UMKM merupakan suatu bisnis di bidang usaha yang dikelola oleh individu atau perorangan dengan standar tertentu dalam lingkup yang kecil. Peraturan mengenai UMKM ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kebanyakan masyarakat masih berpikir bahwa UMKM hanya memberikan keuntungan bagi beberapa pihak saja. Padahal sebenarnya UMKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Hal tersebut mampu ditunjukkan dengan UMKM merekrut para tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan atau mengganggur. UMKM juga memiliki andil dalam pendapatan daerah maupun negara di Indonesia. UMKM berperan secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional serta penyaluran berbagai hasil dari pembangunan. Pada saat krisis ekonomi yang pernah menimpa Indonesia beberapa tahun lalu, masyarakat mengetahui bahwa banyaknya usaha dalam skala besar mengalami kelumpuhan bahkan berhenti aktivitasnya, mengingat pengalaman tersebut maka sektor swasta akan lebih difokuskan pada sektor UMKM. Karena unit usaha ini sering diabaikan yang disebabkan oleh pendapatannya masih dalam rasio kecil dan belum mampu melawan berbagai sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, UMKM berperan penuh terhadap pendapatan daerah dan negara di Indonesia. UMKM juga mengolah beranekaragam Sumber Daya Alam di setiap daerah dan berpotensi dalam usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM berperan penuh terhadap pendapatan daerah dan negara Indonesia. Oleh karena itu, pada penulisan makalah ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah dan perkembangan UMKM baik di Indonesia maupun Asia Tenggara serta permasalahan-permasalahan umum yang sering terjadi pada UMKM beserta solusinya.

1. Disusun oleh :
Kelompok 13
Azim Izzul Haq
(190721100080)
Andriatul zuliana
(190721100145)
Anindita Risnatul Maulidiyah
(190721100183)
Kelas 5B Ekonomi Syariah

2. Pengertian UMKM
UMKM adalah Suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh
perorangan atau badan usaha yang memenuhi criteria usaha mikro kecil dan
menengah. Menurut UU NO 20 Tahun 2008 Pasal 1 Bab 1 Tentang UMKM :
• Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
• Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
• Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

3. Kriteria UMKM dalam bentuk permodalan berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 Pasal 6, dapat
dijelaskan melalui dibawah ini
1. Jika usaha makro Assetny a harus maksimal 50 juta dan omzetnyz a maksimal 300 juta
2. Jika usaha kecil assetnya harus besar dari 50 juta – 500 juta Dan omzetnya harus besar
dari 300 juta – 3 M
3. Jika usaha menengah assetnya harus besar dari 500 juta- 10 M dan omzetnya harus besar
dari 2,5 M- 100 M
Adapun kriteria yang lain nya sebagai berikut
• Usaha kecil dilakukan oleh sendiri atau perorangan ataupun pegawai dengan jumlah yang
kecil atau sedikit.
• Jenis produk ekonomi tidak tetap dan dapat berganti sesuai dengan kondisi ekonomi.
• Lokasi nya tidak tetap dan dapat berubah ubah.
• Sistem pembukuan yang belum baku , karena masih tercampur dengan uang pribadi.
• Aturan kebijakan usaha dan sistem administrasi belum jelas.
• Sumber daya manusianya yang belum memadai.
• Modal yang terbatas.
• Tidak memiliki legalitas atau izin usaha.
• Tidak adanya kejelasan standar produk yang sesuai dengan keinginan konsumen.
• Lemahnya struktur kemitraan dengan usaha besar.
• Lemahnya akses pemasaran atau pendistribusian.

4. Asas dalam UMKM ada banyak salah satunya menurut UU NO 2 Tahun 2008 Bab
2 Pasal 2 di sebutkan dan dijelaskan asas UMKM ada 8 asas yaitu sebagai
berikut ;
1. Asas Kekeluargaan
2. Asas demokrasi ekonomi
3. Asas kebersamaan
4. Asas efisiensi berkeadilan
5. Asas keberkelanjutan
6. Asas ber wawasan lingkungan
7. Asas keseimbangan kemajuan
8. Asas kesatuan ekonomi nasional
• Prinsip UMKM
• Menurut Bab II Pasal 4 UU NO 20 Tahun 2008 Tentang UMKM , Prinsip
UMKM adalah sebagai berikut;
• Penumbuhan kemandirian , kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk
berkarya dengan prakarsa sendiri
• Mewujudkan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
• Pengembangan usaha berbasisi potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai
dengan kompetensi UMKM
• Peningkatan daya saing UMKM
• Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terpadu

