Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan RBP Gelombang II Ta. 2013 Polda Kaltim

1. Evaluasi Pelaksanaan
REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II TAHUN 2011-2014
POLDA KALTIM
AKBP Drs. DHARU SISWANTO

2. Dasar:
• Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor : KEP/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011
tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri
Tahun 2011-2014;
• Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor : KEP/180/III/2012 tanggal 30 Maret 2012
tentang Penetapan Pedoman Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Refreshing Pelaksanaan RBP;
• Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/169/I/2014 Tanggal 24
Januari 2014 tentang Pelaksanaan rapat evaluasi RBP Gel II
Tahun 2011-2014.

3. HASIL PENCAPAIAN
PELAKSANAAN RBP GEL. II TA. 2011-2014
DI -POLDA KALTIM

4. HTCK Polda Kaltim
Pokok-pokok HTCK Satuan kerja dilingkungan Polda Kaltim telah tersusun dan disahkan oleh Kapolri,
melalui Peraturan Kapolda Kaltim Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013.
HTCK Satker jajaran Polda Kaltim
Dari 53 Satker jajaran Polda Kaltim, hingga saat ini terdapat 36 peraturan Kasatker jajaran Polda Kaltim
tentang pokok-pokok HTCK yang telah terbentuk dan di sahkan oleh Kapolda Kaltim.
Penyusunan ABK
Penyusunan Analisa Beban Kerja Polda Kaltim dan penghitungan Efektivitas Unit telah dilaksanakan dan
dilaporkan melalui surat Kapolda Kaltim Nomor : B/4996/XI/2012/Ro Rena tanggal 09 Nopember 2012
Perihal Penghitungan Kembali ABK Satker jajaran Polda Kaltim, dengan hasil 0,83 atau kategori cukup.
Telah diajukan 11 Polres untuk dibentuk Sat Pam Obvit Polres, namun hingga saat ini belum ada yg
disetujui pembentukannya.
Telah diajukan 43 Polsek yang tersebar di 9 Polres untuk pembentukan Unit Lantas Polsek, hingga saat
ini terdapat 17 Unit Lantas Polsek yang terdapat di 7 Polres yang telah disetujui.

5. Lanjutan...
Telah diajukan 10 Polres untuk dibentuk Sat Polair tingkat Polres, hingga saat ini terdapat 7 Polres yg
telah disetujui pembentukannya. (Polres Balikpapan, PPU, Paser, Nunukan, Tarakan, Kukar, dan
Bontang)
 Polsek Tahura Polres Kutai menjadi Polsubsektor Tahura Polsek Loa Janan Polres Kutai dan kemudian
status Polseknya diajukan untuk dialihkan pada Polsubsektor Kaliorang Polsek Sangkulirang Polres
Kutim agar menjadi Polsek Kaliorang Polres Kutim.
 Polsek Kuala Samboja Polres Kutai menjadi Polsubsektor Kuala Samboja Polsek Samboja Polres Kutai
dan kemudian status Polseknya diajukan untuk dialihkan pada Polsubsektor Ma. Samu agar menjadi
Polsek Ma. Samu Polres Paser.
 Polsek Handil Baru Polres Kutai menjadi Polsubsektor Handil Baru Polsek Samboja Polres Kutai dan
kemudian status Polseknya diajukan untuk dialihkan pada Polsubsektor Siluq Ngurai agar
menjadi Polsek Siluq Ngurai Polres Kutai Barat
POLRES KUKAR :
 Polsek Marangkayu dan Polsek MA. Badak yang sebelumnya masuk wilayah hukum Polres Kukar
dialihkan ke Polres Bontang;
 Polsek Kuala Samboja, Polsek Handil Baru, dan Polsek Tahura Polres Kukar yang berada di dalam 1
(satu) administrasi kecamatan Samboja.

6. Lanjutan...
POLRES PASER :
 meningkatkan status Polsubsektor Ma. Samu menjadi Polsek Ma. Samu Polres Paser.
POLRES KUTAI BARAT :
 Meningkatkan status Polsubsektor Siluq Ngurai agar dapat menjadi Polsek Siluq Ngurai Polres Kutai
Barat.
POLRES NUNUKAN :
 Pengajuan pembentukan Polsek Tanjung Harapan Polres Nunukan dan Polsek Nunukan Selatan Polres
Nunukan.
POLRES BULUNGAN :
 Pembentukan Polres KTT (Kabupaten Tanah Tidung) dan Polres Mahakam Hulu sebagai tindak lanjut
dari terbentuknya KaB. Tanah Tidung dan Kab. Mahakam Hulu serta Propinsi Kalimantan Utara.
 Pembentukan Polres Tana Tidung dan Polsek Sesayap Hilir serta pembuatan Telaahan Staf
pembentukan Polda Kaltara sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : Sprin/50/X/2013
Tanggal 28 Oktober 2013
Quick wins yang dilaksanakan pada Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah pembentukan
Satpolair, Satpamobvit, dan Unit Lantas dengan hasil capaian hingga saat ini telah terbentuk 7 Sat Polair
Polres, 17 Unit Lantas Polsek, dan untuk Pembentukan Sat Pam Obvit Polres dari 11 Polres/Ta yang
diusulkan belum ada yang disetujui pembentukannya hingga saat ini.

