Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Australia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Australia menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga negara Indonesia seperti MPR, presiden, dan DPR.

1. MAKALAH PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN ANTARA NEGARA INDONESIA
DENGAN AUSTRALIA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1
Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan,
sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal
itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem
pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud
dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas
mengenai sistem pemerintahan.
Para pemikir politik mendefinisikan demokrasi dengan pendapat yang berbeda-beda, hal
tersebut bisa dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu; kelompok pertama menyatakan bahwa
demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan umum, kelompok kedua menganggap konsep
demokrasi secara luas dan mencari jangkauan untuk memperpanjang bidang ekonomi dan juga
sosial. Sedangkan kelompok yang terakhir memegang bahwa demokrasi adalah filsafat
kehidupan, dimana menekankan martabat manusia dan memandang semua kehendak individu.
Berikut ini akan dijelaskan tentang demokrasi yang mana mengarah kepada pendapat kelompok
pertama dari para pemikir politik, yaitu :
- Pemerintahan rakyat.
Bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana rakyat memiliki
kekuatan penuh didalam politik, baik secara langsung maupun melalui representatif. Lincoln

2. mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Seely
mendefinisikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan bersama.
- Pemerintahan khalayak ramai.
Menurut pemikir jurusan demokrasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang besara
atau khalayak ramai. Dicey mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, dimana
badan yang memerintah didalamnya adalah pergeseran komparatif yang besar dari seluruh
populasi. Bryce dalam tulisannya “Kata demokrasi telah dipakai semenjak masanya Herodotus.
Untuk menunjukkan bahwa bentuk pemerintahannya terdapat para penguasa yang memiliki
kekuatan tetap dan secara legal, tetapi kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh kelompok khusus
atau oknum- oknum lainnya. Akan tetapi dipegang oleh seluruh komunitas secara keseluruhan.”
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sistem Pemerintahan Negara RI
Negara Indonesia salah satu Negara yang berada diAsia Tenggara, dan menjadi salah satu
perintis pelopor, dan pendiri berdirinya ASEAN. Letak geografis Indonesia yang berada diantara
dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, serta diapit oleh dua benua, yaitu
Benua Asia dan Benua Australia.
Menurut Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan
menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu Negara berdasarkan hukum (rechsstaat). Dengan
kata lain, penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan lain (machssat. Dengan
berlandaskan pada hukum ini, maka Indonesia bukan Negara yang bersifat absolutism
(kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997, bangsa dan
Negara Indonesia telah terjadi perubahan system pemerintahan Indonesia, yaitu dari
pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.
Berikut ini adalah beberapa alat penyelenggara Negara yang ada di Indonesia yang
menjadi penentu keberhasilan Negara Indonesia dalam membangun dan menciptakan tujuan
Negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3. Berdasarkan naskah asli UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan kata lain MPR adalah
penyelenggara dan pemegang kedaulatan rakyat. MPR dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang
memegang kedaulatan Negara (Vertretung sorgan des Willems des Staat volkes). Akan tetapi
setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945, maka bunyi Pasal 1 ayat (2) tersebut
menjadi“ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Jadi setelah
dilakukan Amandemen kedaulatan murni berada ditangan rakyat yang ketentuan lebih lanjut
diatur di dalam Undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang di pilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dengan undang-undang. Keanggotaan MPR ini di resmikan dengan Keputusan Presiden (Pasal 3
UU SUSDUK MPR). Masa jabat keanggotaan MPR adalah lim atahun dan akan berakhir pada
saat keanggotaan MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janjinya. Dalam struktur
kepemimpinan dalam Majslis Permusyawaratan Rakyat, MPR terdiri dari satu orang pimpinan
dan tiga orang wakil ketua yang terdiri dari unsure DPR dan DPD yang dipilih dari anggota dan
oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Menurut Pasal 7 UU SUSDUK MPR, jika
pimpinan MPR belum terbentuk, maka pimpinan siding dipimpin oleh pemimpin sementara
MPR, yaitu ketua DPR, ketua DPD dan satu wakil ketua sementara MPR. Apa bila ketua DPR
dan DPD berhalangan maka dapat digantikan oleh wakil ketua DPR dan wakil ketua DPD.
Peresmian sebagai ketua MPR sementara ini dilakukan melalui Keputusan MPR. Majelis
Permusyawaratan Rakyat menurut Pasal 2 UUD 1945, bersidang sedikitnya sekali dalam lima
tahun. Dengan kata lain jika dimungkinkan atau dipandang perlu, maka selama lima tahun itu
majelis dapat melakukan persidangan lebih dari satu kali.
2.Presiden
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam
melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Sebelum tahun 2004,
presiden di Indonesia dipilih oleh MPR. Sedangkan pasca 2004 presiden Republik Indoneisa
dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Jika terjadi suara berimbang, maka pemilihan
presiden pada dilanjutkan pada putaran kedua. Dan yang dalam pemilihan kedua ini merupakan
pemilihan saringan untuk menentukan calon pasangan presiden. Apabila terjadi persamaan atau

