RANCANGAN                  UNDANG-UNDANG NO ___ TAHUN ___                            TENTANG                          KEPE...
No.116 Tambahan Lembaran Negara No. 4431 );                   4.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang              ...
masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh rentang      kehidupan manusia.(2)   Perawat adalah seseorang y...
(13) Surat Ijin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti     tertulis yang diberikan oleh pemerintah K...
BAB III                                  PERAWAT                               Bagian Pertama                      Pendidi...
Pasal 10Organisasi profesi dan /atau kolegium Keperawatan harus melakukanpengawasan untuk penerapan pendidikan Keperawatan...
(2)   Partisipasi perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat      digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan per...
Pasal 20(1)   Perawat asing yang akan melaksanakan Praktik Keperawatan di Indonesia      wajib melakukan registrasi.(2)   ...
BAB IV                PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN                               Bagian Pertama                    ...
Pasal 25(1)   Dalam melakukan praktik Perawat harus melaksanakan pekerjaannya      sesuai dengan Keahlian dan kewenangan y...
sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas      lainnya sesuai standar yang berlaku.(4)   Pera...
Bagian Kedua                                  Perijinan                                  Pasal 33Perawat yang akan menjala...
BAB V                                 KONSIL                             Bagian Kesatu                          Nama dan K...
Pasal 46Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangKonsil serta pelaksanaannya diatur dengan P...
Pasal 50(1)   Keanggotaan Konsil terdiri atas unsur-unsur wakil Pemerintah,      Organisasi Profesi, institusi pendidikan,...
Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara        Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan...
(3)   Pemberhentian sementara sebagaimana          dimaksud    pada   ayat   (2)      ditetapkan oleh Ketua Konsil.       ...
Bagian Kelima                                Pembiayaan                                 Pasal 59(1)   Biaya untuk pelaksan...
Pasal 65(1)   Pembinaan dan pengembangan Perawat meliputi pembinaan profesi dan      karir(2)   Pembinaan dan pengembangan...
(2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :      a. Teguran atau Peringatan      b. Penundaan STR atau SIPP  ...
Pasal 75(1)   Institusi Pendidikan Keperawatan yang telah ada sebelum Undang-      Undang ini diundangkan harus menyesuaik...
PENJELASAN                            ATAS       UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. ..... TAHUN ......                  ...
kompetensi, dan    pendidikan   yang   dimiliki   oleh   Perawat   atau   tenagaKeperawatan.Namun eksistensi Perawat sebag...
profesi juga memiliki body of knowledge yang jelas berbeda dengan profesilain, altruistik, memiliki wadah profesi, memilik...
Pasal 6      Cukup jelasPasal 7      Cukup jelasPasal 8      Cukup jelasPasal 9      Cukup jelasPasal 10      Cukup jelasP...
Pasal 23      Cukup jelasPasal 24      Cukup jelasPasal 25      Cukup jelasPasal 26      Cukup jelasPasal 27      Cukup je...
Pasal 39      Point a Cukup jelas      Point b Cukup jelas      Point c yang dimaksud dicabut oleh pejabat yang berwenang ...
Pasal 54      Cukup jelasPasal 55      Cukup jelasPasal 56      Cukup jelasPasal 57      Cukup jelasPasal 58      Cukup je...
