detail ini dengan cara
menonaktifkan tag lokasi di perangkat
komunikasi yang digunakan.
c. Dilarang bertukar akun media sosial dan
alamat email pribadi dengan anak yang
terlibat dalam kegiatan Jika anak men-
girimkan ajakan berteman, staf dilarang
menerima ajakan tersebut. Ketika se-
dang berkegiatan dengan anak, staf per-
lu menginformasikan tentang peraturan
dan kebijakan ini.
d. Staf dilarang anonim ketika berkomu-
nikasi. Staf harus selalu menggunakan
nama dan jabatan.
e. Tidak bergantung pada fitur moderasi
komentar yang disediakan oleh situs me-
dia sosial. Fitur moderasi tersebut tidak
bisa menjadi cara satu-satunya yang efek-
tif untuk moderasi komentar yang masuk
ke dalam akun media sosial.
f. Tidak berasumsi bahwa anak, kaum
muda, dan orang dewasa memahami lit-
erasi digital, termasuk peraturan atau ke-
bijakan berinteraksi di media sosial.
g. Dilarang mempublikasikan konten yang
dapat dianggap kasar, melukai, mer-
endahkan, menyerang, mengancam, ra-
sis, diskriminatif dan hal-hal lain yang
dapat menyebabkan bahaya atau perla-
wanan ataupun memunculkan perilaku
tersebut pada orang lain.
F. Implementasi dan Peninjauan
KKA ID-COP ini akan ditinjau setiap tiga ( 3 ) ta-
hun. Anak-anak dan walinya akan diajak berkon-
sultasi sebagai bagian dari proses peninjauan.
33. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
33
DAFTAR LAMPIRAN
FITUR-FITUR UTAMA DARI PROGRAM
TUJUAN
CAKUPAN
STAF
PARTNER
SUPPLIERS
VOLUNTEERS
ZONES
TINGKAT KETERLIBATAN KOMUNITAS
Lampiran 1 : Formulir Asesmen Risiko
Contoh Formulir Asesmen Risiko
Kegiatan
Proyek/Isu Ek-
sternal Proyek
Risiko yang
Terkait dengan
Kegiatan/Area
Masalah
Tindakan
Mitigasi
Orang yang
Bertanggung
Jawab untuk
Melaksanakan
Kegiatan
Waktu
Kegiatan
Indikator
Penyelesaian
34. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
34
A. Tanggung Jawab
Tim KKA ditunjuk untuk memastikan agar
Kebijakan Keselamatan Anak dilaksanakan
di seluruh wilayah kerja ID-COP di Indone-
sia. Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan
Anak ini juga harus sesuai dengan MOS
yang berlaku dalam pedoman operasio-
nal ID-COP International. Dalam melak-
sanakan tanggung jawabnya, Tim KKA
menggunakan Kebijakan Keselamatan
Anak dan Standar Perlindungan Anak se-
bagai dasarnya.
B. Tugas
Anggota Tim KKA bertugas untuk:
1. Menyelenggarakan pertemuan rutin
untuk melakukan tinjauan, pemu-
takhiran, serta peningkatan kapasi-
tas bagi seluruh focal point dan staf;
2.
Memastikan prosedur operasional
organisasi beserta dengan seluruh
format yang digunakan telah sesuai
dengan standar yang ditetapkan da-
lam Kebijakan Keselamatan Anak;
3. Memastikan seluruh dokumen ref-
erensi, prosedur, dan format terkait
pelaksanaan Kebijakan Keselamatan
Anak selalu tersedia dan dapat
diakses oleh setiap staff, termasuk
menyediakan versi Bahasa Indone-
sia untuk seluruh dokumen tersebut;
4. Memastikan laporan kasus pelang-
garan Kebijakan Keselamatan Anak
ditangani sesuai dengan prosedur
dan standar waktu yang ditetapkan;
5.
Memberikan dukungan teknis ke-
pada para focal point di sub office/
project dalam upaya pencegahan,
peningkatan kewaspadaan, penan-
ganan pelaporan serta merespon
kasus pelanggaran Kebijakan Kese-
lamatan Anak yang dilaporkan;
6. Melakukan supervisi terhadap kin-
erja focal point di sub office/project
serta memberikan saran-saran untuk
perbaikan;
7.
Bekerja bersama dengan budget
holder untuk memastikan adanya
alokasi biaya untuk pelaksanaan Ke-
bijakan Keselamatan Anak.
