Lembaga Masyarakat Desa Kab. Gianyar

2. PENOMENABANGSA

3. Aspirasi….?
MasyarakatPemerintah

4. REALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEBELUM LAHIRNYA PERDA SISTEM SIMPATIDA GIANYAR
• Perencanaan pembangunan daerah belum bersinergi dengan
proses penganggaran
• Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
makin menurun
• Perencanaan berbagai program pembangunan diantaranya
masih berjalan tumpang tindih, baik di tingkat desa, kecamatan
maupun kabupaten
• Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu
mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan
lintas wilayah
• APBD masih diposisikan sebagai modal utama untuk membiayai
berbagai prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan
• Perencanaan pembangunan dipahami dalam perspektif input-
output ratio, kurang berorientasi pada cost-benefit ratio
• Perencanaan pembangunan terlalu mengedepankan
rasionalitas, dengan mengesampingkan spiritualitas dan
emosionalitas

5.  Selama ini aspirasi masyarakat yang diorganisir
melalui Musrenbang Desa sulit terakomodasi dalam
APBD
 Aspirasi masyarakat (RPJM Desa) tidak selaras dengan
Renja SKPD
 Masyarakat apatis terhadap proses perencanaan
pembangunan
 Dokumen Perencanaan Desa : RPJM Desa belum
mengambarkan kepentingan kolektif masyarakat Desa
 Selalu membandingkan proses pembangunan dengan
PNPM Mandiri .....(Pintu Masuk)
Realitas Proses Pembangunan Sebelum Lahir
Perda SIMPATIDA

6.  SKPD dalam menyusun Renja SKPD kurang
memperhatikan hasil Musrenbang kecamatan
 Renstra SKPD kurang selaras dengan RPJM
Daerah
 Belum ada kebijakan sebagai pengikat
kepentingan antara masyarakat, SKPD dan DPRD
 Proses Perencanaan pembangunan belum selaras
dengan proses penganggaran daerah
 Partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pemeliharaan rendah
Lanjutan ...Realitas Proses
Pembangunan

7. Lanjut .......Realitas Pembangunan
 Perencanaan berbagai program pembangunan belum
mampu mensinergikan kepentingan lintas
sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah
 APBD masih diposisikan sebagai modal utama untuk
membiayai berbagai prioritas kegiatan dalam
perencanaan pembangunan
 Perencanaan pembangunan dipahami dalam
perspektif input-output ratio, kurang berorientasi
pada cost-benefit ratio
 Perencanaan pembangunan terlalu mengedepankan
rasionalitas, dengan mengesampingkan spiritualitas
dan emosionalitas

8. VISI
PNPM
MANDIRI
PERDESAAN
PENINGKATAN KAPASITAS
MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAANNYA
PELEMBAGAAN SISTEM
PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
PENGEPEKTIFAN FUNGSI DAN
PERAN PEMERINTAH LOKAL
PENINGKATAN KUALITAS
SARANA DAN PRASARANA
LOKAL
PENGEMBANGAN JARINGAN
KEMITRAAN

10. RANAH INTEGRASI
Kata Kunci:
KETERPADUAN
KESELARASAN
Teknokratis
PartisipatifPolitis
PENGALAMAN
TERBAIK PPK
(BEST PRACTICES)
PEMBANGUNAN
REGULERHorizontal
Vertikal

11. SKEMA INOVASI PEMBANGUNAN TERINTEGRASI
DI KABUPATEN GIANYAR
ADANYA
KESINAMBUNGAN
ANTARA PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
TUMBUHNYA
PARTISIPASI AKTIF
WARGA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN
SINERGI PEMBANGUNAN
LINTAS SEKTOR, LINTAS
WILAYAH DAN LINTAS
JENJANG
SKEMA PAGU INDIKATIF (PI)
• PI SKPD
• PI KEWILAYAHAN
•BLM
FORUM DELEGASI
MUSRENBANG (FDM)
• DELEGASI SEKTORAL
• DELEGASI KECAMATAN
INTEGRASI PEMBANGUNAN
(RKPD TRIPLE TRACK)
• DIBIAYAI APBD KABUPATEN
• DIBIAYAI PROV & PUSAT
• DIBIAYAI PNPM, CSR &
SWADAYA MASYARAKAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2012
TTG SISTEM
PEMBANGUNAN
TERINTEGRASI DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