Pasal 71      Cukup jelasPasal 72      Cukup jelasPasal 73      Cukup jelasPasal 74      Cukup jelasPasal 75      Cukup je...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Final ruu kep 7 des 2012

3,236 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
719
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Final ruu kep 7 des 2012

  1. 1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG NO ___ TAHUN ___ TENTANG KEPERAWATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang : a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesehatan. b. bahwa pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat secara terus menerus berdasarkan keilmuan yang kokoh, kaidah etik dan nilai moral, serta standar profesi. c. bahwa praktik keperawatan sebagai inti dari pelayanan keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada perawat karena keahliannya, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi. d. bahwa praktik keperawatan yang dilakukan oleh Perawat perlu dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya pelayanan keperawatan yang berkualitas dan terjangkau. e. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan; f. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu membentuk undang- undang tentang perawat;Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 D ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara No.4301); 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; (Lembaran Negara Tahun 2004
  2. 2. No.116 Tambahan Lembaran Negara No. 4431 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2008 No.59 Tambahan Lembaran Negara No. 4844); 5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063); 6. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5072) 7. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:(1) Keperawatan adalah suatu pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang menyeluruh ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan
  3. 3. masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh rentang kehidupan manusia.(2) Perawat adalah seseorang yang telah lulus program pendidikan keperawatan yang diakui oleh Pemerintah dengan persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini(3) Perawat Vokasional Berizin (PVB) adalah perawat yang telah lulus program pendidikan vokasi dan terrigestrasi(4) Ners Terregistrasi (NT) adalah perawat yang telah lulus program pendidikan profesi dan terrigestrasi(5) Ners Spesialis Teregistrasi (NST) adalah perawat yang telah lulus program pendidikan profesi spesialis dan terrigestrasi(6) Praktik Keperawatan adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Perawat melalui penerapan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada klien baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidupsehari-hari secara mandiri.(7) Asuhan Keperawatan adalah rangkaian tindakan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada klien dalam rangka memandirikan klien untuk merawat dirinya dengan rangkaian kegiatan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi.(8) Klien adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan asuhan keperawatan.(9) Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perawat sesuai dengan standar kompetensi perawat.(10) Sertifikat kompetensi perawat adalah bukti formal sebagai pengakuan bagi perawat yang telah lulus uji kompetensi.(11) Registrasi adalah pencatatan resmi oleh Konsil Keperawatan Indonesia terhadap perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Perawat serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya(12) Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan Indonesia kepada Perawat yang telah diregistrasi dan berwenang melakukan pelayanan kesehatan
  4. 4. (13) Surat Ijin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perawat yang akan melaksanakan praktik keperawatan di rumah sakit dan praktik mandiri setelah memenuhi persyaratan.(14) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.(15) Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.(16) Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.(17) Konsil Keperawatan Indonesia yang selanjutnya disebut konsil adalah badan otonom, mandiri, dan non-struktural yang bersifat independen.(18) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(19) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.(20) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2Keperawatan dilaksanakan berdasarkan asas1. Pengabdian Masyarakat;2. Profesionalisme; dan3. Keadilan. Pasal 3Pengaturan penyelenggaraan Keperawatan bertujuan untuk:1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada klien dan perawat;2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan yang diselenggarakan oleh perawat dengan berorientasi pada keselamatan klien serta memandirikannya.
  5. 5. BAB III PERAWAT Bagian Pertama Pendidikan, Kompetensi, Registrasi Paragrap 1 Pendidikan Pasal 4Pendidikan Keperawatan terdiri atas program studi vokasi, akademik, danprofesi dalam berbagai jenjang dan jenis. Pasal 5Pendidikan Keperawatan vokasi adalah pendidikan strata D III Keperawatan. Pasal 6Pendidikan akademik terdiri atas pendidikan sarjana strata satu (S1), stratadua (S2), dan strata tiga (S3) Keperawatan Pasal 7(1) Pendidikan Keperawatan Profesi adalah pendidikan Ners, pendidikan Ners spesialis dan pendidikan Ners spesialis konsultan(2) Pendidikan Ners sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah pendidikan sarjana Keperawatan(3) Pendidikan Ners spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah pendidikan profesi Ners(4) Pendidikan Ners spesialis konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah pendidikan Ners spesialis. Pasal 8Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan. Pasal 9 Standar Pendidikan Keperawatan(1) Standar pendidikan Keperawatan disusun oleh organisasi profesi dengan melibatkan Kolegium Keperawatan dan /atau Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan.(2) Ketentuan penyusunan standar pendidikan Keperawatan diatur oleh Organisasi Profesi.
  6. 6. Pasal 10Organisasi profesi dan /atau kolegium Keperawatan harus melakukanpengawasan untuk penerapan pendidikan Keperawatan agar sesuai denganstandar yang telah disusun. Paragraf 2 Kompetensi Perawat Pasal 11Standar Kompetensi Perawat disusun oleh Organisasi Profesi dan disyahkanoleh Konsil. Pasal 12Dalam menyusun standar kompetensi perawat, Organisasi Profesi harusmelibatkan Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan dan AsosiasiInstitusi Pelayanan Keperawatan. Pasal 13 Uji Kompetensi(1) Uji kompetensi harus dilakukan sesuai standar kompetensi perawat untuk mendapatkan pengakuan nasional(2) Pelaksanaan Uji kompetensi dilakukan oleh Konsil.(3) Uji kompetensi dilakukan di perguruan tinggi bersamaan dengan ujian akhir.(4) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Uji kompetensi diatur dengan Peraturan Konsil Pasal 14 Sertifikat Kompetensi Perawat(1) Perawat yang lulus Uji Kompetensi mendapatkan Sertifikat Kompetensi(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Konsil setelah dinyatakan lulus uji kompetensi(3) Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.(4) Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelulusan pendidikan Ners(5) Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR Pasal 15(1) Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi perawat dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya.