5. Tujuan danPeran UMKM
Adapun beberapa tujuan UMKM antara lain, yaitu:
Menumbuhkan dan juga membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah. Agar
usahanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat dijalankan dengan tangguh dan mandiri.
Meningkatkan adanya pemasukan dan juga struktur perekonomian negara. Karena dengan semakin banyaknya
perusahaan serta lapangan kerja. Maka semakin mengurangi kemungkinan tingginya angka pengangguran, dan
juga memperbaiki struktur perekonomian serta pemasukan yang dimiliki setiap individu di Indonesia.
Membantu mengurangi jurang kemiskinan dan juga perbedaan pendapatan, serta material yang dimiliki oleh
masing-masing individu yang ada di Indonesia.
Memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan ataupun skill di berbagai bidang
untuk bisa mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga berguna dan juga
menjadi sebuah karya yang bermanfaat.
Membantu masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki perusahaan ataupun usaha yang diidamkan. Sehingga
mereka dapat mengatur, dan juga mengelola peraturan, pendapatan, mendirikan adanya waktu serta efisiensi
kerja, sesuai dengan keinginan. Ditambah lagi dengan adanya usaha mikro yang didirikan masyarakat. Maka
kesempatan masyarakat Indonesia untuk bisa berkembang dan tidak kalah, dengan adanya warga negara asing
yang ada di Indonesia semakin besar.
Secara umum, terdapat tiga peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi :
1.Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian
Jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia, sehingga UMKM memiliki
peran besar dalam menyumbang perekonomian yang merata di Indonesia agar masyarakat di daerah terpencil
bisa memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengunjungi kota besar untuk memperoleh penghidupan yang layak.

6. Tujuan danPeran UMKM
2. Sarana untuk mengentaskan kemiskinan
UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga
kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia.
Dari data UMKM yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, angka
pertumbuhan pelaku UMKM selalu naik dari tahun ke tahun. Misal dari tahun 2018, UMKM mampu
menyerap tenaga kerja hingga 120 jutaan orang. Ini menunjukkan sinyal bagus bagi tenaga kerja karena
semakin terbuka lebarnya peluang.
3. Sarana pemasukan devisa bagi negara
UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga
ke luar negeri. Sumber-sumber devisa tersebut antara lain, adanya ekspor barang dan jasa ke negara lain serta
kehadiran wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri.

7. • Sejarah UMKM di Indonesia
• Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Nasional dijelaskan bahwa pemberdayaan terhadap UMKM di
Indonesia merupakan implementasi tentang demokrasi ekonomi, dimana
perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan,
kemandirian, efisiensi, keadilan, berwawasan lingkungan dan menjaga
keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.
• Sejarah menunjukkan bahwa gagasan dan pemikiran membangun ekonomi
nasional berlandaskan demokrasi ekonomi dan berpihak kepada kelompok UMKM
telah lama menjadi agenda pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut
dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 5 yang berisi
mengenai salah satu tujuan pemberdayaan UMKM yaitu mewujudkan struktur
perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
Pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar
dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan
sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraannya. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga bertujuan untuk
meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan
kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan meningkat

8. • Krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian
Indonesia. Hal tersebut merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali
mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang
kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Ketika krisis ekonomi terjadi, maka
otomatis akan memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia. Krisis ekonomi di
Indonesia terjadi pada tahun 1997-1998, namun dalam krisis tersebut hanya sektor
UMKM yang tetap berkembang bahkan menjadi penyelamat bagi pemulihan
ekonomi bangsa. Karena kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang cukup
signifikan kepada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Sejak saat itu, peranan
UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional tiap tahun baik
dari eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat.
• Perkembangan UMKM di Indonesia
• Perkembangan UMKM di Indonesia setiap tahunnya selalu bertambah baik dari total
unit UMKM maupun PDB-nya. Jumlah total unit UMKM saat ini mencapai sekitar
62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Pada tahun 2010 sampai tahun 2017,
Jumlah PDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Selain dari PDB dan unit
usaha, nilai investasi UMKM dari tahun 1999 sampai tahun 2013 juga meningkat
pesat sebesar 96,3%. Pada tahun 2018, UMKM juga menyumbangkan sebesar
58,18% dari total investasinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa UMKM
berkembang semakin pesat tiap tahunnya.

9. • Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap produk Domestik Bruto (PDB)
meningkat dari 57,8% menjadi 61%. Hal ini membuat UMKM menjadi jaring
pengaman sekaligus penggerak perekonomian, dimana UMKM memilik siklus
transaksi yang cepat dan produknya cenderung berhubungan langsung dengan
kebutuhan utama masyarakat.
• Berkembangnya UMKM di Indonesia tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong
terjadinya kemajuan ini. Adapun beberapa faktor yang mendorong majunya
perkembangan UMKM di Indonesia, antara lain:
• Pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi beberapa penelitian
menunjukkan, bahwa salah satu faktor pendukung perkembangan UMKM berasal
dari sarana teknologi, informasi dan komunikasi. Para pelaku UMKM mulai
memanfaatkan sarana teknologi seperti handphone untuk melebarluaskan pasarnya
serta menggunakan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya.
• Kemudahan peminjaman modal usaha
• Perkembangan UMKM tidak lepas dari dukungan perbankan di Indonesia.
Terbukanya akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit usaha rakyat,
mendorong tumbuhnya UMKM, bahkan perbankan wajib mengalokasikan kredit
pada UMKM mulai tahun 2015. Angka bunga itu terus meningkat tiap tahun sampai
sebesar 20% pada tahun 2018. Selain itu, nomimal modal usaha untuk memulai
usaha mikro tidak terlalu besar sehingga semua orang dapat menjadi pelaku UMKM.
Hal ini dapat menarik pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia

10. • Menurunnya tarif PPh Final
• Awalnya, tarif PPh Final yang ditetapkan oleh pelaku UMKM sebesar 1%. Pada
tahun 2018 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
yang menetapkan tarif PPh final bagi pelaku UMKM menjadi sebesar 0,5%.
Penurunan PPh final ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam
menjalankan kewajiban pajaknya kepada negara. Selain itu juga dapat memberikan
kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya
• Perkembangan UMKM di Asia Tenggara
• Di awal pembentukannya pada tahun 1967 (ASEAN Declaration ), ASEAN lebih
diperuntukkan pada kerja sama yang berorientasi politik gunavpencapaian
kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ditengah dituasi regional dan
internasional yangsedang berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya terdiri
dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, kini
ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bergabung kemudian, yaitu Brunai
Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997) dan Kamboja
(1999) (Suryokusumo, 2007). Walupun masing-masing negara anggota berbeda satu
sama lain dalam hal bahasa, budaya, agama, geografi, etnisitas, dan pengalaman
sejarah, hubungan antaranggota secara bertahapmenumbuhkan rasa kebersamaan.
Kerja sama regional ini semakin diperkuatdengan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, kemajuan sosial danpengembangan kebudayaan di wilayahAsia Tenggara

11. Perkembangan UMKM dalam Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang
disetujui oleh negara anggota ASEAN pada tahun 2015 meliputi penciptaan pasar
tunggal dan basis produksi dengan arus bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja
terampil, kawasan yang berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
dan merata, serta mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global, Pengembangan
UMKM pun menjadi salah satu upaya yang dikedepankan dalam Kerangka Kerja
ASEAN mengenai Pembangunan Ekonomi yang Setara, disamping pengurangan
kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan
kesejahteraan sosial, dan partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi ASEAN.
Perkembangan UMKM Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi
ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang
menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis
produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya
ditengah gempuran ekonomi global. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk mampu
bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima, tidak hanya oleh konsumen
dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara
Pilar ke tiga MEA yaitu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata
mempunyai dua elemen, salah satunya adalah pengembangan UKM. Pada elemen ini
juga membahas tentang pengembangan UMKM.

12. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kegiatannya di
atur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008.Sabirin dan Atem (2016) menyebutkan
bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting bagi
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan
bahwa UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun
2011 sebesar 56,6% dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. tidak hanya di indonesai
di negara” kawasan Asia tenggara pun demikian, UMKM sangat menentukan kekuatan
ekonomi suatu negara sebagaimana penjelasan di atas bahwa UMKM sangat
perpengaruh bagi ekonomi negara begitupun dengan negara lain karena itu UMKM di
Asia tenggara sangat di perhatikan perkembangan nya dan juga negara” Asia tenggara
bekerjasama dalam mengembangkan UMKM supaya saling berkonstribusi antar UMKM
di kawasan negara Asia tenggara.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) atau yang sering disebut
dengan MEA adalah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi pasar bebas ASEAN
dan telah di sepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN .MEA berbeda dengan
ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). MEA memiliki cakupan kerja sama yang luas

