ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era kepemimpinan bapak Presiden Jokowi-JK dengan kabinetnya
yangterkenal dengan sebutan kabinet kerja telah menggulirkan sebuah
doktrin politik luar negerinya yakni menjadikan Indonesia sebagai poros
maritim dunia, hal ini terkandung tujuan agar bangsa Indonesia ini menjadi
suatu bangsa yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa dunia.
Oleh karena itu dengan dicetuskannya doktrin politik poros maritim maka
seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di wilayah perairan
Negara Indonesia akan dipergunakan sebagai media pendekatan diplomasi
terkait dengan peran strategis bangsa Indonesia terhadap kepentingan
negara-negara asia tenggara dan benua Australia. Doktrin maritim yang telah
digulirkan tersebut, justru akan membawa suatu perubahan manuver politik
bangsa Indonesia, yang akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang jaya dilautan, memiliki kemanfaatan dan peranan penting
terhadap kepentingan kawasan asia pasifik. Pada era pemerintahan
Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa pemerintahannya telah
menggulirkan 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan
sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa Cita itu adalah
bahwa pemerintahan Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali kemampuan
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negaranya.Agenda penciptaan kondisi keamanan dan
perlindungan kepada warga negaranya yang maksimal itu melalui upaya-
upaya politik luar negeri yang bebas aktif, dan kondisi keamanan nasional
yang terpercaya serta pembangunan pertahanan yang kuat.1
Sehubungan dengan digulirkannya Nawa Cita pada pemerintahan
sekarang ini maka keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas
utama dan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya
1
Connie Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara
Kepulauan Menuju Negara Maritim’, di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (8/10/2014)

2
tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan,ketertibandan
tegaknya hukum,serta terbinanya ketentraman yang mengandung
kemampuan membina serta mempersiapkan potensi dan kekuatan
masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat
meresahkan masyarakat.2 Hal tersebut memicu terjadinya perubahan
paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan tentang
pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan fungsi dan
peranannya masing-masing.
Sehubungan dengan Nawa Cita yang digaungkan oleh Presiden
Jokowi-JK, didalamnya terkandung 5 (lima) pilar agenda pembangunan
guna mewujudkan poros maritim dunia, kelima pilar agenda tersebut adalah
sebagai berikut antara lain: 1. Membangun kembali budaya maritim
Indonesia, sebagai Negara yang memiliki +17 ribu pulau; 2. Menjaga dan
mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan
pangan laut, melalui pengembangan industry perikanan, dengan
menempatkan nelayan sebagai pilar utama; 3. Memberikan prioritas pada
pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan
membangun TOL laut; 4. Diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-
mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. 5. Negara yang
menjadi titik tumpu 2(dua) samodra, Indonesia memiliki kewajiban untuk
membangun kekuatan pertahanan maritim.
Selain itu Polda Jambi dalam mengimplementasikan berbagai program
kerja dengan menyelaraskan program Quick Wins Polri 2015 antara lain
adalah sebagai berikut : 1 (pertama). Penertiban dan penegakkan hukum
bagi organisasi radikal dan anti Pancasila, 2 (kedua) Perburuan dan
penangkapan gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme, 3(ketiga)
Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme, 4 (keempat)
Pembentukan dan mengefektifkan satgas ops Polri, kontra radikal dan
deradikalisasi (khususnya ISIS), 5(kelima) Pemberlakuan rekruitmen
terbuka untuk jabatan dilingkungan Mabes Polri, Polda jajaran dan Polres, 6
(keenam) Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertibsosial
2
Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2002,tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Jakarta,
Fokusmedia,2009,hal.1.

3
di ruang publik, 7 (ketujuh) Pembentukan tim internal anti korupsi
(melibatkan organisasi luar dan KPK), 8 (kedelapan) Crash Program
pelayanan masyarakat, pelayanan bersih dari percaloan.Oleh karena itu
bapak Brigjen Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, dengan Comannder
Wish Kapolda Jambi, yang disampaikan pada acara arahan seluruh personil
Polda Jambi yang dipusatkandi SPN Pondok Meja Polda Jambi, pada
tanggal 5 Agustus 2014, dengan kebijakan yang diuraikan kedalam 5(lima)
poin yaitu: 1).Disiplin penjabarannya adalah budaya bersih (transparan dan
akuntabel), budaya tertib (administrasi dan operasional), budaya kerja(sesuai
dengan job desk). 2). Loyal yaitu loyal terhadap organisasi, loyal terhadap
pimpinan. 3). Tidak tercela. 4). Kerja keras. 5). Iman dan taqwa, yang
penjabarannya adalah sabar dan ikhlas, tawakkal, dan doa.3
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses
pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang
ditandai dengan terjaminnya keamanan,ketertibandan tegaknya hukum,serta
terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta
mempersiapkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal,mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran
hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan
masyarakat.1 Hal tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem
ketatanegaraan yang menegaskan tentang pemisahan kelembagaan TNI
dan Polri sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.
Padatahun2015 merupakan tahun tahapan pelaksanaan Renstra Polri
2015-2019 tahap III (Stive For Excellent), sebagai kelanjutan dari
pelaksanaan arah kebijakan Polri tahun 2010-2014 tahap II (Partnership
Building), dalam rangka mendinamisir dan menggelar pelayanan kepada
masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi
wilayah yang aman. Pelaksanaan Renstra di lingkungan Ditpolair dihadapkan
pada semakin meningkatnya pemanfaatan wilayah perairan sebagai media
transportasi, sehingga tingkat kerawanan diperairan juga semakin
3
Brigjen Pol Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, Comannder Wish Kapolda Jambi, di SPN
Pondok Meja Polda Jambi, tanggal 5 Agustus 2014.

4
meningkat.Fenomena tersebut mengakibatkan Kepolisian Perairan dipacu
dan dituntut untuk selalu melakukan revitalisasi disemua bidang guna
meningkatkan kinerja demi keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam
pencapaian Reformasi Birokrasi Polri yakni Strive for Excelence (Pelayanan
Prima).
Terkait peran strategis Kepolisian Perairan sebagai salah satu unsur
pelaksana tugas Polri yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Daerah
(Satrolda) yang menyelenggarakan pelayanan publik meliputi patroli di
perairan, TPTKP di perairan, memberikan SAR di perairan juga menjalankan
fungsi Polmas (Pemolisian Masyarakat), merupakan bagian dari Grand
Strategi Polri 2005-2025 yang ditujukan untuk membangun kemitraan
(Partnership Building), maka untuk memperoleh hasil yang maksimal dan
mendasar dari tujuan Renstra tersebut program quick wins Polair merupakan
pilihan yang sangat tepat, terutama dalam rangka memberikan pelayanan
masyarakat di perairan, sebagaimana penjabaran kebijakan Polri untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat dam merupakan prioritas kebijakan
pimpinan Polri saat ini.4
Oleh karena itu untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat, ,
Polri memantapkan diri organisasinya dan menyatakanbahwa Polri
merupakan bagian dari aparatur negara yang harus melaksanakan amanat
undang-undang yang tersebut dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008
tentang Kementerian Negara dan Undang-undang tentang rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) dan secara tegas menyatakan
bahwa pembangunan aparatur negara harus dilakukan melalui reformasi
birokrasi.5
Propinsi Jambiadalah propinsi yang terletak di pesisir timur di bagian
tengah Pulau Sumatra.Secara geografisPropinsi Jambi terletak pada Pantai
Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan laut Cina Selatan, pada alur lalu
lintas Internasional dan Regional. Propinsi Jambi terletak diantara 00 45’ – 20
45’ Lintang Selatan dan antara 1010 10’ – 1040 44’ Bujur Timur, luas wilayah
Propinsi Jambi 53.435,72 Km2 dengan luas daratan 51.000 Km2, luas lautan
425,5 Km2 dan panjang pantai 185 Km.2 Adapun batas-batas wilayah
4
www.jambiprof.go.id.Jambi dalam Angka,diakses tanggal 26 Februari 2013
5
akbphajidadangdjokok.blogspot.com, diakses pada tanggal 0Maret 2015

5
Propinsi Jambi adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Propinsi
Riau. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan.Sebelah Barat
dengan Propinsi Sumatera Barat.Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan.2
Propinsi Jambi termasuk dalam kawasan pendukung segi tiga pertumbuhan
Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan disebut segitiga pertumbuhan
ekonomi dari tiga kawasan bebas perdagangan SIBAJO (Singapura-Batam-
Johor).6
Dalam perkembangannya, timbul situasi Kamtibmas yang kurang
kondusif di wilayah perairan. Situasi kamtibmas yang tidak kondusif pada
wilayah perairan Jambi bersumber dari tindakan-tindakan melanggar hukum
oleh individu maupunkelompok-kelompok masyarakat, yang pada akhirnya
situasi Kamtibmas yang tidak kondusif tersebutakan berpengaruh pada tata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan
situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Jambi, harus dilakukan
kegiatan secara aktif melalui langkah-langkah sistematis yang dimulai dari
perencanaan, pengorganisasian yang dilanjutkan pengendalian, maupun
langkah-langkah koordinasi dalam penjabaran tugasnya.
Dari kondisi dan kerawanan daerah perairanJambi saat ini merupakan
suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan
Polda Jambi dalam menjamin terwujudnya kamtibmas di wilayah perairan
Provinsi Jambi. Namun pada kenyataannya kita di hadapkan dengan polemik
internal yaitu keterbatasan kemampuan baik dari segi personel, alat utama
dan alat khusus, pangkalan, anggaran maupun organisasi pada Direktorat
Kepolisian Perairan Polda Jambi yang belum mampu memenuhi tuntutan
tugas pokoknya secara memadai. Untuk mengatasi hal tersebut diatas serta
guna memenuhi harapan dari masyarakat, maka Satrolda Dit Polair Polda
Jambi dengan alat apung/kapal sebagai sarana (alat utama) patroli harus
mampu mencegah dan menanggulangi setiap gangguan kamtibmas yang
terjadi di wilayah perairan. Oleh karena itu relevan dengan kondisi tersebut
diatas, hal yang sangat tendensius untuk segera dilakukan adalah dengan
meningkatkan kemampuan satuan patroli guna meningkatkan pelayanan
6
dadangdjoko.blogspot.com/2014/08/provinsi-jambi.html,diakses pada tanggal 4 Maret 2015 pkl 11.28 wib