  7. 7. (2) Partisipasi perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan perolehan Satuan Kredit Profesi.(3) Perolehan Satuan Kredit Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi selama 5 (lima) tahun.(4) Jumlah Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kegiatan ditentukan oleh Organisasi Profesi. Paragraf 3 Registrasi Pasal 16Setiap perawat yang akan menjalankan Praktik atau pekerjaannya wajibmelakukan registrasi dan memiliki STR Perawat(1) STR Perawat sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil(2) Untuk memperoleh STR Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi(3) STR berlaku selama sertifikat kompetensi Perawat masih berlaku. Pasal 17Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara registrasi danregistrasi ulang diatur dengan peraturan konsil Pasal 18(1) STR Perawat terdiri atas 3 (tiga) kategori: a. STR vokasi untuk perawat lulus pendidikan Keperawatan vokasi; b. STR Ners untuk perawat lulus pendidikan profesi Ners; dan c. STR Ners Spesialis untuk perawat lulus pendidikan profesi Ners spesialis.(2) Perawat yang mendapatkan STR vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebutan atau gelar Perawat Vokasional Berizin (PVB)(3) Perawat yang mendapatkan STR Ners sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebutan atau gelar Ners Terregistrasi (NT)(4) Perawat yang mendapatkan STR Ners Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebutan atau gelar Ners Spesialis Terregistrasi (NST) Pasal 19(1) Perawat warga negara Indonesia lulusan pendidikan Keperawatan dari luar negeri yang akan menjalankan Praktik Keperawatan wajib melakukan registrasi dan memiliki STR.(2) Registrasi Perawat warga negara Indonesia lulusan Pendidikan Keperawatan luar negeri dilakukan setelah proses evaluasi.(3) Ketentuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Konsil.
  8. 8. Pasal 20(1) Perawat asing yang akan melaksanakan Praktik Keperawatan di Indonesia wajib melakukan registrasi.(2) Registrasi Perawat asing dilakukan setelah mengikluti program adaptasi dan evaluasi.(3) Program adaptasi dan evalusi perawat asing diatur oleh Konsil(4) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.(5) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diregistrasi oleh Konsil sesuai dengan ketentuan berlaku Pasal 21(1) Perawat asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan Keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia diberikan STR Sementara.(2) STR Sementara pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh STR Sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Konsil. Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Berkelanjutan Pasal 22(1) Pendidikan dan pelatihan Keperawatan berkelanjutan mempunyai tujuan meningkatkan kompetensi Perawat dan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan Keperawatan berkelanjutan.(2) Standar Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan diatur sesuai dengan ketentuan organisasi Profesi Pasal 23(1) Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan Keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh Organisasi Profesi dalam penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sarana kesehatan yang memakai jasa Perawat wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi Perawat
  9. 9. BAB IV PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN Bagian Pertama Umum Pasal 24(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.(2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.(3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelaksanaan asuhan Keperawatan; b. pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam hal kesehatan; c. pelaksanaan tindakan berdasarkan potensi dan kebutuhan klien; dan d. pelaksanaan tindakan Keperawatan komplementer. e. pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan permintaan tertulis tenaga medis(4) Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pengkajian, penetapan diagnosa Keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi Keperawatan.(5) Implementasi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan Keperawatan.(6) Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur Keperawatan, observasi Keperawatan, penyuluhan dan konseling kesehatan.(7) Praktik Keperawatan di sarana kesehatan adalah asuhan Keperawatan profesional yang diberikan oleh NT atau NST bersama PVB(8) Ketentuan mengenai rasio dan jumlah tenaga NT atau NST bersama PVB di fasilitas sarana kesehatan diatur dalam peraturan Konsil.(9) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan berwenang a. Memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas. b. Memberikan penanganan kepada bayi dan anak balita sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah c. Memberikan Imunisasi sesuai Program Pemerintah d. Melakukan khitan oleh perawat yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan. e. Melaksanakan deteksi dini, dan memberikan penyuluhan dan konseling terhadap penyakit infeksi menular Seksual. f. Mencegah Penyalahgunaan NAPZA melalui informasi dan edukasi g. Menyimpan obat-obat emergensi dengan jenis dan jumlah terbatas h. Melakukan tindakan penyelamatan kehidupan dalam tim emergensi i. Melakukan tindakan peningkatan kesehatan jiwa untuk individu dan masyarakat j. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana k. Memberikan pertolongan dan atau tindakan yang dapat mengancam jiwa individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
