Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)
Presented by Satyawan Pudyatmoko, Deputy for Planning and Evaluation of Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) in keynote session of sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. M. Zainal Arifin, SHut MSi., Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Ditjen PDASRH, KemenLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...CIFOR-ICRAF
Presented by Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc. – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) in sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
Restore mangrove with the local community: Building with Nature Program in De...CIFOR-ICRAF
Presented by Eko Budi Priyanto, Coordinator of Community Development at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
In this session, the speaker shares the experience from the Building with Nature Program in Demak Regency, Central Java Province.. Speaker shares how the BioRights scheme as one of the strategies for the Building with Nature Program, plays an important role by involving the local community to restore the mangrove ecosystem in Demak Regency. BioRights scheme is the conditional loan to link environmental conservation/rehabilitation activities with community economic improvement.
Konservasi Perairan di Indonesia dimulai dengan “Lokakarya Taman Laut” yang dilaksanakan pada tanggal 11–14 Januari 1978 di Bogor. Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA), Ditjen Kehutanan, Departemen Pertanian bekerjasama dengan beberapa lembaga konservasi internasional. Melalui lokakarya tersebut, pengembangan perlindungan dan pelestarian alam di wilayah perairan laut diterima sebagai konsep baru dan dibahas pada tingkat nasional secara lintas sektoral.
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. M. Zainal Arifin, SHut MSi., Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Ditjen PDASRH, KemenLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...CIFOR-ICRAF
Presented by Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc. – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) in sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
Restore mangrove with the local community: Building with Nature Program in De...CIFOR-ICRAF
Presented by Eko Budi Priyanto, Coordinator of Community Development at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
In this session, the speaker shares the experience from the Building with Nature Program in Demak Regency, Central Java Province.. Speaker shares how the BioRights scheme as one of the strategies for the Building with Nature Program, plays an important role by involving the local community to restore the mangrove ecosystem in Demak Regency. BioRights scheme is the conditional loan to link environmental conservation/rehabilitation activities with community economic improvement.
Konservasi Perairan di Indonesia dimulai dengan “Lokakarya Taman Laut” yang dilaksanakan pada tanggal 11–14 Januari 1978 di Bogor. Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA), Ditjen Kehutanan, Departemen Pertanian bekerjasama dengan beberapa lembaga konservasi internasional. Melalui lokakarya tersebut, pengembangan perlindungan dan pelestarian alam di wilayah perairan laut diterima sebagai konsep baru dan dibahas pada tingkat nasional secara lintas sektoral.
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
tujuh penyu yang ada di dunia, 6 jenis diantaranya berada di perairan Indonesia, namun demikian populasi dari penyu ini semakin menurun karena faktor; penangkapan langsung, akibat by catch atau penangkapan ikan sampingan, dan akibat menurunnya kualitas lingkungan habitat dan ekosistem penyu.
Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) BioCF-ISFL Provinsi J...CIFOR-ICRAF
Presented by Ir. H. SEPDINAL, ME, Jambi’s Development Planning Agency (Bappeda) and Head of Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF-ISFL at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaMujiyanto -
Penelitian dilakukan di perairan Pulau Rakit dan Pulau Ganteng di perairan Teluk Saleh Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 dengan waktu pelaksanaan pada bulan Mei dan Oktber 2005. Berdasarkan informasi dari nelayan, terumbu karang di perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mengalami banyak kerusakan, terutama pada perairan yang dangkal yaitu pada kedalaman kurang dari 15 meter. Pengamatan dan perhitungan persentase penutupan karang dilakukan dengan menggunakan metode Line Intercef Transect (LIT). Kerusakan terumbu karang tersebut akibat dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kondisi terumbu karang hidup pada kategori sedang, penutupan karang dalam kategori karang rusak. Adapun Strategi pengelolaan terumbu karang berdasarkan permasalah yang ditemukan di lokasi, secara garis besarnya adalah dengan memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung bergantung pada pengelolaan terumbu karang, mengurangi laju degradasi kondisi terumbu karang yang ada pada saat ini serta mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, pemanfaatan dan status hukumnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakartaOswar Mungkasa
Bahan disampaikan oleh Hadi Prabowo dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
tujuh penyu yang ada di dunia, 6 jenis diantaranya berada di perairan Indonesia, namun demikian populasi dari penyu ini semakin menurun karena faktor; penangkapan langsung, akibat by catch atau penangkapan ikan sampingan, dan akibat menurunnya kualitas lingkungan habitat dan ekosistem penyu.
Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) BioCF-ISFL Provinsi J...CIFOR-ICRAF
Presented by Ir. H. SEPDINAL, ME, Jambi’s Development Planning Agency (Bappeda) and Head of Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF-ISFL at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaMujiyanto -
Penelitian dilakukan di perairan Pulau Rakit dan Pulau Ganteng di perairan Teluk Saleh Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 dengan waktu pelaksanaan pada bulan Mei dan Oktber 2005. Berdasarkan informasi dari nelayan, terumbu karang di perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mengalami banyak kerusakan, terutama pada perairan yang dangkal yaitu pada kedalaman kurang dari 15 meter. Pengamatan dan perhitungan persentase penutupan karang dilakukan dengan menggunakan metode Line Intercef Transect (LIT). Kerusakan terumbu karang tersebut akibat dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kondisi terumbu karang hidup pada kategori sedang, penutupan karang dalam kategori karang rusak. Adapun Strategi pengelolaan terumbu karang berdasarkan permasalah yang ditemukan di lokasi, secara garis besarnya adalah dengan memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung bergantung pada pengelolaan terumbu karang, mengurangi laju degradasi kondisi terumbu karang yang ada pada saat ini serta mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, pemanfaatan dan status hukumnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakartaOswar Mungkasa
Bahan disampaikan oleh Hadi Prabowo dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Similar to Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Utilization of Coasts and Small Islands, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
Speaker explained the national policy and national target of climate change from the oceans aspect. The speaker also shared some of the achievements of MMAF and stakeholders for climate change mitigation and adaptation including mangrove restoration with participation of local community.
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...Asramid Yasin
Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jgg/article/view/9048
Abstrak: Di beberapa tempat telah dilakukan rehabilitasi terhadap kawasan mangrove yang telah rusak namun pada kenyataannya tidak semua kegiatan rehabilitasi mangrove berhasil dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi parameter lingkungan perairan pantai Bungkutoko Kecamatan Abeli sesuai untuk kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan menentukan strategi rehabilitasi yang tepat untuk diterapkan di perairan pantai Bungkutoko Kecamatan Abeli. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni-Juli 2009 bertempat di pesisir pulau Bungkutoko Kecamatan Abeli Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Dari hasil pengukuran beberapa parameter fisika-kimia di pesisir pulau Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari yang diperoleh sesuai untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan memperhatikan waktu penanaman yang tepat yaitu ketika musim berbuah mangrove dan musim teduh dan menggunakan teknik penanaman secara langsung menggunakan propagul dan penanaman menggunakan anakan (bibit dalam polybag).
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaCIFOR-ICRAF
Challenges in managing mangrove ecosystem in Indonesia
This session discusses what are the opportunities and challenges in mangrove management, especially from the policy aspects. One of the highlights of this session is the urgency of mangrove economic valuation along the line of one-map policy. This session also discusses the issue faced by the government at the national and sub national levels to perform good mangrove management practices. The need to involve scientists and NGO in supporting the government to implement the mangrove management strategy is also suggested.
Speaker: Victor Nikijuluw, Marine Program Director, Conservation International Indonesia
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...Asramid Yasin
Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/presipitasi/article/view/24994
Abstract: In Southeast Sulawesi rehabilitation of mangrove areas that have been damaged but in reality not all mangrove rehabilitation activities were successful, this was allegedly caused by a mismatch in the type of mangrove and incompatibility of rehabilitation techniques used with environmental conditions or parameters of the local coastal environment. This study is aimed to analyze the condition of coastal environmental parameters in Bungkutoko island, district of Abeli in rehabilitation proposed of mangrove ecosystem and to find a proper rehabilitation strategy for it can be applied in that area. This study was carried on June to July 2009 in the coastal of Bungkutoko island, Abeli district, Kendari Town. Data in this study is analyzed as descriptively for giving common view of that area. The measurement results of several physical-chemical parameters on the coast of Bungkutoko island at stations I, II and III are suitable for mangrove ecosystem rehabilitation activities, which have a slope of the base: flat and sloping, particle size: small substrate, binding capacity of substrate particles: moderate to loose, confinement coastline: protected and semi protected and open, wave: relatively small, sea level deviation: moderate, tidal type: mixture tends to double daily, current speed: weak, sediment suspension: normal and salinity: 25-35 ppt. Also pay attention to the right planting time on the condition of mangrove tree is in having fruits and calm water condition of sea. And for planting technic is propaguls directly planted to the ground and using seeds on the polybags.
