Public Policy, Advocacy

1. Get Started
Rancangan Oleh :
RANCANGAN ADVOKASI DAN
KOMUNIKASI KEBIJAKAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
A. Aditya Prayoga 14010122187001
Achmad Furqan Septianto 14020120110046
Aisya Latifazzahra 14020120140202
Andri Rahmat Hidayat 14020120120010
Bella Devauli Sihombing 14020120120013
Ghazy Putra Azzani 14020120140166
Giosia Jeff Gracendrei 14020120140143
Inez Dea Elvaretta 14020120130155
Nabil Andika Wicaksono 14020120130102
Nabilla Nur Shabrina 14020120120007

2. ADVOKAT
Terdapat kecenderungan KDRT/RP yang dilakukan melalui, dibantu atau diperburuk dengan tehnologi
informasi komunikasi yaitu dalam pola kekerasan berbasis gender siber (KBGS). Catatan Tahunan (Catahu)
Komnas Perempuan 2021 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, baik
melalui data lembaga layanan maupun pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. . Diantaranya terjadi di
ranah KDRT/RP yang bertambahdari 35 kasus menjadi 329 kasus. Ini berarti terjadi kenaikan 920% di ranah
KDRT/RP dibandingkan tahun sebelumnya2 . Pengaduan terbanyak di laporkan di wilayah DKI Jakarta (313
kasus), Jawa Timur (41 kasus),
Latar Belakang
Selama 17 tahun, terdokumentasikan dalam Catahu 2004 -
2020, terdokumentasi 544.452 kasus KDRT/RP yang meliputi
Kekerasan terhadap Isteri (KTI), Kekerasan terhadap Anak
Perempuan (KTAP), Kekerasan terhadap Pekerja Rumah
Tangga (PRT), dan Kekerasan Relasi Personal lainnya.
Sebagaimana dalam lima tahun terakhir KTI, KTAP dan KDP
berada dalam 3 posisi jenis KDRT/RP yang paling banyak
dilaporkan, dimana terdapat 36.367 Kasus KDRT dan 10.669
Kasus Relasi Personal lainnya.

3. ADVOKAT
Regulasi
Grafik Pelaporan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal di
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang-Undang
Peraturan Daerah
Kota Semarang
UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT)
Peraturan Daerah Kota Semarang
No 5 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindak Kekerasan
UU PKDRT yang paling banyak digunakan dalam
pelaporan kasus adalah larangan untuk melakukan
perbuatan kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual
(Pasal 46, 47), kekerasan fisik (Pasal 44), pemberatan
kekerasan seksual (Pasal 48), dan penelantaran (Pasal 49)
sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Patut
dicatat, pada umumnya, korban KDRT akan mengalami
lebih dari satu bentuk kekerasan

4. Untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai kebijakan
perlindungan dalam kekerasan dalam
rumah tangga
Tujuan
Untuk mengetahui urgensi terkait dengan
kebijakan penangan kasus tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga sehingga
perlu adanya proses advokasi dan
komunikasi kebijakan
Sasaran
Masyarakat khususnya kaum perempuan
baik dari kalangan muda yang cukup
umur atau menikah muda dan kaum
perempuan lainnya
Masyarakat dari segala unsur
dikarenakan masyarakat sebagai
pengamat dan 0elapor jika terjadi korban

5. Media Masyarakat LBH Swasta
Komnas Perempuan
dan Dinas P3A
Polisi
Masyarakat
Media
Bupati/Walikota
Komnas Perempuan
dan Dinas P3A Polisi
Alur Advokasi dan
Komunikasi Kebijakan