  10. 10. Pasal 25(1) Dalam melakukan praktik Perawat harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Keahlian dan kewenangan yang dimiliki.(2) Perawat dapat melakukan tugas pelimpahan tindakan sesuai dengan kompetensinya.(3) Tugas pelimpahan antar pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis.(4) Keahlian dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kompetensi masing-masing kualifikasi Perawat.(5) Ketentuan mengenai keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Konsil Pasal 26(1) Pemberian asuhan Keperawatan harus didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan.(2) Ketentuan mengenai pelayanan Keperawataan di fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam peraturan Konsil. Pasal 27(1) Perawat dapat melaksanakan penugasan khusus untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana atau mengalami bencana, dan konflik sosial.(2) Perawat dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat, kompetensi dan kewenangan.(3) Penugasan yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mengeluarkan keputusan Kepala daerah yang menetapkan kewenangan khusus bagi perawat tersebut. Pasal 28Dalam kondisi sebuah daerah tidak mempunyai dokter yang bertugas didaerah tersebut maka Pemerintah Daerah harus memberikan kewenangankepada Perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenanganyang ditetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Daerah. Pasal 29(1) Pemerintah daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dapat menugaskan Perawat tertentu untuk melaksanakan penugasan khusus.(2) Perawat yang ditugaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak atas pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah dalam hal ini yang bertanggung jawab Bupati/ Walikota/ atau Gubernur.(3) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penyediaan
  11. 11. sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku.(4) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai tunjangan khusus di luar gaji yang diterima. Pasal 30(1) Pada daerah yang belum memiliki dokter, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menempatkan Perawat dengan pendidikan minimal Diploma III Keperawatan.(2) Apabila tidak terdapat tenaga Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat menempatkan Perawat dengan pendidikan dibawah Diploma Keperawatan yang telah mengikuti pelatihan.(3) Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi Perawat yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter. Pasal 31(1) Dalam keadaaan Gawat darurat, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat untuk memberikan pertolongan pertama.(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa Klien dan keselamatannya hanya tergantung pada inisiatif Perawat.(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan bidang keilmuan. Pasal 32(1) Dalam menjalankan Praktik Keperawatan yang dikelola secara mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi: a. memiliki tempat praktik, ruangan praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan keperawatan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar fasilitas sarana kesehatan, yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat; dan b. memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(2) Ketentuan persyaratan tempat praktik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Konsil.
  12. 12. Bagian Kedua Perijinan Pasal 33Perawat yang akan menjalankan praktik wajib memiliki SIPP Pasal 34SIPP sebagaimana yang dimaksud pasal 33 diberikan pada PVB, NT, NSTsesuai persyaratan yang berlaku. Pasal 35(1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota(2) SIPP berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui bila masa berlaku habis.(3) Ketentuan mengenai persyaratan memperoleh SIPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Konsil. Pasal 36(1) Perawat hanya dapat menjalankan praktik dan / atau kerja paling banyak di 2 (dua) tempat.(2) Tempat praktik yang dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) untuk fasilitas pelayanan kesehatan serta 1 (satu) untuk tempat pelayanan lainnya yang diselenggarakan secara mandiri Pasal 37Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan harus sesuai dengankeahlian yang sesuai kompetensinya. Pasal 38Dalam menjalankan praktik mandiri, Perawat wajib memasang papan namaPraktik Keperawatan, yang berisi Nama, STR, SIPP, dan masa berlaku. Pasal 39SIPP dinyatakan tidak berlaku karena:a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP;b. masa berlakunya habis dan tidak diperbarui;c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin Pasal 40Perawat asing hanya dapat menjalankan Praktik Keperawatan di fasilitassarana kesehatan saja
  13. 13. BAB V KONSIL Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan Pasal 41(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia.(2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 42Konsil berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bagian Kedua Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Pasal 43Konsil mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasandan pembinaan Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan dalam rangkameningkatkan mutu pelayanan Keperawatan. Pasal 44(1) Konsil mempunyai tugas: a. Melakukan registrasi perawat; b. Mengesahkan standar pendidikan perawat c. Membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat. d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketetapan yang dikeluarkannya.(2) Standar pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dan diusulkan oleh Kolegium Keperawatan. Pasal 45Dalam menjalankan tugas, Konsil mempunyai wewenang:a. Menyetujui atau menolak permohonan registrasi Perawatb. Menetapkan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu Keperawatan yang dilakukan Perawat dan menetapkan sanksi;c. Mengesahkan standar pendidikan profesi Keperawatan yang dibuat oleh kolegiumd. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan program pendidikan profesi Keperawatan berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi.