6
prima sehingga akan terwujud stabilitas kamtibmas di wilayah perairan
Jambi.
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul dalam penulisan
Naskah Karya Perorangan ini tentang:OPTIMALISASI KEMAMPUAN
PERSONIL SATUAN PATROLI DAERAH GUNA MENINGKATKAN
PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS
YANG KONDUSIFDI WILAYAH PERAIRAN POLDA JAMBI.
B. Permasalahan
Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi
pokok permasalahan adalah Bagaimanakah optimalisasi kemampuan satuan
patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka
mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi.
C. Persoalan
Dari permasalahan tersebut maka yang menjadi persoalannya adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan Personil Satuan Patroli
Daerah?
2. Bagaimana Tata kelola Personil Satuan Patroli Daerah dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan patroli perairanyangbaik ?
D. Ruang lingkup
Dalam Penulisan Naskah Karya Perorangan ini, Penulis membatasi
pada pembahasan optimalisasi kemampuan satuan patroli daerah guna
meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang
kondusif di wilayah perairan Polda Jambi.
E. Maksud dan tujuan

7
1. Maksud
Untuk memenuhi persyaratan seleksi dalam Pendidikan dan Latihan
(Diklat) PIM II TA. 2015.
2. Tujuan
a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaanpatroli perairan saat ini yang
dilaksanakan oleh komunitas Satrolda.
b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
kegiatan patrolipersonil Satrolda tersebut.
c. Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal personil satrolda dalam
melaksanakan patroli perairan.
d. Memformulasikan optimalisasi kemampuan personil satuan patroli
daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka
mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda
Jambi.
F. Metode Pendekatan
1. Metode
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif
Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya
berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk mendapatkan
pemecahannya.
2. Pendekatan
Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini
adalah pendekatan manajerial tugas Polri.
G. Sistematika
Dalam penulisan Naskah Karya Perorangan ini di susun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

8
Merupakan bab yang berisi latar belakang, permasalahan dan
pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode
pendekatan dan sistematika serta pengertian-pengertian.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang landasan teori atau konsep yang
digunakan,antara lain :Konseps Analisa SWOT, Teori Manajemen,
Teori Manajemen Strategi, Teori Kinerja, Teori Pelayanan.
BAB III KONDISI SAAT INI
Bab ini akan menguraikan kondisipersonil satuan patrolidaerah saat
ini, yang meliputi: kondisi sumber dayamanusia, dukungan anggaran,
dukungan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan
dalam kegiatan patroliperairan olehDitpolairPolda Jambi.
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuanpersonil satuan patrolidaerah olehDitpolair Polda
Jambiyang terdiri dari faktor internal dan eksternal.
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN
Bab ini akan membahas mengenai kondisi kemampuanpersonil
satuan patrolidaerah yang ideal terkait dengan kondisi sumber daya
manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta
metode yang digunakan dalam pelaksanaan patroliperairan oleh
Ditpolair Polda Jambi.
BAB VI OPTIMALISASI
Bab ini merupakan isi dari optimalisasi kemampuan personil satuan
patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka
mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda
Jambi.
BAB VII PENUTUP
Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penjelasan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran/rekomendasi.

9
H. Pengertian-Pengertian
Dalam penulisan Naskah karya perorangan ini penulis memberikan
batasan-batasan terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam
pembahasan ini, antara lain :
1. Optimalisasi
Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya adalah terbaik,
tertinggi atau paling baik atau mengusahakan atau bertindak secara
sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari yang
sudah dikerjakan.( Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hal.
51)
2. Kemampuan.
Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk
melakukan sesuatu. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa
Indonesia Kontemporer, Jakarta, 1984, hal.32)
3. SatuanPatroli Daerah
Adalah Unsur pelaksana tugas pokok pada Dit Polair Polda Jambi
yang menyelenggaran Patroli dan pengawalan,TPTKP di perairan, kerja
sama dalam rangka penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai
dengan instansi dan lembaga terkait.(Perkap Nomor 22 tahun 2010
tentang SOTK Poldatanggal 28 September 2010)
4. Meningkatkan.
Meningkatkan mengandung pengertian menaikkan (derajat, taraf
dan sebagainya), mempertinggi, memperhebat (produksi, taraf dan
sebagainya) perihal atau cara melayani, servis kemudahan. (W.J.S.
Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta,
1984,hal. 1078)
5. Pelayanan Prima
Pelayanan prima artinya memenuhi kebutuhan pelanggan
internal dan eksternal sedemikian rupa sehingga mereka merasa
diperlakukan spesial dengan tujuan agar harapan/keinginan pelanggan
terpenuhi. (Lemdikpol Selapa Polri, Hanjar Polmas, Jakarta, 2008, hal.
32 )
6. Mewujudkan

10
Berarti menjadikan berwujud, dan benar-benar ada.(Depdikbud,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,1990, hal. 1013)
7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya
keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,
mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan lainnya yang
dapat merusak masyarakat. (UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Polri,
Jakarta, 2002, hal. 1).
8. Kondusif
Berarti memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat
mendukung. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hal 261).
9. Perairan
Perairan adalah kawasan yang berupa air baik perairan
pedalaman (sungai, danau dan waduk) maupun laut yang termasuk
dalam kawasan suatu negara. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta, 2008, hal 270)

11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Analisa SWOT
Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi
situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan,
kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna
menentukan solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem
Solving)yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang
diharapkan3. Adapun dalam melakukan analisa SWOT, maka akan
diformulasikan suatu identifikasi situasi terhadap setiap permasalahan yang
ada dengan melakukan analisa dari penggabungan beberapa faktor yang
mempengaruhi, antara lain :
1. Kekuatan (Strength) adalah identifikasi situasi internal organisasi yang
berupa kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki
organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani
peluang dan ancaman yang dihadapi.
2. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal organisasi dimana
kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang
pemanfaatannya belum dirasakan optimal dalam menangani peluang
dan ancaman.
3. Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang
berpotensi menguntungkan.
4. Ancaman (Threat) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi
menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas.
3Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi
Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama,hal. 19.
9

12
Analisa SWOT dalam penulisan ini, dipakai dalam memformulasikan
serta sebagai bahan penulis untuk mengkombinasikan strategi apa yang
harus dirangkai oleh penulis yang didapat dari analisa dari faktor-faktor yang
mempengaruhi yang meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu dengan
menformulasikan bagaimana temuan strategi dari kombinasi kekuatan dan
peluang yang dimiliki, adanya kelemahan dan peluang, dan kekuatan dan
ancaman yang ada serta seberapa besar kelemahan dan ancaman.
Dalam aplikasinya pada pelaksanaan tugas kepolisian, sangat sesuai
dalam memberikan informasi tentang kondisi internal organisasi saat ini
sebagai faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal sebagai
faktor peluang dan ancaman.Dengan demikian dapat dijadikan dasar dalam
menyusun prioritas pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan model titik
temu.Sejauh mana faktor itu relevan dengan visi misi Polri.Semakin dekat
faktor itu dengan visi misi Polri semakin perlu faktor itu diberi prioritas untuk
diprogramkan.Sehingga dapat di rumuskan suatu kebijaksanaan yang tepat
dan strategis untuk mewujudkan performance atau penampilan organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.
B. Teori Manajemen
Dalam teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku
Principles of Management.Rumusan teori dan fungsi manajemen adalah
sebagai berikut :4
1. Perencanaan (Planning) : mencakup sumber daya perusahaan,
pembangunan, personel, penetapan tujuan, proses yang dilaksanakan,
dan prediksi ke depan.
2. Pengorganisasian (Organizing) : mencakup syarat atau ketentuan
kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh evaluasi dan
pelatihan personel.
4Sondang P. Siagian, MPA, Manajemen SDM, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hal. 105)

13
3. Pelaksanaan/penggerak (Actuating) : mencakup bagaimana cara
menjalankan fungsi perencanaan yang telah ditentukan semula, yang
mana keberhasilan langsung terlihat dari langkah-langkah yang
dilakukan.
4. Pengendalian (Controlling) : memantau kegiatan-kegiatan untuk
memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan
atau mengoreksi penyimpangan.
Teori Manajemen dari George R. Terry tersebut menjelaskan bahwa
dengan adanya pengklasifikasian fungsi, maka pimpinan dapat
mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat segera dilakukan tindakan-
tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.
Aplikasi Teori Manajemen dari George R. Terry dalam pelaksanaan
tugas kepolisian sangat penting karena sudah mencakup perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga sekecil
mungkin kelemahan dan kekurangan dapat diminimalisasi. Di dalam setiap
tugas kepolisian tentunya penerapan teori manajemen relevan menjadi
landasan dalam mengelola dan mengkoordinasi sumber daya organisasi
(personel, sarana prasarana dan anggaran).
C. Teori Manajemen Strategi
Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan
pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai
penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan
diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk
mencapai tujuan.Menurut Pearch dan Robinson dikatakan bahwa
manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan
perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana
yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.5
5 http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandefinisi-manajemen-strategi.html, diakses
tanggal 1 Maret 2013.

14
Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut Nawawi adalah
perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang berorientasi pada
jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan
pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha
menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan
pada optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai sasaran
(tujuan operasional) organsasi.6
Dari beberapa pengertian manajemen strategitersebut menunjukkan
bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai
komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak
secara bersama-sama kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah
perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi,
tujuan dan strategi organisasi.Sedangkan komponen kedua adalah
perencanaan operasional dengan unsure-unsurnya sasaran dan tujuan
operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi
pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan
situsional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi
serta umpan balik.
D. Teori Kinerja
Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat pencapaian
hasilatas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja organisasiadalah menilai
tingkatpencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dalam
manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja tiap-tiap individu dan
kelompok kerja di perusahaan tersebut.7SedangkanDessler mengatakan
pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
6 Ibid
7 Simanjuntak, Payaman J, Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI,
2005, hal. 32

15
Dalam manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja masing-masing
individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.8
Berdasarkan beberapa pendapat tentang teori kinerja/prestasi kerja
dapat disimpulkan bahwa kinerja maupun prestasi kerja mengandung
substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa
kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang.Kinerja perorangan (individual
performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja
perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan
perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka
kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik.
E. Teori Pelayanan
Pelayanan masyarakat oleh Polri pada hakikatnya perwujudan dari
penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku penegak
hukum, pengayom dan pelindung serta pelayanan masyarakat maupun
pembimbing di bidang kamtibmas dengan menempatkan masyarakat yang
mempunyai derajat dan kedudukan yang sama selaku warga negara yang
berhak mendapatkan perlindungan hukum, jiwa dan harta bendanya.
Menurut Hermawati, pelayanan yang dilakukan itu harus berdasarkan
azas-azas pelayanan prima antara lain :9
1. Aman, dalam pengertian pelayanan Polri dapat memberikan rasa aman
(Security), keselamatan (Safety), jaminan (Surety) dan kedamaian /
ketentraman (Peace) bagi masyarakat yang memerlukan.
2. Cepat, bahwa pelayanan diselenggarakan dalam waktu yang tepat dan
tidak ditunda-tunda.
3. Murah, pelayanan pada hakekatnya tidak diperlukan biaya dari
masyarakat, namun bila dipersyaratkan menggunakan biaya maka
diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan terjangkau oleh
masyarakat serta tidak dibebani penambahan biaya lainnya.
8Dessler, Gary.Manajemen SDM, Jakarta, Indeks, 2009, hal. 27.
9 Hermawati, Pelayanan Prima, Jakarta, Lemdikpol Selapa Pori, 2008, hal. 22