Similar to Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare) (20)
Mejorando la estimación de emisiones GEI conversión bosque degradado a planta...CIFOR-ICRAF
Presented by Kristell Hergoualc'h (Scientist, CIFOR-ICRAF) at Workshop “Lecciones para el monitoreo transparente: Experiencias de la Amazonia peruana” on 7 Mei 2024 in Lima, Peru.
Inclusión y transparencia como clave del éxito para el mecanismo de transfere...CIFOR-ICRAF
Presented by Lauren Cooper and Rowenn Kalman (Michigan State University) at Workshop “Lecciones para el monitoreo transparente: Experiencias de la Amazonia peruana” on 7 Mei 2024 in Lima, Peru.
Avances de Perú con relación al marco de transparencia del Acuerdo de ParísCIFOR-ICRAF
Presented by Berioska Quispe Estrada (Directora General de Cambio Climático y Desertificación) at Workshop “Lecciones para el monitoreo transparente: Experiencias de la Amazonia peruana” on 7 Mei 2024 in Lima, Peru.
Land tenure and forest landscape restoration in Cameroon and MadagascarCIFOR-ICRAF
FLR is an adaptive process that brings people (including women, men, youth, local and indigenous communities) together to identify, negotiate and implement practices that restore and enhance ecological and social functionality of forest landscapes that have been deforested or degraded.
ReSI-NoC - Strategie de mise en oeuvre.pdfCIFOR-ICRAF
Re nforcer les S ystèmes d’ I nnovations
agrosylvopastorales économiquement
rentables, écologiquement durables et
socialement équitables dans la région du
No rd C ameroun
ReSI-NoC: Introduction au contexte du projetCIFOR-ICRAF
Renforcer les systèmes d’innovation agricole en vue de
promouvoir des systèmes de production agricole et
d’élevage économiquement rentables, écologiquement
durables et socialement équitables dans la région du
Nord au Cameroun (ReSI-NoC)
Renforcer les Systèmes d’Innovations agrosylvopastorales économiquement renta...CIFOR-ICRAF
Renforcer les Systèmes d’Innovations agrosylvopastorales économiquement rentables, écologiquement durables et socialement équitables dans la région du
Nord Cameroun
Introducing Blue Carbon Deck seeking for actionable partnershipsCIFOR-ICRAF
Presented by Daniel Murdiyarso (Principal Scientist, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
A Wide Range of Eco System Services with MangrovesCIFOR-ICRAF
Presented by Mihyun Seol and Himlal Baral (CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Presented by Citra Gilang (Research Consultant, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Peat land Restoration Project in HLG LonderangCIFOR-ICRAF
Presented by Hyoung Gyun Kim (Korea–Indonesia Forest Cooperation Center) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART): A participatory action ...CIFOR-ICRAF
Presented by Beni Okarda (Senior Research Officer, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Coastal and mangrove vulnerability assessment In the Northern Coast of Java, ...CIFOR-ICRAF
Presented by Phidju Marrin Sagala (Research Consultant, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Carbon Stock Assessment in Banten Province and Demak, Central Java, IndonesiaCIFOR-ICRAF
Presented by Milkah Royna (Student Intern, CIFOR-ICRAF) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Cooperative Mangrove Project: Introduction, Scope, and PerspectivesCIFOR-ICRAF
Presented by Bora Lee (Warm-Temperate and Subtropical Forest Research Center, NIFoS Jeju, Republic of Korea) at the "Climate Change Adaptation and Mitigation with Mangrove Ecosystems: Introducing Mangrove Ecosystems Strategies to the Climate Change Agenda" event in Bogor, 29 April 2024.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)
1. Keynotes:
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove
dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI
Disampaikan pada:
Lokakarya Sub-nasional Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah tentang Restorasi Mangrove,
Ketahanan dan Keamanan Pangan
Semarang, 12 Juli 2022
2. Memfasilitasi percepatan
pelaksanaan restorasi
gambut dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
pada areal restorasi
Gambut di 7 (tujuh)
provinsi.
Melaksanakan percepatan
rehabilitasi mangrove di 9
(sembilan) provinsi.
Pelaksanaan
restorasi gambut
Perencanaan,
pengendalian, dan
evaluasi restorasi
gambut
Konstruksi, operasi,
dan pemeliharaan
infrastruktur
pembasahan
gambut dan
kelengkapannya
Penguatan
kelembagaan
masyarakat dalam
rangka restorasi
gambut.
