Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.

1. ANALISA KASUS HUKUM
PERBURUHAN DAN
KETENAGA KERJAAN
NAMA
: FRANKY DONTIN TOBING
KELAS
:VC
NIM
: 1109112274
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU T.A 2013-2014

2. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I
Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Kualitas tenaga kerja dalam suatu Negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan Negara
tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini
menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimya penguasaaan ilmu
pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan
berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Terjadinya krisis ekonomi di
Indonesia banyak mengakibatkkan industry di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula
tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan
semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan
demikian pengangguran akan semakin banyak.

3. PEMBAHASAN
Analisa Kasus Ketenaga Kerjaan
PT Besmindo PHK Sepihak, Karyawan Nilai ada Intimidasi
Jumat, 11 November 2011 - 16:19:10 WIB
Pekanbaru (detakriau.com)- PT Besmindo yang bergerak sebagai kontraktor di PT CPI, Minas
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya dengan tanpa alasan yang jelas.
Sehingga karyawan di PHK melapor ke Polisi.
"Tadi saya ada menerima PHK yang dikeluarkan pihak PT Besmindo. Ada sebanyak enam orang
di PHK pihak manajemen ditandatangani Freddy F Sembiring selaku HRD Supertendent dan Slamet
Agus selaku Operation Manger," katanya. Ini disampaikan juru bicara karyawan, Dasril kepada
wartawan, Jumat (11/11) di Pekanbaru. Ia mengatakan, dalam surat yang tidak ada pembicaraan itu pihak
manajemen menyatakan PHK ini dilaksanakan tanggal 15 November 2011.
Sebutnya karena tidak ada rasa melakukan kesalahan tetapi di PHK sepihak oleh manajemen
perusahaan. Maka, tadi bersama rekan lainnya yang diantaranya ada Sudirman, Tinur Gutaman, Fristo
Dilla telah melapor ke Polsek Minas.
"Tentu keputusan ini tidak bisa diterima. Apakah kami ini dikarena bergabung dengan Serikat
Buruh Cahaya Indonesia (SBCI), lalu di PHK. Maka, pada polisi diminta untuk mengusut atas
kebenaran," katanya didampingi Ketua SBCI.
Ditempat sama, Adermi selaku Ketua DPP SBCI Riau mengatakan, sikap manajemen PT
Besmindo melakukan PHK secara sepihak ini melanggar UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dan tindakan ini terkesan mengada-ngada.
"Seharusnya dalam aturan UU Ketenagakerjaan yang berlaku itu PHK dilakukan setelah adanya
pembahasan secara bipartit. Tapi kenapa pihak perusahaan itu secara tiba-tiba mengeluarkan putusan
PHK secara sepihak," katanya.

4. Dikatakannya, jika hanya dikarenakan buruh itu masuk dalam serikat mengakibat di PHK. Hal ini
jelas namanya ada intimidasi dilakukan pihak manajemen kepada karyawan. Dan ini melanggar UU
Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. "Di dalam UU Ketenagakerjaan yang tepatnya dipasal 28 itu
ditegaskan tidak ada larangan bagi buruh atau karyawan untuk berserikat. Jika itu yang menjadi alasan
PHK. Perusahaan bisa dikena denda dan sanksi pidana," katanya. Sementara itu pihak manajemen PT
Besmindo dikonfirmasi Freddy F Sembiring selaku HRD via ponsel yakni 0812750XXXX dan
08526581XXXX tidak mendapatkan jawaban kendati aktif. Bahkan dikirimi SMS juga tidak dibalas.
(adi)

5. Analisis Kasus
Setelah saya membaca kasus persengketaan yang terjadi antara perusahaan Besmindo dengan
karyawannya, saya akan mencoba untuk menganalisis kasus tersebut. Diantaranya yang akan saya
analisis adalah subjek yang bersengketa, objek ataupun pokok perkara yang terjadi antara kedua belah
pihak, aturan hukum yang dilanggar, dan juga saya akan mencoba untuk menentukan penyelesaian mana
yang cocok untuk menyelesaikan kasus yang terjadi tersebut. Hal ini untuk memudahkan kita dalam
melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi ini.
Dalam kasus diatas yang menjadi subjek hukum adalah :
1. Pihak perusahaan Besmindo
2. Karyawan yang di PHK
Sedangkan yang menjadi objek perkara dalam kasus tersebut adalah :
1. Pemecatan secara sepihak oleh pihak perusahaan terhadap beberapa orang karyawannya
2. Tidak jelasnya alasan dikeluarkannya surat PHK tersebtu.
3. Tindakan perusahaan yang bersifat intimidasi terhadap karyawan
Melihat kasus di atas, maka saya akan memberikan beberapa penjelesan mengenai pelanggaran
yang dilakukan oleh pihak perusahaan Bismindo dan aturan aturan yang dilanggarnya. Jika melihat ke
aturan yang ada yang mana dalam undang undang yang berlaku di Negara kita tindakan PHK jika tidak
dapat lagi dihindari maka sebelum membuat putusan PHK pihak perusahaan harus melakukan
musyawarah dengan serikat pekerja ataupun pekerja itu sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 151 ayat (2)
yaitu “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari,
maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat
buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh”. Dari pasal ini kita dapat menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh perusahaan
Bismindo telah bertentangan dengan undang undang yang ada di Negara kita. Dan tindakan ini
menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pihak perusahaan sangat tidak menghargai yang nama nya
serikat pekerja dan juga undang undang yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Dan tindakan perusahaan
yang terkesan melakukan tindakan intimidasi terhadap karyawan dikarenakan karyawan aktif ataupun
masuk ke dalam organisasi serikat pekerja juga telah melanggar ketentuan yang ada dalam undang
undang kita. Yaitu para pekerja diberi hak untuk membentuk ataupun aktif dalam organisasi serikat
pekerja. Hal ini diatur dalam pasal 104 ayat (1) yang menyatakan “ Setiap pekerja/buruh berhak

6. membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Jadi harus nya perusahaan Bismindo tidak
boleh melakukan intimidasi terhadap karyawan – karyawan yang aktif dalam organisasi serikat pekerja.
Karena dalam perundang undangan kita sudah diatur dengan jelas mengenai hal tersebut. Jadi menurut
pendapat saya antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha harus ada komunikasi yang baik agar tidak
terjadi lagi masalah masalah yang muncul seperti diatas.
Dan jika saya melihat keadaan yang terjadi dalam kasus diatas, saya menyarankan untuk
menyelesaikan masalah masalah yang terjadi antara perusahaan dengan serikat pekerja atau pun para
pekerja sebaiknya diselesaikan dengan cara perundingan Bipartit yaitu perundingan antara pihak pekerja
ataupun serikat pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang
terjadi. Hal ini akan lebih baik karena kedua belah pihak dapat duduk bersama dan menyampaikan setiap
aspirasi ataupun keinginan dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak perusahaan itu sendiri ataupun dari
pihak karyawannya. Disamping itu dengan dilakukannya musyawarah ini kedepannya tidak akan terjadi
lagi kasus seperti yang terjadi seperti kasus diatas.
Demikian analisis yang dapat saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perburuhan
dan Ketenaga Kerjaan.