16
BAB III
KONDISI SAAT INI
A. Sumber Daya Manusia
Struktur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Kepolisian
Perairan telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010
tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya
tersebut Dit Polair Polda Jambi mempunyai keterbatasan yang menimbulkan
kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya.
1. Kuantitas Personel
a. Data Personil Ditpolair PoldaJambi
NO PERSONIL DSP RIIL KET
1 PAMEN 15 11 -4
2 PAMA 26 3 -23
3 BRIGADIR 123 97 -26
4 BHARADA 20
JUMLAH 164 131 -33
Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014
Jumlah personel Ditpolair Polda Jambi apabila mendasari dari
Peraturan Kapolri tersebut, sampai pada bulan Desember 2014ini
memiliki personel sejumlah 131 orang. Dari data personil sendiri dapat
diketahui bahwa jumlah keseluruhan sesuai DSP 164 personel masih
kurang 33 personel (kekurangan personel DSP Bintara sebanyak 26
orang ditutupi dengan tamtama 20 personel)

17
b. Data Personil Satrolda Polair Polda Jambi
NO JABATAN PANGKAT DSP RIIL KET
1 SATROLDA AKBP 1 1
2 KASI PATWALAIR KOMPOL 1 1
3 KASI SAR/BINMASAIR KOMPOL 1 1
4 KANIT PATWALAIR AKP 2 1 -1
5 KANIT SAR/BINMASAIR AKP 2 - -2
6 PANIT PATWALAIR IP 2 1 -1
7 PANIT SAR/BINMASAIR IP 2 1 -1
8 BANIT PATWALAIR BA 8 1 -7
9 BANUM PATWALAIR BA 1 1
10 BANIT SAR/BINMASAIR BA 8 4 -4
11 BANUM SAR/BINMAS BA 1 - -1
JUMLAH 29 11 -18
c. Data Personil Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi
NO JENISKAPAL JMLH KAPAL DSP RIIL KET
1 TYPE C-2 8 42 35 -7
2 TYPE C-3 4 16 11 -5
JUMLAH 58 46 -12
Jumlah riil personel kapalSatrolda Ditpolair Polda Jambi sampai
pada bulan Desember 2014ini memiliki personel sejumlah50orang,
sedangkan ketentuan dalam peraturan Kapolri, seharusnya 58 personil,
artinya masih kekurangan 8 personil.
Dari data personel staf Satrolda sendiri dapat diketahui bahwa
jumlah keseluruhan sesuai DSP29personel, faktanya hanya 11 personil
masih kurang18 personel, juga masih ada jabatan yang belum terisi yaitu
jabatan Kepala unit Sar danPembinaan masyarakat Perairan (Kanit Sar
Binmas air) dan jabatan perwira serta bintara lainnya. Demikian juga

18
personil yang mengawaki staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata
yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V:
1(satu) orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari50 (lima
puluh)pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V hanya 3 (tiga)
orang.
Jadi keseluruhan komunitas Satrolda (staf satrolda ditambah para
Dan kapal dan ABK) sebagaimana dalam DSP adalah 164 personil, dan
fakta riil adalah 134 orang, jadi masih kurang 30 personil.
2. Kualitas Personil
a. Data Kualifikasi Personil Ditpolair Polda Jambi
NO DIKJUR JUMLAH
NO DIK UMUM JUMLAH
PA BA PA BA TA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Suspariksa Laut 1 -
1
SMU 6 97 192 Dasar Polair 7 34
3 Idik Polair 6 8
4 ANT - V 2 7
5 ATT – V - 2
6 Harwat kapal - 6
2 D 3 - - 17 Reserse 1 1
8 Intel 2 1
9 SAR - 6
3 STRATA 1 3 5 -
10 Komlek - 5
11 Brimob 1 -
12 Keuangan - 1
3 STRATA 2 3 - -13 Binmas 1 -
14 Labfor 1 -
JUMLAH 22 71 JUMLAH 12 102 20
Melihat data di atas maka kualitas personel Ditpolair Polda Jambi
adalah sebagai berikut :
a. Personel Ditpolair Polda Jambi secara umum memiliki kualifikasi
pendidikan kejuruan sebanyak 93 personel, namun faktanya
masih diketemukan 38 personil yang belum pernah mengikuti
pendidikan kejuruan sama sekali.
b. Berdasarkan fakta riil data kualitas pendidikan umum personil
Ditpolair Polda Jambi sebagian besar hanya berpendidikan
setingkat SMU, sehingga anggota yang pendidikannya SMU
tentunya akan berperilaku berbeda serta tingkat pengetahuannya

19
juga berbeda jika dibandingkan dengan yang berpendidikan
Sarjana. Kenyataan ini akan mempengaruhi kinerja Dit Pol Air
dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
c. Dari pendidikan kejuruan yang telah diikuti, ada 88 personil yang
telah mengikuti pendidikan kejuruan FT. Polair, sedangkan yang
lainnya pendidikan kejuruan Polisi tugas umum sebanyak 9
personel.
d. Dengan keadaan kualitas dan kuantitas yang belum semuanya
memenuhi persyaratan, tentunyaakan mempengaruhi kinerja serta
kemampuan dalam mendukung tugas-tugas operasional dimana
tugas dan bidang kerja dari Dit Polair sangat membutuhkan
keahlian serta ketrampilan. Khususnya dalam
mengoperasionalkan kapal patroli polisi dan peralatan elektronika
kapal yang ada, disamping itu dihadapkan pada perkembangan
gangguan Kamtibmas yang meningkat dan komplek di perairan
juga dibutuhkan pengalaman khusus dibidang penanganan
gangguan kriminalitas dan tindak pidana perairan serta
kemampuan pemahaman karekteristik wilayah perairan.
e. Staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata yang memiliki
kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V: 1(satu)
orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari50 (lima
puluh)pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V hanya 3
(tiga) orang.
3. Kemampuan dan Kompetensi personel Satrolda Ditpolair Polda Jambi
a. Pengetahuan.
1) Kurangnya inisiatif untuk mencari referensi pengetahuan
tentang peraturan perundang-undangan yang terkini dan
yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah
perairan.
2) Personel jarang diikutsertakan dalam program pelatihan baik
yang diselenggarakan oleh internal Polri maupun lembaga
dan instansi terkait lainnya yang ada hubungannya dengan
proses penyidikan/Reserse maupun binmas.

20
3) Kurangnya kesadaran para anggota kapal patroli untuk
mengembangkan pengetahuan fungsi teknis secara individu.
Selama ini hanya mengandalkan Jukrah dari para
Perwira/pimpinan di atasnya.
4) Kurangnya kemampuan untuk bekerjasama dengan instansi
lain dalam melaksanakan penugasan di lapangan.
b. Keterampilan
1) Kurangnya keterampilan Personel dalam melaksanakan
kegiatan teknis patroli kapal polisi sebagaimana yang tertera
dalam ketentuan SOP (standart operational procedure);
2) Kurang terampilnya personil satroldadan para Dankapal
dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini di wilayah
perairan;
3) Belum terampilnya personil satroldadan para Dankapal
dalam penggunaan alat navigasi, komlek yang ada di kapal..
4) Minimnya kemampuan dan keterampilan dibidang SAR
(menyelam, PPGD, water rescue dan lain-lain);
5) Personel Ditpolair Polda Jambitidak memiliki keterampilan
dalam menangani kasus konflik sosial, dan kejahatan
maupun pelanggaran yang terjadi di masyarakat pesisir
pantai;
6) Masih lemahnya keterampilan negosiator guna
mempengaruhi atau menggerakkan perilaku orang lain agar
bekerja secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan
Polmas.Kondisi ini secara signifikan telah berdampak
kepada masih lemahnya kepemimpinan personel yang
melaksanakan Polmas perairan dalam menjalankan fungsi
dan perannya menggerakkan masyarakat secara
bersamauntuk memikul tanggung jawab di bidang
kamtibmas;
7) Staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata yang memiliki
kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V: 1(satu)
orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari50

21
(lima puluh) pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V
hanya 3 (tiga) orang.
c. Perilaku
1) Mentalitas personel belum seluruhnya baik,masih bersikap
menunggu bila ada kejadian-kejadian yang perlu kecepatan
bertindak dalam mengantisipasi setiap perkembangan
gangguan kamtibmas dimasyarakat;
2) Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
personel yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
patroli perairan;
3) Kulture/budaya kerja belum optimal, kesadaran untuk ikhlas
dalam melaksanakan tupoksinya masih rendah;
4) Mainset mayoritas personil polair perihal prinsip nunut
hidup/numpang hidup di dalam organisasi polair, malas
berbuat untuk kepentingan kesatuan, lebih senang berada
pada zona nyaman;
5) Paranoid untuk melakukan penyelidikan, penyidikan
terhadap para pelaku kriminalitas perairan, dengan suatu
alasan, dapat mendatangkan musibah atau permasalahan
terkait resiko penyidikan, backing dari para atasan/ pejabat
pusat dan keterbatasan dalam pemahaman tuntutan pra
peradilan.
6) Skeptis terhadap dikbang sebagai parameter spirit personil
polair. Kemauan personil polair untuk melanjutkan dikbang
(pendidikan pengembangan) sangat rendah, anggapan
“percuma ikut dikbang, toh tidak akan pernah lulus, karena
menyandang predikat anggota polair dianggap sudah kaya,
karena tempatnya yang basah, sehingga mendapatkan
kesulitan dan kurang mendapatkan dukungan dari berbagai
pihak terkait.”

