1. TATA NASKAH DINAS
1 Dasar Hukum
2 Pengertian
3 Ruang Lingkup
4
5
6
7

2. 1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

3. Lanjutan…
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4790);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/ 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Naskah
Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Lanjutan…
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2010
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan.

5. 2 Asas dan Prinsip Penyelenggaraan
a. Asas penyelengaraan tata naskah
b. Prinsip penyelengaraan tata naskah

6. 2.3 Muatan
a. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi
b. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
c. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

7. Lanjutan…
Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah
Urusan Desentralisasi Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara
Pemerintah,
 Urusan Wajib Pemerintahan Daerah
 Urusan Pilihan Provinsi dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

8. Lanjutan…
Urusan Wajib yaitu urusan yang sangat mendasar yang
berkaitan dengan “hak dan pelayanan dasar” warga negara
1. Pendidikan 15. Keluarga berencana dan 24. Statistik
2. Kesehatan keluarga sejahtera 25. Kearsipan
3. Lingkungan hidup 16. Perhubungan 26. perpustakaan
4. Pekerjaan umum 17. Komunikasi dan
5. Penataan ruang informatika
6. Perencanaan 18. Pertanahan
pembangunan 19. Kesatuan bangsa dan
7. Perumahan politik dalam negeri
8. Kepemudaan dan olahraga 20. Otonomi daerah,
9. Penanaman modal pemerintahan umum,
10. Koperasi dan usaha kecil administrasi keuangan
dan menengah daerah, perangkat
11. Kependudukan dan daerah, kepegawaian,dan
catatan sipil persandian
12. Ketenagakerjaan 21. Pemberdayaan
13. Ketahanan pangan masyarakat dan desa
14. Pemberdayaan perempuan 22. Sosial
dan perlindungan anak 23. kebudayaan

9. Lanjutan…
Urusan Pilihan yaitu urusan yang secara nyata ada di daerah
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah
1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan sumberdaya mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian

10. DASAR HUKUM :
1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perpu Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
2. PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
di Wilayah Provinsi
3. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
4. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
5. Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian
Informasi dan Tanggapan atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. SE Mendagri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 perihal
Penyusunan LPPD Tahun 2010.