4. perimbangan suara, maka keputusan dapat diambil oleh MPR melalui musyawarah dengan
pengambilan suara terbanyak.
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, diberikan sejumlah kekuasaan dan
kewenangan kepada presiden tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Adapun
kekuasaan dan kewenangan Presiden adalah sebagai berikut. 1) Menjalankan kekuasaan
pemerintahan, 2) Mengajukan RUU kepada DPR, 3) Menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan suatu undang-undang, 4) Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, danAU 5)
Mengangkat konsul 6) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 7)
Memeberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, 8)
Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
presiden, 9) Mengangkat dan memberhentikan menteri, 10) Menetapkan peraturan pemerintah
penganti undang-undang (perpu). Sementara itu, kekuasaan dan kewenagan presiden yang harus
mendapat persetujuan DPR adalah sebagai berikut. 1) Menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan Negara lain, 2) Mengangkat duta, 3) Menerima duta dari Negara lain, 4)
Memberikan amnesty dan abolisi, 5) Tidak dapat memberhentikan atau membekukan DPR
Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
Bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden harus memiliki syarat-syarat khusus,
yaitu: 1) Bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa, 2) WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah
berkewarga negaraan lain atas kehendaknya sendiri, 3) Tidak pernah menghianati Negara, 4)
Mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang presiden,
5) Bertempat tinggal di wilayah NKRI, 6) Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang
berwenang meyelidiki kekayaan pejabat, 7) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan Negara, 8) Tidak sedang dinyatakan pailit yang dinyatakan oleh pengadilan, 9) Tidak
pernah melakukan perbuatan tercelah, 10) Terdaftar sebagai pemilih, 11) Memiliki nomor pokok
wajib pajak, dan melaksanakan wajib pajak selama 5 tahun terakhir, 12) Memiliki dafta rriwayat
hidup, 13) Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama, 14) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita
Proklamasi, 15) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan maker berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, 16) Berusia sekuarang-
kurangnya 35 tahun, 17) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat, 18) Bukan

5. bekas organisasi terlarang PKI, organisasi massa atau terlibat langsung dalam G30S/PKI, 19)
Tidak pernah di jatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hokum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara
lima tahun atau lebih Setelah amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden tidakl agi
dipilih oleh MPR, melainkand ipilih langsung oleh rakyat.
Prinsip-prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A ayay (1)
sampai ayat (5). Yang secara jelas adalah sebagai berikut. 1) Presiden dan wakil presiden sebagai
suatu pasangan dipilih langung oleh rakyat, 2) Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan
oleh partai politik, 3) Presiden dan wakil presiden terpilih apa bila: a) mendapat suara lebih dari
50 % b) dari 50 % suara tersebut sedikitnya terdiri atas 20 % di setiap provinsi yang tersebar
lebih setengah dari jumlah provinsi, 4) apa bila tidak ada calon yang memenuhi poin c, maka : a)
dua calon pasangan presiden dan wakil presiden yang mendapa suara terbanyak pertama dan
kedua dipilih kembali oleh rakyat. b) calon pasangan presiden dan wakil presiden terpilih adalah
yang mendapat suara paling banyak, 5) pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di lantik
oleh MPR Selain dari ketentuan diatas, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh
MPR massa jabatannya apa bila presiden dan wakil presiden melakukan: 1) pelanggaran hukum,
yang berupa a) penghianatan terhadap Negara b) korupsi c) penyuapan d) tindak pidana berat
lainya, 2) melakukan perbuatan tercelah, 3) terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
dan wakil presiden.
Sedangkan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam massa jabatannya,
MPR harus menerima usulan dari DPR dengan mekanisme kerja sebagai berikut. 1) DPR
menganggap atau menuduh presiden melanggar hukum, 2) Tuduhan DPR diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi, 3) Tuduhan DPR dapat diajukan pada MK apabila didukung oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir dan batas kuota hadir adalah dua
pertiga anggota DPR 4) MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan tuduhan DPR paling
lama 90 hari, 5) Apabila MK memutuskan presiden dan wakil presiden bersalah, maka DPR
mengusulkan MPR untuk menyelenggarakan siding paripurna, 6) MPR wajib menyelenggarakan
siding paripurna paling lambat selama 30 hari, 7) Presiden diberikan kesempatan menyampaikan
penjelasan, 8) Keputusan MPR memberhentikan prresiden dan wakil presiden diambil dalam
rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua
perempat anggota yang hadir.