22
B. Dukungan Anggaran
Alokasi Anggaran Dit Polair Polda Jambi selama ini masih jauh dari
yang di harapkan khususnya untuk dukungan operasional dalam
pelaksanaan patroli dan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat perairan lainnya.
1. AnggaranDIPA RKA-KL TA. 2014 Ditpolair Polda Jambiyang
mendukung kegiatan patroli perairan
NO KEGIATAN VOLUME
(Rp x org x giat)
JUMLAH
(Rp)
KET
1
Patroli
a. Uang Saku
b. Dana Satuan
c. Duk ULP Layar
d. Duk Kalori ABK
16.000 x 24 x 365
3.000 x 24 x 365
15.000 x 10 x 365
2.100 x 10 x 365
140.160.000
26.280.000
54.750.000
7.665.000
2
Harwat Kapal Patroli 2 Unit(2004 &1003) 85.000.000
Nihil
3
Pengawalan Nihil Nihil
4
SAR Perairan Nihil Nihil
5
Polmas Perairan Nihil Nihil
JUMLAH 228.970.000
Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa :
a. Untuk Patroli dalam 1 bulan hanya 24 orang yang mendapat
dukungan uang saku dan dana satuan patroli, sedang untuk
dukungan ULP Layar yang terdukung hanya 10 orang. Ketentuan
ABK untuk kapal type C1 terdiri dari 12 orang, type C2 tediri 6-5
orang, untuk type C3 tediri 3-2 orang. Melihat dari dukungan ULP
layar dan dukungan kalori ABK, otomatis yang melaksanakan
kegiatan patoli hanya 10 pesonil saja dan fasilitas 2 (dua) unit
kapal patoli polisi untuk type C2 yang menggunakan HSD/solar

23
yang hanya mampu melaksanakan kegiatan selama 16 hari dan
type C2 yang menggunakan pertamax hanya mampu
melaksanakan selama 12.5 hari dalam per triwulannya;
b. Korelasinya kesiap siagaan alut (alat utama) untuk kegiatan
pemeliharaan kapal patroli dukungan anggarannya adalah
sebesar RP. 85.000.000 digunakan untuk kapal 2unit (2004 dan
1003). Pada saat ini kapal yang dimiliki sebagian besar
pembuatannya sebelum tahun 2006 sehingga perlu harwat/dock
kapal secara rutin mengingat bahan material kapal dari fiberglass
tiap 6 bulan sekali harus mendapatkan harwat rutin. Dengan
keterbatasan anggaran,selanjutnya untuk harwat rutin
dilaksanakan secara selektif prioritas, sehingga kegiatan harwat
tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh;
c. Untuk anggaran yang lain seperti pengawalan, SAR dan Polmas
perairan belum terdukung anggaran dalam DIPA Polair TA. 2014.
2. Data Kebutuhan BMP Kapal Patroli sesuai dengan indeks biaya Polri
NO TYPE KAPAL/MESIN KEBUTUHAN
MESIN X LTR
JUMLAH
LTR / HARI
KET
1 C2 (1X305 PK MITSUBISHI ) 1 X400 LTR 400 LTR HSD
2 C2 ( 2X261 PK CUMINS ) 2 X 400 LTR 800 LTR HSD
3 C2 (2 X 200 PK) 2 X 160 LTR 320 LTR MT-88
4 C3 ( 1X85 PK) 80 LTR 80 LTR MT-88
5 Rubber boat ( 1X40 PK) 35 LTR 35 LTR MT-88
Sumber data :Matlog Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014
Selama ini dukungan BBM yang diterima untuk kegiatan
operasional kapal patroli sebanyak 2 (dua) unit kapal polisi type C2
yang menggunakan HSD/solar yang hanya mampu melaksanakan
kegiatan selama 16 hari dan type C2 yang menggunakan pertamax
hanya mampu melaksanakan selama 12.5 hari dalam per triwulannya,
mengapa demikian ? maka penjelasannya adalah sebagai berikut :
BBM yang diterima dari Sarpras Polda

24
pertriwulan,Pertamaxsebanyak4.000 liter dan HSD/Solar sebanyak
6.250 liter, Oli mesran 420 liter dan Oli meditrania 135 liter. Jika kita
lihat kebutuhan standar penggunaan BBM sesuai dengan indeks biaya
Polri diatas untuk pemakaian kapal, maka dukungan BBM HSD/Solar
untuk Triwulan I hanya mencukupi + 16 hari patroli kapal type C2
dengan 1 mesin(6.250 ltr dibagi 400 ltr = 15, 625 dibulatkan = 16
hari dan Pertamax hanya mampu mencukupi + 12,5 hari patroli,
sedangkan kapal type C2 dengan 2 mesin (4.000 ltr dibagi 320 ltr =
12,5 hari ).
C. SaranaDan Prasarana
1. Data Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi
NO NO LAMBUNG UKURAN
P x L
KONDISI DAYA KET
BB RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2001 25 x 5 X - - 305 PK C2
2 2002 11 x2,6 X - - 2 x 200 PK C2
3 2003 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2
4 2004 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2
5 2005 11 X 2,4 X - - 2 X 200 PK C2
6 2006 15 X 2,7 X - - 2 X 250 PK C2
7 2008 14X2,5 X - - 2X200 PK C2
8 2009 15 X 2,7 X - - 2 X 250 PK C2
9 2010 14X2,5 X - - 2X261 PK C2
10 1001 6,3 X 2 X - - 85 PK C3
11 1002 7,5 X 2 X - - 85 PK C3
12 1003 7 X 2 X - - 85 PK C3
13 1004 6,5 X 2,2 X - - 200 Pk C3
14 Perahu Karet - X - - 40 PK =
Sumber data :Matlog Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014
2. Data Gedung/Bangunan
NO
JENIS
BANGUNAN
LOKASI
KONDISI
KET
1 MAKO JL. AK. GANI NO. 5 BAIK Milik Pemda

25
DITPOLAIR JAMBI Propinsi.
2
MAKO UNIT
PATROLI WIL 1
ANGSO DUO JAMBI BAIK
Inventaris
Ditpolair
3
MAKO UNIT
PATROLI WIL 2
MA. BULIAN
BATANGHARI
RSK
RINGAN
Inventaris
Ditpolair
4
MAKO UNIT
PATROLI WIL 3
KUALA TUNGKAL
TANJABBAR
BAIK
Inventaris
Ditpolair
5
MAKO UNIT
PATROLI WIL 4
KAMPUNG LAUT
TANJABTIM
BAIK
Inventaris
Ditpolair
6
MAKO UNIT
PATROLI WIL 5
SUAK KANDIS MA.
JAMBI
BAIK
Inventaris
Ditpolair
3. Data Alkom
NO
JENIS
MATERIL
MERK/TYPE
KONDISI
JLH KET
BB RR RB
1
ALL BAND
GX –SSB
KENWOOD
TK80
1 - 2 3
2 KACINA
I COM/IC
2000
1 - - 1
3 HT MOTOROLLA 2 2 - 4
4 HT
ALINCO DJ
195
8 - - 8
4. Data Alat SAR
NO JENIS MATERIL
KONDISI
JLH KET
BB RR RB
1 RUBBER BOAT 6 5 11
2 ALAT SELAM 3 1 - 4
3 TABUNG GAS OKSIGEN 4 - - 4
4 GPS 3 - - 3
Adapun fakta dari sarana dan prasarana yang dapat mendukung
pelaksanaan Patroli perairan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

26
1. Kualitas dan kuantitas materil utamanya menyangkut masalah kapal
patroli dalam mendukung pelaksanaan tugas di perairan belum
memadai daya jelajah/jenisnya yang dikaitkan dengan karakteristik
perairan maupun gangguan kamtibmas yang terjadi;
2. Pemeliharaan dan perawatan terhadap seluruh materiil, fasilitas dan
jasa terhadap kapal patroli beserta isinya dalam mendukung
pelaksanaan Patroli perairan masih belum terlaksana dengan baik;
3. Fasilitas Alkom yang ada di kapal belum mampu menjangkau
hubungan antar kapal, dalam pelaksanaan tugas masih menggunakan
handphone masing-masing anggota;
4. Gedung/bangunan sebagai mako unit patroli sudah sesuai
penempatannya di wilayah-wilayah yang rawan gangguan kamtibmas
namun sampai sekarang belum memiliki pelabuhan untuk sandar kapal
yang representatif, saat ini masih menumpang sandar di pelabuhan/jety
milik masyarakat dan Mako Direktorat Polair Polda Jambi masih
menempati Bangunan Milik Pemda Provinsi Jambi (Gedung Residen
Jambi).
D. Metode yang Digunakan
1. Patroli mandiri
Metode ini dilakukan oleh kapal patroli UnitPolair secara mandiri yang
berada di kewilayahan tanpa melibatkan kapal patroli lainnya.
2. Patroli dengan sasaran tertentu
Yaitu kapal patroli melaksanakan patroli ke tempat/sasaran tertentu
dengan cara bertindak yang telah ditentukan sehingga apabila ada
tindak pidana lainnya terkesan dibiarkan.
3. Patroli rutin
Patroli yang dilaksanakan secara rutin dengan route dan waktu yang
selalu sama dan mudah sekali diketahui para pelaku kejahatan,
sehingga para pelaku leluasa menjalankan aksinya pada waktu tidak
ada petugas patroli.

27
Dilihat dari metode yang digunakan dalam patroli saat ini masih bersifat
konvensional yaitu hanya bersifat rutin/monoton dan tidak efektif, sehingga
setiap pergerakan mudah diketahui oleh pelaku kejahatan yang akan
memanfaatkan waktu-waktu kosong pada saat tidak ada petugas untuk
menjalankan aksinya.
E. Pelaksanaan Tugas Satuan Patroli
Pelaksanaan patroli Unit Polair baik secara mandiri, sasaran tertentu
dan rutin yang berada di kewilayahan patroli lainnya dilaksanakan Rutin
sesuai dengan dukungan Logistik dan sarana/prasarana yang telah ada
disesuaikan dengan Jumlah BBM dan kondisi Kapal mengingat keterbatasan
dukongan Logistik BBM HSD untuk 1 unit kapal sebanyak 6.250 liter tiap
triwulan selama 16 hari dan BBM Pentamax / MT – 88 untuk 1 unit kapal
sebanyak 4.000 liter tiap triwulan selama 12,5 hari, maka alternatif
pelaksanaan kegiatan patroli adalah sebagai berikut :
1. Patroli mandiri kewilayahan
Pelaksanaan Patroli mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh
kapal polisi yang ditempatkan di pos kuala tungkal(Kab. Tanjab Barat)
dan pos Kampung laut (Kab. Tanjab Timur) dalam pelaksanaan
kegiatannya secara rutin pertriwulan 12,5 hari kerja dan kapal polisi di
pos kampung laut melaksanakan kegiatan rutinnya 16 kali patroli;
Pelaksanaan kegiatan patroli kapal polisi dilasanakan berdasarkan
urgentisitas dan data-data kriminalitas yang menonjol pada saat itu dan
pada wilayah perairan tertentu yang membutuhkan kehadiran kapal
polisi perairan selama pertriwulan dengan standar DIPA yang ada
adalah kapal bahan bakar HSD selama 16 hari dan kapal berbahan
bakar Pretamax selama 12,5 hari ;
3. Patroli rutin;
Pelaksanaan kegiatan patroli kapal polisi pada dua wilayah perairan
yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara rutin/ ajek,
berkesinambungan/ kontinyu dengan standar DIPA yang ada adalah