13. • MEA merupakan kebijakan dimana para UMKM yang sebelumnya sulit untuk
ekspor sekarang terbuka pintu lebar untuk mengekspor barang UMKM nya tersebut,
namun tentunya dengan persaingan yang sangat tinggi karena dengan adanya MEA
perdagangan lebih ketat lebih bersaing, namun dapat kita sadari bahaw kebijakan
MEA juga memiliki konstribisi besar dalam mendukung perkembangan UMKM di
Asia tenggara dimana dengan adanya kebijakan MEA tersebut membuka peluang
besar bagi apara pelaku UMKM yang ada di Asia tenggara untuk lebih berkembang
dan lebih maju.
• Permasalahan UMKM dan Solusinya
• Pasar bebas di ASEAN yang telah diberlakukan pada tahun 2015 merupakan titik
dimana dimulainya perjuangan UMKM dan ekonomi rakyat,karena kemudahan
perdagangan dimulai pada awal tahun 2015 antar Negara seperti di lakukannya
pembebasan bea impor dan adanya kemudahan birokrasi akan mendorong banyaknya
impor komoditas ke Negara-negara ASEAN.
• Hal itu menjadikan iklim perdagangan di kawasan tidakhanya didominasi oleh
Negara-negara ASEAN, akan tetapi perlu dipertimbangkan kehadiran Negara yang
memiliki ekonomi maju seperti china, amerika dan negara lainnya, karena Negara-
negara tersebut memiliki produk yang berdaya saing tinggi, dilihat dari harga dan
juga teknolohi yang canggih. Ada Beberapa kendala UMKM yang banyak dialami di
Negara berkembang seperti Indonesia antara lain kurangnya bahan baku yang
mengharuskan diimpor dari negara lain untuk pemenuhan kebutuhan proses
produksi.

14. • Disamping permaslah tersebut masalah pemasaran barang, ketersediaan energi,
infrastruktur, permodalan dan juga informasi merupakan permasalahan sering
muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik seperti tigginya inflasi,skill
dan lainya namun permaslaah UMKM sangatlah banyak berikut adalah permaslaah
UMKM yang menutut kami paling banyak ditemui dan signifikan diraskan setiap
pelaku UMKM.Secara umum umkm menghadapi dua permaslahan yang bisa
dikatakan permaslahan utama, yaitu maslah finansial dan juga nonfinansial. Menurut
urata (Dalam pramiyanti: 2008) masalah finansial ada 6 diantaranya adalah
• Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
• Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
• Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat
diakses oleh UMKM
• Biaya transaksi yang tinggi, yantg disebabkan oleh oleh prosedur kredit yang cukup
rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit ytang dikucurkan
kecil.
• Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan
bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
• Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya
manajemen keuangan yang transparan maupun kuranya kemampuan manajerial dan
finansial.

15. • Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial)
diantaranya adalah :
• Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.
• Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk
mengembangkan SDM
• Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksidan quality control yang disebabkan
minimnya kesempatanutuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya
pendidikan dan pelatihan
• Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya
informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena
keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yangs sesuai
dengan keinginan pasar
• Menurut urata (Dalam pramiyanti: 2008) sebagaimana di atas merupakan beberapa
hal permasalahan UMKM namun kami menyadari betul masih banyak sekali
permasalahn yang dihadapi oleh palaku-pelaku UMKM, karena setiap pelaku
UMKM pastilah memiliki permaslahan yang berbeda-beda bahkan mungkin ada
beberapa pelaku UMKM yang menghadapi permasalahan baru dengan pengaruhnya
perkembangan zaman

16. • Pada tanggal 11 Maret 2014, Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Salah satu sektor yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah pemberdayaan usaha mikro,
kecil dan menengah. Berdasarkan Bab X Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa:
• Pemberian Fasilitas
• Insentif
• Bimbingan Teknis
• Akses dan/atau Bantuan Permodalan
• Bantuan Promosi dan Pemasaran.
• Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (3) juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dapat bekerja sama dengan
pihak lain, antara lain perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha dan pemangku
kepentingan lainnya. Dalam undang-undang di atas memiliki poin-poin solusi yang
diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM dalam menghadapi permasalahan-
permaslahan dalam membuka atau menjalankan usahanya, misalnya bimbingan
teknis sebelum seseorang terjun menjadi peluku UMKM pemerintah menyediai
menjembatani para calon pelaku UMKM dalam pengaturan teknis untuk nantinya
mengatur ushanya sehingga seseorang yang nantinya menjadi pelaku UMKM sudah
memiliki bekal dalam menjalankan usahannya,

17. tidah hanya solusi-solusi di atas namun juga ada program-program yang dapat
mengatasi permasalahan dalam UMKM.
• Pada Bab V Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terdapat
program-program,kegiatan dan indikator kinerja yang berkaitan dengan usaha mikro,
kecil dan menengah, sebagai berikut:
• Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM
• Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM
• Program Fasilitas Permodalan bagi UMKM dan Koperasi
• Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
• Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan
Menengah.
• Program-program di atas merupakan solusi-solusi yang juga ada untuk
mengatasi permasalahan sosial di samping program tersebut mengatasi permaslahan
sosial juga memberdayakan UMKM agar lebih berkembang lebih maju karena tidak
dapat dipungkiri jika UMKM berkembang pesat ekonomi dalam suatu Negara juga
ikut maju ikut naik, karena itulah pemerintah memberikan program-program dan
juga kemudahan sebagai solusi yang ditawarkan bagi pelaku UMKM.