SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Nama : Opie Amalia
NIM : 20210401185
Soal beserta jawaban Hukum Adat
1. Jelaskan dan uraikan tentang subjek Hukum Adat
Subyek hukum adat ialah yang mempunyai prinsip sebagai pemegang hak dan kewajiban
subyek hukum dari hukumm adat.
Menurut huhkum adat, Subyek Hukum meliputi:
a. Pribadi Kodrati (Natuurkijke Persoon)
Pada hakekatnya, pribadi kodrati itu telah memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan
sampai ia meninggal dunia.
b. Pribadi Hukum
Merupakan pribadi ciptaan hukum. Atau badan yang menurut hukum berkuasa
(berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa atau bukuan manusia.
Terdapat 2 Subyek Hukum Adat:
1. Manusia
Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum
yang sama. Tetapi kenyataannya tidak semua dapat melakukan perbuatan hukum
(Handelings Bekwaanheid). Yang dianggap mampu atau cakap hukum dalam hukum
adat adalah orang-orang yang sudah dewasa (Volwanen).
2. Badan hukum sebagai subjek hukum
Terdapat dua macam, yaitu; Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.
(a) Badan Hukum Publik
Merupakan subjek hukum ciptaan untuk;
- Memenuhi kebutuhan-kebutuhan Bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan
Bersama.
- Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara Bersama.
Contoh Badan Hukum Publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga,
desa, dan sebagainya.
Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yg mempunyai
kekayaan tersendiri berupa benda-benda materiil maupun benda immaterial yang
diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh kepala adat.
Dengan demikian Badan Hukum Publik mempunyai;
- Pemimpin/pengurus
- Harta kekayaan sendiri
- Wilayah tertentu
(b) Badan Hukum Privat
- Wakaf
Yaitu suatu Lembaga/badan yg bertugas untuk mengurus harta kekayaan yang
oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi
kepentingan umum masyarakat. Yang biasa digunakan untuk keperluan yang
ada hubungannya dalam bidang keagamaan.
- Yayasan
Badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Yayasan yang
demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan.
Contohnya sekarang banyak Yayasan yg bergerak dalam bidang kematian,
bidang pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya.
- Koperasi
Badan udaha yg beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU
No.25/1992). Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta
berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Jelaskan dan uraikan tentang kedudukan pribadi dalam Masyarakat Adat
Kedudukan pribadi dalam Masyarakat Adat pada hakekatnya setiap manusia mempunyai
nilai yang sama tentang nilai hidup, kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan, dan
kebendaan. Hanya saja kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang
dianut membuat penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama. Misalnya :
1. Menurut budaya masyarakat adat Minangkabau dibedakan antara beberapa tingkat
kemenakan, yaitu kemenakan batali darah, kemenakan batali adat, kemenakan batali
budi, dan kemenakan di bawah lutut.
2. Menurut budaya masyarakat adat Lampung dibedakan antara warga adat
kepunyimbangan bumi (marga), kapunyimbangan ratu (tiyuh), kapunyimbangan suku,
dan beduwa (keturunan rendah).
3. Dalam agama Hindu, ada pembedaan golongan dalam masyarakat atau biasa disebut
kasta, yaitu kasta Brahmana (keturunan pendeta), Ksatriya (keturunan bangsawan),
Weisha (keturunan pedagang/pengusa), dan Sudra (keturunan rakyat jelata).Dengan
adanya pembedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula
hak dan kewajibannya serta kewenangannya dalam kemasyarakatan hukum adatnya.

More Related Content

Similar to HUKUM ADAT

III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxdonihasmanto
 
Kesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukumKesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukumEnoNk CoMunity
 
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxHTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxptmanggalajati
 
Makalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggitMakalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggitFaizz Faizz
 
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptx
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptxKONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptx
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptxHasleyKim
 
Materi pkn kelas 10
Materi pkn kelas 10Materi pkn kelas 10
Materi pkn kelas 10Aisyah Nisa
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adatnatal kristiono
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat dasar hukum adat nasional
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  dasar hukum  adat nasionalNatal kristiono mata kuliah hukum adat  dasar hukum  adat nasional
Natal kristiono mata kuliah hukum adat dasar hukum adat nasionalnatal kristiono
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanPoetra Poernama
 
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5Nesha Mutiara
 
Pembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
Pembidangan atau Pengklasifikasian HukumPembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
Pembidangan atau Pengklasifikasian HukumAbid Zamzami
 