28
kapal bahan bakar HSD selama 16 hari dan kapal berbahan bakar
Pretamax selama 12,5 hari;.
Dilihat dari metode yang digunakan dalam pelaksanaan patroli kapal
saat ini masih bersifat konvensional yaitu hanya bersifat rutin/monoton
kurang efektif, dan kurangnya jumlah hari kegiatan patroli dalam setiap
bulannya, sehingga setiap pergerakan mudah diketahui oleh pelaku
kejahatan yang akan memanfaatkan waktu-waktu kosong pada saat tidak
ada petugas untuk menjalankan aksinya. Data atau pentelaahannya untuk
kegiatan kapal polisi type C2 berbahan bakar HSD 16 hari (sesuai DIPA)
dikalikan 4 (empat) triwulan, maka dalam satu tahun terlaksana patroli
sebanyak 64 (enam puluh empat) hari, artinya selama 301 hari wilayah
perairan tidak diback up dan tidak dijamah oleh kapal polisi. Sedangkan
untuk kapal type C2 yang berbahan bakar Pertamax 12,5 hari (sesuai DIPA)
dikalikan 4 (empat) triwulan, maka dalam satu tahun terlaksana patroli
sebanyak 50 (lima puluh) hari, artinya selama 315 hari wilayah perairan tidak
diback up dan tidak dijamah oleh kapal polisi.
Seiring dengan peningkatan Personel, dan dukungan logistik dan
peralatan dan metode patroli Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi, jika
dilihat dari data 3 (tiga) tahun terakhir Jumlah tindak pidana dan pelanggaran
dari tahun 2012 S/D tahun 2014 terjadi penurunan, dengan keterbatasan
yang ada Satuan Patroli Direktorat Polisi Perairan dapat menekan Kejahatan
dan pelanggaran yang terjadi, berikut data Tindak Pidana dan Pelanggaran
Tahun 2012-2014 :
Data Rekapitulasi Penanganan PerkaraDitpolair Polda Jambi
Tahun 2012
NO JENIS PERKARA LIDIK SIDIK SP3 LIMPAH P21 VONIS DENDA KET
1. Pelayaran 35
2. Karantina hewan,Ikan
& Tumbuhan
2 2
3. Ilegal Logging 4 1 3
4. Ilegal Fhising 4 4
5. Ilegal Minning 2 2
6. Ilegal Migas (Oil) 4 4
7. Perompakan (Pracy) 1 1

29
8. Penemuan Kayu 3 3
Jumlah 55 2 1 44 8
Tahun 2013
1. Pelayaran 31 1 29 1
2. Karantina
hewan,Ikan &
Tumbuhan
1 1
3. Ilegal Logging 1 1
4. Ilegal Fhising 2 2
5. Ilegal Minning 1 1
6. Ilegal Migas (Oil) 2 1 1
7. Perompakan (Pracy) 1 1
8. Penemuan Kayu 2 2
Jumlah 41 2 1 34 4
Tahun 2014
1. Penggelapan 1 1
2. Curat 1 1
3. Kelalaian orang mati 1 1
Jumlah 3 1 2
Sumber data : Subdit Gakkum Dit Polair Polda Jambi, 2012 - 2014

30
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
A. Faktor Internal
1. Kekuatan
a. Personil Ditpolair Polda Jambi dilihat dari sisi umum dan
keseluruhan segi kuantitas masih kurang namun sudah mendekati
DSP. Dari 134 orang personil tersebut, sebanyak 81 personil telah
mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis Pol Air seperti ANT-
V, ATT-V, Das PA, Das BA Pol Air, dan Komlek serta Harwat
kapal. Kemudian staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata
yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V:
1(satu) orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari
50 (lima puluh)pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V
hanya 3 (tiga) orang;
b. Adanya undang-undang RI dan Peraturan-peraturan yang
mendukung tugas Dit Polair dalam rangka mewujudkan
kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Provinsi Jambi,
antara lain :
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas
pokok Polri yang tercantum dalam pasal 13 yang
menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia menjelaskan bahwa fungsi Polri
adalah sebagai penegak hukum dan keadilan sesuai hukum
yang berlaku, memerangi kejahatan yang mengganggu dan
merugikan masyarakat dan negara, mengayomi warga

31
masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan
yang mengganggu dan merugikan. Pada wilayah hukum di
perairan fungsi tersebut diemban oleh Kepolisian Perairan.
3) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28
September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Yang mengatur tentang
tugas pokok dan fungsi serta struktur Dit Polair tingkat Polda.
c. Tersedianya sarana dan prasarana, material, fasilitas dan jasa
yang dimiliki Ditpolair Polda Jambi saat ini, untuk menunjang
dalam pelaksanaan Patroli perairan, terlihat dari jumlah kapal
Patroli yang dapat mendukung personil dalam melaksanakan
Patroli perairan.Kondisi aset kapal patroli polisi yang dimiliki oleh
Ditpolair Polda Jambi secara keseluruhan adalah 13 (tiga belas)
unit dengan kondisi 11 (sebelas) layak laut/laik laut, 2 (dua) unit
RB/ rusak berat. Kemudian untuk rinciannya adalah sebagai
berikut :kapal patroli type C2 terdiri dari 8 (delapan) unit dalam
kondisi layak/laik laut, kapal patroli type C3 terdiri dari 4 (empat)
unit dalam kondisi 3 (tiga) laik laut, 1 (satu) unit RB/ rusak berat.
Kemudian 1 (satu) unit kapal type non standart dalam kondisi RB/
rusak berat. Kesimpulannya hanya 11 (sebelas) unit kapal patrol
yang layak laut, sedang 2 (dua) unit kapal dalam kondisi RB/
rusak berat dan diusulkan untuk dilakukan disposal ke Biro Rena
Polda Jambi.
2. Kelemahan
a. Kurangnya kualitas dan kemampuan personil tentang fungsi teknis
Polair terutama dalam mengawaki kapal patrol;
b. Sarana dan prasarana kapal patroli polisi untuk mendukung
kegiatan patroli di wilayah perairan tidak sesuai dengan
karakteristik wilayah perairan Jambi;
c. Dukungan anggaran tentang pemeliharaan dan perawatan kapal
patroli, dukungan logistik serta anggaran patroli masih sangat
dirasakan kurang, bahkan anggaran pengawalan, SAR dan
Polmas perairan tidak terdukung sama sekali;

32
d. Mentalitas personil belum seluruhnya baik dengan masih adanya
pelanggaran disipilin yang dilakukan;
e. Metode yang digunakan pada saat ini masih belum mampu
menanggulangi gangguan kamtibmas wilayah perairan.
B. Faktor Eksternal
1. Peluang
a. Adanya BKO Kapal dari Dit Polair Baharkam Polri untuk
membantu/ memback up tugas operasional Dit Pol Air Polda
Jambi. Hal ini dikarenakan daya jelajah dan kemampuan patroli
kapal BKO sangat sesuai untuk kondisi dan karakteristik wilayah
perairan di Jambi;
b. Budaya masyarakat pantai dan perairan yang sederhana dan suka
gotong royong serta memiliki kemauan untuk membantu tugas
polisi (mendirikan pos polisi dan FGD) merupakan salah satu
faktor pendukung untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang aman;
c. Adanya informasi dari dunia maritim internasional yang
disampaikan oleh International Maritim Organization (IMO) yang
berkedudukan di Singapura mengenai kejadian yang menimpa
kapal-kapal asing, menjadi pendukung peran patroli Dit Polair
Polda Jambi untuk memberikan kontribusi bagi penggelaran
kapal-kapal patroli di wilayah perairan;
d. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
dalam rangka pengamanan wilayah perairan demi terwujudnya
stabilitas kamtibmas. Dalam hal peningkatan kemampuan
sumberdaya manusia, instansi terkait selalu melibatkan Dit Polair
untuk turut serta ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi
perundang-undangan tentang pengamanan wilayah perairan,
SAR, pelatihan dan seminar-seminar.
2. Ancaman
a. Faktor cuaca merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh
terhadap kemampuan kapal patroli. Cuaca buruk dan ombak

33
besar yang datang secara tiba-tiba sering kali mengurangi daya
jelajah kapal patroli yang spekteknya terbuat dari fiber glass yang
sangat rentan pecah apabila berhadapan dengan ombak yang
besar.
b. Wilayah Jambi memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan
terbentangnya sungai besar yang dijadikan sebagai sarana jalur
transportasi dan juga pesisir pantai yang terbentang dari batas
propinsi Riau sampai Sumatera Selatan, perairan Jambi juga
merupakan jalur perdagangan antar pulau bahkan antar Negara
seperti Singapura dan Malaysia, sehingga dengan kondisi tersebut
sering menjadi lahan bagi para pelaku tindak kejahatan baik yang
berasal dari dalam maupun luar negeri untuk mengambil segala
sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat Jambi
secara illegal dan melakukan penyelundupan;
c. Jambi merupakan wilayah yang memiliki alur laut kepulauan
Indonesia (ALKI), sehingga dengan adanya ALKI tersebut kapal-
kapal asing bebas memasuki wilayah perairan Jambi, sehingga
tidak menutup kemungkinan gangguan kamtibmas di wilayah
perairan Jambi sangat mungkin dan sering terjadi.
d. Tingkat pendidikan masyarakat Jambi khususnya masyarakat
perairan dan pesisir pantairelatif rendah, sehingga berdampak
menyulitkan pelaksanaan petugas babinkamtimas dalam
penyampaian peraturan perundang-undangan terkini;
e. Kebutuhan sehari-hari masyarakat parairan dan pesisir pantai
Jambi yang belum terdistribusi dengan dengan baik, sehingga
dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan
dengan melakukan kegiatan melanggar hukum seperti masalah
pendistribusian BBM dan kebutuhan pokok masyarakat yang lain;
f. Kultur dan mainset personil Polair secara umumnya kurang
menyenangi situasi tantangan/ mencari pengalaman baru, dan
lebih suka berada pada posisi zona nyaman, sehingga berdampak
kurangnya pengalaman (bagai katak dalam tempurung).

34
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
A. Sumber Daya Manusia
1. Kuantitas personil
a. Dengan kekurangan personil Satrolda saat ini, diharapkan mampu
memberdayakan personil yang ada sesuai dengan kemampuan
dan manajerial yang dimiliki dalam mengcover luasnya wilayah
perairan Jambi.
b. Mengusulkan ke Polda pengisian jabatan pada struktur organisasi
Satrolda Ditpolair Polda Jambi yaitu untuk jabatan Perwira yang
masih kosong seperti Wadir Polair, Kasatrolda, Kasi Sar/binmasair
dan jabatan Pama lainnya.
2. Kualitas personil
a. Pengetahuan
1) Memberikan kesempatan kepada personil patroliuntuk
mengikuti pendidikan kejuruan dan pelatihan dengan
memprioritaskan bidang pengawakan kapal seperti : ANT-V,
ATT-V, penyidikan, Harwat, SAR, komlek dan binmasair.
2) Personil patroli diberikan kesempatan untuk mengikuti
pendidikan pengembangan umum di universitas yang ada di
Jambi, dengan fokus bidang yang ditekuni menyangkut
peningkatan kemampuan di bidang kepelautan/perkapalan,
hukum dan ilmu sosial lainnya.
3) Mengikutsertakan secara rutin personil patroli dalam
kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan,
pelatihan peningkatan kemampuan untuk mendukung
pelaksanaan tugas patroli baik yang diselenggarakan oleh
Intern Polri maupun lembaga dan instansi terkait lainnya.
4) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan rutin
kepada personil patroli Ditpolair Polda Jambi yang
berhubungan dengan peraturan maupun materi tentang
tugas dan peran-peran di kapal patroli.

