Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi secara etimologis dan menurut para ahli. Juga membahas unsur-unsur, model, prinsip, dan kinerja demokrasi dalam kehidupan bernegara."

1. Oleh :
MUHAMAD YOGI

3. DEMOKRASI
Pengertian :
Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata (bhs Yunani), yi
“Demos”yg berarti rakyat atau pddk suatu tempat & “Cratein” atau
“cratos”yg berarti kekuasaan atau kedaulatan.
Scr bhs “Demos-Cratein” atau “Demos-Cratos” adl keadaan negara
dimana dlm sistem pemerintahannya kedaulatan ada di tangan rakyat.
Kekuasaan tertinggi ada berada dlm keputusan bersama rakyat, rakyat
berkuasa, pemerintahan rakyat,dan kekuasaan oleh rakyat.
Scr istilah (terminologi) pengertian demokrasi menurut para ahli sbb:
1. Merupakan suatu perencanaan institusional, utk mencapai keputusan
politik dimana individu-2 memperoleh kekuasaan utk memutuskan cara
perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Joseph A Schmeter)

4. 2. Bentuk pemerintahan dimana keputusan-
keputusan pemerintahan yg penting scr langsung
atau tdk langsung didasarkan pd kesepakatan
mayoritas yg diberikan scr bebas dr rakyat dewasa
(Sidney Hook)
3. Suatu sistem pemerintahan dimana
pemerintahan dimintai pertanggungjawaban atas
tindakan mereka di wilayah publik oleh warga
negara yg bertindak secara tidak langsung melalui
kompetensi & kerjasama dengan para wakil
mereka yg telah terpilih (Philippe C Schmitter &
Terry Lynn Karl)

5. 4. Sistem politik merupakan suatu sistem
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan
atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yg diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yg didasarkan atas prinsip
kesamaan politik & diselenggarakan dlm suasana
terjaminnya kebebasan politik (Henry B. Mayo)
Hakikat demokrasi mengandung pengertian :
1. Pemerintahan dari rakyat
2. Pemerintahan oleh rakyat
3. Pemerintahan untuk rakyat

6. Unsur-Unsur penegak demokrasi :
Negara hukum (rechtsstaat and the rule of law)
Ciri-ciri konsep “Rechtsstaat”
a. Adanya perlindungan terhadap HAM
b. Adanya pemisahan & pembagian
kekuasaan pada lembaga negara untuk
menjamin perlindungan HAM
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
d. Adanya peradilan administrasi
Ciri-ciri konsep “The rule of law”
a. Adanya supremasi hukum
b. Adanya kesamaan kedudukan di depan
hukum
c. Adanya jaminan perlindungan HAM
d. Adanya lembaga peradilan yg bebas &
mandiri

7. 2. Masyarakat Madani (civil society)
bercirikan :
-dgn masyarakat terbuka,
-masyarakat yg bebas dr pengaruh kekuasaan &
tekanan negara,
-masyarakat yg kritis & berpartisipasi aktif, & masyarakat
egaliter
-Masyarakat madani merupakan elemen yg sangat
signifikan dalam membangun demokrasi.
-Adanya LSM/NGO (non gevernment organization)
3. Infrastruktur
Terdiri dari partai politik, kelompok gerakan & kelompok
penekan atau kelompok kepentingan (pressure/interest
group)
* Kel. gerakan : Muhammadiyah, NU, PERSIS dsb

8. Dlm konferensi internal commission of
jurists di Bangkok yg dikutip Moh.
Mahfud MD, bahwa ciri-2 negara
hukum sbb :
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin
hak individu, konstitusi hrs pula menentukan cara
prosedural utk memperoleh atas hak yg dijamin
2. Adanya badan kehakiman yg bebas dan tdk memihak
3. Adanya pemilu yg bebas
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi
6. Adanya penduduk kewarganegaraan

9. Menciptakan & menegakkan
demokrasi dlm tata kehidupan
kenegaraan & pemerintahan,
Partai Politik berfungsi :
- Sebagai sarana komunikasi politik
- Sebagai sosialisasi politik
- Sebagai rekruitment kader & anggota
- Sebagai pengatur konflik
Fungsi tsb merupakan pengejawantahan dr
nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi
kontrol rakyat thdp kehidupan kenegaraan &
pemerintahan serta adanya pelatihan
penyelesaian konflik secara damai