7. Identifikasi SOP dalam bentuk Lama yg masih berlaku hingga juli 2011, sebanyak 69
Naskah;
Produk peraturan Kasatker yg telah terbentuk hingga saat ini berjumlah 198 Peraturan dan 36 diantaranya
adalah Peraturan Kasatker ttg Pokok HTCK;
pembangunan atau pengembangan E-Government, dilaksanakan dengan kegiatan :
• Pembangunan LPSE di tingkat Polda hingga saat ini (Tahun 2013) telah dilaksanakan 21 kegiatan lelang
pengadaan barang dan jasa melalui jaringan LPSE Polda Kaltim;
• Telah terbentuk Sarana prasarana Pengelolaan Informasi dan Data dalam rangka keterbukaan Informasi
Publik;
• Memanfaatkan simtekpol Polri melalui jejaring sosial skype
Quick Wins dari Program Penataan Tatalaksana adalah “pengembangan LPSE Polri” dengan kegiatan
menayangkan pengumuman / kegiatan lelang pembangunan yang terdapat di Polda Kaltim dan jajaran.
Pada Tahun 2013 telah terlaksana 16 kegiatan dan 5 kegiatan dalam proses.

8. Produk peraturan yg telah Sah hingga saat ini berjumlah 198 Peraturan Kasatker dan 12 Peraturan
masih dalam proses penyusunan;
Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan Kepolisian yang telah disusun oleh masing-masing satker dan
diterima oleh Bid Kum Polda Kaltim (sampai dengan Tahun 2013), berjumlah 213 Peraturan Kasatker
dan yang telah disahkan berjumlah 198 peraturan
Quick Wins Sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan
peraturan Kepolisian di jajaran Polda Kaltim telah dilaksanakan baik di tingkat Polda hingga satuan
kewilayahan ;

9. PERATURAN DIR RESKRIMUM :

Telah Terbentuk 5 (lima) Perdir Reskrimum Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan
pelayanan di lingkungan Dit Reskrimum Polda Kaltim
PERATURAN DIR RESKRIMSUS :

Telah Terbentuk 20 (Dua puluh) Perdir Reskrimsus Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan
tugas dan pelayanan di lingkungan Dit Reskrimsus Polda Kaltim
PERATURAN DIR RESNARKOBA:

Telah Terbentuk 2 (dua) Perdir Resnarkoba Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan
pelayanan di lingkungan Dit Resnarkoba Polda Kaltim
PERATURAN DIR TAHTI :

Telah Terbentuk 1 (satu) Perdir Tahti Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan
pelayanan di lingkungan Dit Tahti Polda Kaltim
Quick wins di bidang Reskrim adalah pelayanan Pengaduan Komplain Masyarakat Selama Tahun 2013,
jumlah pengaduan/complain yang di terima dari masyarakat sebanyak 25 Pengaduan/Complain yang
disampaikan secara tertulis (5 pengaduan/complain terhadap Dit Reskrimum dan 20 Pengaduan/Complin
terhadap Dit Reskrimsus Polda Kaltim).

10. PERATURAN DIR INTELKAM:






Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Intelkam Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan
pelayanan di lingkungan Dit Intelkam Polda Kaltim
KEGIATAN YAN PUBLIK INTELKAM:
Penerbitan SKCK selama tahun 2013 sebanyak 100.806 lembar (Quick Wins);
Penerbitan surat ijin kegiatan masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 5121 kali;
Penerbitan perijinan senpi Non Organik TNI/Polri pada tahun 2013 sebanyak 546 kali;
Penerbitan perijinan handak komersil pada tahun 2013 sebanyak 755 kali;
Pembentukan jaringan Intelijen yang dilakukan oleh Dit Intelkam Polda Kaltim dan Sat
Intelkam Polres/Ta pada tahun 2013 sebanyak :
- Subdit I (Politik)
: 13 Kegiatan
- Subdit III (Sosbud)
: 10 Kegiatan
- Subdit II (Ekonomi) : 11 Kegiatan
- Subdit IV (Keamanan)
: 02 Kegiatan

11. PERATURAN DIR LANTAS :

Telah Terbentuk 13 (tiga belas) Perdir Lantas Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas
dan pelayanan di lingkungan Dit Lantas Polda Kaltim
PIALA DAN PIAGAM ”CITRA PELAYANAN PRIMA” :





Penerimaan Piala tahun 2001-2010 sebanyak 1 unit yaitu Samsat Balikpapan (2010);
Penerima Piagam tahun 2001-2010 sebanyak 2 unit yaitu Samsat Balikpapan sebanyak 2 kali (tahun
2001 dan 2006);
Unit Pelayanan BPKB yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 dan ISO 9001:2008 sebanyak 1
unit yan BPKB Ditlantas Polda Kaltim;
Unit pelayanan SIM di Satpas yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2008 sebanyak 1 unit yaitu
Satpas Polres Tarakan;
Pelayanan STNK di Kantor Samsat yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 Polda Kaltim
sebanyak 1 unit yaitu Samsat Polres Tarakan;
SARPRAS YG DITERIMA:

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Dit Lantas Polda Kaltim pada
tahun 2013 menerima 2 unit sedan patwal mazda 2500 cc dan 2 unit Bus ELF untuk yan sim
keliling (Didistribusikan ke Polres Bppn dan Pulres Kukar).