35
5) Meningkatkanpengetahuan serta pengenalan terhadap
lingkungan sekitar, kearifan lokal dan budaya masyarakat
perairan dan pesisir pantai Jambi.
b. Keterampilan
Untuk mendukung tugas patroli, personil harus dibekali
kemampuan dan keterampilan :
1) Kemampuan navigasi laut / Ahli Nautika (ANT );
2) Kemampuan mekanik Kapal patroli / Ahli Tehnika (ATT);
3) Kemampuan perhubungan / komlek;
4) Kemampuan pemeliharaan dan perawatan kapal.
5) Kemampuan Penguasaan Binpotmas Perairan;
6) Kemampuan Penguasaan Perundang-undangan di wilayah
perairan;
7) Kemampuan membangun kemitraan, dengan tujuan untuk
membentuk dan memelihara kepercayaan masyarakat;
8) Kemampuan menjadikan potensi masyarakat perairan
sebagai mitra kerja, dalam pola hubungan dan tata kerja
yang lebih bersifat fungsional, partisipatif, konsultatif,
kolaboratif dan koordinatif;
9) Kemampuan untuk membina masyarakat (para
babinkamtibmas polair) dengan mengelola perbedaan
secara baik agar tidak terjadi konflik horizontal dan komunal;
10) Kemampuan negosiator dan penggalangan di wilayah konflik
pada masyarakat perairan.
c. Perilaku
1) Mentalitas personil yang bersikap proaktif tentang
pentingnya pelaksanaan patroli dan polmas perairan
sehingga secara otomatisjuga aktif mengantisipasi setiap
perkembangan gangguan kamtibmas di lingkungan
masyarakat.
2) Mentalitas personil yang berani menghadapi tantangan tugas
(fighter), berani mencari pengalaman baru, berani

36
menghadapi resiko terutama praperadilan, berani
menghadapi para backing kriminalitas;
3) Mentalitas peronil yang memiliki kemauan semangat belajar,
kemauan mencari pengalaman tugas, dan kemauan untuk
capek berlatih sebagaimana yang menjadi tugas pokoknya;
4) Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personil yang
ditugaskan di lapangan dapat diminimalisasir;
5) Kemampuan personil untuk menjaga stamina diri pribadi,
rajin berolah raga, guna kesiap siagaan dalam mendukung
pelaksanaan tugas yang berat.
B. Dukungan Anggaran
Anggaranyang ada dalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan
olehDitpolair Polda Jambi seperti anggaran pengawalan, SAR dan Polmas
perairan dapat terpenuhidalam rencana program kerja dan tertuang dalam
DIPA RKA-KL T.A. 2015, dibawah ini :
NO KEGIATAN VOLUME
(Rp x org x giat)
JUMLAH
(Rp)
KET
1 Patroli
a. Uang Saku
b. Dana Satuan
c. Duk ULP Layar
d. Duk Kalori ABK
16.000 x 24 x 365
3.000 x 24 x 365
15.000 x 10 x 365
2.100 x 10 x 365
140.160.000
26.280.000
54.750.000
7.665.000
2 Harwat Kapal Patroli 2 Unit
-
85.000.000
3 Pengawalan Nihil Nihil
4 SAR Perairan Nihil Nihil
5 Polmas Perairan Nihil Nihil
JUMLAH 357.857.000
Anggaranyang diajukan dalam mendukung pelaksanaan Patroli
perairan olehDitpolair Polda Jambi seperti anggaran pengawalan, SAR dan
Polmas perairan dapat terpenuhidalam rencana program kerja dan tertuang
dalam DIPA RKA-KL T.A. 2016, seperti usulan anggaran dibawah ini :
NO KEGIATAN VOLUME
(Rp x org x giat)
JUMLAH
(Rp)
KET
1 Pengawalan
a. Uang Saku
b. Dana Satuan
16.000 x 24 x 84
3.000 x 24 x 84
32.256.000
6.048.000
2 SAR Perairan

37
a. Uang Saku
b. Rubber Boat
16.000 x 5 x 42
3.000 x 5 x 42
3.360.000
630.000
3 Polmas Perairan (Sambang
Nusa)
a. Uang harian
b. Makan personil
c. Snack masyarakat
d. Dukmin
16.000 x 5 x 12
15.000 x 5 x 12
7.500 x 25 x 12
300.000 x12
960.000
900.000
2.250.000
3.600.000
JUMLAH 50.004.000
Seiring dengan penambahan dukungan anggaran diatas yang perlu
ditambah adalah dukungan BBM untuk kapal patroli sehingga waktu patroli
bisa lebih lama. Sesuai dengan kebutuhan ideal BBM kapal patroli.
C. Sarana dan Prasarana
1. Adanya pengadaan dan keberadaan kapal patroli polisi yang sesuai
dengan karakteristik wilayah perairanJambi yaitu kapal patroli type C-1
sebanyak 2 unit untuk wilayah perairan Tanjab Barat dan Tanjab Timur;
2. Adanya pengadaan alat pendukung seperti Alkom, GPS dan alat selam
untuk mendukung tugas SAR perairan;
3. Adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dibidang
harwat kapal polisi terhadap seluruh materiil dan fasilitas kapal patroli
beserta peralatannya, sehingga usia pakai kapal patroli polisi yang
dimiliki dapat bertahan lama,dengan menambah anggaran harwat
kapal patrol polisi;
D. Metode yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan patroli adalah
menformulasikan berbagai terobosan-terobosan kreatif dengan berpegang
teguh pada prinsip-prinsip patroli yang efektif dan efisien guna lebih
menjamin situasi kamtibmas kondusif di wilayah perairan, antara lain
memberdayakan kegiatan :
1. Patroli terpadu
Yaitu patroli yang dilaksanakan secara terpadu/gabungan lintas
sektoral, bekerjasama dengan kapal patroli lain atau patroli unsur
keamanan laut lainnya dalam rangka menanggulangi gangguan
kamtibmas di wilayah perairan;

38
2. Patroli multi sasaran
Patroli yang dilaksanakan dengan sasaran/target semua tindak
pidana/pelanggaran di wilayah perairan yang dapat menimbulkan
gangguan kamtibmas;
3. Patroli sambang nusa
Adalah patroli yang dilaksanakan oleh kapal patroli dalam usaha
memberikan penyuluhan ke daerah-daerah pesisir/tepi pantai yang
jarang dijangkau oleh petugas lainnya dalam rangka menjalin kemitraan
dengan masyarakat perairan;
4. Patroli Quick Respon
Yaitu patroli dengan memanfaatkan call center 110, yang telah di
launching oleh Wakapolri pada tanggal 30 Januari 2013. Pada Jajaran
Dit Polair Baharkam Polri call center 110 tersebut digunakan sebagai
saluran pelaporan dan informasi apabila terjadi musibah atau bencana
serta gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan untuk
mempercepat tindak lanjut atau responsif kapal-kapal patroli.
Adapun Alur kerja laporan atau pengaduan dari Call Center 110
adalah sebagai berikut :
Sumber :Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Call Center110 dilingkungan
Ditpolair Baharkam Polri, 2013
Perwira Jaga
Website Call Center 110
Kasubdit
Opsnal
Direktur Polair
Piket Operator Dit Polair
YA
Operator Radio
TIDAK
Kapal Polisi

39
E. Pelaksanaan Tugas Satuan Patroli
Pelaksanaan patroli Unit Polair baik secara mandiri, sasaran tertentu
dan rutin yang berada di kewilayahan patroli lainnyadiharapkan dapat
dilaksanakan dilaksanakan lebih intensif dan ditambah volumenya dengan
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana kapal patroli Polisi dan
dukungan Jumlah BBM HSD atau dengan istilah sebutannya solar, BBM
Pertamax untuk semua unit kapal patroli Polisi sehingga semua
metodepatroli dapat dilaksanakan sebanyak :
1. Patroli mandiri
Pelaksanaan Patroli mandiri tanpa pelibatan kapal dari unsur terkait
manapun. Patroli mandiri juga bisa diartikan dalam pengertian patroli
mandiri kewilayahan, maksudnya jajaran kapal polisi yang didudukkan
di pospol Kab Tanjabbar dan Kab Tanjabtim , masing-masing bergerak
sebanyak 48 kali dan perharinya bergerak 8 jam. Sehingga setiap unit
kapal patroli Polisi diharapkan setiap tahunnya 48 kali dan dilaksanakan
4 kali dalam sebulannya jadi jumlah jam patroli yang diperlukan dalam
pertahunnya adalah 48 X 8 jam layar = 384 jam layar/tahun dengan
dukungan BBM dalam setiap pergerakkkan kapal maka perharinya
dilaksanakan selama 8 (delapan) jam dengan daya isap minyak HSD
untuk mesin cumins 261 PK adalah 400 liter, sedangkan kebutuhan
Pertamax untuk kapal 200 PK adalah 160 liter, mesin 40 PK
membutuhkan 35 liter per 8 jam, catatan 1 (satu) drum = berisi 250 liter
minyak HSD maupun Pertamax, sehingga kesimpulannya kebutuhan
yang diharapkan ditampilkan dalam tabel kebutuhan ideal kapal
sebagaimana yang tertera dibawah ini;
Pelaksanaan kegiatan patroli dengan sasaran tertentu, , merujuk
dari data-data kriminalitas yang dihimpun, kemudian disimpulkan, dan
selanjutnya menjadi TO( target operasi), sehingga sasaran jelas dan
lokasi atau locusnya tepat. Pelaksanaan Patroli dengan sasaran
tertentu dalam pergerakkannya diharapkan setiap tahunnya juga
dilakukan sebanyak 48 kali, artinya kegiatan patroli ini dilaksanakan

