SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Keynotes:
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove
dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI
Disampaikan pada:
Lokakarya Sub-nasional Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah tentang Restorasi Mangrove,
Ketahanan dan Keamanan Pangan
Semarang, 12 Juli 2022
Memfasilitasi percepatan
pelaksanaan restorasi
gambut dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
pada areal restorasi
Gambut di 7 (tujuh)
provinsi.
Melaksanakan percepatan
rehabilitasi mangrove di 9
(sembilan) provinsi.
Pelaksanaan
restorasi gambut
Perencanaan,
pengendalian, dan
evaluasi restorasi
gambut
Konstruksi, operasi,
dan pemeliharaan
infrastruktur
pembasahan
gambut dan
kelengkapannya
Penguatan
kelembagaan
masyarakat dalam
rangka restorasi
gambut.
Sosialisasi dan edukasi
restorasi gambut.
Perbaikan penghidupan
masyarakat di lahan
gambut
Percepatan rehabilitasi
mangrove, di dalam dan
di luar kawasan hutan,
pada 9 provinsi
Dukungan administrasi
Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan Presiden.
2
SUMUT
KEPRI
BABEL
KALTARA
KALTIM
PAPUA BARAT
JAMBI
KALTENG
KALSEL
SUMSEL
RIAU
KALBAR
PAPUA
3
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
BERDASARKAN UU 5/1990, UU 41/1999, DAN UU 23/2014
4
LUAS MANGROVE INDONESIA
BERDASARKAN PETA MANGROVE NASIONAL 2021
ANALISIS MASALAH KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE
Penyebab Kerusakan Saat ini
1. Kepentingan pembangunan wilayah atau pengembangan
infrasruktur ekonomi seperti pelabuhan, kawasan
industri, dll
2. Pemanfaatan area mangrove untuk kawasan permukiman
baru
3. Pemanfaatan area mangrove untuk area budidaya tambak
ikan dan udang
4. Kerusakan mangrove akibat aliran limbah kimiawi
5. Illegal logging
6. Over-cutting, seperti pada pemanfaatan untuk bahan
baku produksi arang
7. Sebab alamiah: kenaikan tinggi muka air laut, gelombang,
kejadian tsunami, dll
Kronologi Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Situasi Kerusakan Mangrove – DPSIR
(Driving Force-Pressure-State-Impact-Respon)
6
7
TARGET PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2022 s.d. 2024 di 9 PROVINSI
CAPAIAN FISIK
TAHUN 2021
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove dikerjakan
di 32 Provinsi
Penanaman
34.911 hektar dari
target 33.000 hektar.
RIAU
SUMATERA
UTARA
KEPULAUAN RIAU
BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN
UTARA
KALIMANTAN
BARAT
PAPUA
PAPUA BARAT
KALIMANTAN
TIMUR
41.525 Ha
Dalam Kawasan: 26.944 ha
Luar Kawasan: 14.581 ha
26.464 Ha
Dalam Kawasan: 8.969 ha
Luar Kawasan: 17.494 ha
13.169 Ha
Dalam Kawasan: 5.108 ha
Luar Kawasan: 8.061 ha
20.341 Ha
Dalam Kawasan: 7.531 ha
Luar Kawasan: 12.810 ha
188.446 Ha
Dalam Kawasan: 102.519 ha
Luar Kawasan: 85.927 ha
158.914 Ha
Dalam Kawasan: 59.571 ha
Luar Kawasan: 99.344 ha
36.255 Ha
Dalam Kawasan: 11.036 ha
Luar Kawasan: 25.219 ha
35.069 Ha
Dalam Kawasan: 3.118 ha
Luar Kawasan: 31.951 ha
47.690 Ha
Dalam Kawasan: 21.090 ha
Luar Kawasan: 26.599 ha
Total Target 2022-2024 : 567.871 Ha
Dalam Kawasan: 245.885 Ha
Luar Kawasan : 321.986 Ha
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS LANSKAP
Lanskap adalah sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan
karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi,
sejarah, serta proses ekonomi, sosial, dan aktivitas manusia di area tersebut.
Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM)
mempertimbangkan kesesuaian
habitat mangrove dengan sistem lahan
tertentu yang berdasarkan pada kondisi
pasang surut dan substrat lahan.
Pengaturan secara spasial dari tipe-tipe
land use dan land cover yang berbeda
(struktur lanskap), norma, serta
modalitas tata-kelolanya berpengaruh
pada karakter lanskap.
SASARAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2021-2024 BERBASIS KESATUAN LANSKAP MANGROVE (KLM)
9
No Pulau
Lanskap Mangrove
Jumlah (unit) Luas (Ha)
1 Sumatera 23 159,603.83
2 Jawa 15 23,871
3 Kalimantan 26 432,120
4 Bali Nusra 16 6,824
5 Sulawesi 10 27,097
6 Maluku 11 25,894
7 Papua 18 74,590
Jumlah 119 750,000
Sebanyak 119 unit lanskap
menjadi sasaran rehabilitasi
mangrove dengan luas total
mencapai 750.000 ha.
ELEMEN PENGELOLAAN KESATUAN LANSKAP MANGROVE
Adanya tujuan management bersama yang telah disetujui yang mencakup pencapaian berbagai
manfaat jasa ekosistem (supporting, provisioning, regulating dan cultural services) dari lanskap
mangrove.
Silvofishery, ekowisata, pemanfaatan hasil hutan, konservasi hutan mangrove alam dan rehabilitasi
mangrove didesain sebagai satu kesatuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencapaian
manfaat jasa ekosistem, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi biodiversitas.
Interaksi sosial, ekonomi dan ekologi antara bagian-bagian lanskap yang berbeda dikelola untuk
mewujudkan sinergi positif antar keinginan dan aktor serta untuk memitigasi trade-off yang negatif.
Ada ruang kolaborasi dan pelibatan komunitas setempat dalam dialog, perencanaan, negosiasi dan
monitoring pengambilan keputusan.
Pasar dan kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan beragam dari pengelolaan lanskap dan
kebutuhan institusi.
1.
2.
3.
4.
5.
STRATEGI PELAKSANAAN
PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
11
11
1. Rehabilitasi Mangrove sebagai Bagian dari
Upaya Menyejahterakan Masyarakat
2. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder
di Sekitar Mangrove
Mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar sebagai sumber penghidupan, baik
dimanfaatkan secara langsung dengan diambil
dan diolah buahnya, maupun melalui kegiatan
ekowisata.
3. Pengelolaan Mangrove sebagai Bagian dari
Mitigasi Perubahan Iklim
4. Menggunakan Berbagai Sumber Pembiayaan
Untuk mencapai keberlanjutan dalam
pengelolaan mangrove, perlu dilakukan
kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam
upaya rehabilitasi mangrove.
Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 3-5 kali lebih
besar daripada tanah mineral biasa. Dengan karakteristik
ini, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting
dalam menyimpan atau mengurangi karbon sehingga
langkah rehabilitasi mangrove tidak dapat terlepas dari
upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim.
Rehabilitasi mangrove dapat didorong untuk
menggunakan berbagai skema pembiayaan,
diantaranya termasuk mengakses pembiayaan
untuk mitigasi perubahan iklim.
SKEMA PENDANAAN
KEGIATAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
12
Skema I: APBN/APBD
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove Tahun 2021
menggunakan skema PEN
(Pemulihan Ekonomi Nasional).
Kegiatan tahun 2022 sedang
disiapkan melalui Anggaran
Belanja Tambahan (ABT).
Skema II: Loan atau Grant
Sumber Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri.
Pemerintah RI mengusulkan alokasi dana hibah
sebesar $15 Juta dan pinjaman sebesar $400 Juta
kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan
kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2023 - 2025.
Skema III: Investasi
Melalui ijin usaha pengelolaan
mangrove untuk jasa
lingkungan (regulasi dan skema
sedang dirumuskan oleh KLHK)
Skema IV: Kewajiban Rehabilitasi DAS
Melalui Kewajiban Rehabilitasi DAS atas Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH). Saat ini regulasinya sedang
disiapkan oleh Kementerian LHK.
Skema V: CSR dan Dana Hibah/Voluntary
Menyiapkan lokasi-lokasi yang sudah tersedia rancangan
teknis untuk dapat dilakukan rehabilitasi mangrove oleh
korporasi atau lembaga philanthropy
• SKEMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Tahun 2021)
Dimulai sejak puncak pandemi COVID-19 tahun 2021, pada
saat kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan
drastis akibat pandemi COVID-19;
PEN Rehabilitasi Mangrove diarahkan dapat mengungkit
perekonomian masyarakat secara langsung dan riil untuk
masyarakat padat dan terdampak;
Lokasi rehabilitasi mangrove rata-rata berupa remote area,
dimana kondisi perekonomian masyarakat berkurang bukan
hanya karena pandemi namun akibat aktifitas pembangunan
lain yang mana masyarakat tidak berdaya;
Sehingga PEN diharapkan dapat berkelanjutan untuk
menggerakan perekonomian masyarakat dan perbaikan
ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Hanya bersifat one shoot, tidak berkelanjutan.
1
2
3
4
5
REHABILITASI MANGROVE UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
DAMPAK PEN MANGROVE TAHUN 2021 UNTUK PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT
No Provinsi BPDAS/BKSDA
HOK (Hari
Orang Kerja)
Jumlah Tenaga
Kerja (orang)
1 Sumut Wampu Sei Ular 279.112 3.284
Sumut Asahan Barumun 358.378 4.216
2 Riau Indragiri Rokan 518.928 6.105
3 Kepri Sei Jang Duriangkang 203.017 2.388
4 Babel Baturusa Cerucuk 290.930 3.423
Babel BKSDA Sumsel 48.040 565
5 Kalbar Kapuas 96.080 1.130
6 Kaltim Mahakam Berau 549.482 6.464
7 Kaltara Mahakam Berau 53.324 627
8 Papua Memberamo 115.200 1.355
9 Papua Barat Remu Ransiki 138.932 1.634
10 diluar 9 Prov. 23 Provinsi 289.237 3.403
TOTAL 2.940.660 34.596
1. Sumber pendapatan baru dan meningkatan pendapatan
masyarakat sebesar hampir 70% melalui pembayaran HOK.
2. Membuka peluang pasar bibit mangrove maupun
propagul bagi masyarakat, baik yang memungut
buah mangrove maupun bagi masyarakat yang
mengelola pembibitan.
3. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui
pelibatan ibu-ibu dalam program rehabilitasi
mangrove.
4. Mendukung keberlanjutan mata pencaharian
masyarakat yang bergantung pada ekosistem
mangrove, seperti masyarakat Gorontalo yang
bergantung pada budidaya kerang dan rumput laut.
5. Menumbuhkan alternatif mata pencaharian yang
ramah mangrove. Seperti masyarakat Papua Barat
menggantungkan hidupnya pada penambangan
batu karang dan kayu mangrove, namun setelah
diberikan pendampingan muncul keinginan untuk
membuat produk olahan mangrove maupun
budidaya ikan pada lahan bekas galian.
Untuk Rehabilitasi Mangrove yang Berkelanjutan Diperlukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Rata-rata 1 HOK = Rp.85.000 – 140.000, tergantung Rayon (No. SK.10/PDASHL/SET/KEU.0 /4/2021)
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK REHABILITASI MANGROVE BERKELANJUTAN
✓Mangrove terehabilitasi
✓Masyarakat mendapatkan manfaat dari mangrove
✓Rehabilitasi mangrove berkelanjutan
Rehabilitasi
Mangrove
Pemberdayaan
Masyarakat
+
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi
Rehabilitasi Mangrove:
Penguatan kelembagaan Kelompok masyarakat
Pengembangan usaha masyarakat di lokasi
rehabilitasi mangrove.
Diversifikasi produk mangrove untuk
kontinuitas dan pengembangan pasar.
Dukungan ke arah ekowisata dan jasa lainnya.
Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait
di areal rehabilitasi mangrove.
1
2
3
4
5
• SKEMA PELUANG MATA PENCAHARIAN DAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF UNTUK
MASYARAKAT PESISIR (Tahun 2022 s.d. 2024)
Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Komp.2)
Peningkatan Peluang Matapencaharian Masyarakat di Lokasi RM (Komp.3)
Analisis cepat
terhadap Potensi
Usaha dan Pasar
Sekolah Lapang
Pengelolaan
Mangrove
Rehabilitasi
Mangrove oleh
Pokmas
Komponen 2. Rehab. Mangrove
• Berpotensi menimbulkan resiko berupa perubahan dan tekananan terhadap kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat, e.g. melalui pembatasan mata pencaharian yang
berdampak negative terhadap mangrove, dll.
• Potensi resiko tersebut dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaan RM, e.g.
masyarakat kembali merusak mangrove setelah di rehabilitasi.
Komp. 3 akan memitigasi resiko tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat:
• Memungkinkan aktifitas usaha yang tidak berdampak negatif terhadap mangrove.
• Memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak melalui aktifitas tersebut.
Komponen 3.1 Meningkatkan
Peluang Matapencaharian Berbasis
Masyarakat
Sekolah Lapang
Matapencaharian
Pelatihan
kemampuan
usaha dasar
Pokmas Komponen 3.1
yang layak diberikan
bantuan ekonomi
produktif
Penguatan Kemampuan Usaha (coaching / mentoring) + Dukungan Teknis
Pendampingan dalam pembuatan bisnis proposal, Implementasi & monitoring
Analisis Rantai Nilai
Komponen 3.2. – Bantuan Ekonomi Produktif dan Matching Grant
Small grant < Rp. 200 juta
Pokmas RM
Matching grant > Rp. 200 juta
Klaster Pokmas, UMKM
Melalui Program ‘Mangrove For Coastal Resilience’ dengan sumber pendanaan World Bank:
Program percepatan rehabilitasi
mangrove bukan hanya berdampak
pada perbaikan kondisi lingkungan
pesisir, namun juga pada mendukung
kesejahteraan masyarakat pesisir
melalui pemberian
HOK dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat
KESIMPULAN
Terima Kasih
Pulihkan Gambut, Hijaukan Mangrove, Tingkatkan Kesejahteraan
18

More Related Content

What's hot

Pemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampahPemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampahinfosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)infosanitasi
 
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanPemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumJoy Irman
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
 
Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+CIFOR-ICRAF
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiJoy Irman
 
4.strategi utama dalam pengelolaan das
4.strategi utama dalam pengelolaan das4.strategi utama dalam pengelolaan das
4.strategi utama dalam pengelolaan dasZaidil Firza
 
Jasa lingkungan laut
Jasa lingkungan lautJasa lingkungan laut
Jasa lingkungan lautDoi Selviani
 
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAHANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAHNur Hilaliyah
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilAji Sahdi Sutisna
 
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungaiPengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungaiWillem Sidharno
 

What's hot (20)

Pemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampahPemrosesan akhir sampah
Pemrosesan akhir sampah
 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Kaporit pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
 
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanPemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
 
Konservasi laut
Konservasi lautKonservasi laut
Konservasi laut
 
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspect
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
 
Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
4.strategi utama dalam pengelolaan das
4.strategi utama dalam pengelolaan das4.strategi utama dalam pengelolaan das
4.strategi utama dalam pengelolaan das
 
Jasa lingkungan laut
Jasa lingkungan lautJasa lingkungan laut
Jasa lingkungan laut
 
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAHANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
ANALISIS PENGEMBANGAN DAN FUNGSI WILAYAH
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
 
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungaiPengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
 

Similar to Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)

Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan flmodul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan flMohd. Yunus
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfWorkshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfIsmed Ismail
 
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...Asramid Yasin
 
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxKKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxDishut
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementCIFOR-ICRAF
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaCIFOR-ICRAF
 
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...Asramid Yasin
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08wgpemberdayaan
 
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...Konsultan Pendidikan
 
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdfRudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdfRudyHaryanto21
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Panji Kharisma Jaya
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012Ariston Pamungkas
 
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...TrieHKuswoyo
 
Tomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdf
Tomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdfTomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdf
Tomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdfwibisono290816
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011Ariston Pamungkas
 

Similar to Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare) (20)

Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan flmodul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfWorkshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
 
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
 
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxKKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove Management
 
12416 sipres brg final
12416 sipres brg final12416 sipres brg final
12416 sipres brg final
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
 
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
 
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdfRudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
 
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
 
Tomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdf
Tomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdfTomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdf
Tomas S._Distamben Kalimantan Tengah.pdf
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
 

More from CIFOR-ICRAF

Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnerships
Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnershipsIntroducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnerships
Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnershipsCIFOR-ICRAF
 
A Wide Range of Eco System Services with Mangroves
A Wide Range of Eco System Services with MangrovesA Wide Range of Eco System Services with Mangroves
A Wide Range of Eco System Services with MangrovesCIFOR-ICRAF
 
Data analysis and findings
Data analysis and findingsData analysis and findings
Data analysis and findingsCIFOR-ICRAF
 
Peat land Restoration Project in HLG Londerang
Peat land Restoration Project in HLG LonderangPeat land Restoration Project in HLG Londerang
Peat land Restoration Project in HLG LonderangCIFOR-ICRAF
 
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...CIFOR-ICRAF
 
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...CIFOR-ICRAF
 
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, Indonesia
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, IndonesiaCarbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, Indonesia
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, IndonesiaCIFOR-ICRAF
 
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and Perspectives
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and PerspectivesCooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and Perspectives
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and PerspectivesCIFOR-ICRAF
 
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...CIFOR-ICRAF
 
Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesCIFOR-ICRAF
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...CIFOR-ICRAF
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...CIFOR-ICRAF
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...CIFOR-ICRAF
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+CIFOR-ICRAF
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCIFOR-ICRAF
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...CIFOR-ICRAF
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...CIFOR-ICRAF
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...CIFOR-ICRAF
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoCIFOR-ICRAF
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders CIFOR-ICRAF
 

More from CIFOR-ICRAF (20)

Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnerships
Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnershipsIntroducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnerships
Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnerships
 
A Wide Range of Eco System Services with Mangroves
A Wide Range of Eco System Services with MangrovesA Wide Range of Eco System Services with Mangroves
A Wide Range of Eco System Services with Mangroves
 
Data analysis and findings
Data analysis and findingsData analysis and findings
Data analysis and findings
 
Peat land Restoration Project in HLG Londerang
Peat land Restoration Project in HLG LonderangPeat land Restoration Project in HLG Londerang
Peat land Restoration Project in HLG Londerang
 
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...
 
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...
 
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, Indonesia
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, IndonesiaCarbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, Indonesia
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, Indonesia
 
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and Perspectives
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and PerspectivesCooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and Perspectives
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and Perspectives
 
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
 
Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key Priorities
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders
 

Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)

  • 1. Keynotes: Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI Disampaikan pada: Lokakarya Sub-nasional Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah tentang Restorasi Mangrove, Ketahanan dan Keamanan Pangan Semarang, 12 Juli 2022
  • 2. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi Gambut di 7 (tujuh) provinsi. Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 (sembilan) provinsi. Pelaksanaan restorasi gambut Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi restorasi gambut Konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut dan kelengkapannya Penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut. Sosialisasi dan edukasi restorasi gambut. Perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut Percepatan rehabilitasi mangrove, di dalam dan di luar kawasan hutan, pada 9 provinsi Dukungan administrasi Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden. 2
  • 4. PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERDASARKAN UU 5/1990, UU 41/1999, DAN UU 23/2014 4
  • 5. LUAS MANGROVE INDONESIA BERDASARKAN PETA MANGROVE NASIONAL 2021
  • 6. ANALISIS MASALAH KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE Penyebab Kerusakan Saat ini 1. Kepentingan pembangunan wilayah atau pengembangan infrasruktur ekonomi seperti pelabuhan, kawasan industri, dll 2. Pemanfaatan area mangrove untuk kawasan permukiman baru 3. Pemanfaatan area mangrove untuk area budidaya tambak ikan dan udang 4. Kerusakan mangrove akibat aliran limbah kimiawi 5. Illegal logging 6. Over-cutting, seperti pada pemanfaatan untuk bahan baku produksi arang 7. Sebab alamiah: kenaikan tinggi muka air laut, gelombang, kejadian tsunami, dll Kronologi Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Situasi Kerusakan Mangrove – DPSIR (Driving Force-Pressure-State-Impact-Respon) 6
  • 7. 7 TARGET PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE TAHUN 2022 s.d. 2024 di 9 PROVINSI CAPAIAN FISIK TAHUN 2021 Percepatan Rehabilitasi Mangrove dikerjakan di 32 Provinsi Penanaman 34.911 hektar dari target 33.000 hektar. RIAU SUMATERA UTARA KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN BARAT PAPUA PAPUA BARAT KALIMANTAN TIMUR 41.525 Ha Dalam Kawasan: 26.944 ha Luar Kawasan: 14.581 ha 26.464 Ha Dalam Kawasan: 8.969 ha Luar Kawasan: 17.494 ha 13.169 Ha Dalam Kawasan: 5.108 ha Luar Kawasan: 8.061 ha 20.341 Ha Dalam Kawasan: 7.531 ha Luar Kawasan: 12.810 ha 188.446 Ha Dalam Kawasan: 102.519 ha Luar Kawasan: 85.927 ha 158.914 Ha Dalam Kawasan: 59.571 ha Luar Kawasan: 99.344 ha 36.255 Ha Dalam Kawasan: 11.036 ha Luar Kawasan: 25.219 ha 35.069 Ha Dalam Kawasan: 3.118 ha Luar Kawasan: 31.951 ha 47.690 Ha Dalam Kawasan: 21.090 ha Luar Kawasan: 26.599 ha Total Target 2022-2024 : 567.871 Ha Dalam Kawasan: 245.885 Ha Luar Kawasan : 321.986 Ha
  • 8. PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS LANSKAP Lanskap adalah sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi, sejarah, serta proses ekonomi, sosial, dan aktivitas manusia di area tersebut. Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) mempertimbangkan kesesuaian habitat mangrove dengan sistem lahan tertentu yang berdasarkan pada kondisi pasang surut dan substrat lahan. Pengaturan secara spasial dari tipe-tipe land use dan land cover yang berbeda (struktur lanskap), norma, serta modalitas tata-kelolanya berpengaruh pada karakter lanskap.
  • 9. SASARAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE TAHUN 2021-2024 BERBASIS KESATUAN LANSKAP MANGROVE (KLM) 9 No Pulau Lanskap Mangrove Jumlah (unit) Luas (Ha) 1 Sumatera 23 159,603.83 2 Jawa 15 23,871 3 Kalimantan 26 432,120 4 Bali Nusra 16 6,824 5 Sulawesi 10 27,097 6 Maluku 11 25,894 7 Papua 18 74,590 Jumlah 119 750,000 Sebanyak 119 unit lanskap menjadi sasaran rehabilitasi mangrove dengan luas total mencapai 750.000 ha.
  • 10. ELEMEN PENGELOLAAN KESATUAN LANSKAP MANGROVE Adanya tujuan management bersama yang telah disetujui yang mencakup pencapaian berbagai manfaat jasa ekosistem (supporting, provisioning, regulating dan cultural services) dari lanskap mangrove. Silvofishery, ekowisata, pemanfaatan hasil hutan, konservasi hutan mangrove alam dan rehabilitasi mangrove didesain sebagai satu kesatuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencapaian manfaat jasa ekosistem, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi biodiversitas. Interaksi sosial, ekonomi dan ekologi antara bagian-bagian lanskap yang berbeda dikelola untuk mewujudkan sinergi positif antar keinginan dan aktor serta untuk memitigasi trade-off yang negatif. Ada ruang kolaborasi dan pelibatan komunitas setempat dalam dialog, perencanaan, negosiasi dan monitoring pengambilan keputusan. Pasar dan kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan beragam dari pengelolaan lanskap dan kebutuhan institusi. 1. 2. 3. 4. 5.
  • 11. STRATEGI PELAKSANAAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE 11 11 1. Rehabilitasi Mangrove sebagai Bagian dari Upaya Menyejahterakan Masyarakat 2. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder di Sekitar Mangrove Mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber penghidupan, baik dimanfaatkan secara langsung dengan diambil dan diolah buahnya, maupun melalui kegiatan ekowisata. 3. Pengelolaan Mangrove sebagai Bagian dari Mitigasi Perubahan Iklim 4. Menggunakan Berbagai Sumber Pembiayaan Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan mangrove, perlu dilakukan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam upaya rehabilitasi mangrove. Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 3-5 kali lebih besar daripada tanah mineral biasa. Dengan karakteristik ini, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting dalam menyimpan atau mengurangi karbon sehingga langkah rehabilitasi mangrove tidak dapat terlepas dari upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim. Rehabilitasi mangrove dapat didorong untuk menggunakan berbagai skema pembiayaan, diantaranya termasuk mengakses pembiayaan untuk mitigasi perubahan iklim.
  • 12. SKEMA PENDANAAN KEGIATAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE 12 Skema I: APBN/APBD Percepatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2021 menggunakan skema PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kegiatan tahun 2022 sedang disiapkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Skema II: Loan atau Grant Sumber Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri. Pemerintah RI mengusulkan alokasi dana hibah sebesar $15 Juta dan pinjaman sebesar $400 Juta kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2023 - 2025. Skema III: Investasi Melalui ijin usaha pengelolaan mangrove untuk jasa lingkungan (regulasi dan skema sedang dirumuskan oleh KLHK) Skema IV: Kewajiban Rehabilitasi DAS Melalui Kewajiban Rehabilitasi DAS atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Saat ini regulasinya sedang disiapkan oleh Kementerian LHK. Skema V: CSR dan Dana Hibah/Voluntary Menyiapkan lokasi-lokasi yang sudah tersedia rancangan teknis untuk dapat dilakukan rehabilitasi mangrove oleh korporasi atau lembaga philanthropy
  • 13. • SKEMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Tahun 2021) Dimulai sejak puncak pandemi COVID-19 tahun 2021, pada saat kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19; PEN Rehabilitasi Mangrove diarahkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat secara langsung dan riil untuk masyarakat padat dan terdampak; Lokasi rehabilitasi mangrove rata-rata berupa remote area, dimana kondisi perekonomian masyarakat berkurang bukan hanya karena pandemi namun akibat aktifitas pembangunan lain yang mana masyarakat tidak berdaya; Sehingga PEN diharapkan dapat berkelanjutan untuk menggerakan perekonomian masyarakat dan perbaikan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Hanya bersifat one shoot, tidak berkelanjutan. 1 2 3 4 5 REHABILITASI MANGROVE UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
  • 14. DAMPAK PEN MANGROVE TAHUN 2021 UNTUK PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT No Provinsi BPDAS/BKSDA HOK (Hari Orang Kerja) Jumlah Tenaga Kerja (orang) 1 Sumut Wampu Sei Ular 279.112 3.284 Sumut Asahan Barumun 358.378 4.216 2 Riau Indragiri Rokan 518.928 6.105 3 Kepri Sei Jang Duriangkang 203.017 2.388 4 Babel Baturusa Cerucuk 290.930 3.423 Babel BKSDA Sumsel 48.040 565 5 Kalbar Kapuas 96.080 1.130 6 Kaltim Mahakam Berau 549.482 6.464 7 Kaltara Mahakam Berau 53.324 627 8 Papua Memberamo 115.200 1.355 9 Papua Barat Remu Ransiki 138.932 1.634 10 diluar 9 Prov. 23 Provinsi 289.237 3.403 TOTAL 2.940.660 34.596 1. Sumber pendapatan baru dan meningkatan pendapatan masyarakat sebesar hampir 70% melalui pembayaran HOK. 2. Membuka peluang pasar bibit mangrove maupun propagul bagi masyarakat, baik yang memungut buah mangrove maupun bagi masyarakat yang mengelola pembibitan. 3. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui pelibatan ibu-ibu dalam program rehabilitasi mangrove. 4. Mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada ekosistem mangrove, seperti masyarakat Gorontalo yang bergantung pada budidaya kerang dan rumput laut. 5. Menumbuhkan alternatif mata pencaharian yang ramah mangrove. Seperti masyarakat Papua Barat menggantungkan hidupnya pada penambangan batu karang dan kayu mangrove, namun setelah diberikan pendampingan muncul keinginan untuk membuat produk olahan mangrove maupun budidaya ikan pada lahan bekas galian. Untuk Rehabilitasi Mangrove yang Berkelanjutan Diperlukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata 1 HOK = Rp.85.000 – 140.000, tergantung Rayon (No. SK.10/PDASHL/SET/KEU.0 /4/2021)
  • 15. • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK REHABILITASI MANGROVE BERKELANJUTAN ✓Mangrove terehabilitasi ✓Masyarakat mendapatkan manfaat dari mangrove ✓Rehabilitasi mangrove berkelanjutan Rehabilitasi Mangrove Pemberdayaan Masyarakat + Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Rehabilitasi Mangrove: Penguatan kelembagaan Kelompok masyarakat Pengembangan usaha masyarakat di lokasi rehabilitasi mangrove. Diversifikasi produk mangrove untuk kontinuitas dan pengembangan pasar. Dukungan ke arah ekowisata dan jasa lainnya. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait di areal rehabilitasi mangrove. 1 2 3 4 5
  • 16. • SKEMA PELUANG MATA PENCAHARIAN DAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF UNTUK MASYARAKAT PESISIR (Tahun 2022 s.d. 2024) Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Komp.2) Peningkatan Peluang Matapencaharian Masyarakat di Lokasi RM (Komp.3) Analisis cepat terhadap Potensi Usaha dan Pasar Sekolah Lapang Pengelolaan Mangrove Rehabilitasi Mangrove oleh Pokmas Komponen 2. Rehab. Mangrove • Berpotensi menimbulkan resiko berupa perubahan dan tekananan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, e.g. melalui pembatasan mata pencaharian yang berdampak negative terhadap mangrove, dll. • Potensi resiko tersebut dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaan RM, e.g. masyarakat kembali merusak mangrove setelah di rehabilitasi. Komp. 3 akan memitigasi resiko tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat: • Memungkinkan aktifitas usaha yang tidak berdampak negatif terhadap mangrove. • Memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak melalui aktifitas tersebut. Komponen 3.1 Meningkatkan Peluang Matapencaharian Berbasis Masyarakat Sekolah Lapang Matapencaharian Pelatihan kemampuan usaha dasar Pokmas Komponen 3.1 yang layak diberikan bantuan ekonomi produktif Penguatan Kemampuan Usaha (coaching / mentoring) + Dukungan Teknis Pendampingan dalam pembuatan bisnis proposal, Implementasi & monitoring Analisis Rantai Nilai Komponen 3.2. – Bantuan Ekonomi Produktif dan Matching Grant Small grant < Rp. 200 juta Pokmas RM Matching grant > Rp. 200 juta Klaster Pokmas, UMKM Melalui Program ‘Mangrove For Coastal Resilience’ dengan sumber pendanaan World Bank:
  • 17. Program percepatan rehabilitasi mangrove bukan hanya berdampak pada perbaikan kondisi lingkungan pesisir, namun juga pada mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberian HOK dan kegiatan pemberdayaan masyarakat KESIMPULAN
  • 18. Terima Kasih Pulihkan Gambut, Hijaukan Mangrove, Tingkatkan Kesejahteraan 18