Sosialisasi dan edukasi
restorasi gambut.
Perbaikan penghidupan
masyarakat di lahan
gambut
Percepatan rehabilitasi
mangrove, di dalam dan
di luar kawasan hutan,
pada 9 provinsi
Dukungan administrasi
Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan Presiden.
2
6. ANALISIS MASALAH KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE
Penyebab Kerusakan Saat ini
1. Kepentingan pembangunan wilayah atau pengembangan
infrasruktur ekonomi seperti pelabuhan, kawasan
industri, dll
2. Pemanfaatan area mangrove untuk kawasan permukiman
baru
3. Pemanfaatan area mangrove untuk area budidaya tambak
ikan dan udang
4. Kerusakan mangrove akibat aliran limbah kimiawi
5. Illegal logging
6. Over-cutting, seperti pada pemanfaatan untuk bahan
baku produksi arang
7. Sebab alamiah: kenaikan tinggi muka air laut, gelombang,
kejadian tsunami, dll
Kronologi Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Situasi Kerusakan Mangrove – DPSIR
(Driving Force-Pressure-State-Impact-Respon)
6
7. 7
TARGET PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2022 s.d. 2024 di 9 PROVINSI
CAPAIAN FISIK
TAHUN 2021
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove dikerjakan
di 32 Provinsi
Penanaman
34.911 hektar dari
target 33.000 hektar.
RIAU
SUMATERA
UTARA
KEPULAUAN RIAU
BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN
UTARA
KALIMANTAN
BARAT
PAPUA
PAPUA BARAT
KALIMANTAN
TIMUR
41.525 Ha
Dalam Kawasan: 26.944 ha
Luar Kawasan: 14.581 ha
26.464 Ha
Dalam Kawasan: 8.969 ha
Luar Kawasan: 17.494 ha
13.169 Ha
Dalam Kawasan: 5.108 ha
Luar Kawasan: 8.061 ha
20.341 Ha
Dalam Kawasan: 7.531 ha
Luar Kawasan: 12.810 ha
188.446 Ha
Dalam Kawasan: 102.519 ha
Luar Kawasan: 85.927 ha
158.914 Ha
Dalam Kawasan: 59.571 ha
Luar Kawasan: 99.344 ha
36.255 Ha
Dalam Kawasan: 11.036 ha
Luar Kawasan: 25.219 ha
35.069 Ha
Dalam Kawasan: 3.118 ha
Luar Kawasan: 31.951 ha
47.690 Ha
Dalam Kawasan: 21.090 ha
Luar Kawasan: 26.599 ha
Total Target 2022-2024 : 567.871 Ha
Dalam Kawasan: 245.885 Ha
Luar Kawasan : 321.986 Ha
8. PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS LANSKAP
Lanskap adalah sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan
karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi,
sejarah, serta proses ekonomi, sosial, dan aktivitas manusia di area tersebut.
Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM)
mempertimbangkan kesesuaian
habitat mangrove dengan sistem lahan
tertentu yang berdasarkan pada kondisi
pasang surut dan substrat lahan.
Pengaturan secara spasial dari tipe-tipe
land use dan land cover yang berbeda
(struktur lanskap), norma, serta
modalitas tata-kelolanya berpengaruh
pada karakter lanskap.
9. SASARAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2021-2024 BERBASIS KESATUAN LANSKAP MANGROVE (KLM)
9
No Pulau
Lanskap Mangrove
Jumlah (unit) Luas (Ha)
1 Sumatera 23 159,603.83
2 Jawa 15 23,871
3 Kalimantan 26 432,120
4 Bali Nusra 16 6,824
5 Sulawesi 10 27,097
6 Maluku 11 25,894
7 Papua 18 74,590
Jumlah 119 750,000
Sebanyak 119 unit lanskap
menjadi sasaran rehabilitasi
mangrove dengan luas total
mencapai 750.000 ha.
10. ELEMEN PENGELOLAAN KESATUAN LANSKAP MANGROVE
Adanya tujuan management bersama yang telah disetujui yang mencakup pencapaian berbagai
manfaat jasa ekosistem (supporting, provisioning, regulating dan cultural services) dari lanskap
mangrove.
Silvofishery, ekowisata, pemanfaatan hasil hutan, konservasi hutan mangrove alam dan rehabilitasi
mangrove didesain sebagai satu kesatuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencapaian
manfaat jasa ekosistem, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi biodiversitas.