40
hanya 4(empat) kali perbulan atau dalam sebulan dengan dukungan
BBM yang diharapkan ditampilkan dalam tabel kebutuhan ideal kapal
sebagaimana yang tertera dibawah ini;
3. Patroli rutin
Pelaksanaan patroli rutin ini dilaksanakan tanpa
mempertimbangkan data kriminalitas, dan dilakukan dalam ruang
lingkup yuridiksi wilayah hukum Polda Jambi yaitu keseluruhan
wilayah perairan Provinsi Jambi, oleh karena itu untuk setiap unit
kapal patroli Polisi diharapkan dalam setiap tahunnya mampu bergerak
sebanyak 48 kali dan dilaksanakan 4 kali perbulan atau dalam sebulan
dengan dukungan BBM yang diharapkan tertampilkan dalam tabel
kebutuhan ideal kapal sebagaimana yang tertera dibawah ini;
Tabel Kebutuhan Ideal Kapal Patroli Polisi pertahun
N
O
TYPE KAPAL/MESIN KEBUTUHAN LTR /
HARI X MESIN
JUMLAHLTR / HARI X
JUMLAH KAPAL X
JUMLAH PATROLI
IDEALX
JUMLAH
KEBUTUHAN
REAL/PERTAHUN
KET
1 C2 ( 2X261 PK CUMINS ) 2 X 400 LTR 800 LTR X 1 X 48 38400 LTR HSD
2 C2 (2 X 200 PK) 2 X 160 LTR 320 LTR X 7 X 48 107520 LTR MT-88
3 C3 ( 1X85 PK) 80 LTR 80 LTR X 4 X 48 15360 LTR MT-88
4 Rubber boat ( 1X40 PK) 35 LTR 35 LTR X 48 1680 LTR MT-88
Jumlah kebutuhan BBM HSD= 38.400 LTR dan Pertamax =124.560 LTR
4. Kebutuhan Ideal
Kebutuhan ideal BBM Patroli sesuai dengan harapan untuk per
tahun adalah untuk pemakai BBM HSD kapal patroli Polisi adalah 38.400
liter ditambah dengan kebutuhan Truck dan Bus sebanyak 3000 Liter
sedangkan kebutuhan pemakaian BBM Pertamax Kapal patroli Polisi
124.560 liter ditambah dengan kebutuhan Mobil Direktur dan sepeda motor
Caraka 1500 liter, Jumlah kebutuhan ideal BBM HSD adalah 41.400 liter dan
BBM Pertamax adalah 126.060 liter.

41
BAB VI
OPTIMALISASI
Perkembangan lingkungan strategis yang berdampak terhadap gangguan
kamtibmas di wilayah perairan Jambi harus dapat diantisipasi oleh Satrolda
Ditpolair Polda Jambi dengan mengedepankan upaya preventif yaitu
melaksanakan patroli perairan. Optimalisasi kemampuan patroli perairan oleh
Satrolda guna meningkatkan kinerja dengan tujuan akhir terwujudnya kamtibmas
yang kondusif, perlu dirumuskan dengan membuat visi dan misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, strategi dan action plan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Visi dan Misi
1. Visi
Untuk optimalisasi kemampuan satuan patroli daerah guna
meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas
yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi, maka dapat dirumuskan
visi, yaitu : “Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat
perairan dengan optimalisasi kemampuan personil satuan patroli
daerah sehingga kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan
dapat terwujud “
2. Misi
a. Meningkatkan kondisi sumber daya Satrolda Ditpolair Polda
Jambidalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan.
b. Meningkatkan tata kelola yang mendukung pelaksanaan Patroli
perairanoleh Satrolda Ditpolair Polda Jambi.
B. Tujuan
1. Tercapainya kondisi sumber daya Ditpolair Polda Jambi yang memadai
sehingga dapat mendukung pelaksanaan Patroli perairanguna
meningkatkan kinerja.
2. Terlaksananya Tata kelola dalam pelaksanaan Patroli perairan guna
meningkatkan kinerja Satrolda Dit Polair Polda Jambi.

42
C. Sasaran
1. Untuk mencapai suatu kondisi sumber daya Ditpolair Polda Jambi yang
memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Patroli
perairan dengan meningkatkan sumber daya manusia, anggaran,
sarana dan prasarana serta metode yang digunakan.
2. Untuk menata kelola pelaksanaan Patroli perairan oleh Satrolda
Ditpolair Polda Jambi yang dapat dilakukan dengan suatu kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang
baik.
D. Kebijakan
1. Terdukungnya pengembangan sumber daya dalam mendukung
pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi meliputi
dukungan terhadap sumber daya yang mengawakinya, anggaran,
sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam mendukung
pelaksanaan patroli perairan.
2. Terdukungnya pengembangan terhadap tata kelola dalam pelaksanaan
Patroliperairan oleh Ditpolair Polda Jambi yang meliputi aspek
manajerial yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek
pelaksanaan serta aspek pengawasan dan pengendalian.
E. Strategi
Adapun strategi yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan
landasan teori analisa SWOT, yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi
situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan,
kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna
menentukan cara solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem
Solving) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang
diharapkan.
Penulis melakukan analisa SWOT yaitu dengan mengkombinasikan
Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan dan Peluang (W-O), Kekuatan

43
dan Ancaman (S-T) serta Kelemahan dan Ancaman (W-T), maka penulis
dapat menentukan, menganalisa dan memformulasikan strategi yang dapat
dilakukan dalam pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi,
sebagai maksud untuk meningkatkan kinerja, sehingga outcome yang
didapat adalah dapat mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah
perairan Jambi, yaitu :
1. Strategi Jangka pendek (0 - 6 bulan)
a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli Perairan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelaksanaan patroli perairan
(S-O);
b. Melaksanakan Patroli perairan dengan menerapkan prinsip-prinsip
sesuai dengan budaya lokal masyarakat perairan dan pesisir
pantai Jambi (W-O);
c. Melaksanakan pengembangan sumber daya yang ada, kemudian
mewujudkan Unit Patroli Polair/Kapal patroli sebagai sentra
pelayanan kepolisian terpadu(S-T);
d. Menyusun rencana dan melaksanakan pelatihan rutin tentang
pemeliharaan kemampuan patroli perairan kepada personil
khususnya awak kapal patroli perairan (W-T);
2. Strategi jangka sedang (6 bulan - 1 tahun)
a. Melakukan modifikasi metode Patroliperairan disesuaikan dengan
karakteristik kerawanan daerah perairan Jambi(S-O);
b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kerjasama dengan
pemerintah daerah, instansi dan pengguna jasa perairan terkait
dalam hal mengoptimalkan Patroli perairan(W-O);
c. Melakukan kerjasama terhadap masyarakat perairan untuk
menjadi agen informasi (S-T);
d. Meningkatkan kemampuan personil awak kapal patroli perairan
dengan mengusulkan mengikuti pendididkan kejuruan dan
pelatihan tentang FT. Polair dan mengusulkan dukungan
anggaran guna mendukung kegiatan patroli perairan(W-T);
e. Menerapkan patroli mandiri kewilayahan. Pelaksanaan Patroli
mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh kapal polisi yang

44
ditempatkan di pos kuala tungkal(Kab. Tanjab Barat) dan pos
Kampung laut (Kab. Tanjab Timur) dalam pelaksanaan
kegiatannya secara rutin pertriwulan 12,5 hari kerja dan kapal
polisi di pos kampung laut melaksanakan kegiatan rutinnya 16 kali
patroli. Kondisi ini memang harus ditempuh dikarenakan
dukungan alokasi BBM HSD/Solar untuk Triwulan I hanya
mencukupi + 16 hari patroli kapal type C2 dengan 1 mesin (6.250
ltr dibagi 400 ltr = 15, 625 dibulatkan = 16 hari
dan Pertamax hanya mampu mencukupi + 12,5 hari patroli,
sedangkan kapal type C2 dengan 2 mesin (4.000 ltr dibagi 320 ltr
= 12,5 hari. Keberadaan sungai Pengabuan menuju pelabuhan
dagang Tanjab barat dan segala jenis armada laut yang masuk
wilayah Kab. Tanjabbar dapat di pantau dan diawasi melalui
Pospolair Kuala Tungkal, sedangkan untuk sungai Batanghari
menuju ke Kota Jambi (DAS Batanghari) terpantau oleh Polspolair
Kampung Laut (Kab Tanjabtim)(W-O).
3. Strategi jangka panjang (1-2 tahun)
a. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat,
pemerintah daerah dan instansi terkait dalam kerjasama
harkamtibmas(S-O).
b. Mengidentifikasi kebutuhan riil terhadap sarana dan prasarana
pendukung kegiatan Patroliperairan(W-O).
c. Melaksanakan kegiatan Patroli perairan dengan melaksanakan
binmas dalam mendukung upaya meningkatkan kesadaran hukum
terhadap masyarakat perairan (S-T).
d. Meminimalisir pelanggaran disiplin personil khususnya yang
melaksanakan tugas patroli perairan(W-T).
F. Action Plan
Rencana aksi (action plan) dalam optimalisasi kemampuan kapal patroli
perairan guna meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kamtibmas
yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambiadalah dengan :

45
1. Meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan
patroliperairanoleh Ditpolair Polda Jambi.
Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Patroli perairan oleh
Ditpolair Polda Jambi, dilihat dari dukungan oleh sumber daya dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Subyek :
Dir Polair Polda Jambi, Wadir, Kasatrolda dan Kasi Patwalair
serta Komandan kapalberperan sebagai subyek di tingkat Ditpolair
Daerah.
b. Metode :
1) Sumber daya manusia
a) Pengisian kekosongan jabatan dalam struktur
organisasi.
Dengan mengusulkan pengisian jabatan Kepala
satuan patroli daerah dengan personil yang
memilikikualifikasi dan kemampuan di bidang FT.
Polair.
b) Pendidikan atau edukasi
Mengusulkan dan memprioritaskan kepada
personil kapal patroli perairan untuk :
(1) Mengikuti pendidikan pengembangan umum di
universitas yang ada di Jambi.
(2) Mengikuti berbagai pelatihan tentang harkatpuan
FT. Polair (Nautika, Teknika, Harwat, Komlek,
SAR dan Binmasair).
c) Sosialisasi/penyegaran
Melaksanakan sosialisasi kepada personil patroli
secara terprogram dan konsisten tentang peraturan
yang berkaitan dengan patroli, antara lain :
(1) Sosialisasi UU yang berkaitan dengan penegakan
hukum di wilayah perairan.
(2) Sosialisasi SOP yang berkaitan dengan patroli
perairan (SOP peran diatas kapal, SAR,

46
Binmasair, harwat kapal, penindakan oleh kapal
patroli dan lain-lain)
d) Arahan pimpinan pasukan
Dengan carakonsistenmemberikan arahan kepada
personil (APP) pada setiap apel pagi/sebelum
melaksanakan patroli kepada personil kapal patroli.
e) Untuk mengurangi segala bentuk penyimpangan yang
dilakukan personil patroli perairan :
(1) Melaksanakan pembinaan mental dan rohani
kepada personil satuan patroli perairan.
(2) Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja (SMK)
untuk mengidentifikasi dan mengukur prestasi
kinerja personil secara berkesinambungan dan
konsisten.
(3) Meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan
patroli perairan, seperti membuat pakta integritas
guna memantapkan komitmen bersama.
(4) Melakukan kontrak kinerja untuk disepakati
mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas
dalampelaksanaan patroliperairan.
2) Sarana dan Prasarana
Dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
dalam mendukung Patroli perairan, melakukan upaya
dengan mengajukan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala
Biro perencanaan dan Kepala Biro Sarpras yang dimasukkan
dalam pengajuan rancangan rencana kerja tahun berikutnya
yaitu :
a) Mengajukan usulan terhadap penambahan alat khusus
Polair (Alkom dan alat SAR).
b) Mengajukan usulan pengadaan kapal dengan
spesifikasi jenis kapalyang disesuaikan dengan
karakteristik perairan Jambi.
3) Anggaran

