UU KIP dan situs web pemerintah

3,661 views

Published on

Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan keterkaitannya dengan kesiapan situs web pemerintah.
-banyumurti-

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
219
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UU KIP dan situs web pemerintah

  1. 1. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publikdan kaitannya dengan Situs Resmi LembagaPemerintahIndriyatno Banyumurtibanyumurti@chelonind.com
  2. 2. Data Pribadi• Nama : Indriyatno Banyumurti y y• Pekerjaan :  ‐ Direktur PT. Chelonind Integrated ‐ Trainer & Konsultan Pengembangan SDM di Trainer & Konsultan SDM di Kemkominfo ‐ Penggiat Internet Sehat (internetsehat.org) e gg a e e Se a ( e e se a o g) ‐ Ketua Relawan TIK Indonesia• Mobile : 0813 21097694 : 0813 21097694• E‐mail : banyumurti@chelonind.com
  3. 3. Latar Belakang Kewajiban Lembaga Hak untuk untuk Rakyat Penyelenggara mendapat memberi Negara g informasi informasi
  4. 4. Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP UU  43/2009  (Kearsipan) UU   UU  Sektoral PP  25/2009  dan (Pelayanan peraturan Publik) lainnya UU KIP PERKI  No  PP 61/2010  1/2010  ttg (Standar Pelaksanaan Layanan UU KIP Informasi) PERKI  No  2/2010  (Prosedur PSI)UU KIP ditetapkan 30 April 2008, dilaksanakan 30 April 2010.
  5. 5. ASAS:   “Akses maksimum dengan pengecualian terbatas” ASAS K1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses KETERBUK oleh setiap P l h ti Pengguna I f Informasi P blik i Publik.2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. KAAN IN3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana NFORMAS PUBLIK4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat SI serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan K yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya sebaliknya.
  6. 6. KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DIUMUMKAN Pasal 9 – UU KIP 9  UU KIP BERKALA Pasal 11 – PerKI No.1/2010 DIUMUMKAN Pasal 10 – UU KIP TERBUKA SERTA MERTA Pasal 12 PerKI No 1/2010 12 – No.1/2010 TERSEDIA Pasal 11 – UU KIP SETIAP SAAT Pasal 13 – PerKI No.1/2010 INFORMASI PUBLIK Pasal 6 – UU KIP TERTUTUP DIKECUALIKAN Pasal 17 – UU KIP
  7. 7. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala• Informasi yang berkaitan dengan Badan KL LASIFIKA Publik;• Informasi mengenai kegiatan dan kinerja ASI INF Badan Publik terkait;• Informasi mengenai laporan keuangan; keuangan;  FORMA dan/atau ASI (1)•I f Informasi l i i lain yang diatur d l di t dalam peraturan t perundang‐undangan. Pasal 9 – UU KIP Pasal 11 – PerKI No.1/2010
  8. 8. Informasi yang wajib diumumkan serta‐merta Pasal 10 ayat 1 UU KIP KLA ASIFIKA Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta setiap informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. ASI INFORMASI (2) Pasal 10 Ayat 2 UU KIP Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di h i b h d h dipahami Pasal 10 – UU KIP Pasal 12 – PerKI No.1/2010
  9. 9. Informasi yang wajib tersedia setiap saat a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; KLA b. b hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; ASIFIKA c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan ASI INFORMASI (3) pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik j y g p j dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.Pasal 11 – UU KIPPasal 13 – PerKI No.1/2010
  10. 10. Informasi yang dikecualikanApabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publikdapat : KLAa) Menghambat proses penegakan hukum; ASIFIKAb) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; ) y p g ASI INFORMASI (4)d) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;e) Merugikan ketanahan ekonomi nasionalf) Merugikan kepentingan hubungan luar negerig) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;h) Mengungkapkan rahasia pribadi;i) Memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya ) f dirahasiakan;j) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. UndangPasal 17 – UU KIP
  11. 11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi • PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang  meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan p y pelayanan Informasi Publik.  • PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam : – penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; – pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; – pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; – penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; – Peng jian Konsek ensi Pengujian Konsekuensi; – Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; – penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu  Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan g y g y g p ; – penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. • Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik B d P blik yang bersangkutan b k tPasal 14 – PP 61/2010Pasal 6 s.d 10 – PerKI No.1/2010
  12. 12. Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi (1) • menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik y • membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan  efisien; efisien • menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; gg g j g y ; • menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik • menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi  Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik p , g Negara;Pasal 4 – PerKI No.1/2010
  13. 13. Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi (2) • menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik • menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik • menyediakan dan memberikan Informasi Publik • memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan • membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi  Informasi; • melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.Pasal 4 – PerKI No.1/2010
  14. 14. Amanat UU No.14 tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik Setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan waktu biaya ringan dan dengan cara yang sederhana yang sederhana. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik dengan membangun sistem informasi dan dokumen elektronissecara baik dan efisien sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat pengguna informasi.
  15. 15. SISTEM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
  16. 16. Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yangwajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat (Peraturan K i i I f (P t Komisi Informasi N 1 t h 2010) i No.1 tahun
  17. 17. Pengguna Internet Indonesia
  18. 18. Aspek yang perlu diperhatikan • Audience A dien e • Content • Interactivity • Usability • Innovation
  19. 19. Strategi Membangun Situs Dibaca Pahami Komunikasi Isi Kelayakan Terus Pembaca Interaktif Bermanfaat Situs BerinovasiBusiness Plan 2008 Page 19
  20. 20. APA YANG PERLU DILAKUKAN BADAN PUBLIK?1. Melakukan assesment cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas2. Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d D k t i3. Mendaftar informasi yang dikecualikan4.4 Menyusun SOP pelayanan Informasi SOP pelayanan5. Menyiapkan Personal (pengetahuan dan skill)6. Memanfaatkan dan mengembangkan infrastruktur yang telah ada.7. Mengembangkan situs web sebagai media pelayanan informasi publik i f i blik
  21. 21. Terima KasihIndriyatno Banyumurti y ybanyumurti@chelonind.com

×