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.pptpengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.pptWiraUdytamaFHUnmas
 
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90Ibnu Khoiry
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisMang Engkus
 

Similar to HUKUM ADAT (20)

III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 
Kesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukumKesulitan pendefinisan hukum
Kesulitan pendefinisan hukum
 
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptxHTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
HTN KEL XIII ( HAM dan DASAR NEGARA).pptx
 
Makalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggitMakalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggit
 
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptx
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptxKONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptx
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA.pptx
 
Subjek hukum
Subjek hukumSubjek hukum
Subjek hukum
 
Materi pkn kelas 10
Materi pkn kelas 10Materi pkn kelas 10
Materi pkn kelas 10
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat dasar hukum adat nasional
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  dasar hukum  adat nasionalNatal kristiono mata kuliah hukum adat  dasar hukum  adat nasional
Natal kristiono mata kuliah hukum adat dasar hukum adat nasional
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
 
Pembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
Pembidangan atau Pengklasifikasian HukumPembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
Pembidangan atau Pengklasifikasian Hukum
 
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.pptpengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
pengantar hukum adat/dasar dasar hukum adat.ppt
 
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
 
Subyek hukum top
Subyek hukum topSubyek hukum top
Subyek hukum top
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Makalah.docx
Makalah.docxMakalah.docx
Makalah.docx
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (10)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

HUKUM ADAT

  • 1. Nama : Opie Amalia NIM : 20210401185 Soal beserta jawaban Hukum Adat 1. Jelaskan dan uraikan tentang subjek Hukum Adat Subyek hukum adat ialah yang mempunyai prinsip sebagai pemegang hak dan kewajiban subyek hukum dari hukumm adat. Menurut huhkum adat, Subyek Hukum meliputi: a. Pribadi Kodrati (Natuurkijke Persoon) Pada hakekatnya, pribadi kodrati itu telah memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai ia meninggal dunia. b. Pribadi Hukum Merupakan pribadi ciptaan hukum. Atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa atau bukuan manusia. Terdapat 2 Subyek Hukum Adat: 1. Manusia Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama. Tetapi kenyataannya tidak semua dapat melakukan perbuatan hukum (Handelings Bekwaanheid). Yang dianggap mampu atau cakap hukum dalam hukum adat adalah orang-orang yang sudah dewasa (Volwanen). 2. Badan hukum sebagai subjek hukum Terdapat dua macam, yaitu; Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. (a) Badan Hukum Publik Merupakan subjek hukum ciptaan untuk; - Memenuhi kebutuhan-kebutuhan Bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan Bersama. - Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara Bersama. Contoh Badan Hukum Publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya. Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yg mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh kepala adat. Dengan demikian Badan Hukum Publik mempunyai; - Pemimpin/pengurus - Harta kekayaan sendiri - Wilayah tertentu
  • 2. (b) Badan Hukum Privat - Wakaf Yaitu suatu Lembaga/badan yg bertugas untuk mengurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat. Yang biasa digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dalam bidang keagamaan. - Yayasan Badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak Yayasan yg bergerak dalam bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. - Koperasi Badan udaha yg beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No.25/1992). Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Jelaskan dan uraikan tentang kedudukan pribadi dalam Masyarakat Adat Kedudukan pribadi dalam Masyarakat Adat pada hakekatnya setiap manusia mempunyai nilai yang sama tentang nilai hidup, kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan, dan kebendaan. Hanya saja kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut membuat penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama. Misalnya : 1. Menurut budaya masyarakat adat Minangkabau dibedakan antara beberapa tingkat kemenakan, yaitu kemenakan batali darah, kemenakan batali adat, kemenakan batali budi, dan kemenakan di bawah lutut. 2. Menurut budaya masyarakat adat Lampung dibedakan antara warga adat kepunyimbangan bumi (marga), kapunyimbangan ratu (tiyuh), kapunyimbangan suku, dan beduwa (keturunan rendah). 3. Dalam agama Hindu, ada pembedaan golongan dalam masyarakat atau biasa disebut kasta, yaitu kasta Brahmana (keturunan pendeta), Ksatriya (keturunan bangsawan), Weisha (keturunan pedagang/pengusa), dan Sudra (keturunan rakyat jelata).Dengan adanya pembedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak dan kewajibannya serta kewenangannya dalam kemasyarakatan hukum adatnya.