  14. 14. Pasal 46Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangKonsil serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil KeperawatanIndonesia. Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Keanggotaan Pasal 47(1) Susunan pimpinan konsil terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota b. Wakil ketua merangkap anggota c. Ketua- ketua Komite merangkap anggota.(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. Komite registrasi b. Komite standar pendidikan profesi c. Komite praktik Keperawatan d. Komite disiplin Keperawatan(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota. Pasal 48(1) Ketua konsil dan ketua komite dipilih oleh dan dari anggota Konsil.(2) Ketua Konsil dan ketua komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seorang Perawat(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua Konsil dan ketua Komite diatur dalam peraturan Konsil Pasal 49(1) Komite Uji kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan Uji kompetensi dan proses registrasi Keperawatan.(2) Komite standar pendidikan profesi mempunyai tugas memvalidasi standar pendidikan profesi yang disusun oleh Kolegium Keperawatan.(3) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu Praktik Keperawatan dan menetapkan kebutuhan praktik Keperawatan.(4) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas melindungi klien melalui pembinaan kepada Perawat dan menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu Keperawatan,(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas komite diatur dalam Peraturan Konsil.
  15. 15. Pasal 50(1) Keanggotaan Konsil terdiri atas unsur-unsur wakil Pemerintah, Organisasi Profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.(2) Jumlah anggota Konsil 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur- unsur yang berasal dari: a. Anggota yang ditunjuk adalah 11 (sebelas) orang terdiri dari: - Persatuan Perawat Nasional Indonesia 3 (tiga) orang; - Kolegium Keperawatan 1 (satu) orang; - Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan 1 (satu) orang; - Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang; - Asosiasi institusi pelayanan 1 (satu) orang; - Tokoh masyarakat 1 (satu) orang; - Kementerian kesehatan 1 (satu) orang; - Kementerian pendidikan dan kebudayaan 1 (satu) orang - Kementerian Pertahanan Keamanan 1 (satu) orang b. Anggota yang dipilih adalah 6 (enam) perawat, masing masing 2 perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.(3) Setiap perawat yang menjadi Pimpinan Konsil wajib mengundurkan diri sebagai pengurus Organisasi Profesi, Kolegium Keperawatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan, dan atau organisasi lain yang dapat mengganggu tugas dan kepentingan Konsil(4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan amanah Undang- undang Pasal 51Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil adalah 5 (lima) tahun. Pasal 52(1) Anggota Konsil sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah.(2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu Keperawatan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.
  16. 16. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.“ Pasal 53Untuk menjadi anggota Konsil seseorang harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;b. Warga Negara Republik Indonesia;c. Sehat rohani dan jasmani;d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;e. Berusia sekurang-kurangnya 30 (empat puluh) tahun dan setinggi- tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia;f. Mempunyai pengalaman dalam praktik Keperawatan minimal 7 tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat, kecuali untuk non Perawat;g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; danh. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil. Pasal 54(1) Keanggotaan Konsil berakhir apabila : a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. Meninggal dunia; d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia; e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(2) Dalam hal anggota Konsil menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari keangotaannya.
  17. 17. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil. Pasal 55(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris Konsil(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas rekomendasi Konsil(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Konsil(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil Pasal 56Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil diaturdengan Peraturan Presiden. Bagian Keempat Tata Kerja Pasal 57(1) Setiap keputusan Konsil yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.(2) Rapat pleno Konsil dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara. Pasal 58Pimpinan Konsil harus melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugasanggota dan pegawai Konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai denganketentuan perundang-undangan.