Interaksi sosial, ekonomi dan ekologi antara bagian-bagian lanskap yang berbeda dikelola untuk
mewujudkan sinergi positif antar keinginan dan aktor serta untuk memitigasi trade-off yang negatif.
Ada ruang kolaborasi dan pelibatan komunitas setempat dalam dialog, perencanaan, negosiasi dan
monitoring pengambilan keputusan.
Pasar dan kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan beragam dari pengelolaan lanskap dan
kebutuhan institusi.
1.
2.
3.
4.
5.
11. STRATEGI PELAKSANAAN
PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
11
11
1. Rehabilitasi Mangrove sebagai Bagian dari
Upaya Menyejahterakan Masyarakat
2. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder
di Sekitar Mangrove
Mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar sebagai sumber penghidupan, baik
dimanfaatkan secara langsung dengan diambil
dan diolah buahnya, maupun melalui kegiatan
ekowisata.
3. Pengelolaan Mangrove sebagai Bagian dari
Mitigasi Perubahan Iklim
4. Menggunakan Berbagai Sumber Pembiayaan
Untuk mencapai keberlanjutan dalam
pengelolaan mangrove, perlu dilakukan
kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam
upaya rehabilitasi mangrove.
Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 3-5 kali lebih
besar daripada tanah mineral biasa. Dengan karakteristik
ini, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting
dalam menyimpan atau mengurangi karbon sehingga
langkah rehabilitasi mangrove tidak dapat terlepas dari
upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim.
Rehabilitasi mangrove dapat didorong untuk
menggunakan berbagai skema pembiayaan,
diantaranya termasuk mengakses pembiayaan
untuk mitigasi perubahan iklim.
12. SKEMA PENDANAAN
KEGIATAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
12
Skema I: APBN/APBD
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove Tahun 2021
menggunakan skema PEN
(Pemulihan Ekonomi Nasional).
Kegiatan tahun 2022 sedang
disiapkan melalui Anggaran
Belanja Tambahan (ABT).
Skema II: Loan atau Grant
Sumber Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri.
Pemerintah RI mengusulkan alokasi dana hibah
sebesar $15 Juta dan pinjaman sebesar $400 Juta
kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan
kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2023 - 2025.
Skema III: Investasi
Melalui ijin usaha pengelolaan
mangrove untuk jasa
lingkungan (regulasi dan skema
sedang dirumuskan oleh KLHK)
Skema IV: Kewajiban Rehabilitasi DAS
Melalui Kewajiban Rehabilitasi DAS atas Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH). Saat ini regulasinya sedang
disiapkan oleh Kementerian LHK.
Skema V: CSR dan Dana Hibah/Voluntary
Menyiapkan lokasi-lokasi yang sudah tersedia rancangan
teknis untuk dapat dilakukan rehabilitasi mangrove oleh
korporasi atau lembaga philanthropy
13. • SKEMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Tahun 2021)
Dimulai sejak puncak pandemi COVID-19 tahun 2021, pada
saat kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan
drastis akibat pandemi COVID-19;
PEN Rehabilitasi Mangrove diarahkan dapat mengungkit
perekonomian masyarakat secara langsung dan riil untuk
masyarakat padat dan terdampak;
Lokasi rehabilitasi mangrove rata-rata berupa remote area,
dimana kondisi perekonomian masyarakat berkurang bukan
hanya karena pandemi namun akibat aktifitas pembangunan
lain yang mana masyarakat tidak berdaya;
Sehingga PEN diharapkan dapat berkelanjutan untuk
menggerakan perekonomian masyarakat dan perbaikan
ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Hanya bersifat one shoot, tidak berkelanjutan.
1
2
3
4
5
REHABILITASI MANGROVE UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
14. DAMPAK PEN MANGROVE TAHUN 2021 UNTUK PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT
No Provinsi BPDAS/BKSDA
HOK (Hari
Orang Kerja)
Jumlah Tenaga
Kerja (orang)
1 Sumut Wampu Sei Ular 279.112 3.284
Sumut Asahan Barumun 358.378 4.216
2 Riau Indragiri Rokan 518.928 6.105
3 Kepri Sei Jang Duriangkang 203.017 2.388
4 Babel Baturusa Cerucuk 290.930 3.423
Babel BKSDA Sumsel 48.040 565
5 Kalbar Kapuas 96.080 1.130
6 Kaltim Mahakam Berau 549.482 6.464
7 Kaltara Mahakam Berau 53.324 627
8 Papua Memberamo 115.200 1.355
9 Papua Barat Remu Ransiki 138.932 1.634
10 diluar 9 Prov. 23 Provinsi 289.237 3.403
TOTAL 2.940.660 34.596
1. Sumber pendapatan baru dan meningkatan pendapatan
masyarakat sebesar hampir 70% melalui pembayaran HOK.
