Pengelolaan komunikasi krisis

1,026 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Penyebab Krisis
  • Zero Hour: crisis hitsHour 6: you’ll know whether the issue breaks into mainstream news. Often bloggers and twitter users will post links to news storiesHour 12: sharing begins to occur – people will be digging the coverage, viewing the videos, sharing it on social networksHour 18: typically begin to see people editorialising about the issue – adding their POV to whatever has happened. Also appearing in searchHour 24: often much of the damage has been done and will continue to build or die offIMPORTANT: the first six hours are critical point where you need to determine whether it’s appropriate to respond, or not.
  • Pengelolaan komunikasi krisis

    1. 1. PENGELOLAANKOMUNIKASI KRISIS KEHUMASANOleh :Dr. Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc.Deputi Bidang Tata LaksanaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi2013
    2. 2. 3. Infrastruktur1. Birokrasi2. Korupsi belum memadai ; anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negaradi berbagai instansi pemerintah korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangatmembahayakan bagi budaya masih gemuk, lamban dan belum profesional belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat daninvestasiTiga masalah besar dalam pembangunan:Kondisi Indonesia
    3. 3. REFORMASI BIROKRASIReformasi Birokrasi merupakan transformasisegenap aspek dalam manajemen pemerintah menujupemerintah berkelas dunia
    4. 4. TATALAKSANAAREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKANORGANISASIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANSDM APARATURPENGAWASANAKUNTABILITASPELAYANAN PUBLIKMIND SET DANCULTURE SETORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURANREGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIFSDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE,PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAHMENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIHDAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISMEMENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASIPELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKATBIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGISISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN,TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
    5. 5. Program Percepatan Reformasi BirokrasiMENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETENDAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi kompeten terhadap tugas dan tanggung jawabyang diemban melayani masyarakat dan dunia usaha/investasiProgramPercepatanReformasiBirokrasi5
    6. 6. Perpres 81 Tahun 2010Tentang Grand Design RB2010 - 2025Permenpan 20 Tahun 2010Tentang Road Map RB2010 - 2014Makro:Kerangka Regulasi NasionalMikro:Implementasi Kebijakan RB Nasional1. ManajemenPerubahan2. Penataan PeraturanPerundang-undangan3. Penataan danPenguatan Organisasi4. Penataan TataLaksana5. Penataan SistemManajemen SDMAparatur6. PenguatanPengawasan7. PenguatanAkuntabilitas Kinerja8. Peningkatan KualitasPelayanan Publik9. Monitoring danEvaluasi8 Area Perubahan1. Organisasi2. Tata Laksana3. PeraturanPerundang-undangan4. Sumber DayaManusiaAparatur5. Pengawasan6. Akuntabilitas7. Pelayanan Publik8. Pola Pikir (mind-set)dan Budaya Kerja(culture-set)9 Percepatan ReformasiBirokrasi1. Penataan Struktur Birokrasi2. Penataan Jumlah danDistribusi PNS3. Sistem Seleksi CPNS danPromosi PNS secara Terbuka4. Profesionalisasi PNS5. Pengembangan SistemElektronik Pemerintah(E-Government)6. Penyederhanaan PerizinanUsaha7. Peningkatan transparansidan akuntabilitas aparatur8. Peningkatan KesejahteraanPegawai Negeri9. Efisiensi PenggunaanFasilitas, Sarana danPrasarana Kerja PegawaiNegeri1. Penataan Organisasi2. Penataan Tata Laksana3. Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur4. Penguatan Pengawasan5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    7. 7. Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (UU KIP), dengan tegas menyatakan bahwaketerbukaan informasi publik merupakan sarana dalammengoptimalkan pengawasan publik terhadappenyelenggaraan negara serta segala sesuatu yang berakibatpada kepentingan publik.7
    8. 8. KRISIS
    9. 9. Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi BirokrasiRepublik IndonesiaNomor 29 Tahun 2011tentangPedoman Umum PengelolaanKomunikasi Krisisdi Lingkungan Instansi Pemerintah
    10. 10. 10PAST PRESENT FUTUREPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUParadigma KehumasanREACTIVERESPONSIBLEPROACTIVE
    11. 11. Tugas Humas Pemerintah1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansipemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakansaling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperolehmanfaat bersama2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitaspublik3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasitentang kebijakan pemerintah4. Membangun citra dan reputasi positif11
    12. 12. Keadaan KrisisKrisiskrisis yang terjaditanpa dapatdiantisipasikrisis yangterjadinya dapatdiantisipasiIsuPenangananmasalah yanglambat danberkepanjanganPenanganankonflik yangtidak diatasidengan baik
    13. 13. Dampak KrisisReputasi instansi pemerintahmenurun (adanya kemungkinantuntutan publik dan kemungkinanpimpinan tersangkut tindakanmelanggar hukum).Instansi pemerintah dapatbertahan (kehilangan citra danrasa hormat dari publik).Instansi pemerintah bangkit darikrisis (mampu mengatasi krisis danmembentuk opini publik).
    14. 14. Langkah-langkah Penanganan KrisisDeteksi dan identifikasiPencegahan krisisPerencanaanpenanganan krisisPembatasan lingkup krisisPemulihan krisis
    15. 15. Inventarisasi Potensi KrisisNo. Krisis yang Tidak Dapat Diantisipasi Krisis yang Dapat Diantisipasi1. Konflik elit politik Demonstrasi/protes2. Penyelewengan seksual Boikot kerja3. Terorisme Tuntutan hukum dari masyarakat/publik4 Ledakan bom Class Action5 Pembunuhan Perubahan kebijakan pemerintah6 Penculikan Praktik suap dan penyelewengan7 Kebakaran Merger dan akuisisi tempat kerja8 Banjir Pembubaran institusi9 Badai Kecelakaan kerja10 Longsor11 Gempa bumi12 Tsunami13 Letusan gunung berapi
    16. 16.  Besaran krisis diperhitungkan berdasarkan bobot peluang terjadinya dan risikodampaknya. Semakin tinggi peluang terjadinya atau risiko dampaknya semakin besar bobotnya.PeluangBobot 1 =kecilBobot 2 =sedangBobot 3 =besarBobot 4 =sangatbesarDampakKrisisBobot 1 = tidakmempengaruhioperasionalBobot 2 = tidakterlalumenggangguoperasionalBobot 3 =menimbulkankrisis yangmenggangguoperasionalBobot 4 =menimbulkankrisis yang sangatmenggangguoperasional
    17. 17. Komunikasi KrisisMedia merupakan pihakyang mempublikasikan faktadi lapangan, sekaligusperkembangan mutakhirpenanganan krisis kepadapublik.Media juga menyajikanberbagai tanggapan, umpanbalik, dan reaksi publik ataskrisis yang terjadi sertapenanganannya.
    18. 18. SharingCRISISHITSMainstream0 HourHour 6Hour 12Hour 18BlogsHour 24SearchEditorialDigital Crisis ManagementMicromedia
    19. 19. Mengoptimalkan Komunikasi KrisisMembentukTimKomunikasiKrisisMelatih TokohKunci (keyperson)Menyiapkanpesan kunci(key messages)dan antisipasipertanyaanyang akanmuncul.Memberikanperkembanganinformasiterkini secararegular
    20. 20. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENGELOLAAN KOMUNIKASIKRISISManajemenKrisis danEfektivitasTimInteraksi AwalKomposisi TimKrisisKepemimpinanPenguasaanKrisisBudayaOrganisasi20
    21. 21. Crisis Communications CyclePre-crisisPredict, Prepare,PreventResponseAct andCommunicateRecoveryRebuildrelationshipsAct

    ×