6. Akan tetapi apa bila presiden mangkat, atau berhenti karena tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam massa jabatannya, maka harus dilakukan seperti ketentuan berikut ini. 1)
Digantikan oleh wakil presiden sampai habis massa jabatannya, 2) Jika terjadi kekosongan wakil
presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon untuk diangkat menjadi presiden, 3) Apa
bila presiden dan wakil presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, atau diberhentikan, maka
tugas kepresidenan dijabat oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri
pertahanan secara bersama-sama paling lama satu bulan, 4) Setelah itu MPR memilih presiden
dan wakil presiden dari dua calon pasangan yang diajukan partai politik, 5) Dua pasangan calon
tersebut berasal dari calon yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan
sebelumnya Dengan mencermati sejumlah pasal-pasal dalam UUD 1945 ini, maka dapat
dikemukakan bahwa kekuasaan presiden harus dibatasi oleh sebagai peraturan atau mekanisme
tertentu. Dengan demikian, maka pernyataan ini lah yang dimaksud dengan Negara Indonesia
yang bercita-cita untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai Negara
demokratis.
3.PemerintahanDaerah
Indonesia adalah Negara nusantara atau Negara kepulauan, memiliki sejumlah hambatan dan
masalah, khususnya jika dikaitkan dengan luas wilayah dan jarak geografis yang tidak mudah
dijangkau. Oleh karena itu, pasca reformasi pemerintah mengeluarkan peraturan tentang
Otonomi Daerah. Hingga akhir tahun 2005 di Indonesia telah berdiri sebanyak 32 provinsi. Hal
ini berbeda jauh dengan kondisiI ndonesia sebelum reformasi, dimana negara Indonesia terdiri
dari 27 provinsi yang kemudian menjadi 26 provinsi karena provinsi Timor-Timur memisahkan
diri menjadi Negara Republik Timor Leste akibat diberlakukannya Undang-undang referendum
yang berujung jajak pendapat. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi, kabupaten, dan kota
yang memiliki kewenagan untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Pada tingkat pemerintahan
daerah ini, dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
B. Sistem Pemerintahan Negara Australia
Sistem pemerintahan Australia merupakan sistem yang kompleks. Dimana lembaga-
lembaga pentingnya merupakan paduan elemen-elemen tradisi dan model pemerintahan Inggris
dan Amerika Serikat seperti Sistem penyelenggaraan pemerintahan Inggris dengan Majelis
Perwakilan Rendah, praktek pemerintahan Amerika Serikat dengan senat federal. Undang-

7. Undang Dasar Australia berisi ciri-ciri penting sistem pemerintahan Australia. Pembagian
kekuasaan antara Negara Bagian dan Commonwealth (Persemakmuran), Gubernur Jendral
mewakili Ratu Inggris. Terdapat Tiga Cabang Pemerintahan di Australia, yakni Cabang
Legislatif (Parlemen - Senat dan Majelis Perwakilan Rendah); Eksekutif (Kementrian dan
Pejabat Pemerintah); dan Cabang Yudikatif (sistem peradilan hukum).
Badan legislatif berisi parlemen - yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk
membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh
badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan
pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum,
termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya
boleh diubah melalui jajak pendapat.
Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah
negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh
Konstitusi atau UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah
Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek pemerintahan atau
konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem
politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol atau hanya sebagai publik figur untuk
memobilisasi masyarakat. Di Australia Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur
Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai
peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.
Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia. Posisinya tidak harus
mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam
Undang-Undang Dasar atau Konstitusi terdapat wewenang dan tugas Gubernur Jenderal
termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan
parlemen. Selain itu, Gubernur juga bisa menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri,
menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun,
berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam
hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur jenderal dipilih
berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Semua Gubernur negara bagian melaksanakan peran
yang sama di wilayah mereka masing-masing.

8.  KESIMPULAN
Tidak ada parameter yang tepat untuk bisa menentukan keberhasilan keberadaan serta
pemberlakuan demokrasi dan demokratisasi yang terjadi di suatu negara secara tepat. Bentuk
sistem pemerintahan apapun yang dijalankan dalam suatu negara tersebut, bisa dikategorikan
sebagai negara yang memiliki pemerintahan demokratis apabila bisa menampung aspirasi dari
masyarakatnya serta membawa kearah yang lebih baik dengan dukungan masyarakatnya juga.
Representasi sistem presidensial yang dijalankan di Indonesia maupun sistem perlementer yang
ada di Australia sudah cukup menggambarkan bentuk demokrasi pada porsi yang tepat. Dimana
pada level Ke-Negaraan masing-masing beserta latar belakang sejarah negara dan
perkembangannya, masing-masing terdapat juga efisiensi proporsionalitas suatu sistem teruji,
karena fakta menunjukkan bahwa keberhasilan dan pengakuan internasional baik melalui sistem
politik maupun eksistensi negara itu sendiri. Karena dengan adanya perwakilan rakyat yang
dipilih secara sah dan legal yang duduk di kursi pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA
http://Suara karya on-line.sekretariat Negara republic Indonesia_posisi strategis secretariat.co.id
www. _wikipedia Indonesia.org
Pelatihan pegembangan sumber daya manusia_pemda.
Tak sebatas cakrawala: Sistem politik Australia.
Yahoo!answer_apa bedanya system politik Australia dengan argentina.
Sejarah Australia.
Federasi Australia otonomi Indonesia.
http://Australia.wikipedia.org

9. Makalah Perbandingan Sistem Pemerintahan
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Sebuah sistem pemerintahan dibuat demi terselenggaranya pemerintahan
negara yang mampu mewujudkan tujuan sebuah bangsa, yaitu masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera. Untuk itulah, pemerintah bertugas mengatur dan
mengarahkan kehidupan bersama dengan cara membuat hukum, melaksanakan dan
menegakkannya, serta melakukan upaya-upaya lain demi terwujudnya kesejahteraan
rakyat.
Dalam kenyataan, tidak setiap sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai
harapan itu. Masalahnya mungkin terletak pada pengaturan sistem pemerintahan
yang belum sempurna atau lengkap. Namun kemungkinan pula penyebabnya adalah
ketidakmampuan para pejabat dalam melaksanakan sistem itu, atau kesengajaan
pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang. dilain pihak, mungkin pula rakyat
sendiri memang tidak siap mendukung sistem pemerintahan yang berlaku.
Satu hal yang harus di ingat adalah bahwa pelaksanaan sebuah sistem
pemerintahan tidak berlangsung dalam ruang kosong. Pelaksanaan sistem
pemerintahan dalam suatu negara sangat dipengaruhi antara lain oleh: (a) komitmen
elite politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan; (b) sistem kepartaian
yang telah berkembang di negara yang telah bersangkutan (c) tradisi politik yang
telah berkembang dinegara yang telah bersangkutan dan (d) budaya politik dominan
dimasyarakat yang bersangkutan.
B.Rumusan Masalah
1. Bagaimana sistem pemerintahan, bentuk Negara, dan bentuk pemerintahan Negara
Malaysia?
2. Bagaimana sistem pemerintahan, bentuk Negara, dan bentuk pemerintahan Negara
Filiphina?

