Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to UMKM-SAK
Similar to UMKM-SAK (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
UMKM-SAK
- 1. Pemberdayaan UMKM melalui Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) Kelompok 1 : 1. Astrid Ariyani Setyarahman (31401505918) 2. Risang Kusumo Walikito (31401505872)
- 2. Pengertian UMKM Menurut UU No. 20 tahun 2008 “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.
- 3. • 57.895.721 (sumber: Kementerian Koperasi & UKM, 2013) Jumlah UMKM di Indonesia • Amanah UU No 1/2013 tentang LKM • Memfasilitasi UMKM dalam transisi dari pelaporan berdasar kas ke berdasar akrual • Membantu UMKM menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran dan kompleksitas transaksi bisnisnya di masa depan Tujuan SAK EMKM 3
- 5. Amanah UU no 1/2013 tentang LKM : a.bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional berdasarkan asas UMKM b.bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat; c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6. Standar Akuntansi ?? • Untuk keseragaman laporan keuangan • Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun • Memudahkan auditor • Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. • Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna 6
- 7. 5 Pilar Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia SAK SAK ETAP SAK SYARIAH SAP IAI KSAP Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP SAK EMKM 1. IFRS hanya diadopsi untuk Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sejak tahun 1994. Hasil Kongres IAI September 1994. 2. SAK ETAP diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 July 2009, efektif 1 Januari 2011. 3. SAK EMKM diluncurkan secara resmi pada tanggal 8 Desember 2016, efektif 1 Januari 2018 4. Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005 PP 71 tahun 2010 berbasis akrual
- 8. SAK ETAP: Why? • PSAK – IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil mengingat penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah. • PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi) • PSAK – IFRS menggunakan principle based sehingga membutuhkan banyak professional judgement. • PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat • SAK ETAP sebagai solusi utk SME (Small Mikro Entity) 8 PPL - IAPI
- 9. SAK EMKM: Why? • SAK ETAP dinilai masih terlalu berat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Kebutuhan ketersediaan Standar Akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan SDM) • Usaha Mikro dan Kecil dapat Bankable sehingga mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan • Amanah UU: Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mensyaratkan agar lembaga keuangan mikro melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku
- 10. SAK EMKM: Why? Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang yang relevan sebagai acuan pengaturan tentang definisi, kriteria, dan rentang kuantitatif usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU 20/2008)
- 11. Kriteria EMKM 11 SAK EMKM Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Entitas lain jika otoritas mengijinkan
- 12. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kriteria UMKM SAK EMKM 12 CIRI-CIRI UMKM Manajemen berdiri sendiri Modal disediakan sendiri Daerah pemasaran lokal Aset perusahaan kecil Jumlah karyawan terbatas ASAS UMKM Kebersamaan Ekonomi yang Demokratis Kelangsungan Usaha Kemandirian dan Keseimbangan Kesatuan Ekonomi Nasional
- 13. UU UMKM Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 14. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kriteria EMKM SAK EMKM 14 BAB 1 • Kekayaan Bersih max 50juta • Penjualan max 300juta Mikro • Kekayaan Bersih 50 – 500juta • Penjualan 300jt – 2,5milyar Kecil • Kekayaan Bersih 500juta – 10milyar • Penjualan 2,5milyar – 50milyar Menengah Kekayaan Bersih tidak termasuk tanah dan bangunan
- 15. UU UMKM Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut BPS
- 16. ISI PENGATURAN . • Bab 1 Ruang Lingkup • Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasive • Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan • Bab 4 Laporan Posisi Keuangan • Bab 5 Laporan Laba Rugi • Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan • Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan • Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan • Bab 9 Persediaan • Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama • Bab 11 Aset Tetap • Bab 12 Aset Takberwujud • Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas • Bab 14 Pendapatan dan Beban • Bab 15 Pajak Penghasilan • Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing • Bab 17 Ketentuan Transisi • Bab 18 Tanggal Efektif
- 17. BAB 1 RUANG LINGKUP SAK EMKM 17
- 18. Ruang Lingkup Memenuhi definisi ETAP Memenuhi kriteria UMKM (UU No 20/2008) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 18 Setidaknya selama 2 tahun berturut-turut