10. Model-Model Demokrasi :
1. Demokrasi Liberal : pemerintahan yg dibatasi oleh UU &
pemilu bebas yg diselenggarakan dlm waktu yg sesuai.
2. Demokrasi Terpimpin : para pemimpin percaya bahwa
semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tp menolak
pemilu yg bersaing bebas sbg sesuatu utk menduduki
kekuasaan
3. Demokrasi Sosial : demokrasi yg menaruh kepedulian pd
keadilan sosial & egalitas bagi persyaratan utk
memperoleh kepercayaan politik
4. Demokrasi Partisipasi : yg menekankan hubungan timbal
balik antara penguasa & yg dikuasai
5. Demokrasi consociational : yg menekankan proteksi
khusus bagi kelompok budaya yg menekankan kerjasama
yg erat diantara elit yg mewakili bagi budaya masyarakat
utama

11. Dari Segi Pelaksanaan Pembagian
Demokrasi ada 2 model :
Demokrasi Langsung : terjadi bila rakyat
mewujudkan kedaulatannya pd suatu negara
dilakukan secara langsung. Lembaga Legislatif
hanya berfungsi sebagai pengawas jalannya
pemerintahan saja.
Demokrasi Tdk Langsung : terjadi bila utk
mewujudkan kedaulatan rakyat tdk secara langsung
berhadapan dg pihak eksekutif, tapi milik lembaga
perwakilan sehingga disebut juga demokrasi

12. Prinsip dan Parameter Demokrasi :
Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dlm
mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip
demokrasi.
Prinsip demokrasi menurut Masykuri Abdillah (1999) terdiri
dari : Prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme.
A. Prinsip demokrasi menurut Robert A Dahl ada 7 yaitu :
1. Kontrol atas kepentingan pemerintah
2. Pemilihan yg teliti dan jujur
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kebebasan menyatakan pendpt tanpa ancaman
5. Kebebasan mengakses informasi
6. Kebebasan berserikat
7. Kebebasan membentuk asosiasi

13. Prinsip Demokrasi ada 13 yaitu :
1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Adanya pemilu yg bebas
3. Adanya manajemen yg terbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya peradilan yg bebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas
7. Adanya pemerintahan yg berdasarkan hukum
8. Adanya persamaan yg bebas
9. Adanya beberapa partai politik
10.Adanya musyawarah
11.Adanya persetujuan parlemen
12.Adanya pemerintahan konstitusional
13.Adanya ketentuan ttg pendemokrasian

14. Kinerja kehidupan negara demokrasi :
A. Djuanda Widjaya
1. dinikmati & dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh
masyarakat berdsrkan prinsip-prinsip dasar HAM yg menjamin
adanya kebebasan kemerdekaan & rasa merdeka
2. penegakan hukum yg mewujudkan pd asas supremasi
penegakan hukum, kesamaan di depan hukum, dan jaminan
terhadap HAM
3. Kesamaan hak & kewajiban anggota masyarakat
4. Kebebasan pers & pers yg bertanggung jawab
5. Pengakuan terhadap minoritas
6. Pembuatan kebijakan negara yg berlandaskan pada asas
pelayanan, pemberdayaan dan kecerdasan
7. Sistem kerja yg koorperatif & kolaboratif
8. Keseimbangan & keharmonisan
9. Tentara yg profesional sebagai kekuatan pertahanan
10.Lembaga peradilan yg independen

15. B. Amin Rais menambahkan :
1. Adanya partisipasi dlm pembuatan keputusan
2. Distribusi pendapatan secara adil
3. Kesempatan memperoleh pendidikan
4. Ketersediaan & keterbukaan informasi
5. Kebebasan individu
6. Semangat kerjasama
7. Hak untuk protes
8. Mengindahkan fatsoen politik
C. G. Bingham Powell :
1. pemerintah mengklaim mewakili hasrat pd warganya
2. Klaim itu berdasarkan pd adanya pemilihan
kompotitif secara berkala antara calon alternatif
3. Partisipasi orang dewasa sbg pemilih & calon yg
dipilih

16. 4. Pemilihan bebas
5. WN memiliki kebebasan dasar, yi kebebasan
berbicara, kebebasan pers, kebebasan
berkumpul & berorganisasi sertamembentuk
parpol
D. Sri Soemantri
1. Hukum ditetapkan dg persetujuan wakil rakyat yg
dipilih secara bebas
2. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian
orang-orang pemerintahan
3. Pemerintahan harus terbuka
4. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan

17. E. Frans Magnis Suseno :
1. Negara terikat pada hukum
2. Kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh
Rakyat
3. Pemilu yg bebas
4. Prinsip mayoritas
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
F. W. Kossyates :
1. Toleransi terhadap orang lain
2. Peranan “fairplay”
3. Optimisme terhadap hakikat manusia
4. Persamaan kesempatan
5. Orang yg terdidik
6. Jaminan hidup, kebebasan dan hak pilih.

18. G. Affan Gaffar :
1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekruitment politik
4. Pemilu
5. Adanya pengakuan & perlindungan hak-
hak dasar.
Ini berlaku secara universal di dalam
melihat demokratis tidaknya suatu rezim
pemerintahan (political order).