47
Untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam
mendukung pelaksanaan Patroli perairan, berupaya untuk
mengajukan usulan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala
Biro Perencanaan, yang selanjutnya dituangkan dalam
rancangan rencana kerja tahun berikutnya, yaitu dengan :
a) Mengajukan usulan anggaran pendukung program
patroli seperti pengawalan, patroli sambang
nusa/polmas perairan dan SAR perairan.
b) Mengajukan usulan penambahan anggaran dukungan
logistik kapal patroli.
c) Mengajukan usulan penambahan anggaran
pemeliharaan dan perawatan kapal patroli.
4) Metode yang digunakan
Untuk mengoptimalkan kegiatan patroli, harus membuat
terobosan kreatif agar pelaksanaan patroli dapat berjalan
efektif dan efisien, yaitu dengan :
a) Patroli terpadu
b) Patroli Multi Sasaran
c) Patroli Sambang Nusa
d) Patroli Quick Respon
c. Obyek
Sebagai obyek dalam pelaksanaan patroli perairan adalah
Wadir Polair, Kabag bin opsnal, Kasubbag renmin, Kasubdit
fasharkan, Kasubdit gakkum, Kasatrolda, Kasi Patwalair, Kasi
Sar/binmasair dan Komandan Kapal.
2. Meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan
patroliperairanoleh Direktorat Polair Polda Jambi
a. Subyek
Adapun yang menjadi subyek dalam pelaksanaan tata kelola
untuk kegiatan Patroli perairan adalah Dir Polair Polda Jambi,
Wadir, Kasatrolda dan Kasi Patwalair.
b. Metode
1) Aspek Perencanaan.

48
a) Menyusun dan membuat penjabaran Program Kerja
dan Anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan
patroli perairan.
b) Menyusunan Program Kegiatan dan Anggaran dibuat
dalam kurun waktu semester, triwulan dan bulanan.
2) Aspek Pengorganisasian.
Mengarahkan dan menetapkan sesuai dengan struktur
organisasi yang telah dibuat, bahwa :
a) Personil patroli perairan adalah seluruh personil/awak
kapal polisi.
b) Kasatrolda adalah sebagai Pembina teknis
pelaksanaan Patroli perairan dibantu Kepala
seksiPatwalair.
c) Kepala Unit Patroli sekaligus merangkap Komandan
kapal Patroli sebagai pengendali dalam pelaksanaan
Patroli perairan.
3) Aspek Pelaksanaan.
a) Melaksanakan patroli dengan selektifitas prioritas pada
daerah-daerah rawan kriminalitas.
b) Mengintensifkan patroli sambang nusa pada wilayah
pesisir pantai yang sulit dijangkau oleh petugas lainnya.
c) Mengintensifkan patroli dengan melaksanakan binmas
kepada pengguna jasa perairan (kapal-kapal niaga,
pemilik kapal dan agen pelayaran)
d) Melaksanakan deteksi dini terhadap perkembangan
situasi dan kondisi wilayah perairan yang menimbulkan
gangguan kamtibmas.
e) Penggalangan terhadap potensi komunitas perairan
yang ada untuk ikut serta dalam harkamtibmas
perairan.
f) Koordinasi dan kerjasama Kamtibmas secara konsisten
dengan pemerintah daerah agar memberdayakan
seluruh aparatur pemerintah daerah,melakukan

49
pertemuan rutin dengan instansi di perairan (Pelindo,
Syahbandar, DKP,Bea Cukai, Imigrasi, TNI AL, KPLP,
Kesehatan dan karantina hewan, BASARDA), dan
Kerjasama dengan kelompok pengguna dan pemakai
jasa perairan yang bersifat pembinaan.
4) Aspek Pengawasan dan Pengendalian
a) Direktur Polair dibantu Wadir Polair, Kabag bin opsnal,
Kasubbag renmin, Kasatroldadan kasubdit gakkum
untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian
dengan memeriksa laporan tugas kapal patroli perairan,
pengawasan melekat dengan melakukan cross check di
lapangan dan pemberian Reward and Punishment
secara tegas, adil, transparan dan proporsional guna
meningkatkan kinerja;
b) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Fungsi secara
periodik guna mengevaluasi pelaksanaan Patroli
perairan.
c) Direktur Polair mengajukan usulan kepada Kapolda
Jambi untuk menugaskan personil dari Bid Propam
sebagai maksud untuk memantau kinerja personil
patroli perairan yang berada di wilayah tugasnya.
c. Obyek
Sebagai obyek dalam dalam pelaksanaan tata kelola untuk
kegiatan Patroli perairan adalah Kabag bin opsnal, Kasubbag
renmin, Kasubdit gakkum, Kasatrolda, Kepala seksi Patwalair,
Komandan kapal, Komunitas masyarakat perairan, Media cetak
dan elektronik, Potensi masyarakat, Pemerintah daerah, Criminal
justice system (CJS), Instansi bahari, dan pengguna atau pemakai
jasa perairan.

50
BAB VII
P E N U T U P
A. Kesimpulan
1. Kegiatan Patroli perairan telah dilaksanakan oleh Ditpolair Polda Jambi
dalam usahanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan
Polda Jambi,namun dalam implementasinya masih belum optimal
karena berbagai faktor kendala dan hambatan sumber daya yang ada.
Oleh karenanya diperlukan suatu upaya khusus yang strategis dalam
mengoptimalkan pelaksanaan patroli, seperti : peningkatan sumber
daya manusia, pengajuan atas penambahan anggaran guna
mendukung pelaksanaan Patroli perairan dan mengajukan pengusulan
sarana prasarana patroli perairan disesuaikan dengan karakteristik
perairan Jambi dan melaksanakan modifikasi metode patroli yang
efektif dan efisien.
2. Tata kelola pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi
yang saat ini sudah berjalan, dalam pelaksanaannya secara detail
belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaksanaan patroli
perairan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu
optimalisasi pelaksanaan tata kelola Patroli perairan oleh Ditpolair
Polda Jambi yang bernilai strategis dengan melakukan upaya sebagai
berikut : menyusun rencana program kerja dan anggaran, dalam
pengorganisasian dengan mengarahkan dan menetapkan siapa subyek
pelaksana Patroli perairan, pembina teknis dan pengendalinya, dari
aspek pelaksanaan patroli perairan dengan memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki secara optimal, serta dari aspek pengawasan dan
pengendalian dilakukan melalui pemanfaatan kekuatan yang terdapat
dalam struktur organisasi Ditpolair Polda Jambi untuk secara bersama-
sama melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam
pelaksanaan Patroli perairan.

51
B. Saran
1. Dalam meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung
pelaksanaan patroliperairanoleh Ditpolair Polda Jambi disarankan :
a. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan usulan kepada Kapolda
Jambi melalui Karo SDM untuk melaksanakan pelatihan tentang
pengoperasian kapal, Nautika/Teknika kapal, SAR, binmasair dan
harwat kapal kepada personil ABK kapal patroli
dengandimasukkan kedalam program pelatihan kewilayahan yang
diselenggarakan di SPN Polda Jambi dan mengisi jabatan
struktural yang kosong pada unit kerja satuan patroli daerah;
b. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan anggaran satuan patroli
yang belum terdukung dalam DIPA Polair, antara lain : anggaran
Pengawalan, SAR dan Polmas perairan, metode yang digunakan
adalah buttom up;
c. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan usulan kepada Direktur
Polair Baharkam Polri tentang pengadaan kapal patroliyang
digunakan dalam pelaksanaan patroli perairan dengan
spesifikasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi
perairan Jambi dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang
dapat mendukung pelaksanaan patroli perairan;
d. Agar Dir Polair memodifikasi metode patroli yang digunakan dari
metode yang konvensional ke metode yang lebih kreatif seperti
patroli terpadu, multi sasaran, sambang nusa dan quick respon.
2. Dalam meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan
patroliperairanolehSatrolda Dit Polair Polda Jambi agar :
a. Membuat perencanaan patroli sesuai dengan Kakerda;
b. Memberdayakan seluruh sumber daya patroli yang dimiliki;

52
c. Agar satuan patroli/kapal melaksanakan tugas dengan penuh
tanggung jawab guna pelayanan terhadap masyarakat di wilayah
perairan.
d. Agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk
meningkatkan kinerja personil patroli perairan dan mengurangi
pelanggaran/kesalahan-kesalahan personil di lapangan;
e. Melaksanakan Patroli secara acak / tidak terpola secara Insidesial
guna cegah tangkal terbacanya pola patroli rutin dan berkala oleh
pelaku kejahatan.

53
DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman Dasar Strategi dan
Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaran Tugas Polri,
Mabes Polri, Jakarta (2008);
Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentang Pemolisian Masyarakat, Kerjasama dengan Organisasi
International untuk Imigrasi (IOM), dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda,
Jakarta,. Juni 2006;
Rahadjo, Satjipto, Polisi Sipil; Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Editor
Hasyim Asy’ari, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002;
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat Tahun 2008, penerbit Agung
Media Mulia;
Rancangan Peraturan Direktur Polair Baharkam Polri, Tentang Pedoman
Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Wilayah Perairan;
Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
Terry R. George, Azas-asas Manajemen, terjemahan dari “Principle Of
Management”, Jakarta 2000;
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A tahun 2003 tanggal 21
Nopember 2003;
Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi
Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama;
Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi tahun 2010-2014
(Surat Keputusan No. Pol. : Skep/5/X/2009)
Rancangan Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi tahun
2013;
Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta, 2014;
Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres
nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;

54
Permenkeu RI nomor 53/PMK.02/2014 ttg Standar biaya masukan T.A.2015;
Connie Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia:
Dari Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim’, di Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas), Kamis (8/10/2014);
Brigjen Pol Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, Comannder Wish Kapolda
Jambi, di SPN Pondok Meja Polda Jambi, tanggal 5 Agustus 2014;
www.jambiprof.go.id.Jambi dalam Angka,diakses tanggal 26 Februari 2013;
akbphajidadangdjokok.blogspot.com, diakses pada tanggal 0Maret 2015;
dadangdjoko.blogspot.com/2014/08/provinsi-jambi.html,diakses pada tanggal 4
Maret 2015 pkl 11.28 wib;

ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI

Similar to ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI (20)

More from Dadang DjokoKaryanto

More from Dadang DjokoKaryanto (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI