Majelis etik bidan berperan sebagai lembaga perlindungan hukum bagi bidan terkait tuntutan pelayanan dan penyimpangan etika. Majelis ini bertugas menilai kasus, memberikan pertimbangan hukum, serta melatih bidan tentang etika profesi. Organisasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi bidan dan pasien.

1. Kelompok 3
Andini Majidah p 27224012
128
Ariani Intan P p 27224012
131
Dyah Ayu K S p 27224012
137
Fita Septiana p 27224012
141
Lidya Aneke P p 27224012
148
Niken Luriantika p 27224012
152
Rena Septiana p 27224012
157

2. MAJELIS KODE
ETIK BIDAN DI
INDONESIA

3. Pengertian
Majelis Etika Profesi Bidan
Majelis Etika Profesi Bidan adalah
merupakan badan perlindungan hukum
terhadap para bidan sehubungan dengan
adanya tuntutan dari klien akibat
pelayanan yang diberikan dan tidak
melakukan indikasi penyimpangan hukum.
Realisasi majelis pertimbangan etika
bidan (MPEB) dan majelis pembelaan
anggota (MPA).

4. Latar Belakang
Latar belakang dibentuknya majelis
pertimbangan etika bidan atau MPEB
adalah adanya unsur-unsur pihak-pihak
terkait:
1. Pemeriksa pelayanan untuk pasien
2. Sarana pelayanan kesehatan
3. Tenaga pemberi pelayanan, yaitu
bidan

5. Tujuan
Tujuan dibentuknya
majelis etika bidan
adalah untuk
memberikan
perlindungan yang
seimbang dan objektif
kepada bidan dan

6. Ruang Lingkup
Lingkup majelis etik kebidanan
meliputi:
• Melakukan peningkatan fungsi
pengetahuan sesuai standar profesi
pelayanan bidan (Kepmenkes No.
900/Menkes/SK/VII/Tahun 2002).
• Melakukan supervisi lapangan, termasuk
tentang teknis, dan pelaksanaan praktik,
termasuk penyimpangan yang terjadi.

7. Lanjutan Ruang Lingkup…
• Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-
kasus dalam praktik kebidanan.
• Melakukan pembinaan dan pelatihan
tentang hukum kesehatan, khususnya
yang berkaitan atau melandasi praktik
bidan.

8. Pengorganisasian
Pengorganisasian majelis etik kebidanan,
adalah sebagai berikut:
a. Majelis etik kebidanan merupakan lembaga
organisasi yang mandiri, otonom, dan non
struktural.
b. Majelis etik kebidanan dibentuk ditingkat
propinsi atau pusat.
c. Majelis kebidanan pusat berkedudukan di
ibukota negara dan majelis etik kebidanan
propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi.
d. Majelis etik kebidanan pusat dan propinsi

9. f. Masa bakti anggota majelis etik
kebidanan selama tiga tahun dan
sesudahnya, jika berdasarkan
evaluasi masih memenuhi ketentuan
yang berlaku, maka anggota
tersebut dapat dipilih kembali.
g. Anggota majelis etik kebidanan
diangkat dan diberhentikan oleh
menteri kesehatan.
h. Susunan organisasi majelis etik
kebidanan terdiri dari:
1. Ketua dengan kualifikasi
mempunyai kompetensi

10. Tugas
Tugas majelis etik kebidanan, adalah meliputi:
a. Meneliti dan menentukan ada dan tidaknya
kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan
standar profesi yang dilakukan oleh bidan.
b. Penilaian didasarkan atas permintaan
pejabat, pasien, dan keluarga yang dirugikan
oleh pelayanan kebidanan
c. Permohonan secara tertulis dan disertai
data-data

11. d. Keputusan tingkat propinsi bersifat final
dan bisa konsul ke majelis etik kebidanan
pada tingkat pusat
f. Sidang majelis etik kebidanan paling
lambat 7 hari, setelah diterima pengaduan.
Pelaksanaan sidang menghadirkan dan
minta keterangan dari bidan dan saksi-
saksi.
g. Keputusan paling lambat 60 hari dan
kemudian disampaikan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang.

12. BADAN KONSIL
Dalam organisasi profesi bidan
Indonesia hingga saat ini belum
terbentuk badan konsil kebidanan.
Secara konseptual badan konsil
merupakan badan yang dibentuk dalam
rangka melindungi masyarakat
penerima jasa pelayanan dan
meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan. Konsil kebidanan Indonesia
merupakan lembaga otonom dan

13. Tugas
• Melakukan registrasi tenaga bidan
• Menetapkan standar pendidikan bidan
• Menapis dan merumuskan arah
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
• Melakukan pembinaan terhadap
pelanggaran praktik kebidanan.

14. Wewenang
• Menetapkan standar kompetensi bidan
• Menguji persyaratan registrasi bidan
• Menyetujui dan menolak permohonan
registrasi
• Menerbitkan dan mencabut sertifikat
registrasi
• Menetapkan teknologi kebidanan yang dapat
diterapkan di Indonesia
• Melakukan pembinaan bidan mengenai
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan
organisasi profesi.