No Nama Perwakilan Lembaga Posisi
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
C. Struktur Tim KKA
Lampiran 2 : Tanggung Jawab, Tugas, dan Struktur Tim KKA
35. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
35
Lampiran 3 : Formulir Laporan
FORMULIR LAPORAN TERHADAP DUGAAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL
ANAK
PENTING: Formulir ini TIDAK boleh digunakan jika anak-anak atau remaja dinilai berisiko langsung mengalami bahaya.Jika demiki-
an, segera laporkan insiden tersebut ke polisi atau pusat perawatan sosial anak sesuai dengan KKA ID-COP.
Rincian Orang yang Mengajukan Laporan
Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :
Email :
Telepon : Fax :
Rincian Anak/Remaja
Nama : Kontak :
Alamat :
Sekolah :
Keluhan atau kejadian:
Mohon berikan informasi tentang insiden atau dugaan kasus kekerasan anak dan eksploitasi.
Tanggal dan Waktu Kejadian:
Lokasi Kejadian:
Detail Terduga Pelanggar
Nama/nama panggilan: 1. 2.
Alamat (atau area tempat tinggal): 1. 2.
Kendaraan yang digunakan (registrasi, merk, model, warna dsb):
Perilaku yang menimbulkan dugaan:
Catatan untuk orang yang mengajukan laporan:
Harap kirimkan formulir ini ke anggota Tim KKA yang ditugaskan untuk kegiatan ini. Lihat informasi kontak
di bawah ini.
NAMA DARI ANGGOTA TIM KKA ID-COP
1. Nama:
Lembaga:
Alamat:
Email
Telp:
2. Nama:
Lembaga:
Alamat:
Email
Telp:
3. Nama:
Lembaga:
Alamat:
Email
Telp:
4. Nama:
Lembaga:
Alamat:
Email
Telp:
36. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
36
A. Hal-hal yang harus dilakukan:
1. Mengetahui kode etik (silakan lihat detail Kode Etik
ID-COP)
2. Menerapkan visi misi ID-COP dalam segala kegiatan
dan program ID-COP.
3. Memenuhi hak-hak anak seperti yang dinyatakan
pada UUPA Pasal 35 Tahun 2014 dan Konvensi PBB
tentang hak-hak anak.
4. Memperlakukan anak dengan hormat tanpa harus
memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa
agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, etnis
atau asal sosial, disabilitas atau status lainnya.
5. Mendengarkan dan menghargai ide serta pendapat
mereka, dan melindungi kesejahteraan mereka.
6. Meminta persetujuan anak dan walinya sebelum
mengambil foto.
7. Menjadi teladan positif bagi anak dalam segala ting-
kah lakunya bersama mereka.
8. Anak selalu didampingi atau dihadiri oleh orang de-
wasa jika anak tengah menjalani “one-on-one coach-
ing” atau kegiatan lainnya yang menuntut anak harus
berada dengan seseorang (dewasa).
9. Menyampaikan dugaan, masalah, atau segala isu
yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahter-
aan anak kepada manajemen secepat mungkin.
10. Melaporkan dengan segera setiap pelanggaran KKA
ID-COP kepada pihak yang berwenang.
11. Mentaati KKA ID-COP sebagai panduan segala per-
buatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ID-
COP bersama anak-anak.
B. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:
1. Melakukan kekerasan,melecehkan,mendiskriminasi,
dan menjadikan anak-anak korban. Secara khusus, ti-
dak:
a. Melakukan kekerasan secara fisik (seperti
memukul, mencubit, menampar).
b. Menggunakan bahasa, memberikan saran,
atau menawarkan nasihat yang tidak pan-
tas, menyinggung, atau kasar, termasuk di
ranah daring.
c. Bertindak dengan cara yang dimaksudkan
untuk mempermalukan, merendahkan, atau
meremehkan anak.
d. Melakukan segala bentuk keke-
rasan emosional.
e. Melakukan hukuman fisik atau penyerangan
fisik terhadap anak-anak.
2. Berperilaku dengan cara yang tidak pantas atau pro-
vokatif secara seksual. Secara khusus, tidak:
a. Terlibat dalam kegiatan seksual atau melaku-
kan hubungan seksual dengan anak-anak
di bawah usia 18 tahun tanpa memandang
batasan usia dewasa atau adat istiadat lokal.