- 19. Memenuhi definisi ETAP Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal Memenuhi kriteria UMKM sesuai UU No 20/2008 tentang UMKM Bukan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai/menjadi bagian, secara langsung atau tidak langsung (Pasal 1) Rentang kuantitatif tertentu: kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan (Pasal 6) Tidak memiliki/menguasai UMKM mitra usahanya (Pasal 35) 19 Ruang Lingkup (Lanjutan)
- 20. Pengecualian Ruang Lingkup Punya akuntabilitas publik yang signifikan Sektor jasa keuangan Ruang Lingkup EMKM 20 Jika diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan
- 21. BAB 2 KONSEP DAN PRINSIP PERVASIF 21 21
- 22. Dasar Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 22 Aset Kas/setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan Liabilitas Kas/setara kas yang diterima atau kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk menyelesaikan liabilitas
- 23. Materialitas Materialitas Kesalahan mencatat/kelalaian pencantuman, secara sendiri atau bersama Mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan Bergantung pada ukuran dan sifat dari kesalahan/kelalaian Ukuran dan/atau sifat dari pos laporan keuangan 23
- 24. Asumsi Dasar Dasar Akrual Aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui jika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi Kelangsungan Usaha • Kemampuan untuk melanjutkan usaha di masa depan • Kecuali jika entitas akan dilikuidasi, berhenti beroperasi, tanpa alternatif lainnya Konsep Entitas Bisnis Pemisahan antara: • entitas bisnis dengan: pemilik dan entitas lainnya • transaksi antara entitas bisnis dan pemilik bisnis atau entitas lain 24
- 26. Penyajian Laporan Keuangan Penyajian wajar dan kepatuhan terhadap SAK EMKM Laporan Keuangan Frekuensi pelaporan Informasi komparatif Identifikasi laporan keuangan 26
- 27. Laporan Posisi Keuangan • Mencakup akun- akun kas setara kas, piutang dll • Tidak ada ketentuan tentang format atau urutan penyajian akun. • Dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Laporan Laba Rugi • Mencakup akun- akun: pendapatan, beban keuangan, beban pajak. Catatan atas Lap Keuangan • Memuat: (1) pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, (2) ikhtisar kebijakan akuntansi, dan (3) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material. Komponen Laporan Keuangan 27
Editor's Notes
- Alasan utama disusunnya SAK EMKM ini adalah amanah UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dalam Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bawa LKM melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku. Sebagai dampak dari konvergensi ke IFRS maka sejak tahun 2009 tidak ada lagi pengaturan akuntansi untuk industri tertentu. Selain itu tujuan penyusunan SAK EMKM ini adalah agar dapat memfasilitasi UMKM dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan yang berdasar akrual.
- 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information)
- SAK EMKM digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM). EMKM adalah entitas yang memenuhi definisi, kriteria, dan karakteristik baik dari ETAP (sebagaimana dalam SAK ETAP) maupun UMKM (sebagaimana dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM). Persyaratan mengenai definisi, kriteria, dan karakteristik UMKM sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 dapat dilihat pada DK05 poin (b) hingga (d) dan DK07. Pemenuhan (No 2 di atas) harus berlaku setidak-tidaknya 2 tahun berturut-turut.
- 1. Pasal 1 dan Pasal 35 UU UMKM berarti EMKM tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi. 2. Pasal 6 UU UMKM tentang rentang kuantitatif UMKM yang dilihat dari faktor kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (ada dalam DK05 (c)).
- Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan bergerak disektor jasa keuangan dapat menggunakan SAK EMKM ini dalam menyusun laporan keuangannya apabila diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan tersebut.
- Cukup jelas. Silahkan mengacu pada Paragraf 2.16.
- Kelalaian untuk mencantumkan ataupun kesalahan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan adalah material apabila baik secara sendiri maupun bersama: Dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan; Bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian ataupun kesalahan tersebut; Bergantung pada ukuran dan/atau sifat dari pos laporan keuangan. Silahkan mengacu pada Paragraf 2.17.
- Cukup jelas. Akrual: Paragraf 2.19 Kelangsungan Usaha: Paragraf 2.20 Konsep Entitas Bisnis: Paragraf 2.21
- 1.Entitas wajib membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam CALK (Par 3.4). 2.Entitas menyajikan secara lengkap LK pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya (Par 3.9 dan 3.10). 3.Entitas mengidentifikasi dengan jelas dan diulangi bilamana perlu, terkait: nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangannya, Rupiah sebagai mata uang penyajian, dan pembulatan angka yang digunakan (Par 3.11).
- Lihat Bab 4, Bab 5, dan Bab 6.