  18. 18. Bagian Kelima Pembiayaan Pasal 59(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(2) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia. BAB VI PERAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 60Pemerintah daerah harus mengurus dan mengatur pengembangan sertapeningkatan kualitas perawat demi terpenuhinya hak kesehatan masyarakatdaerah. Pasal 61Pemerintah harus menyusun program pelatihan Keperawatan sesuai dengankebutuhan daerahnya masing-masing. Pasal 62Pemerintah daerah harus mengadakan, mendistrusikan perawat secaramerata di daerah agar pelayanan kesehatan masyarakat di daerah dapatdilaksanakan dengan baik Pasal 63Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran daerah untukmengembangkan perawat daerah BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 64Pemerintah, Konsil, dan Organisasi Profesi harus membina, mengembangkandan mengawasi Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.
  19. 19. Pasal 65(1) Pembinaan dan pengembangan Perawat meliputi pembinaan profesi dan karir(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian(3) Pemerintah, Konsil dan Organisasi Profesi membina serta mengembangkan kualifikasi dan kompetensi Perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta.(4) Pembinaan dan pengembangan profesi Perawat dilakukan melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Perawat dan Jenjang Karir Perawat.(5) Jenjang Karir Perawat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Organisasi Profesi Pasal 66Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalampasal 64, diarahkan untuk:a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan Perawat.b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Perawatc. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan yang dilakukan oleh Perawat;d. Melindungi Perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja. Pasal 67Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lainyang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutanadalah Perawat PVB, NT, NST Pasal 68Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perawat yang menyelenggarakanpraktik mandiri Keperawatan dapat dilakukan audit Keperawatan oleh Konsil. Pasal 69(1) Pemerintah dan / atau Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada : a. Perawat yang berpraktik di sarana Kesehatan yang tidak memiliki STR b. Perawat menyelenggarakan Praktik keperawatan tidak sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan c. Perawat yang melakukan pelanggaran Kode Etik Keperawatan yang diajukan oleh Organisasi profesi. d. Pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan oleh Organisasi Profesi.
  20. 20. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Teguran atau Peringatan b. Penundaan STR atau SIPP c. Pencabutan STR atau SIPP sementara d. Pencabutan STR atau SIPP permanen(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan Perawat dalam melaksanakan Praktik. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 70Perawat karena kelalaian dalam tugasnya menyebabkan cacat atau kematianklien dipidana 1 tahun kurungan atau denda maksimal 50.000.000 (limapuluh juta) rupiah BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71Konsil paling lambat sudah terbentuk 1 tahun setelah undang-undang inidiundangkan Pasal 72Perawat yang telah mempunyai STR dan/atau SIPP masih tetap berlakusampai habis masa berlakunya. Pasal 73Sebelum Konsil terbentuk dan dapat melaksanakan fungsinya, permohonanuntuk memperoleh STR atau SIPP yang masih dalam proses, diselesaikandengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan Pasal 74(1) Perawat lulusan SPK atau SPR yang mempunyai STR Perawat sebelum Undang-undang ini diundangkan dianggap sebagai Perawat vokasi terregistrasi(2) Perawat lulusan SPK atau SPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan Pendidikan minimal Diploma III paling lambat 10 tahun setelah undang-undang ini diundangkan
  21. 21. Pasal 75(1) Institusi Pendidikan Keperawatan yang telah ada sebelum Undang- Undang ini diundangkan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini.(2) Penyesuaian yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 76Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Pada tanggal ………………… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO..... TAHUN ,,,,,,