6. MEDIA
Membentuk pola sporadis yang berarti menyebar atau konten yang
dibagikan (share) berbeda. Dalam hal ini buzzer dan Lambe Turah
memiliki kebebasan dalam menciptakan narasi suatu isu.
Membentuk pola komando lebih menekankan pada pemuatan konten yang
sama (bisa berupa tulisan, video dan meme), waktunya pun telah
ditentukan dan disebarkan secara serentak.
Menciptakan sebuah kampanye yang yang diorganisasi oleh satu
kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target
agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku
tertentu
Mem-viralkan suatu berita yang ditargetkan dalam membentuk opini
publik
Menanggapi isu yang berkembang di sekitar media sosial untuk dapat
sesuai dengan perspektif yang dibentuk
Memberikan beberapa bukti yang dapat merubah atau mempengaruhi
opini publik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peran Lambe Turah dan Buzzer
dalam Kasus KDRT

7. Peran Magdalene membentuk suatu media untuk menuangkan
isu yang dibentuk atas dasar kekhawatiran para pendirinya
terhadap media massa yang semakin menyudutkan
perempuan dalam hal ini salah satunya Kasus KDRT yang
terjadi saat ini.
Dibentuk sebagai wadah untuk menampung suara-suara yang
tidak akan dilirik oleh media arus utama. Media Magdalene
membuka seluas-luasnya topik-topik maupun opini yang
berkaitan dengan kasus KDRT.
Peran
Magdalene
dalam Kasus
KDRT
Dibentuknya magdalene diharap mampu memulai perubahan
terhadap industri media, khususnya dalam kaum minoritas,
termasuk perempuan,
Dalam website Magdalene bersifat bebas dan terbuka yang
melekat pada media berbasis online dengan ini mendorong
penyebarluasan pandagan baru tentang perempuan ataupun
dalam hal ini tentang Kasus KDRT.
Magdalene menyajikan beberapa rubrik, salah satunya tentang
isu Politics and Society didalam rubrik tersebut disajikan
beberapa artikel yang dimuat oleh kontribur Magdalene dan
para pembaca

8. Masyarakat memiliki peran sebagai reporter pribadi (private) yang bisa
menginformasikan segala kejadian khususnya kekerasan rumah tangga
dengan cepat melalui media sosial yang ada.
Ketanggapan masyarakat bila terjadi tindakan KDRT di lingkungan
mereka biasanya mereka akan tahu karena informasi yang berkembang
di lingkungan komunal sangat cepat, karena ikatan kekerabatan diantara
mereka dan lingkungan sangat erat sehingga informasi yang
berkembang dapat diketahui dengan cepat.
Masyarakat juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada
korban KDRT.
Memberikan pertolongan darurat apabila melihat tindak KDRT di
lingkunganya.
Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan
korban KDRT.
Masyarakat juga berperan dalam memberikan dukungan moral yang
positif kepada korban dan tidak menyalahkan korban KDRT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peran Masyarakat
Dalam Kasus KDRT
MASYARAKAT

9. Bidang Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tugas
mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum
dan membuat laporan perkembangan laporan penanganan
hukum kepada ketua tim pelaksana.
Membantu membimbing korban kekerasan dengan
memberikan nasehat hukum sampai pada
mengantarkannya ke pengadilan.
Memberi bantuan hukum dengan membela yang meliputi
segala pekerjaan pengacara terhadap yaitu pada tahap Non
Litigasi mapun Litigasi.
Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya mendampingi pada
peradilan saja untuk membela korban kekerasan tapi juga
memberi pemberdayaan dengan meberi pelatihan,
sosialisasi dan advokasi.
1.
2.
3.
4.
Peran LBH dalam
Kasus KDRT
LBH

10. Swasta atau perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan
sosial dimana perusahaan itu berada. Oleh karena itu, perusahaan
memiliki program corporate social responsibility yang merupakan
suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan
berbagai macam masalah yang ada di lingkungan masyarakat
dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.
Swasta berperan menjadi pemasok dama sehingga program tersebut
dapat berjalan dengan baik, pada umumnya pihak swasta tersebut
juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan
untuk menjalankan program pencegahan KDRT tersebut.
Peran Swasta
dalam Kasus KDRT
SWASTA