12. PERATURAN DIR SABHARA :

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Sabhara Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas
dan pelayanan di lingkungan Dit Sabhara Polda Kaltim
Pelayanan Publik Bidang SABHARA :

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik dengan kegiatan
patroli sebanyak 64.451 kali, patroli dialogis Polwan (pembinaan komunitas ) 120 kali, patroli
waketok 20 kali, pengamanan unjuk rasa 224 kali, pelacakan satwa 3 kali, patroli satwa 60 kali
(Quick Wins)
SARPRAS YG DITERIMA:

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Sabhara, Polda Kaltim
pada tahun 2013 menerima : 4 Unit Rantis AWC (Distribusi : 2 unit Dit Sabhara, Res Paser, dan Res
Bul); 5 Truk angkut alat Dalmas (Distribusi : Dit Sabhara, Res Btg, Res Kutim, Res Kubar, dan Res
PPU); 5 Bus angkut personil (Distribusi : Dit Sabhara, Res Btg, Res Kutim, Res NNK, Resta SMD, Res
Bul); 4 R4 Double Cabin (Distribusi : Dit Sabhara, Resta SMD 2 unit, Res Bppn ); 2 R4 Isuzu D-Max
untuk penerangan Dalmas (Distribusi : Res Bul dan Res Kubar); 30 R2 Kawasaki KLX (Raimas)
(Distribusi : Res Kubar dan Res PPU masing-masing 15 Unit); serta alsus lainnya.

13. PERATURAN DIR BINMAS :

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Binmas Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan
pelayanan di lingkungan Dit Binmas Polda Kaltim
Kegiatan Pelayanan Publik Bidang BINMAS:
 Mengimplementasikan pelayanan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) melalui rekomendasi
operasional dan kemudian melakukan pengawasan, dari 18 BUJP telah terlaksana pada 10 BUJP;
 Penggelaran sentra pelayanan Kepolisian di mal-mal berupa gerai SPK terlaksana di 2 Polres (Polres
Balikpapan dan Polresta Samarinda);
 Penggelaran sentra pelayanan Kepolisian di pusat kegiatan masyarakat berupa mobil SPK di 13
Polres yang terlaksana baru di 2 Polres;
 Penggelaran Bhabinkamtibmas/petugas Polmas di setiap desa/kelurahan, telah terdapat 845
Babinkamtibmas dari 1.475 Desa/Kelurahan yg ada (baru terpenuhi 57,28%), Polres/Ta yg tlh
terpenuhi 100 % adalah Res PPU, Resta SMD, Res Btg, Res Bpn dan Res Trkn (Quick Wins);
SARPRAS YG DITERIMA:
 Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Binmas Polda Kaltim
Tahun 2013 telah menerima 8 Daihatsu Grand max untuk yan kamtibmas dan 28 R2 Suzuki Thunder
125 cc sebagai kendaraan oprasional Bhabinkamtibmas

14. PERATURAN DIR POLAIR :

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Polair Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan
pelayanan di lingkungan Dit Polair Polda Kaltim
Kegiatan Pelayanan Publik Bidang POLAIR :



Pelaksanaan kegiatan sambang nusa dengan Kapal Polisi secara berkesinambungan di pulau terluar
berpenghuni, selama tahun 2013 terlaksana 11 kali;
Pelaksanaan Patroli Polair di wilayah Perairan Polda Kaltim khususnya wilayah Perbatasan
dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan menggunakan 1 Kapal Patroli setiap harinya dengan rute
perairan yang masuk kedalam wilayah hukum Polda Kaltim dan sekitarnya (Quick Wins);
Transparansi penyidikan dibidang penegakan hukum di wilayah perairan (pemberian SP2HP) sudah
terlaksana sebanyak 32 kali.
SARPRAS YG DITERIMA:
 Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Polair Polda Kaltim
Tahun 2013 telah menerima : 1 Bus angkut Personil, 1 R4 Double Cabin, dan 5 Perahu Karet
(Distribusi : Dit Polair, Res TRK, Res Kutim, Res Kubar, dan Res Bul).

15. PERATURAN KASAT BRIMOB :

Telah Terbentuk 4 (empat) Perdir Brimob Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan
pelayanan di lingkungan Dit Brimob Polda Kaltim
Kegiatan Pelayanan Publik Bidang BRIMOB :



Pada periode Tahun 2013 Pengamanan kegiatan masyarakat dengan tingkat kerawanan yang
tinggi (unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa) telah dilakukan sebanyak 24 kali dan
Penanganan gangguan kamtibmas yang berpotensi konflik/ anarkis dilaksanakan sebanyak 13 kali
(Quick Wins);
Pelayanan korban bencana alam selama periode tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 12 kali .
Kegiatan JIBOM dan sterilisasi yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kaltim selama Tahun
2013 dilaksanakan sebanyak 22 kali.
SARPRAS YG DITERIMA:
 Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan Bidang Brimob Polda Kaltim
Tahun 2013 telah menerima : 3 Bus angkut Personil, serta Alsus perlengkapan PHH.

16. Kegiatan Program Penataan Sisjemen Aparatur :




Kegiatan dalam penataan Sistem Rekrutmen anggota Polri yang dilaksanakan dengan menyusun SOP tentang
rekruitment Personel Polri/PNS;
Kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan analisis jabatan adalah Melakukan kompulir dan pesortiran data
analisa jabatan dan uraian jabatan yang diterima dari Satker/Satwil Jajaran Polda Kaltim, hingga Tahun 2013 dari
40 Satker dan satwil, baru terlaksana di 24 Satker dan satwil.
Kegiatan Evaluasi Jabatan yang dilakukan selama tahun 2013 adalah melaksanakan mutasi jabatan dan
melakukan reward kepada anggota yang berprestasi dan mempunyai kompetensi pada jabatan tersebut;
Pelaksanaan kegiatan Assesmen individu selama tahun 2013:
•
Membuat perencanaan pelaksanaan asessment jabatan Kasat dan Kapolsek Satwil jajaran Polda Kaltim pada
bulan Januari 2013;
•
Melaksanakan pelatihan calon Asessor Polda Kaltim dan membuat perencanaan pelaksanaan asessment
Wakapolres jajaran Polda Kaltim pada februari 2013;
•
Melaksanakan asessment Wakapolres dan Calon Wakapolres jajaran Polda Kaltim pada Maret 2013;
•
Membuat perencanaan pelaksanaan asessment calon penyidik Tipikor Polda Kaltim pada April 2013
Quick wins program penataan sistem manajemen SDM Aparatur yang dilaksanakan oleh Polda Kaltim
adalah Penerapan Standar Kompetensi Jabatan. Kegiatan Penyusunan Standar kompetensi Jabatan
dilakukan dengan memberikan input ke Polda tentang standar kompetensi jabatan untuk tingkat Polres,
Polsek dan Polsubsektor dalam bentuk tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.