Anggapan yang salah tentang umur anak tidak
bisa dijadikan alasan pembelaan.
b. Meminta seorang anak atau anak yang bekerja
dengan mereka untuk bermalam di rumah tan-
pa pengawasan, atau tidur di kamar ataupun
tempat tidur yang sama.
c. Melakukan hal-hal yang bersifat pribadi untuk
KODE ETIK
ID-COP mengharuskan semua orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ID-COP untuk mematuhi KKA ID-COP dan Kode Etik ini
untuk mempromosikan lingkungan yang aman, positif, dan melindungi anak-anak.
Lampiran 4 : Kode Etik
37. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
37
anak-anak yang bisa mereka lakukan sendiri,
seperti pergi ke toilet atau berganti pakaian.
d. Mentolerir atau berpartisipasi dalam perilaku
anak-anak yang ilegal, tidak aman, atau kasar.
3. Melakukan diskriminasi, menunjukkan perlakukan
berbeda yang tidak berdasar, atau mendukung anak-
anak tertentu.
4. Merokok di dekat anak atau mengajak anak merokok.
5. Mengembangkan hubungan “khusus/spesial” den-
gan anak-anak yang dapat dilihat sebagai favoritisme
(misalnya perlakukan spesial, penawaran hadiah).
6. Meminta data pribadi anak (seperti usia, alamat, no-
mor telepon, identitas orang tua dsb) tanpa persetu-
juan anak dan pendamping.
7. Mengembangkan atau melanjutkan hubungan den-
gan anak melalui telepon, surat elektronik, atau situs
jejaring sosial.
8. Membangun hubungan dengan anak-anak yang bisa
dianggap mengeksploitasi atau melakukan perilaku
yang salah (abusive).
9. Bertindak yang bisa menjurus ke arah perlakuan
salah atau mungkin menempatkan anak pada
resiko kekerasan.
10. Tidur di kamar yang sama dengan anak yang men-
jadi tanggung jawab kerja mereka kecuali dalam
situasi luar biasa dan sudah ada izin dari atasan
langsung mereka.
11. Menghabiskan waktu berlebih hanya berdua dengan
anak-anak jauh dari anak-anak lain.
12. Menunjukkan gambar, film, atau website yang ti-
dak pantas termasuk pornografi atau kekerasan
yang ekstrim.
Untuk meminimalkan peluang adanya penyalahgunaan
dan mencegah tuduhan yang tidak berdasar, maka staf,
perwakilan, dan relawan ID-COP harus mempraktekkan
langkah-langkah perlindungan berikut dalam setiap ke-
giatan yakni:
1. Memastikan bahwa budaya keterbukaan ada un-
tuk memungkinkan setiap masalah atau dugaan
didiskusikan. Berbicara dengan anak-anak men-
genai kontak mereka dengan staf atau orang
lain dan dorong mereka untuk menyampaikan
segala kekhawatirannya.
2. Memberdayakan anak-anak. Diskusikan dengan mer-
eka hak-hak mereka, hal yang dapat diterima dan ti-
dak dapat diterima, dan yang dapat mereka lakukan
jika mendapatkan masalah.
3. Mewaspadai situasi yang dapat menimbulkan risiko
bagi anak-anak dan atasi dengan tepat. Rencanakan
dan atur pekerjaan dan tempat kerja untuk memini-
malkan risiko.
4. Memastikan bahwa ada rasa akuntabilitas di antara
staf, sehingga praktik yang buruk atau perilaku yang
berpotensi melecehkan tidak terbantahkan.
5. Menyelesaikan konflik secara adil dan cepat, serta
melaporkan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran
standar perilaku melalui prosedur yang ditetapkan.
6. Menerapkan nilai integritas dalam pelaksanaan ke-
giatan-kegiatan perlindungan anak (zero tolerance to
corruption).
PERHATIAN! Meskipun banyak situasi yang dapat mem-
bahayakan kerugian yang telah dibahas, daftar hal-hal
yang disebutkan di atas tidak akan pernah lengkap atau
mungkin masih ada kekurangan.
38. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
38
1. Kondisi apa yang menjadi kekhawatiran Anda? Centang kolom yang sesuai.
Apakah Anda menyaksikan kekerasan terhadap anak?
Apakah Anda mencurigai seseorang melakukan kekerasan terhadap anak?
Apakah seseorang diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak?
Apakah seseorang telah mengungkapkan kepada Anda mengenai kekerasan terhadap anak?
Apakah seorang anak memberitahu anda bahwa ia menjadi korban kekerasan?