  22. 22. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. ..... TAHUN ...... TENTANG KEPERAWATANI. UMUMPerwujudan terhadap kesehatan sebagai salah satu hak dasar dari manusiadilakukan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruhmasyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yangberkualitas dan terjangkau. Pelayanan kesehatan, baik oleh pemerintahmaupun masyarakat harus diselenggarakan secara bermutu, adil dan meratademi mencapau tujuan pembangunan kesehatan. Upaya pembangunankesehatan merupakan kegiatan yang terus-menerus, terintegrasi, menyeluruh,terarah, terpadu, dan ditujukan sepanjang rentang kehidupan manusia, baikdalam kondisi sehat maupun sakit.Salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatanadalah adanya tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dan berkualitas,yang didalamnya termasuk Perawat. Jadi jelas bahwa keberadaan tenagakesehatan sangatlah penting. Mereka memiliki peran dan kedudukan yangsangat sentral dan signifikan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut terjadimulai dari manusia itu lahir sampai menjelang ajal. Pelayanan tersebutdilakukan dengan tujuan mempertahankan derajat kesehatan yang optimalsesuai dengan kondisinya.Perawat sebagai Profesi mempunyai tanggung jawab moral dalam rangkamemelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Profesi Perawattersebut ada karena terdapat pengakuan dari masyarakat sehinga profesiPerawat mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban profesisebagai pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.Penyelenggaraan Pelayanan dan/atau Praktik Keperawatan merupakan bagianintegral dari pelayanan kesehatan dan saling komplementer dengan pelayananyang diberikan oleh profesi kesehatan lainnya. Setiap individu Perawat berhakbekerja dimanapun dan berhak untuk mendapatkan pengakuan danpenghargaan yang setara dengan mendapatkan pengakuan dan penghargaanyang setara dengan kompetensi yang sama di Negara manapun mereka bekerjayang diatur melalui peraturan dan perundang-undangan.Perawat di Indonesia, jumlahnya paling banyak bila dibandingkan dengantenaga kesehatan lainnya, sehingga perannya menjadi penentu dalammeningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Di era globalisasi dampaknyasangat besar, karena itu para perawat harus dapat bersaing secaraprofesional. Hal itu bisa dicapai, bila Para perawat terus meningkatkanprofesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini yang kemudianmenjadikan Perawat sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan upayakesehatan kepada masyarakat yang memiliki peran penting karena terkaitlangsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan keahlian,
  23. 23. kompetensi, dan pendidikan yang dimiliki oleh Perawat atau tenagaKeperawatan.Namun eksistensi Perawat sebagai tenaga kesehatan belum didukung olehperaturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungikeberadaannya, padahal Perawat merupakan salah satu komponen daninstrumen utama dalam pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat.Bahkan belum ada suatu perencanaan yang komprehensif mengenai programprioritas pelayanan Keperawatan, yang pada dasarnya meliputi pengembangansistem pemberian pelayanan Keperawatan professional, pengembanganmanajemen kinerja klinik bagi perawat dan bidan, penguatan emergencynursing terkait dengan bencana, pengembangan jenjang karir perawat rumahsakit, revitalisasi Perkesmas di Puskesmas dan jaringannya sertapengembangan pelayanan Keperawatan keluarga.Sebagai suatu kesatuan dalam pelayanan kesehatan, perlindunganmasyarakat sebagai penerima pelayanan, maupun perlindungan tenagakesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah diatur dalam berbagaiperaturan perundang-undangan, tetapi peraturan perundang-undangantersebut belum dapat menjamin keberadaan tenaga kesehatan terutamaperawat dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga Perawat. Keperawatansebagai profesi mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka memeliharadan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Profesi ada karena adapengakuan dari masyarakat sehinga profesi mempunyai kewajiban moraluntuk melaksanakan kewajiban profesi sebagai pengabdian kepadamasyarakat.Penyelenggaraan Praktik Keperawatan didasarkan pada kewenangan yangdiberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhankesehatan masyarakat. Tenaga Keperawatan sebagai salah satu komponenutama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran pentingkarena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengankompetensi dan pendidikan yang dimilikinya.Kehadiran Undang-Undang Tentang Keperawatan ini setidaknya bertujuanuntuk memperjelas wewenangan dan hubungan antara Perawat dengan tenagakesehatan lainnya, melakukan peningkatan kualitas, standarisasi, kompetensidan sertifikasi Perawat dan Praktik