17. PERATURAN KABID HUMAS :

Telah Terbentuk 7 (tujuh) Peraturan Kabid Humas Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan
tugas dan pelayanan di lingkungan Bid Humas Polda Kaltim
KEGIATAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN :



Melaksanakan Dialog interaktif pada media masa seperti TVRI Samarinda, BTV, Smart FM, Radio
Onix, suara Tribun Indonesia untuk menyampaikan program, keberhasilan, sosialisasi, dan info
kamtibmas serta semangat perubahan yang mengedepankan pelayanan prima, anti KKN, dan
anti kekerasan yang dilaksanakan Polda Kaltim dan jajaran kepada masyarakat;
Membuat majalah/leaflet/ brosur yang berisikan program, kegiatan serta informasi tentang
perubahan mind set dan culture set yang dilakukan oleh Polri.
Mengaktifkan kembali pejabat dan operator PID dalam mengelola informasi dan dokumentasi
tentang produk dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda kaltim
Quick wins Program manajemen perubahan dan pengetahuan adalah terbentuknya dokumen strategi
manajemen perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Kaltim adalah dengan mempedomani
dokumen strategi manajemen perubahan dilingkungan Polda Kaltim yang merupakan hasil identifikasi
dan analisis terhadap perubahan yang perlu dilakukan di internal Polri berdasarkan hasil penelitian yang
dilaksanakan oleh Tim Manajemen Perubahan Polri.

18. PERATURAN KABID PROPAM :

Telah Terbentuk 9 (Sembilan) Peraturan Kabid Propam Polda Kaltim tentang Pedoman pelaksanaan
tugas dan pelayanan di lingkungan Bid Propam Polda Kaltim
PENYELESAIAN PENGADUAN/KOMPLAIN MASYARAKAT
•
•
•
•
Laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Itwasda Polda Kaltim melalui Irwasum,
Kompolnas, Komnas, Setneg/Setkab, dan Ombudsman selama Tahun 2013 sebanyak 74 aduan,
dengan rincian :
Telah di proses
: 32 Kasus;
Belum di tindak lanjuti
: Kasus;
Dalam Proses
: 42 Kasus;
Selesai benar
: Nihil
Selesai Tidak benar
: 32 Kasus.
Laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bidpropam Polda Kaltim sebanyak 65 pengaduan
dengan bentuk penyelesaian dalam proses 35 pengaduan dan Selesai 30 pengaduan.
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebanyak 9 kasus, dengan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat sebanyak 7 orang dan 2 orang Demosi;
Penyelesaian kasus menonjol terkait pelanggaran disiplin terdiri dari 78 Kasus, dengan rincian 56
Kasus Selesai, dan 22 Kasus dalam Proses.

19. Produk dari Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
1. Menjabarkan dan mempedomani Penetapan IKU Polri Tahun 2010 – 2014 yang telah
disahkan berdasarkan keputusan Kapolri Nomor : KEP/309/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010
dengan menyusun IKU Polda Kaltim Tahun 2010-2014;
2. Mempedomani dan menjabarkan Renja Polri Tahun 2012 berdasarkan pada keputusan
Kapolri Nomor : KEP/323/VI/2011 Tanggal 7 Juni 2011;
3. Telah disusun Renja Polda Kaltim Tahun 2012 berdasarkan pada keputusan Kapolda
Kaltim Nomor : KEP/270/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011;
4. Telah disusun Renja Polda Kaltim tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kapolda Kaltim
Nomor : KEP/187/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;
5. Telah menyusun/membuat Rancangan Renstra Dan Renstra Polda Kaltim Tahun 20102014 dalam bentuk dokumen dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kapolda Kaltim
Nomor : KEP/208/IV/2010 Tanggal 3 April 2010;

20. Giat Program Monitoring dan Evaluasi :
1. Telah dibentuk Tim Pokja dan Tim Penggiat RBP Polda Kaltim berdasarkan :
• Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : OTL.1.1./ 1495 / XII / 2011 tanggal 07
Desember 2011 tentang Struktur Organisasi Tim Pokja RBP Gel II 2011-2014 Polda
Kaltim;
• Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : OTL.1.1./ 1496 / XII / 2011 tanggal 07
Desember 2011 tentang Struktur Organisasi Tim Penggiat RBP Gel II 2011-2014 Polda
Kaltim.
2. Telah dilaksanakan giat Monitoring, Evaluasi, dan Refresing baik di tingkat Polda maupun
di 13 Satuan Kewilayahan secara berkala, Pada Tahun 2013 satuan kewilayahan yang
dimonitoring adalah Polres Malinau, Polres Nunukan, Polres Kubar, Polres Bontang dan
Polres Kutim;
3. Telah menyusun Laporan Monitoring RBP Gelombang II Tahun 2011-2014 semester I dan
II Tahun 2011, 2012, dan 2013.
4. Telah disusun Laporan Evalauasi RBP Gelombang II Tahun 2011, 2012 dan 2013.