11. Secara Preventif melakukan seminar umum dalam hal kekerasan
dalam rumah tangg memberikan saran-saran guna mengatasi
kekerasan etrhadap perempuan, memberikan ceramah-ceramah
tentang hak-hak perempuan.
Secara Represif melakukan Penyelidikan dan Penyidikan
Perlindungan terhadap korban perlindungan oleh pihak kepolisian
berupa perlindungan sementara yang diberikan kepada korban dan
perlindungan yang di berikan paling lama 7 hari, dan dalam waktu
1x 24 jam sejak memberikan perlindungan, Perlindungan
sementara ini dapat dilakukan bekerja sama dengan instansi
terkait, antara lain dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan
pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
Menetukan pasal atau Undang-Undang yang telah di langgar
1.
2.
3.
4.
Peran Polisi dalam
Kasus KDRT

12. Memberikan saran dan pendapat dalam rangka
peningkatan pelayanan penanganan Korban Kekerasan.
Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak
lanjut penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
dan Anak serta memberikan pelayanan administrasi dalam
kerjasama P2TP2A dengan Lembaga masyarakat.
Wawancara dan observasi keadaan korban serta
melakukan koordinasi rekomendasi layanan lanjutan.
Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan
terhadap korban.
Melakukan pendampingan dan konseling selama proses
penanganan kasus serta melakukan koordinasi dengan
instansi terkait untuk pemulangan korban.
1.
2.
3.
4.
5.
DP3AP2KB
Peran DP3AP2KB dalam Kasus
KDRT

13. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran
HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan
hak perempuan korban;
Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
Negosiator dan mediator antara pemerintah
dengan komunitas korban dan komunitas
pejuang hak asasi perempuan, dengan
menitikberatkan pada pemenuhan tanggung
jawab negara pada penegakan hak asasi
manusia dan pada pemulihan hak-hak korban;
Fasilitator pengembangan dan penguatan
jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan
internasional untuk kepentingan pencegahan,
peningkatan kapasitas penanganan dan
penghapusan segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan.
Peran :
Komnas Perempuan lahir dari tuntutan
masyarakat sipil, terutama kaum
perempuan, kepada pemerintah untuk
mewujudkan tanggung jawab negara
dalam menanggapi dan menangani
persoalan kekerasan terhadap perempuan.
KOMNAS PEREMPUAN

14. ADVOKAT
Lorna Alvarado Hannah
Morales
ADVOKAT ADVOKAT
Peran Walikota Semarang Dalam
Menangani Kasus KDRT
melakukan respon dengan tindakan tegas terkait tentang KDRT
Meninjau ulang terkait tentang regulasi KDRT baik dari undang undang dan peraturan
walikota
melakukan komunikasi dengan dinas perempuan dan anak (DP3A) terkait tentang kasus
KDRT, program dari DP3A yang berkaitan dengan KDRT upaya evaluasi dalam program
dan pengarahan terkait tantang komunikasi dengan masyarakat.
membentuk tim seruni untuk menangani Kasus KDRT
Upaya penyelesaian yang dilakukan Pemerintah kota Semarang dalam hal ini Seruni
dalam menangani kasus perempuan korban KDRT dilakukan melalui 5 (lima)
tahapan, yaitu
(a) Pendataan oleh petugas,
(b) Assesment (pengungkapan masalah),
(c) Perencanaan intervensi layanan,
(d) Mediasi, dan
(e) Penanganan hukum.

15. MATERI SOSIALISASI
1. Pemahaman dasar rerkait KDRT
a. Konsep KDRT
b. Definisi KDRT
c. Pandangan Ahli tentang KDRT
2. Regulasi KDRT
3. Urgensi perlindungan Korban KDRT
4. Hukuman dan Sanksi Sosial KDRT
5. Dampak KDRT
6. Upaya dini mencegah KDRT
7. Strategi dan Komitmen Bersama
8. Penandatangan Komitmen Pemangku Kepentingan