Keperawatan termasuk didalamnyaregistrasi Perawat, mengusahakan agar terbentuknya kelembagaan KonsilKeperawatan Indonesia yang berfungsi melakukan pengawasan danstandarisasi dan kompetensi Praktik Keperawatan, melakukan perlindungandan kepastian hukum terhadap profesi Perawat dan Praktik Keperawatan, danyang terakhir adalah dalam rangka optimalisasi peran pemerintah daerah didalam pembinaan, pengembangan dan pemberian penghargaan terhadapprofesi Perawat.Sebagai sebuah profesi, tenaga Keperawatan dituntut untuk memberikanpelayanan Keperawatan secara professional dengan kompetensi yangmemenuhi standar dan memperhatikan kaidah etik dan moral. Hal initentunya bertujuan agar masyarakat terlindungi karena menerima pelayanandan asuhan Keperawatan yang bermutu dan berkualitas. Keperawatan sebagai
  24. 24. profesi juga memiliki body of knowledge yang jelas berbeda dengan profesilain, altruistik, memiliki wadah profesi, memiliki standar dan etika profesi,akuntabilitas, otonomi, dan kesejawatan. Perawat juga diharuskan akuntabelterhadap praktik Keperawatan yang berarti dapat memberikan pembenaranterhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapatdigugat secara hukum apabila tidak melakukan praktik Keperawatan sesuaidengan standar profesi, kaidah etik dan moral.Salah satu elemen yang berperan penting dalam mendukung Pemerintah, baikdi tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam kerangka otonomi daerahuntuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan adalah tenagaeperawatan Namun sayangnya dalam praktIknya di daerah malah terdapatkondisi minimnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Perawat ketikamelaksanakan praktik Keperawatan di masyarakat.Hal-hal diatas dapat diterapkan dan terlaksana dengan baik apabila terdapatsuatu payung hukum dan produk hukum yang menjadi pedoman sertaberfungsi sebagai pengarah bagi tenaga Keperawatan dalam melaksanakantugas dan fungsinya. Tentunya Undang-Undang Tentang Keperawatan sebagaisuatu payung hukum juga bertujuan untuk melakukan unifikasi ataumengintegrasikan strata pendidikan bagi tenaga Keperawatan dan juga untukmeningkatkan kualitas Perawat Indonesia.II. PASAL PER PASALPasal 1 cukup Jelas.Pasal 2 Pada huruf 1, yang dimaksud pengabdian masyarakat terdiri dari perlindungan keselamatan pasien, kemanusiaan, kemanfaatan Pada huruf 2, yang dimaksud profesionalisme terdiri dari moral, ilmiah Pada huruf 3, yang dimaksud keadilan terdiri dari keadilan, efektif serta efisienPasal 3 Pada huruf a, Cukup jelas Pada huruf b, penyelenggaraan Keperawatan harus mampu memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, merata, terjangkau dan bermutu dalam pelayanan kesehatan tanpa kecualiPasal 4 Cukup jelasPasal 5 Cukup jelas. Pendidikan D III Keperawatan yang menghasilkan Perawat ahli madya.
  25. 25. Pasal 6 Cukup jelasPasal 7 Cukup jelasPasal 8 Cukup jelasPasal 9 Cukup jelasPasal 10 Cukup jelasPasal 11 Cukup jelasPasal 12 Cukup jelasPasal 13 Cukup jelasPasal 14 Cukup jelasPasal 15 Cukup jelasPasal 16 Cukup jelasPasal 17 Cukup jelasPasal 18 Cukup jelasPasal 19 Cukup jelasPasak 20 Cukup jelasPasal 21 Cukup jelasPasal 22 Cukup jelas
  26. 26. Pasal 23 Cukup jelasPasal 24 Cukup jelasPasal 25 Cukup jelasPasal 26 Cukup jelasPasal 27 Cukup jelasPasal 28 Cukup jelasPasal 29 (1) Cukup jelas (2) Daerah yang tidak memiliki dokter kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (3) Cukup jelas (4) Cukup jelasPasal 30 Cukup jelasPasal 31 Cukup jelasPasal 32 Cukup jelasPasal 33 Cukup jelasPasal 34 Cukup jelasPasal 35 Cukup jelasPasal 36 Cukup jelasPasal 37 Cukup jelasPasal 38 Cukup jelas
  27. 27. Pasal 39 Point a Cukup jelas Point b Cukup jelas Point c yang dimaksud dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atas rekomendasi dari KonsilPasal 40 Cukup jelasPasal 41 Cukup jelasPasal 42 Cukup jelasPasal 43 Cukup jelasPasal 44 Cukup jelasPasal 45 Cukup jelasPasal 46 Cukup jelasPasal 47 Cukup jelasPasal 48 Cukup jelasPasal 49 Cukup jelasPasal 50 Cukup jelasPasal 51 Cukup jelasPasal 52 Cukup jelasPasal 53 Cukup jelas
  28. 28. Pasal 54 Cukup jelasPasal 55 Cukup jelasPasal 56 Cukup jelasPasal 57 Cukup jelasPasal 58 Cukup jelasPasal 59 Cukup jelasPasal 60 Cukup jelasPasal 61 Cukup jelasPasal 62 Cukup jelasPasal 63 Cukup jelasPasal 64 Cukup jelasPasal 65 Cukup jelasPasal 66 Cukup jelasPasal 67 Cukup jelasPasal 68 Cukup jelasPasal 69 Cukup jelasPasal 70 Cukup jelas
  29. 29. Pasal 71 Cukup jelasPasal 72 Cukup jelasPasal 73 Cukup jelasPasal 74 Cukup jelasPasal 75 Cukup jelasPasal 76 Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.... TAHUN .....

×