10. 3. Bagaimana sistem pemerintahan, bentuk Negara, dan bentuk pemerintahan Negara
Indonesia?
4. Dimana letak perbandingannya?
C.Tujuan Penulisan
1. Mengetahui sistem pemerintahan, bentu Negara, dan bentuk pemerintahan pada tiga
Negara, yaitu Malaysia, Filiphina, dan Indonesia.
2. Membandingkan ketiga Negara tersebut dalam hal sistem pemerintahan, bentuk
pemerintahan, dan bentuk Negara.
3. Dapat menganalisis berbagai sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan
bentuk Negara yang ada.
D. Manfaat Penulisan
1. Menambah wawasan pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, bentuk
pemerintahan, dan bentuk negara di berbagai negara di dunia
2. Dapat mencari persamaan dan perbedaan dari negara-negara yang ada mengenai hal
tersebut.
3. Dan lain-lain.
BAB II
Landasan Teori dan Hipotesis
A.Landasan Teori
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri
atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan
memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen-komponen
tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislaif.
Dengan demikian, sistem pemerintahan menggambarkan adanya lembaga-lembaga
Negara, hubungan antar lembaga Negara, dan bekerjanya lembaga Negara dalam
mencapai tujuan pemerintahan Negara yang bersangkutan.
Bentuk Negara, adalah pengelompokkan Negara berdasarkan kriteria
distribusi kekuasaan (secara resmi) antar berbagai tingkat pemerintahan suatu
negara. Berdasarkan kriteria itu, kita dapat membedakan bentuk Negara dalam tiga

11. kategori; yaitu kesatuan, federasi, dan konfiderasi. Namun, saat ini kita hanya
membahas negara kesatuan dan federasi. Negara Federasi/serikat adalah negara
yang kekuasaannya secara formal dibagi menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan
pemerintah pusat federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintah negara
bagian, dan baik pemerintah pusat federal maupun pemerintah negara bagian itu
sama-sama berdaulat atas kekuasaan masing-masing.
Bentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak
kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Berdasarkan kriteria itu, secara
tradisional para pakar membedakan adanya negara monarki, aristokrasi, dan
demokrasi. Monarki adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan
tertingginya berada di tangan seorang penguasa tunggal, yaitu raja/ratu.
Aristorkasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya berada
di tangan satu lembaga kecil yang terdiri atas sekelompok orang/sekelompok elite
yang memiliki hak istimewa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang
kekuasaan tertingginya berada di tangan semua warga negara.
Aristoteles memilah bentuk pemerintahan berdasarkan dua
ukuran,yaitu: (a) ditangan siapakah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada.
(b) untuk siapa kekuasaan negara itu digunakan.
Menurut Aristoteles, ada 6 kemungkinan bentuk pemerintahan,yaitu sebagai
berikut.
 Monarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di
tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.
 Tirani yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di
tangan satu orang yang memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri.
 Aristokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada
ditangan elite, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.
 Oligarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di
tangan sekelompok elite, yang memerintah untuk kepentingan kelompok penguasa itu
sendiri.
 Politi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada
ditangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat.
 Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada
ditangan rakyat,namun pemerintahannya hanya untuk kepentingan penguasa.

12. B.Hipotesis
Berdasarkan materi dan teori yang ada, kami menyimpulkan pada setiap
negara tidak ada sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara
yang berbeda. Meskipun ada, namun dapat dipastikan tidak terlalu persis antara
satu negara dengan negara lainnya.
BAB III
Metodologi Teknik Penelitian
A.Setting Penelitian
1. Waktu penelitian
Dilakukan dalam waktu 4 hari, dari tanggal 30 November sampai tanggal 4
Desember 2012. Waktu pengerjaan dilakukan dalam waktu 2 hari, dari tanggal 5
Desember sampai tanggal 6 Desember 2012.
2. Tempat penelitian
Dilakukan di rumah masing-masing, yaitu rumah Aulia Tri Aryani, Dina Mariyana,
Dian Ratna Fuedsi, Della Eka Putri, Wulan Sulistyowati, Prisda Faradina, dan Nico
Frans Permadi.
3. Tempat penyusunan
Dilakukan di rumah Aulia Tri Aryani dalam waktu satu setengah jam dan di sekolah
dalam waktu dua jam.
B.Sumber Penelitian
Yaitu sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk Negara
Malaysia, Filiphina, dan Indonesia.
C.Sumber Data
Berasal dari internet, buku sumber paket dan Lembar Kerja Siswa
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
D.Teknik dan Alat Pengumpulan Data