15. Keanggotaan
• Dari unsur departemen
kesehatan 2 orang
• Lembaga konsumen 1 orang
• Bidan 10 orang
• Organisasi profesi terkait 4
orang
• Ahli hukum 1 orang

16. Persyaratan Anggota
• Warga negara Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• Berkelakuan baik
• Usia sekurangnya 40 tahun
• Pernah praktik kebidanan minimal 10
tahun
• Memiliki moral etika yang tinggi

17. Sebab Pemberhentian
Keanggotaan
• Berakhir masa jabatan sebagai anggota
• Meninggal dunia
• Mengundurkan diri
• Bertempat tinggal di luar wilayah Republik
Indonesia
• Gangguan Kesehatan
• Diberhentikan karena melanggar aturan
konsil

18. Mekanisme
Tata Kerja
a.Memelihara dan menjaga
registrasi bidan
b.Mengadakan rapat pleno,
dikatakan sah bila dihadiri
separuh tambah 1 unsur
pimpinan harian

19. c. Rapat pleno memutuskan
d. Konsil kebidanan melakukan rapat pleno
sekurang-kurangnya empat kali dalam
setahun
e. Konsil kebidanan daerah hanya
mengambil keputusan yang berkaitan
dengan persoalan etik profesi
f. Ketua konsil, wakil ketua konsil, ketua
komite registrasi dan ketua komite
peradilan profesi merupakan unsur
pimpinan harian konsil.

21. Majelis Etik Luar Negri

22. The Royal College of Midwives (RCM)
The Royal College of Midwives
merupakan organisasi pendukung resmi
Kesehatan Informasi Untuk Semua tahun
2015, sebuah inisiatif global yang bertujuan
untuk meningkatkan ketersediaan dan
penggunaan informasi kesehatan terpercaya
di negara-negara berpenghasilan rendah

23. Etika komite penasihat RCM adalah
sekelompok bidan terlatih dan anggota
RCM yang diangkat untuk jangka waktu
dua tahun untuk memberitahukan kepada
sekretaris umum, jika perlu kepada
Dewan RCM atau Dewan Pengawas
RCM tentnag isu-isu etika yang berkaitan
dengan bersalin layanan dan praktik
kebidanan.

24. Struktur Organisasi RCM
The RCM ini disusun sebagai berikut:
RCM Board: The RCM diatur oleh Dewan
terpilih. Dewan adalah badan untuk RCM dan
akan menetapkan arah strategis yang luas dari
organisasi, memastikan itu layak, dikelola
dengan baik dan diatur.

25. Markas RCM: Berbasis di Mansfield Street,
London, headquaters RCM memiliki tenaga
kerja sekitar 50 staf.
RCM Negara kantor Inggris: memberikan
pelayanan kepada anggota dan memberikan
suara untuk kebidanan di setiap negara
Inggris. The RCM Mabes di London
mendukung setiap kantor negara,
menghubungkan bidan di Inggris.

26. RCM Cabang: Lebih dari 200 cabang RCM
mengadakan pertemuan rutin bagi anggota di
mana mereka dapat memberikan dan
menerima dukungan serta membahas isu-isu
profesional dan tempat kerja.
Kelompok dan Committes Kerja: The RCM
memiliki banyak kelompok kerja yang berbeda
dan komite.
RCM Aliansi: The Royal College of Midwives
Alliance Program adalah usaha inovatif yang
dibentuk untuk mempromosikan dan
meningkatkan kerja College dalam
komitmennya untuk profesional kebidanan.

27. RCM Alliance
Diluncurkan pada tahun 2004, Royal College of
Midwives Alliance Program adalah usaha
inovatif yang dibentuk untuk mempromosikan
dan meningkatkan kerja College dalam
komitmennya untuk profesional kebidanan.
Aliansi ini bertujuan untuk secara aktif
mendukung kebidanan dan mempromosikan
kepentingan RCM, bidan dan ibu

28. MISI
Where shared ethics and ideas combine in
dedicated support of Midwives and all those
touched by their care

29. Tujuan
• Untuk meningkatkan profil bidan dan The Royal College of
Midwives, baik internal maupun eksternal.
• Untuk memberikan manfaat langsung, mempromosikan
dan memajukan kepentingan setiap bidan dan profesi
kebidanan di seluruh Inggris.
• Untuk mengkonsolidasikan dan memperluas jangkauan The
Royal College of Midwives kegiatan.
• Untuk mendukung pengaruh The Royal College of
Midwives dengan pembuat dan pengambilan.
• Untuk membangun kemitraan jangka panjang aliansi
selektif untuk memaksimalkan peluang komersial.
• Untuk melindungi dan memajukan perawatan yang
diberikan oleh bidan bagi semua ibu, bayi dan keluarga
mereka.