materi hukum adat

1. By : Kelompok 2

2. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH. Dijelaskan
bahwa Van Vollenhoven di dalam orasinya
tanggal 2 Oktober 1901, menegaskan :
“Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang
terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan
bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan
badan-badan persekutuan hukum di mana
orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup
sehari-hari “

3. Jadi...
Persekutuan Hukum atau Masyarakat Hukum
adalah :
“ Sekelompok orang-orang yang terikat sebagai
suatu kesatuan dalam suatu susunan yang
teratur, yang bersifat abadi dan memilikki
pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud
maupun tidak berwujud dan mendiami atau
hidup di atas wilayah tertentu “

4. Example :
“persekutuan hukum Fammilie di
Minangkabau”
Karena :
1. Memilikki tata susunan yang tetap;
2. Mempunyai pengurus sendiri; dan
3. Harta pusaka sendiri.

5. Sebelum kita membahas masalah struktur
persekutuan hukum, perlu bagi kita untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang merupakan
dasar yang mengikat dari masyarakat hukum yang
dimaksud. Secara teoritis dapat kita bedakan adanya
2 faktor utama yang menjadi dasar ikatan yang
mengikat anggota-anggota persekutuan yaitu :
1. Faktor Genealogis (keturunan)
2. Faktor Teritorial (wilayah)

6. Setiap masyarakat adat atau persekutuan
adat baik yang bersifat teritorial maupun
geneologis, ataupun dalam bentuknya yang
baru seperti organisasi Perkumpulan Adat
Keagamaan, Kekeluargaan di
Perantauan, Kekaryaan, dll. Yang diatur
menurut hukum adat (kebiasaan) mempunyai
susunan pengurus yang menyatu dengan
kepengurusan resmi atau terpisah berdiri
sendiri.

7. Dengan berlakunya,,,
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979
tentang “ Pemerintahan Desa”
Maka terjadilah pergeseran atau perubahan
dalam kepengurusan pemerintahan di
Desa, dari bentuknya yang lama (zaman
Hindia Belanda) ke bentuk yang baru.

8. Di Sumatera Selatan...
Terdiri dari orang :
Palembang, Ogan, Pasemah, Semendo, dan
Komering yang merupakan suatu daerah yang
disebut MARGA sebagai satu kesatuan dari
beberapa Dusun.
Kepala MARGA di sini disebut Pasirah dengan
gelar Pangeran atau Depati, sedangkan Kepala
Dusun disebut Krio atau Mangku atau Prowatin.
Dan para staff pembantu disebut Punggawa.

9. Lingkaran hukum adat atau disebut
juga lingkungan hukum adat atau
wilayah hukum adat sangat erat
kaitannya dengan persekutuan
hukum adat atau masyarakat hukum
adat.

10. Example:
Di Sumatera Selatan, lingkungan hukum adat
meliputi :
1. Bengkulu (rejang)
2. Lampung (abung
paminggir, pubian, rebang, godongtataan
tulang bawang)
3. Palembang (anak lakitan, jelma daya, kubu)
4. Jambi (penduduk daerah bathin atau
penghulu)

11. Dasar-dasar tata susunan Persekutuan
Hukum, Menurut Van Vollenhoven dan Ter
Haar Bzn, secara umum adalah sbb :
1. Segala badan persekutuan hukum ini
dipimpin oleh kepala-kepala rakyat;
2. Sifat dan susunan pimpinan itu erat
hubungannya dengan sifat serta susunan
tiap-tiap jenis badan persekutuan yang
bersangkutan.

12. Example :
Di daerah Banten...
“terdiri dari beberapa Ampian atau Kampung.
Ampian atau Kampung dikepalai oleh Kepala
Desa yang disebut JARO”

13. Kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan
badan-badan persekutuan hukum berada di
bawah pimpinan Kepala-kepala Rakyat yang
bertugas memelihara jalannya hukum adat
sebagai mana mestinya.

14. Aktivitas Kepala Rakyat, meliputi tiga hal, yaitu:
1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah
berhubungan dengan adanya pertalian yang
erat antara tanah dan persekutuan yang
menguasai tanah itu;
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk
mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya
hukum dapat berjalan sebagai mana mestinya;
dan
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan
hukum setelah hukum itu di langgar.

15. Example :
Tugas pemeliharaan atau penyelenggaraan hukum
Kapala Rakyat ini meliputi seluruh lapangan hukum
adat, seperti : di Jawa
Di Jawa – desa, mengenal pembagian warga desa
dalam golongan-golongan,sbb :
1. Sikep, Gogol, yaitu golongan yang berkewajiban
penuh terhadap segala gawe desa;
2. Kuli Gandok (Indung), yaitu hanya memikul
separuh dari gawe desa; dan
3. Orang-orang tua dan anak-anak,golongan yang
bebas dari gawe desa.

16. Relegieus
“Menurut kepercayaan tradisonal Indonesia, setiap
masyarakat diliputi oleh kekuatan ghaib yang harus di
pelihara agar masyarakat itu tetap bahagia”
Kekuatan ghaib di Jawa disebut Sekti atau Kesekten, di tanah
Batak disebut Tondi, yang menurut kepercayaan terdapat
di dalam benda-benda keramat, seperti :
a. Pusaka Keraton (Jawa);
b. Kalompowang (Makasar);
c. Arajang (Bugis);dan
d. Punen (Mentawai).

17. Kemasyarakatan (Komunal)
“Ciri utamanya adalah kepentingan bersama
lebih diutamakan daripada hak-hak
perseorangan “
Example :
Orang yang mempunyai pekarangan luas
wajib memperbolehkan tetangganya
berjalan melalui pekarangan tsb (jika perlu
untuk pergi ke jalan umum)

18. Demokratis
“Ciri utamanya adalah kepentingan bersama
lebih diutamakan daripada hak-hak
perseorangan “
Example :
Kepala Desa dalam mengambil keputusan
harus melakukan musyawarah terlebih
dahulu, demi kepentingan bersama

19. Penyebab :
1. Adanya campur tangan pemerintahan
Belanda, saat penjajahan dulu;
2. Modernisasi, perkembangan zaman.
3. Pengaruh Globalisasi.

20. Berbicara mengenai penggolongan
rakyat, secara umum kita berbicara mengenai
ruang lingkup berlakunya Hukum adat bagi
setiap Golongan yang berbeda-beda. Itulah
tujuan dari adanya penggolongan
masyarakat.

21. Example :
Pada masa Hindia Belanda,
Masyarak Di bagi atas tiga golongan, yaitu :
1. Golongan Eropa;
2. Golongan Timur Asing;
3. Golongan Bumiputra.
“Tujuannya adalah untuk membedakan peraturan
adat manakah yang dipakai, jika salah satu
anggota golongan tsb yang melakukan
pelanggaran”