12. PEMETAAN PELAKU-PELAKU STRATEGIS DALAM
PEMBANGUNAN DESA
DESA
BKAD
RBM
DPRD PEMDA
KELAS
MENENGAH
FASILITATOR

13. RANAH PENGUATAN
KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN STRUKTURAL
 BPD, LPMD, BUMDES, PKK, POSYAN
DU, GAPOKTAN, POKTAN, POSYAND
U, KARANG TARUNA
 MUSRENBANG, LKPJ KADES
KELEMBAGAAN PROGRAM
PNPM MPd
 TPK, TPU, TIM PEMANTAU, TIM
PEMELIHARAAN
 MUSYAWARAH-MUSYAWARAH
PROGRAM
KELEMBAGAAN KULTURAL
 DESA
PEKRAMAN, BANJAR, SUBAK,SEKEH
E ..., DLLkisuardika@gmail.com
LINGKUP DESA

14. AGENDA MENUJU TAHUN KELEMBAGAAN
Kkisuardika@gmail.com
KELEMBAGAAN
DESA
INTEGRASI PELAKU DAN
KELEMBAGAAN PROGRAM PNPM MPd
KEDALAM KELEMBAGAAN
STRUKTURAL
RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN
PROGRAM PNPM MPd KEDALAM
STRUKTUR KELEMBAGAAN DESA
ADOPSI NILAI-NILAI
PARTISIPATIF, TRANSPARANSI, AKUN
TABILITAS, DEMOKRATISASI
KEDALAM KELEMBAGAAN DESA

15. DASAR HUKUM :
PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007
PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2007
TPU/KPMD
KADER TEKNIK
TPK/POKMAS
DESA
KPMD/POKM
AS
SWAKELOLA
RAB DESAIN
PROPOSAL DESA
APBDES
PNPM/PROGRAM
LAIN
Click to add Title
Click to add
Title
KUBE
KLP. SPKP
KLP ARISAN DLL
BID. PERENCANAAN DESA
LPMD/NAMA
LAINNYA
PEMBINAAN
BID. PEMBANGUNAN BID.
EKONOMI
PENGAWASAN
BPD
BID LAIN : DITAMBAHKAN SESUAI KEBUTUHAN : DIANTARANYA BIDANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, KEPEMUDAAN, SENI BUDAYA, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DLL
PERDES
SK-KADES
TIM
PEMANTAU/PARTISIPATIF

16. INSTITUT PARAS PAROS
( RBM )
BKAD
(AD/ART NOTARIAT)
BADAN
PENGAWAS
MUSYAWARAH
ANTAR DESA
(MAD)
CAMAT /PEMDA
EVALUASI DAN
PEMBINAAN
UPKUNIT
PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN
SARANA/PRASARA
NA
UNIT
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
UNIT
PEP
PENGELOLA
TK DESA
(LPMD, TPK DLL)
PENGELOLA
TK DESA
(LPMD,TPK, DLL)
PENGELOLA
TK DESA
(LPMD,TPK, DLL)
PENGELOLA
TK DESA
(LPMD,TPK, DLL)
PENGELOLA
TK DESA
(LPMD,TPK, DLL)
POKMAS
SOPSOP
UNIT
LAIN SESUAI
KEBUTUHAN
SOP
P
SOP
PERDES
MOU
PERDES
MOU
PERDES
MOU
PERDES
MOU
CHANELING
PROGRAM
DANA
BERGULIR
TIM
VERIFIKASI
SOPSOP
FASILITASI KERJASAMA DESA
SOP
MODEL
PENGEMBANGAN
STRUKTUR
KELEMBAGAAN
PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF

17. kisuardika@mail.com