2. Apakah kekhawatiran Anda sesuai dengan beberapa kategori kekerasan di bawah ini? Centang
kolom yang sesuai.
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah ditelantarkan?
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah mengalami kekerasan fisik?
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah mengalami kekerasan emosional?
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah mengalami pelecehan seksual?
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah dieksploitasi?
Jika Anda mencentang salah satu kotak, Anda berkewajiban untuk melaporkannya. Jangan tunda untuk melapor:
seorang anak mungkin berisiko mengalami kejahatan. Laporan Anda akan ditangani dengan sangat bijaksana.
3. Sebutkan seakurat mungkin fakta dan keadaan yang menjadi dasar kekhawatiran Anda.
Apa yang Anda amati atau dengar?
Siapa saja yang terlibat? (pelaku, korban, saksi)
Dimana dan kapan kejadian berlangsung?
Dalam keadaan apa Anda mengamati atau mendengar tentang aktivitas yang menjadi perhatian?
Apakah kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi dan/atau pihak berwenang lainnya?
Apa tindakan yang telah diambil sehubungan dengan kasus tersebut?
Lampiran 5: Formulir Laporan terhadap Dugaan Kasus Kekerasan terhadap Anak
39. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
39
4. Untuk mengontrol fakta ini, Anda diminta memberikan nama Anda. Jika Anda tidak ingin mem-
berikan nama Anda, tolong berikan alasannya. Laporan tanpa nama diperbolehkan, tetapi mun-
gkin lebih sulit untuk ditindaklanjuti. Nama Anda tidak akan diberikan kepada siapa pun terkait
dengan laporan ini kecuali Anda secara tegas memberikan izin.
Nama :
Organisasi :
Lokasi :
Nomor Telepon :
E-mail :
5. Tolong beritahu atasan/manager Anda tentang hal ini.
6. Selalu informasikan kepada focal point ID-COP.
Nama :
Lokasi :
Nomor Telepon :
E-mail :
Jika lebih nyaman, laporan juga dapat dibuat ke manajer kasus:
Nama :
Lokasi :
Nomor Telepon :
E-mail :
40. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
40
LEMBAR INFORMASI UNTUK ORANG TUA
a. Ringkasan Kegiatan
Anak Anda diundang untuk berpartisipasi dalam:
b. Kegiatan yang akan dilakukan anak
Anak Anda akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:
c. Perihal pengunduran diri anak dari acara
Partisipasi anak Anda dalam kegiatan ini sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak diwajibkan untuk
terlibat. Anak Anda dapat menarik diri dari kegiatan ini kapan saja. Tim pelaksana akan melakukan
yang terbaik dan memperlakukan anak sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik anak.
d. Narahubung dari Tim ID-COP
Nama :
Nomor Telepon :
Alamat Email :
Lampiran 6: Lembar Informasi dan Persetujuan Orang Tua dan Anak
41. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
41
FORMULIR PERSETUJUAN ORANG TUA
Formulir ini harap dikembalikan kepada penyelenggara kegiatan
Saya,....................................................................................................... (Nama),menyetujui untuk anak saya.
.....................................................................................................(Nama) ,untuk berpartisipasi dalam kegiatan
“ ................................................................................................................ ” pada tanggal ........../........./20.......
Pada ..................... (jam) di lokasi : .................................................. (lokasi).
Saya memberikan izin foto dan dokumentasi anak saya untuk diambil selama kegiatan berlangsung
a.
Ya b. Tidak
Saya menyatakan bahwa :
Saya telah membahas kegiatan ini dengan anak saya. Kemudian anak saya menyetujui partisipasinya dalam
kegiatan ini.
Saya telah membaca lembar informasi kegiatan dan telah diberikan kesempatan untuk membahas informasi
dan keterlibatan anak saya dalam kegiatan ini.
Saya menyetujui data dan informasi saya diberikan untuk digunakan dalam kegiatan ini.
Saya mengerti bahwa keterlibatan dan informasi dari anak saya yang diperoleh selama kegiatan dapat dipub-
likasikan.
Tanda Tangan
(Nama Jelas)
Tanggal
........../........./20.......
42. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
CHILD RIGHTS COALITION ASIA
42
Tahapan Pelaporan Kasus Internal ID-COP
1. Laporkan informasi awal tersebut secara langsung
atau melalui e-mail kepada sekretariat atau platform
yang tersedia dalam waktu 1 x 24 jam dari sejak infor-
masi diperoleh.
