1. Semester 02
Modul III
Etikolegal dalam Praktik kebidanan
Kegiatan Belajar I
Aspek Legal dan Legalisasi
Pelayanan Kebidanan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
2. Siapakah Bidan?
Bidan adalah Seorang wanita yang telah
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan
yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai
persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin secara
sah untuk menjalankan praktik
(Ikatan Bidan Indonesia)
3. Siapakah Bidan?
Bidan adalah Seorang wanita yang telah
mengikuti program pendidikan bidan dan lulus
ujian sesuai persyaratan yang berlaku
(Permenkes No.1464/Menkes/X/2010)
4. Siapakah Bidan?
Bidan adalah Wanita yang telah diakui secara
regular dala program pendidikan kebidanan
sebagai mana yang telah diakui skala yuridis,
dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan
pendidikan kebiadanan dan memperoleh izin
melaksanakan praktik kebidanan.
(WHO)
5. Siapakah Bidan?
Bidan adalah Seorang yang telah menyelesaikan
pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta
memperoleh kualifiksi dan diberi izin untuk
melaksanakan praktik kebidanan dinegara itu
(International Confederation of Midwife)
6. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan
1. UUD 1945
2. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
4. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan
sumber daya manusia.
5. Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat
2010
7. Otonomi Bidan
1. Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 Tentang
registrasi dan praktik bidan.
2. Standar Pelayanan Kebidanan, 2001.
3. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor
369/Menkes/SK/III/ 2007 Tentang Standar Profesi
Bidan.
4. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
5. PP No 32/Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan.
8. Otonomi Bidan
6. Kepmenkes Republik Indonesia
1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang organisasi dan
tata kerja Depkes.
7. UU No 22/ 1999 Tentang Otonomi daerah.
8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan
transplantasi.
10. KUHAP, dan KUHP, 1981.
9. Otonomi Bidan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 585/ Menkes/ Per/ IX/ 1989 Tentang
Persetujuan Tindakan Medik.
12. UU No. 10/1992 Tentang pengembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera.
13. UU No. 23/2003 Tentang Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga.
10. Legislasi
Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang
atau penyempurnaan perangkat hukum yang
sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi
(pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan
kewenangan), dan lisensi (pengaturan
penyelenggaraan kewenangan).
11. Legislasi
Minimal sekarang para bidan yang membuka praktek
atau memberikan pelayanan kebidanan harus
memiliki ijasah setara D3.
13. Registrasi
Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang
tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada
suatu badan tertentu secara periodic guna
mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan
tindakan profesionalnya setelah memenuhi syaratsyarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut.
14. Tujuan Registrasi
1. Meningkatkan keemampuan tenaga profesi
dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan
dan tehnologi yang berkembang pesat.
2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan
komprehensif dalam penyelesaian kasus mal
praktik.
3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
16. Lisensi
Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan
oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat
ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi
yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri.
17. Tujuan Lisensi
1. Tujuan umum dari lisensi adalah untuk
melindungi masyarakat dari pelayanan profesi
2. Tujuan khusus dari lisensi adalah memberikan
kejelasan batas wewenang dan menetapkan
sarana prasarana.
18. Aplikasi Lisensi
Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah
dalam bentuk SlPB (Surat Ijin Praktik Bidan). SIPB
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI
kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik
setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Apakahandabidan?Siapakahbidanitu?Menurut(IkatanBidan Indonesia)Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin secara sah untuk menjalankan praktik
Menurut(Permenkes No.1464/Menkes/X/2010)Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku
Menurut WHOBidan adalah Wanita yang telah diakui secara regular dala program pendidikan kebidanan sebagai mana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebiadanan dan memperoleh izin melaksanakan praktik kebidanan.
MenurutInternational Confederation of MidwifeBidan adalah Seorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta memperoleh kualifiksi dan diberi izin untuk melaksanakan praktik kebidanan dinegara itu
Adapun yang menjadi latar belakang sistem legislasi tenaga bidan adalah sebagai berikut :UUD 1945UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanBidanerathubungannyadenganpenyiapansumberdayamanusia. Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010
Denganadanyalegitimasikewenanganbidan yang lebihluas, bidanmemilikihakotonomidanmandiriuntukbertindaksecaraprofesional yang dilandasikemampuanberfikirlogisdansistematissertabertindaksesuaistandarprofesidanetikaprofesi.Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidana antara lain sebagai berikut:Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010Tentangregistrasidanpraktikbidan.StandarPelayananKebidanan, 2001.KepmenkesRepublik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/ 2007 TentangStandarProfesiBidan.UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.PP No 32/Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan.
KepmenkesRepublik Indonesia 1277/Menkes/SK/XI/2001 TentangorganisasidantatakerjaDepkes.UU No 22/ 1999 Tentang Otonomi daerah.UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi.KUHAP, dan KUHP, 1981.
PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor: 585/ Menkes/ Per/ IX/ 1989 TentangPersetujuanTindakanMedik.UU No. 10/1992 TentangpengembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Sejahtera.UU No. 23/2003 TentangPenghapusanKekerasanTerhadapPerempuan di DalamRumahTangga.
Apa yang Andaketahuitentanglegalisasi?Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
Minimal sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3.
Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :Mempertahankan kualitas pelayananMemberi kewenanganMenjamin perlindungan hukumMeningkatkan profisionalisme
ApakahAndamengetahuiregistrasi?Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut.
TujuanRegistrasiMeningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat.Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik.Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
SedangkansyaratregistrasiFotokopi ijasah bidanFotokopi Transkrip nilai akademikSurat keterangan sehat dari dokterPas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
Apakahlisensiitu?Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri.
TujuanLisensidalamkebidananTujuan umum dari lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayanan profesi Tujuan khusus dari lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana prasarana.
AplikasiLisensidalampraktikkebidananadalahdalambentukSlPB (SuratIjinPraktikBidan). SIPB adalahbuktitertulis yang diberikanolehDepkes RI kepadatenagabidan yang menjalankanpraktiksetelahmemenuhipersyaratan yang ditetapkan. MenurutPermenkes No. 1464/MENKES/X/2010 SIPB berlakusepanjang STRbelumhabismasaberlakunyadandandapatdiperbaharuikembali. Bentuk permohonan SIPB dapat dilihat pada lampiran.Terimakasih,Andatelahselesaimempelajarimaterikegiatanbelajar 1….. Selanjutnya, Andadapatmemulaimempelajarikegiatanbelajarberikutnya;SemogaSukses!