21. KENDALA DAN HAMBATAN
PELAKSANAAN RBP GEL. II TA. 2011-2014
DI POLDA KALTIM

22. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Restrukturisasi/penataan tugas & fungsi unit kerja pada Organisasi Polri :
Penyusunan ABK terkendala lambannya pelaporan dari satuan wilayah ke Polda dan ada beberapa satuan
fungsi yang masih kesulitan dalam hal penghitungan ABK.
Penguatan Unit Kerja :
1.
2.
Pembentukan Sat Pam Obvit, Sat Polair, dan Unit Lantas Polsek masih ada yg belum disetujui;
Pengembangan Organisasi terkendala pada jumlah personel, sarana prasarana dan dukgar.
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
menghimpun, menata dan mengoordinasikan penyusunan Standard Operational Procedure :
Masih terdapat satker yg mengalami kesulitan dalam hal penyusunan Standard Operational Prosedur, dan
ada pula satker yg telah selesai menyusun tidak langsung dilaporkan kepada Tim II sehingga validasi data
terhambat.
pembangunan atau pengembangan e-government:
Pembangunan fasilitas/ sarana prasarana LPSE saat ini yg telah ada baru di tingkat Polda sedangkan untuk
satuan wilayah belum.

23. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan :
Masih terdapat satker yang belum memahami mekanisme/ tata cara kodefikasi,
pengarsipan yang baik pada peraturan Kepolisian terdahulu / yang sebelumnya pernah
dibuat sehingga menyulitkan Tim untuk menidentifikasi kembali Peraturan-peraturan
Kepolisian tersebut.
Sosialisasi Peraturan Kasatker yg telah di bentuk
Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan Kasatker yang telah dibentuk dan
disyahkan masih terkendala pada anggaran untuk pelaksanaannya sehingga
sosialisasi peraturan yang ada belum dapat berjalan dengan maksimal.

24. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Bidang Reskrim:
1.
2.
Kondisi Geografis Wilayah Kalimantan Timur yang cukup luas berbanding lurus dengan jumlah personel Polri yang
ada dan sarana prasarana yang minim menjadi permasalahan tersendiri untuk penyelesaian dan penuntasan
perkara yang masuk/diterima oleh Dit Reskrimum, Dit Reskrimsus, dan Dit Res Narkoba;
Sebagian masyarakat di Kalimantan Timur masih menggantungkan hidupnya kepada kegiatan Illegal sehingga upaya
penegakan hukum yg dilakukan Dit Reskrim terhadap kegiatan tersebut mendapatkan pertentangan oleh
masyarakat dengan berbagai macam cara untuk menyudutkan keberadaan Polri
Bidang Intelkam:
1.
2.
3.
Dalam hal pemberian Pelayanan penerbitan SKCK, Senpi Organik, Ijin kegiatan maysarakat, dan perijinan handak
komersil di beberapa satuan wilayah masih terkendala pada pemenuhan tempat pelayanan dan sarpras yang ada
pada satuan wilayah;
Sumberdaya personel yang mengawaki pelayanan publik bidang Intelkam dirasa masih kurang, indikatornya
dibeberapa satuan wilayah masih ditemui proses dan penyelesaian produk pelayanan yang diberikan melebihi
standar waktu yang ditentukan;
Ketergantungan proses pelayanan terhadap pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara di satuan wilayah juga
merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam hal pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat,
sehingga diperlukan pula pembangkit listrik alternatif (genset) untuk mengantisipasi pemadaman listrik dari PLN
agar pelayanan maksimal kepada masyarakat tetap dapat terlaksana.

25. Bidang Lantas:
1.
2.
Sosialisasi RBP Gel II Tahun 2011-2014 untuk program bidang pelayanan publik masih pada tataran pimpinan
kesatuan dan perwira, belum menyentuh pada seluruh anggota, sehingga program Peningkatan pelayanan
publik yang sebagian besar diawaki bintara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hampir tidak
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
belum diberlakukannya pemberian reward and punishment secara konsisten oleh para pimpinan
Kesatuan/Kasatker berkaitan dengan pelaksanaan Program peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan.
Bidang Sabharas:
1.
2.
Belum selesainya secara keseluruhan penyusunan SOP dalam bentuk Perkap yang berkaitan dengan Tupoksi
Dit Sabhara dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga saat ini dalam pelaksanaannya masih mengacu pada
Peraturan-peraturan terdahulu;
Semakin pesatnya perkembangan jaman, dan tuntutan pemenuhan rasa aman kepada masyarakat yang
semakin meningkat, berbanding dengan gangguan kamtibmas yang terjadi tidak sesuai dengan jumlah
personel yang ada serta minimnya sarana prasarana yang dimiliki sehingga pelayanan maksimal belum dapat
dilaksanakan dengan baik, namun tetap akan diupayakan dengan berbagai macam trobosan kreatif untuk
menekan jumlah gangguan kamtibmas melalui pelaksanaan Patroli rutin pada jam-jam rawan ganguan
kamtibmas.