2. Informasi awal setidaknya mencakup:
a. Sumber informasi (termasuk surat atau telepon
tanpa identitas)
b. Jenis kejadian
c. Waktu dan tempat kejadian
d. Identitas korban dan pelaku
3. Jika salah satu staf Tim KKA adalah orang yang didu-
ga melakukan abuse, laporkan kepada dewan pembi-
na untuk ditindaklanjuti.
4. Staf Tim KKA dan pelapor melakukan klarifikasi secara
tertulis mengenai dugaan tersebut untuk meleng-
tkapi informasi tentang:
a. Data dan bukti dari kasus yang dilaporkan
b. Informasi tentang saksi dan korban
c. Jenis abuse dan akibatnya bagi anak/
anak-anak
d. Jenis pelanggaran terhadap KKA
e. Hambatan yang diantisipasi
f. Rencana tindak lanjut
Lampiran 7: Bagan Pelaporan Kasus Internal dan Eksternal
Bagan Pelaporan Kasus Internal ID-COP
Laporan diterima dan
divalidasi oleh Tim ID-COP
dalam 1 x 24 jam
Dewan Pembina
Anda melihat sendiri
adanya abuse
Anda mendengar langsung
dari pihak lain mengenai
abuse yang dilakukan oleh
staf atau perwakilan
ID-COP
Tuduhan melakukan abuse
ditujukan kepada anda
Seorang anak menyam-
paikan abuse yang terjadi
padanya
Jika anda khawatir
terhadap keselamatan
seorang atau beberapa
orang anak
43. CATATAN KEBIJAKAN KEAMANAN ANAK ID-COP
INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION
43
Bagan Pelaporan Kasus Eksternal
Tahap Pelaporan Kasus Eksternal
1. Laporkan informasi awal tersebut secara langsung
atau melalui e-mail kepada sekretariat atau platform
yang tersedia dalam waktu 1 x 24 jam dari sejak infor-
masi diperoleh.
2. Informasi awal setidaknya mencakup:
a. Sumber informasi (termasuk surat atau telepon
tanpa identitas)
b. Jenis kejadian
c. Waktu dan tempat kejadian
d. Identitas korban dan pelaku
3. Staff Tim KKA dan pelapor melakukan klarifikasi se-
cara tertulis mengenai dugaan tersebut untuk me-
lengkapi informasi tentang:
a. Data dan bukti dari kasus yang dilaporkan
b. Informasi tentang saksi dan korban
c. Jenis abuse dan akibatnya bagi anak/
anak-anak
d. Jenis pelanggaran terhadap KKA
e. Hambatan yang diantisipasi
f. Rencana tindak lanjut
4. Staf Tim KKA yang bertugas menangani laporan terse-
but membuat laporan tertulis format laporan standar
dan ditandatangani oleh pelapor dan staf Tim KKA.
5. Laporan diterima oleh Dewan Pembina yang kemu-
dian akan membahas tentang rencana tindakan dan
langkah-langkah yang akan diambil dalam merespon
laporan tersebut yaitu akan membuat rujukan ke lem-
baga yang terkait dengan kasus tersebut atau stake-
holder lainnya.
Laporan diterima dan
divalidasi oleh Tim KKA
dalam 1 x 24 jam
Hasil investigasi akan
merespon atau merujuk ke
lembaga yang terkait
dengan kasus
Jika anda khawatir
terhadap keselamatan
seorang atau beberapa
orang anak di area kerja
ID-COP
Anda melihat sendiri atau
menduga adanya abuse
Seorang anak menyam-
paikan abuse yang terjadi
kepadanya
5. Tim KKA membuat laporan tertulis format lapo-
ran standar dan ditandatangani oleh pelapor dan
staf Tim KKA.
6. Laporan diterima oleh Dewan Pembina yang kemu-
dian akan membahas tentang rencana tindakan dan
langkah-langkah yang akan diambil dalam merespon
laporan tersebut.
46. KE
B
IJAKAN
KESEL
AM
ATAN
ANAK
ID
-COP
TIM PENYUSUN:
Andika Zakiy - SEJIWA
Andy Ardian - ECPAT Indonesia
Berryl Permata - Save The Children
Dewi Sri Sumanah - Save The Children
Diena Haryana - SEJIWA
Indriyatno Banyumurti - ICT Watch
Khusnul Aflah - Down To Zero
Rini Murwahyuni - Down To Zero
Widuri - ICT Watch