2. Membuka peluang pasar bibit mangrove maupun
propagul bagi masyarakat, baik yang memungut
buah mangrove maupun bagi masyarakat yang
mengelola pembibitan.
3. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui
pelibatan ibu-ibu dalam program rehabilitasi
mangrove.
4. Mendukung keberlanjutan mata pencaharian
masyarakat yang bergantung pada ekosistem
mangrove, seperti masyarakat Gorontalo yang
bergantung pada budidaya kerang dan rumput laut.
5. Menumbuhkan alternatif mata pencaharian yang
ramah mangrove. Seperti masyarakat Papua Barat
menggantungkan hidupnya pada penambangan
batu karang dan kayu mangrove, namun setelah
diberikan pendampingan muncul keinginan untuk
membuat produk olahan mangrove maupun
budidaya ikan pada lahan bekas galian.
Untuk Rehabilitasi Mangrove yang Berkelanjutan Diperlukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Rata-rata 1 HOK = Rp.85.000 – 140.000, tergantung Rayon (No. SK.10/PDASHL/SET/KEU.0 /4/2021)
15. • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK REHABILITASI MANGROVE BERKELANJUTAN
✓Mangrove terehabilitasi
✓Masyarakat mendapatkan manfaat dari mangrove
✓Rehabilitasi mangrove berkelanjutan
Rehabilitasi
Mangrove
Pemberdayaan
Masyarakat
+
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi
Rehabilitasi Mangrove:
Penguatan kelembagaan Kelompok masyarakat
Pengembangan usaha masyarakat di lokasi
rehabilitasi mangrove.
Diversifikasi produk mangrove untuk
kontinuitas dan pengembangan pasar.
Dukungan ke arah ekowisata dan jasa lainnya.
Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait
di areal rehabilitasi mangrove.
1
2
3
4
5
16. • SKEMA PELUANG MATA PENCAHARIAN DAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF UNTUK
MASYARAKAT PESISIR (Tahun 2022 s.d. 2024)
Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Komp.2)
Peningkatan Peluang Matapencaharian Masyarakat di Lokasi RM (Komp.3)
Analisis cepat
terhadap Potensi
Usaha dan Pasar
Sekolah Lapang
Pengelolaan
Mangrove
Rehabilitasi
Mangrove oleh
Pokmas
Komponen 2. Rehab. Mangrove
• Berpotensi menimbulkan resiko berupa perubahan dan tekananan terhadap kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat, e.g. melalui pembatasan mata pencaharian yang
berdampak negative terhadap mangrove, dll.
• Potensi resiko tersebut dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaan RM, e.g.
masyarakat kembali merusak mangrove setelah di rehabilitasi.
Komp. 3 akan memitigasi resiko tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat:
• Memungkinkan aktifitas usaha yang tidak berdampak negatif terhadap mangrove.
• Memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak melalui aktifitas tersebut.
Komponen 3.1 Meningkatkan
Peluang Matapencaharian Berbasis
Masyarakat
Sekolah Lapang
Matapencaharian
Pelatihan
kemampuan
usaha dasar
Pokmas Komponen 3.1
yang layak diberikan
bantuan ekonomi
produktif
Penguatan Kemampuan Usaha (coaching / mentoring) + Dukungan Teknis
Pendampingan dalam pembuatan bisnis proposal, Implementasi & monitoring
Analisis Rantai Nilai
Komponen 3.2. – Bantuan Ekonomi Produktif dan Matching Grant
Small grant < Rp. 200 juta
Pokmas RM
Matching grant > Rp. 200 juta
Klaster Pokmas, UMKM
Melalui Program ‘Mangrove For Coastal Resilience’ dengan sumber pendanaan World Bank:
17. Program percepatan rehabilitasi
mangrove bukan hanya berdampak
pada perbaikan kondisi lingkungan
pesisir, namun juga pada mendukung
kesejahteraan masyarakat pesisir
melalui pemberian
HOK dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat
KESIMPULAN