26. Bidang Binmas:
1.
2.
Kondisi geografis wilayah hukum Polda Kaltim yang cukup luas dengan jumlah Desa/Kelurahan yang sangat
banyak merupakan suatu hambatan dalam hal mewujudkan pelaksanaan program 1 Desa 1 Polisi, dikarenakan
minimnya jumlah personel yang dimiliki oleh Polda Kaltim;
Minimnya antusias masyarakat terhadap program Polmas dibeberapa Desa/Kelurahan berdampak pula pada
minim atau lambannya penerimaan laporan terhadap suatu Tindak Pidana yang terjadi di masyarakat yang
berdampak pula pada ketidakmaksimalan pelayanan yang dapat diberikan.
Bidang Polair :
1.
2.
Luasnya wilayah peraiaran, perubahan kondisi iklim/cuaca yang sering berubah-ubah dan ekstrim menjadi
kendala dalam pelaksanaan Patroli perairan yang dilakukan Dit Polair Polda Kaltim diwilayah perairan Indonesia
sekitar dan perbatasan;
Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dit Polair dan kekurangan personil yang ada menyebabkan
pelaksanaan Implementasi SOTK Polres/Ta untuk Sat Polair diwilayah belum dapat terlaksana secara
keseluruhan dari 13 Polres baru 5 Polres di jajaran Polda Kaltim yang telah memiliki Sat Polair diwilayahnya.

27. Bidang Brimob :
1. Keterbatasan sarana komunikasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik
bidang Brimob (call center Brimob) terhadap gangguan keamanan berkadar tinggi
akan adanya ancaman Bom, peledakan dan penjinakan handak, serta sterilisasi
menyebabkan belum dapat dilaksanakannya pelayanan publik kepada masyarakat
secara maksimal;
2. Masih minimnya personel yang memiliki keahlian Baik SAR atau Jibom pada Sat
Brimob, sehingga dibutuhkan Pendidikan dan pelatihan baik SAR maupun Jibom
secara merata kepada seluruh personel agar semua personel yang ada paham dan
mengetahui tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu
dibutuhkan dalam hal SAR Korban Bencana ataupun penjinakan/sterilisasi Bom.

28. PROGRAM PENATAAN MANAJEMEN SDM
Analisis Jabatan :
Masih kurangnya pemahaman terhadap Perkap 22 dan 23 Tahun 2010 dan kurangnya
koordinasi anatar Biro SDM dan Biro Rena terhadap study kelayakan beberapa satuan
baru di tingkat Polres/Ta menyebabkan ketidak singkronan status Jabatan yang ada,
sehingga terjadi permasalahan dimana ada Jabatan dan personel yang mengawaki hanya
saja Tunjangan jabatannya tidak ada karena garis struktur organisasinya masih dalam
bentuk sekelton.
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Tim baru mensosialisasikan tentang penyusunan standar kompetensi jabatan melalui
kegiatan Rakor Bin Biro SDM Polda Kaltim. Untuk selanjutnya akan dikirimkan format dan
panduan penyusunan standar kompetensi jabatan kepada satker Mapolda, Polres/Ta, dan
Polsek;

29. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
1.
Keterbatasan jumlah personel yang dapat bekerja secara aktif dalam Tim
Manajemen perubahan sebagai akibat dari adanya tugas atau kegiatan
masing-masing personil yang tidak dapat ditinggalkan berdampak pada
ketidak tepatan waktu penyelesaian laporan dan pekerjaan serta
kemampuan untuk menyiapkan dan melaksanakan program.
2.
Belum adanya pembekalan atau sosialisasi dan internalisasi manajemen
perubahan kepada para champion/agen perubahan dalam rangka
kesamaan dan keteraturan bahan yang diberikan.

30. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
1.
Pelaksanaan program penguatan dan pengawasan di tahun 2013 dilaksanakan
melalui mengirimkan personel untuk mengikuti Diklat Auditing untuk menjadi
Auditor pengawasan, namun kendala yang dihadapi personel yang mengikuti atau
memiliki kompetensi sebagai auditor masih sangat sedikit;
2.
Diperlukan pembinaan baik secara mental, psikologi dan kepribadian mengingat
banyaknya Jumlah pelanggaran/Tindak Pidana yang dilakukan oleh personel Polri
selama tahun 2013. Jika dibiarkan berlangsung hal ini akan berdampak pada
lemahnya punishment terhadap personil dan dapat berdampak pula pada personil
lainnya serta dapat mencoreng citra Polri di masyarakat.
3.
lambannya proses penanganan aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh personel menimbulkan pemikiran negative di masyarakat terhadap
proses penyidikan personel yang melakukan pelanggaran hal ini berimplikasi pada
ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap Institusi Polri.

31. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Belum secara keseluruhan Program Penguatan Akuntabilitas kinerja dapat berjalan sesuai dengan
program Renaksi yang ada karena keterlambatan diterimanya Road map RBP gelombang II dari
mabes Polri yang baru di terima dan disosialisasikan pada akhir Tahun 2011, namun demikian
beberapa pelaksanaan yang meliputi penyusunan Renja Polda kaltim, Penjabaran Renja dan Renstra
Polda Kaltim tahun 2011-2014 yang terdapat pada Hasil Pencapaian Program Penguatan
Akuntabilitas Kinerja Telah dapat terlaksana.
PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI
Masih kurangnya pemahaman personil tentang pelaksanaan program-program RBP Gelombang II
2011-2014 dan minimnya petunjuk pelaksanaan dan pelaporan dari tingkat pusat menjadi salah
satu penghambat keberlangsungan program kegiatan serta pengiriman laporan hasil pelaksanaan
di tingkat Polda.
Keterbatsan personel Bag RBP Polda Kaltim yang membidangi program Monitoring dan evaluasi
serta merangkap sebagai sekretaris RBP Gelombang II Polda Kaltim membuat pelaksanaan
monitoring dan evaluasi secara keseluruhan belum dapat dilaksanakan maksimal.

32. RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI POLRI
GELOMBANG II TAHUN 2013

33. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Perkap tentang Pokok-pokok HTCK di
Lingkungan Polda Kaltim;
2. Melanjutkan penyusunan Evaluasi Unit Analisa Beban Kerja pada masing-masing
fungsi/satker, untuk melihat kebutuhan riil personel berdasarkan ABK;
3. Melanjutkan pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi Polda
Kaltim hingga Satuan kewilayahan;
4. Melaksanakan supervisi ke tingkat kewilayahan dalam rangka evaluasi
implementasi SOTK tingkat kewilayahan;
5. Melanjutkan proses pengusulan pembentukan Sat Pol Air, Sat Pam Obvit, dan
unit Lantas Polsek sesuai Perkap 23 Tahun 2010 tentang SOTK tingkat Polres
dan Polsek (buka skeleton);
6. Melanjutkan pembentukan Unit pelaksana Teknis (UPT) Rumkit Bhayangkara;
7. Melanjutkan pengembangan organisasi Polri Pada tingkat Polres dan Polsek.

34. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
1. Melanjutkan untuk menghimpun SOP yang terdapat pada Satker Mapolda dan
Kewilayahan;
2. Melanjutkan pengembangan LPSE Polri di Polda Kaltim;
3. Melanjutkan pembangunan sistem kelola PID di jajaran Polda Kaltim;
4. Melanjutkan pembangunan peralatan Simtekpol.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Melanjutkan Sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata cara Pembentukan
Peraturan Kepolisian hingga ke satuan wilayah;
2. Melanjutkan kegiatan Identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk
dijabarkan menjadi produk hukum di lingkungan Polda Kaltim;
3. Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau Mapping terhadap peraturan perundang-undangan
yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan tumpang tindih, untuk selanjutnya dilakukan
pembenahan melalui regulasi dan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan
tersebut;
4. Melanjutkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah terinternalisasi
sehingga banyak personel Polri yang benar-benar mengetahui, memahami dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polda Kaltim.

35. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
BIDANG RESKRIM
1. Menyusun peraturan Dir Reskrimum, Reskrimsus, dan Resnarkoba/ SOP tentang
manajemen penyidikan Tindak Pidana dan pedoman penerbitan SP2HP;
2. Meneruskan proses penyusunan HTCK dilingkungan Dit Reskrimsus Polda kaltim untuk
disahkan menjadi Peraturan Dir Reskrimsus;
3. Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mengungkap kejahatan melalui revitalisasi
kring Reskrim;
4. Mengimplementasikan pelaksanaan RBP Gelombang II dalam memberikan kualitas
pelayanan publik prima yang saat ini dirasa belum optimal melalui program pembinaan dan
pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dan insidentil.
BIDANG INTELKAM
1. Menyusun SOP mengenai standar pelayanan publik di bidang Intelkam;
2. Peningkatan pelayanan penerbitan SKCK, perijinan Senpi non organik TNI/Polri, Ijin
kegiatan masyarakat, dan Handak Komersil;
3. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk
Jaringan Intelijen.

36. BIDANG LANTAS
1. Melakukan dan memperbanyak sosialisasi kepada seluruh anggota Ditlantas
Polda Kaltim secara terus menerus khususnya kepada para Bintara yang
langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pelayanan publik;
2. Mengkoordinasikan format laporan program peningkatan kualitas pelayanan publik
yang diterima dari Koorlantas Polri Kepada Bag Monev RBP;
3. Memasukan anggaran Program peningkatan kualitas pelayanan publik dalam
revisi DIPA Dit Lantas Polda Kaltim Tahun 2014.
BIDANG SABHARA
1. Menyusun SOP standar pelayanan publik bidang Sabhara;
2. Peningkatan jumlah dan volume pelaksanaan Turjawali, Dalmas, TPTKP, Tipiring,
dan SAR;
3. Melibatkan partisipasi masyarakat dengan menempatkan kotak patroli oleh
masyarakat pada daerah-daerah rawan.

37. BIDANG BINMAS
1.Menerapkan standar pelayanan publik pada standar pelayanan BUJP
(Badan Usaha jasa Pengamanan), serta melakukan pendataan
terhadap keberadaan BUJP di wilayah hukum Polda kaltim;
2.Menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian di mal-mal berupa gerai SPK
dan Mobil SPK;
3.Melaksanakan penggelaran Babinkamtibmas Polmas di tiap-tiap desa
dan kelurahan;
4.Melibatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik bidang Binmas dengan terbentuknya FKPM, BKPM,
dan kelompok sadar kamtibmas.

38. BIDANG POLAIR
1.Menyusun SOP pelayanan publik bidang Polair dalam bentuk Perkap;
2.Melakukan pelayanan Polmas perairan dan sambang nusa ke pulau
terluar berpenghuni;
3.Memberikan bantuan SAR kepada korban bencana alam;
4.Pelaksanaan Patroli wilayah perairan Indonesia dan perbatasan.
BIDANG BRIMOB
1.Menyusun SOP Pelayanan Publik bidang Brimob;
2.Memaksimalkan pelayanan terhadap korban bencana alam (SAR), dan
pengamanan terkait dengan kegiatan masyarakat/ Institusi terhadap
gangguan kamtibmas berkadar tinggi;
3.Pemanfaatan Call Center Brimob;
4.Peningkatan kemampuan personel Brimob dalam hal SAR, Jibom, dan
Unras anarkis.

39. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
1. Penataan sistem Rekruitmen pegawai yaitu dengan pembuatan laporan hasil
pelaksanaan rekruitmen Akpol, SIPSS, Brigadir dan PNS di Polda Kaltim;
2. Melanjutkan pengusulan Analisa jabatan dan pembuatan rencana revisi STOK
tingkat satuan kewilayahan yang belum selesai;
3. Melakukan harmonisasi rancangan Perkap dan menjabarkan, serta
mensosialisasikan Perkap tentang peta jabatan dari Mabes Polri;
4. Mempedomani dan menjabarkan Standar kompetensi jabatan golongan
kepangkatan AKBP sampai dengan Pati;
5. Assesment individu berdasarkan kompetensi tahun 2011 serta sosialisasi sistem
rekruitmen bagi penyidik Polri melalui assesment individu;
6. Penerapan sistem Penilaian kinerja Individu, legal drafting dilingkungan Polda
Kaltim;
7. Pengembangan dan pembangunan Data Base Personel Polda Kaltim;
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

40. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Melanjutkan pembentukan Tim manajemen perubahan Tingkat Polda;
2. Mengumpulkan dokumen strategi manajemen perubahan;
3. Mengumpulkan dan menganalisa data dengan kegiatan riset strategi manajemen
perubahan dan pengembangan sistem melalui kegiatan workshop, seminar, loka karya,
forum diskusi tentang manajemen perubahan yang dilaksanakan Polda Kaltim;
4. Melaksanakan akselarasi rencana aksi.
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
1. Menyusun agenda kegiatan Program penguatan pengawasan yang disesuaikan dengan
rencana aksi yang telah ditetapkan dalam program RBP Gelombang II Tahun 2011-2014;
2. Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan penguatan pengawasan kepada pejabat
utama di lingkungan Polda Kaltim.
3. Menjabarkan serta mempedomani SOP/Peraturan-peraturan kepolisian bidang
Pengawasan;
4. Melakukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan dilingkungan Polda kaltim;
5. Menyelenggarakan program diklat sertifikasi fungsi pengawasan;
6. Memprogramkan untuk percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan
pengaduan atau komplain masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri.

41. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. Menyusun LAKIP Polda Kaltim, menyun TAPJA, dan Renja Polda Kaltim Tahun 2013;
2. Mempedomani penjabaran Renja Polri tahun 2012 berdasarkan Kep Kapolri Nomor :
KEP/323/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011;
3. Menganggarkan pelaksanaan program dan kegiatan RBP Gelombang II pada DIPA Tahun
2013.
PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI
1. Menjabarkan dan mensosialisasikan SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi RBP
gelombang II di jajaran Polda Kaltim;
2. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan RBP gelombang II di satuan wilayah pada
tahun 2011;
3. Melibatkan media cetak dan elektronik tentang harapan masyarakat dan kinerja Polri
dibidang penegakan Hukum, pemeliharaan Kamtibmas serta perlindungan, pengayoman
dan pelayanan masyarakat;
4. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan RBP Gelombang II tahun 2013 yang
dilaksanakan oleh jajaran Polda Kaltim;
5. Melaksanakan Refresing tahunan terhadap Program, kegiatan dan rencana aksi RBP
Gelombang II di jajaran Polda kaltim.

43. KALTIM DALAM SATU GENGGAMAN
Dengan memanfaatkan Jejaring social SKYPE yg
terhubung dengan jaringan Internet melalui PC atau
android, komunikasi dapat terjadi baik secara audio
maupun visual. Sehingga memudahkan personel yg
berada dilapangan memberikan live report terhadap
situasi dan kondisi di satuan wilayah

44. PATROLI DIALOGIS POLWAN (PDP)
Patroli Dialogis yang dilaksanakan oleh Personel Polwan Dit Sabhara
Polda Kaltim dengan menggunakan ranmor R4, menitikberatkan
pada kegiatan Patroli dan dialog langsung kepada masyarakat guna
mendapatkan informasi tentang situasi kamtibmas yg terjadi di
sekitar masyarakat.
PATROLI BLOK DIT SABHARA
Patroli Dialogis yang dilaksanakan oleh Personel Dit Sabhara Polda
Kaltim dengan berjalan kaki pada tempat keramaian maupun Hot
spot rawan kriminal yg tdk dapat dijangkau kendaraan bermotor
dengan ciri khas menggunakan Topi adat Dayak Kalimantan u/
menarik simpati masyarakat kepada petugas.

45. PATROLI PERAIRAN INDONESIA & PERBATASAN
Pelaksanaan Patroli Dit Polair Polda Kaltim yg dilaksanakan
disekitar perairan Indoneisa dan perairan perbatasan guna
menekan angka kriminalitas yg terjadi di perairan khususnya
wilayah perbatasan menggunakan Kapal SBU XII-2005 di Satlan II
Tarakan.
POLMAS PERAIRAN DAN SAMBANG NUSA
Pelaksanaan giat Polmas perairan dan sambang nusa pulau
terluar berpenghuni yang dilaksanakan oleh Dit Pol Air Polda
Kaltim menggunakan Kapal SBU XII-2007 dan SBU XII-2008 di
Satlan II Tarakan.

46. PROGRAM UNGGULAN POLDA KALTIM LAINNYA
PATROLI RAYON
SAMSAT DELIVERY
SPKT KELILING KUKAR
SAMSAT JELAJAH POLRES KUKAR
SPKT BSB (Balikpapan Super Blok)
GOES KAMSELTIBCAR LANTAS
POLRES KUKAR
GERAI MOBIL PELAYANAN MASYARAKAT

47. CEGAH KONFLIK KUKAR
BERAYAK SUHU (giat
mengunjungi/sambang tokoh
masyarakat)
SP2HP
CALL
CENTER
(penyampaian
Informasi
SP2HP anatara Penyidik dan
Pelapor/keluarga TSK yg
intensif berkaitan proses
penyidikan)