13. 1. Melakukan pencarian atau searching di internet dan buku sumber mengenai sistem
pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara malaysia, filiphina, dan
indonesia.
2. Alat pegumpulan data memakai koneksi jaringan internet, laptop, buku sumber, dan
PC.
E.Alat dan Bahan
1. Alat :
a. Akses internet
b. Laptop
c. PC
d. Buku sumber paket dan Lembar Kerja Siswa Pendidikan Kewarganegaraan
2. Bahan :
Data dan informasi mengenai Negara Malaysia , Filipina dan Indonesia.
F.Cara Kerja
1. Pengumpulan data
2. Pemilihan data
3. Penyusunan karya tulis
4. Pengeditan
5. Finishing
BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Negara Malaysia
1.Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem
parlementer. Sistem parlementer yang dipakai oleh Malaysia bermodelkan sistem
parlementer Westminster, yang merupakan warisan Penguasa Kolonial Britania.
Tetapi apabila melihat prakteknya , kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada
di legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah

14. selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah
persekutuan dan pemerintah negara bagian. Dalam system pemerintahan Malaysia
yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri.
Sistem politik Malaysia dapat dikatakan demokrasi, hal ini dapat dilihat
dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilu meskipun kalau
dilihat lebih dalam tidak begitu demokratis karena tidak jurdil. Di Malaysia, seperti
kebanyakan Negara lainnya kekuasaan Negara terdiri dari badan eksekutif,
legislatif dan yudikatif.
1.a Kekuasaan eksekutif
a. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
b. Raja/ Sultan Yang di-Pertuan Agung sebagai kepala Negara
c. Perdana menteri merupakan anggota dewan rendah (Dewan
Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas
parlemen
d. Kabinet dipilih dari anggota Dewan rakyat dan Dewan Negara yang merupakan
anggota parlemen
1.b Kekuasaan legislatif
a. menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari senat (Dewan Negara) dan House of
Representatives (Dewan Rakyat).
b. Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan
legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari
daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal.
c. Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan
pembuat UU di negara bagian.
d. Anggota HoR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun.
1.c Kekuasaan Yudikatif
a. Hakim pengadilan Federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan
nasehat perdana menteri.
b. Hakim adalah orang yang paling penting yang memiliki kekuasaan
untuk menyatakan tindakan parlemen adalah inkonstitusional dan
ultra vires sesuai dengan kewajiban Konstitusi dan pemahaman
mereka tentang hukum

15. 2.Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu
berupa Negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Dimana kepala negaranya
merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja
Malaysia). Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-
Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat
pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam
pemilihan .
3.Bentuk Negara
Malaysia merupakan Negara yang berbentuk federasi. Dimana Malaysia
terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan yaitu persekutuan
Kuala Lumpur, Labuan Island dan Putrajaya sebagai wilayah administratif federal.
Setiap Negara bagian memiliki majelis, dan pemerintah negara bagian dipimpin oleh
kepala menteri (chief minister) dimana kepala menteri di tiap negara bagian
diangkat oleh majelis negara bagian.
Dalam Negara federal seperti Malaysia maka ada kekuasaan federal dan ada
kekuasaan Negara bagian. Soal-soal yang menyangkut negra dalam keseluruhannya
diserahkan kepada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu misalnya mengadakan
perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari Negara
bagian dan dalam bidang itupemerintah federal mempunyai kekusaan yang tertinggi.
Tetapi, untuk soal yang menyangkut Negara bagian belaka dan tidak termasuk
kepentingan nasional, diserahkan kepada kekuasaan Negara-negara bagian. Jadi,
dalam soal-soal semacam itu pemerintah Negara bagian bebas dari pemerintah
federal misalnya, soal kebudayaan, kesehatan pendidikan .
B. Negara Filiphina
1.Sistem Pemerintahan
Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya
berbentuk republik. Presiden berfungsi sebagai kepala negara,
kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih

16. dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet.
Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensil.
1.a Kekuasaan eksekutif
a. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Bertugas mengawasi penegakan hukum untuk memelihara
perdamaian umum dan ketertiban umum
c. Di pilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan enam
tahun
1.b Kekuasaan legislatif
a. Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan, di pilih
melalui pemilu.
b. Senat menjabat selama enam tahun, dan berjumlah 24
orang.
c. Dewan Perwakilan, berjumlah kurang dari 250 orang, dan
menjabat selama 3 tahun.
d. Kongres membuat undang-undang.
1.c Kekuasaan yudikatif
a. Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
b. Kepala MA dan 14 Hakim Agung di pilih oleh presiden
c. Memiliki tugas mengawasi persolan administratif pada
peradilan
d. Berhak menurunkan dan memberikan sanksi kepada hakim
peradilan yang lebih rendah
2.Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahannya yaitu kesatuan, dengan beberapa propinsi atau
wilayah.
3.Bentuk Negara
Bentuk pemerintahannya yaitu republik, dan menganut sistem
presidensial.

17. C. Negara Indonesia
1.Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, dan tidak
murni menganut Trias Politica, karena selain kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif, masih ada eksaminatif dan inspeksi (BPK). Untuk menentukan wakil-wakil
rakyat di legislatif serta kepala pemerintah dan wakilnya di bentuk lembaga
independen pemilihan umum, baik di tingkat pusat atau Negara, dan kabupaten atau
kota.
1.a Kekuasaan eksekutif
a. dilaksanakan oleh seorang presiden
b. selain kepala Negara,juga kepala pemerintah
c. presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui
pemilu, bukan dari partai pemenang
d. presiden berhak memilih kabinet nya.
e. menyetujui RUU
1.b Kekuasaan legislatif
a. dilaksanakan oleh DPR/DPD, yaitu sebagai berikut;
1.) mengawasi jalanya pemerintahan.
2.) mengajukan RUU
b. DPR dapat menyetujui dan menolak perjanjian internasional
c. angota MPR mengangkat dan memberhentikan presiden dan
wakilnya sesuai pengawasan rakyak dan berbagai
kelembagaan
1.c Kekuasaan yudikatif
a. di laksanakan oleh MA (Mahkamah Agung)
b. ketua MA di pilih oleh para hakim agung dan hakim agung d
usulkan oleh KY (Komisi Yudisial)
c. MA memiliki wewenang kasasi final dalam suatu perkara.
d. MA berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sah
keputusan hakim yang tidak sesuai UUD.
e. MK berhak mereview UU

18. 2. Bentuk Pemerintahan
Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional,
merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan
presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi,
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar”. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut
sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu
dan terpisah dengan kekuasaan legislatif
3. Bentuk Negara
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia
adalah negara kesatuan (desentralis) yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu
dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan
bentuk pemerintahannya adalah republik. Negara kesatuan adalah negara berdaulat
yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat
adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan
kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.
BAB V
Kesimpulan
Sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara antara satu
negara dengan negara lainnya sangat berbeda. Meskipun negara-negara tersebut
saling berdekatan, namun tidaklah sama. Banyak hal dan faktor yang
melatarbelakangi hal tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan ada negara yang
memiliki sistem yang sama meskipun tidak sama persis.

19. Dengan membandingkan negara Indonesia, Malaysia, dan Filiphina, kita dapat
menarik kesimpulan bahwa negara tersebut memiliki banyak perbedaan dan
persamaan mengenai hal tersebut. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut dapat
merusak hubungan negara-negara tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Suteng, Bambang. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga.
Soewito. 2007. Lembar Kerja Siswa Pendidikan Kewarganegaraan. Solo:Tri
Jaya Utama
Google.com