Ada beberapa kontradiksi antara UU Desa dan PP terkait kewenangan desa, pendanaan desa, dan penghasilan pemerintah desa. UU Desa memberikan kewenangan luas kepada desa berdasarkan hak asal usul, sedangkan PP membatasi kewenangan desa dan sumber pendanaannya, termasuk mengatur penghasilan pemerintah desa. Perlu penyelarasan antara UU dan PP untuk menjamin otonomi dan kesejahteraan desa.

1. UU Desa
No. Pasal
1 Kontradiksi antar pasal dalam UU No 6/2014 tentang
Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf a ...
usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
Pasal 1 ayat (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarak
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintaha
Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
istiadat Desa
Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: ayat (
Penjelasan Pasal 19 Huruf a Yang dimaksud dengan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan
Pasal 76, ayat (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik De
Bedah Banding
UU Desa dengan PP 43/2014
Usulan Perubahan
o 6/2014 tentang Desa tentang Tanah Bengkok.
... Yang dimaksud dengan “hasil
usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
Usul Perubahan :
Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf a
“hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah
Desa. ( bukan disebut Tanah Bengkok
Kajian / Pembahasan
Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
ayat (a.) kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan (b.) kewenangan lokal berskala Desa;
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa
Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, ban
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik De
Usulan Perubahan
Huruf a ... Yang dimaksud dengan
“hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah Kas
Tanah Bengkok )
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
at hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
n Negara Kesatuan Republik Indonesia.
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
kewenangan lokal berskala Desa;..
hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi
serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa
, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa,
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

2. Referensi Tanah Bengkok : Maurer, Jean
Antlöv, H. and Cederroth, S. (ed.) Leadersh
Tanah bengkok (dibaca /bəŋkɔʔ/, bukan /bɛŋkɔʔ/) dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah ben
tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan
Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok:
1. tanah lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka ter
2. tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa
3. tanah pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal
tanah ini dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa.
Kesimpulan :
• Tanah bengkok adalah salah satu hak asal usul, dan atau hak tradisional yang harus diakui dan dihormati dan yang memrupakan
hak kewenangan desa yang merupakan warisan yang masih hidu
antara tanah kas desa dengan tanah negkok dalam arti tanah lungguh. (untuk di jawa)
2 Kontradiksi Kesejahteraan Pemerintah Desa
PP 43/2014 Pasal 81 ayat (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa
ADD.
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Maurer, Jean-Luc. 1994. Pamong Desa or Raja Desa? Wealth, Status and Power of Village Officers. In:
Antlöv, H. and Cederroth, S. (ed.) Leadership in Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule. Routledge & Curzon. pp. 105
əŋkɔʔ/, bukan /bɛŋkɔʔ/) dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah ben
tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.
Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok:
, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka ter
, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa
, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal
ikan pengelolaanya kepada pihak desa.
tu hak asal usul, dan atau hak tradisional yang harus diakui dan dihormati dan yang memrupakan
hak kewenangan desa yang merupakan warisan yang masih hidup dalam pranata hukum adat. Perlu penegasan pembedaan
antara tanah kas desa dengan tanah negkok dalam arti tanah lungguh. (untuk di jawa)
Desa dalam PP No 43/2014 dengan UU No 6/2014
Penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:....
(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Usulan Perubahan :
PP 43/2014 Pasal 81 ayat (1)
dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB
Kota diluar ADD.
Ayat (2) dan ayat (3) .. dihapuskan
Luc. 1994. Pamong Desa or Raja Desa? Wealth, Status and Power of Village Officers. In:
ip in Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule. Routledge & Curzon. pp. 105-106.
əŋkɔʔ/, bukan /bɛŋkɔʔ/) dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok
seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.
, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima
, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa
, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal
tu hak asal usul, dan atau hak tradisional yang harus diakui dan dihormati dan yang memrupakan
hukum adat. Perlu penegasan pembedaan
(1) Penghasilan tetap kepala Desa
dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten
dihapuskan...

3. ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
PP 43/2014 Pasal 100 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa
digunakan dengan ketentuan:
(a) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa....; dan
(b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;
2. s/d 4
UU no 6 / 2014 Pasal 19, Kewenangan Desa
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
d. kewenangan lain yang ditugaskan
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
elanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa
paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
Usulan Perubahan :
PP 43/2014 Pasal 100 Belanja Desa yang ditetapkan dalam
APB Desa digunakan dengan ketentuan:
(a) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa ....
(b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
2. s/d 4
(c) ketentuan 100% diatas dilu
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa
(d) ketentuan ketentuan lain diluar 100%
bantuan kabupaten kota, propinisi dan pemerintah.
dengan ketentuan khusus.
Kajian / Pembahasan
Kewenangan Desa meliputi:
kewenangan berdasarkan hak asal usul;
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
elanja Desa yang ditetapkan dalam
APB Desa digunakan dengan ketentuan:
paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah
.... ; dan
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk:
unjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
ketentuan 100% diatas diluar Alokasi APBD untuk
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa
ketentuan ketentuan lain diluar 100% dapat berlaku untuk
bantuan kabupaten kota, propinisi dan pemerintah.
ketentuan khusus.
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Pasal 21, Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.
Pasal 22
(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.
UU no 6 / 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf (e) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari bantuan
keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
UU no 6 / 2014 Penghasilan Pemerintah Desa, Pasal 66 yaitu
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan
dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
Penjelasan Pasal 66 ayat (4) : Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan
jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja
sama Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah masing-masing yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Kesimpulan :
• Bahwa desa memiliki kewenangan dari asal usul dan adat istiadat bersekala desa dan Kewenagan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupa
• Bahwa dalam otonomi, kewenangan yang ditugaskan ke tingkat desa (bukan tugas pembantuan) adalah lebih banyak
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
• Atas pelaksanaan penugasan ke desa yang merupakan pelaksaan otonomi daerah, maka sepantasnya
desa dan perangkat desa adalah menjadi bagian dari biaya
• Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa didapat dari anggaran APBD yang bersumber dari dana perimbangan ( bukan
DD APBN dan atau Alokasi Dana Desa ),
Kesejatan bersumber dari APBD.
Jakarta, 22 maret 2015
@suryokoco
www.suryokoco.my.id
Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara
Bahwa desa memiliki kewenangan dari asal usul dan adat istiadat bersekala desa dan Kewenagan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penugasannya disertai biaya.
kewenangan yang ditugaskan ke tingkat desa (bukan tugas pembantuan) adalah lebih banyak
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)
Atas pelaksanaan penugasan ke desa yang merupakan pelaksaan otonomi daerah, maka sepantasnya
desa dan perangkat desa adalah menjadi bagian dari biaya ( APBD ) yang harus dikeluarkan atas penugasan kepada desa.
Kepala Desa dan perangkat desa didapat dari anggaran APBD yang bersumber dari dana perimbangan ( bukan
DD APBN dan atau Alokasi Dana Desa ), diluar penghasilan tetap berhak atas tunjangan bersumber dari APBDes
Bahwa desa memiliki kewenangan dari asal usul dan adat istiadat bersekala desa dan Kewenagan yang ditugaskan oleh
yang penugasannya disertai biaya.
kewenangan yang ditugaskan ke tingkat desa (bukan tugas pembantuan) adalah lebih banyak Urusan
Otonomi Daerah. (lihat pasal 9, 13, 20, 372, UU
Atas pelaksanaan penugasan ke desa yang merupakan pelaksaan otonomi daerah, maka sepantasnya penghasilan tetap kepala
yang harus dikeluarkan atas penugasan kepada desa.
Kepala Desa dan perangkat desa didapat dari anggaran APBD yang bersumber dari dana perimbangan ( bukan
diluar penghasilan tetap berhak atas tunjangan bersumber dari APBDesa dan Jaminan