2. Nama Gayus Tambunan bukan nama
asing lagi bagi kalangan masyarakat
Indonesia. Sosok Gayus menggemparkan
Indonesia di tahun 2010, apalagi kalau
bukan akibat ulahnya yang terbukti
korupsi.
Gayus tambunan merupakan salah
satu contoh kasus korupsi di Indonesia dan
masih banyak contoh kasus korupsi
lainnya. Sebelum memberikan contoh-
contoh lainnya mari kita ketahui terlebih
dahulu apa pengertian korupsi itu dan
bagaimana budaya korupsi yang ada di
Indonesia.
3. A. PENGERTIAN
Dari segi etimologis, istilah korupsi berasal
dari bahasa latin corruption atau corruptus.
Corruption berasal dari kata corrumpere yang
berarti busuk, memutar balik serta menyogok.
Kata tersebut kemudian diturunkan dalam
bahasa inggris menjadi corruption.
Dari segi etimologis tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa korupsi merupakan perilaku
atau perbuatan yang tidak jujur yang di
dalamnya termasuk bentuk
kebusukan, keburukan, kejahatan
penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis.
Dalam arti luas, korupsi adalah
penyalahgunaan jabatan resmi untuk
keuntungan pribadi. Semua bentuk
pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya.
4. B. SEBAB-SEBAB KORUPSI
Terdapat beberapa sebab timbulnya korupsi, yaitu :
1. Variabel Sejarah
Dengan diperluasnya pemungutan pajak
oleh Belanda atas tanah dan hasilnya, pejabat
pribumi setingkat kepala desa dan pembantu
mereka memanfaatkan kesempatan dari
peluang baru untuk mengambil keuntungan
yang terlalu banyak. Di Jawa, bebrapa pamong
pajak menaikkan dua puluh kali lipat apa yang
mereka bayar kepada atasan mereka.
Singkatnya secara tradisi hanya terdapat
sedikit perbedaan antara uang pemerintah dan
uang pribadi.
5. 2. Variabel Kebudayaan
David Mitchel mengemukakan bahwa sebagian
besar dari pejabat dalam kabupaten yang
diselidikinya, saling terlibat dalam praktek korupsi
“tahu sama tahu”. Untuk tipikal orang Jawa, biaya
batiniah dari pertikaian langsung antara orang
banyak dan bahaya yang terlibat dalam
melemparkan tuduhan korupsi tampaknya terlalu
tinggi untuk mendorong banyak dari tingkah laku
agresif yang merupakan syarat mutlak untuk
gerakan anti korupsi yang berhasil.
3. Faktor Ekonomi
Di penghujung tahun 1950-an, Dr. Hatta
mengamati bahwa “karyawan dan pegawai
pemerintah dengan upah dan gaji mereka yang tidak
lagi cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari
sedang dieksploitir oleh petualang yang giat
berusaha, yang ingin cepat kaya, suap dan sogok-
menyogok sudah menjadi lazim sehingga merusak
Negara dan masyarakat”.
6. C. BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA
Suharto telah menapakkan kekuasaanya pada
fase saat korupsi telah menjadi budaya. Apa yang
terjadi setelah 35 tahun pemerintahannya adalah
sebuah proses penguatan untuk menjadi sebuah
peradaban. Kata “membudaya” memberikan
pemahaman bahwa perilaku korupsi ini telah masuk
dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai proses
wajar dan tak terbantahkan oleh relasi
sosial, politik, dan ekonomi. Karena korupsi secara
kultural telah menjadi bagian struktur kesadaran dan
budaya masyarakat Indonesia, sikap anti korupsi
dipahami sebagai anti atau memerangi budaya
sendiri. Korupsi di Indonesia saat ini semakin
terbongkar kriminalitasnya, dimana kasus-kasus
tersebut seringkali diberitakan media massa, sehingga
perspektif masyarakat terhadap kinerja pemerintah
buruk dan kurang mempercayai pengelolaan Negara.
7. D. UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI
Upaya penanganan korupsi oleh pemerintah, yaitu :
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
2. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
3. UU No. 30 Tahun 2002 yang melahirkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Penetapan Hari Anti Korupsi pada 9 desember 2004
5. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi yang berisi 10 instruksi umu
yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah
dan 11 instruksi khusus yang ditujukan kepada para
Menteri, Jaksa
Agung, Kapolri, Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
8. Pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3
periode, yaitu :
1. Orde Lama
2. Orde Baru
3. Reformasi
