Your SlideShare is downloading. ×
Hak Pinjam Pakai Tanah Magersari Keraton Yogyakarta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hak Pinjam Pakai Tanah Magersari Keraton Yogyakarta

7,522
views

Published on

Paper Hukum Kekerabatan & Perjanjian Adat

Paper Hukum Kekerabatan & Perjanjian Adat

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,522
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
162
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN NASIONAL UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM PENULISAN HUKUM HAK PINJAM PAKAI TANAH MAGERSARI KERATON YOGYAKARTABILAWAL ALHARIRI ANWAR 10/298962/HK/18419GINANJAR JULIAN AZIZI 10/299352/HK/18462PANDU ARIO BISMO 10/299647/HK/18492RIZKY PRATAMA P. KARO KARO 10/299228/HK/18448 YOGYAKARTA 2012
  • 2. LATAR BELAKANG Yogyakarta terkenal dengan sistem khusus pengelolaan tanah. Bahkan, Undang-Undang No5 Tahun 1960 (UUPA) seakan tidak kuasa menembus sistem pengelolaan mandiri terhadap tanahkeraton atau yang lebih dikenal dengan "Sultan Ground" . Pusat Dokumentasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyebutkan, "Sultan Ground"merupakan tanah adat peninggalan leluhur yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat.Sedangkan Sultan Hamengkubuwono X menyebut tanah keraton sebagai tanah-tanah raja dankeluarga keraton, situs, magersari, serta tanah garapan kosong. Tanah keraton terhampar luas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diperkirakan 60% tanah diDIY adalah tanah milik Keraton. Tanah keraton inipun pemanfaatannya bermacam-macam,salah satunya untuk tempat tinggal. Masyarakat bisa menggunakan tanah keraton sebagai tempattinggal dengan status "magersari". Magersari pada awalnya adalah tanah yang ditujukan khusus untuk para abdi dalem, sebagaitanda jasa atas pengabdiannya terhadap keraton. Namun pada perkembangannya masyarakat bisamemanfaatkannya dengan alas hak pinjam pakai atas tanah magersari. Masyarakat bolehmemanfaatkan tanah, dengan kesadaran penuh bahwa status tanah itu adalah milik keraton. Penduduk setempat yang menempati tanah itu tidak memiliki sertifikat. Mereka hanyaberbekal "Serat Kekancingan" atau surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Panitikismo.Panitikismo adalah lembaga agraria keraton yang memiliki otoritas mengelola pemanfaatan &penggunaan tanah keraton untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dari hal tersebut muncul akibat yang tidak sederhana terkait pertanahan. Masalah tanah yangmerupakan jurisdiksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) digantikan oleh lembaga adat(Panitikismo). Tidak hanya itu hukum positif yang ada seolah-olah dikesampingkan oleh hukum& kebiasaan adat setempat. Hal ini tentu perlu penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana hukumdan kebiasaan adat setempat menggantikan hukum positif terkait hak pinjam pakai tanahmagersari di Yogyakarta.
  • 3. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : a. Bagaimanakah cara mengajukan hak pinjam pakai tanah magersari? b. Apa sajakah hak dan kewajiban penerima hak pinjam pakai tanah magersari? c. Dapatkah penerima hak pinjam pakai mengalihkan haknya kepada orang lain? d. Dapatkah hak pinjam pakai tanah magersari ditingkatkan menjadi hak milik?TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui aspek-aspek yang terkait dengan hak pinjam pakai tanah magersari 2. Menyelesaikan tugas Hukum Kekerabatan dan Perjanjian Adat kelas CMANFAAT PENELITIAN Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi segenap civitas akademika mengenai hak pinjam pakai tanah magersari 2. Dengan diketahuinya prosedur pengajuan hak pinjam pakai tanah magersari, maka dikemudian hari pihak yang membutuhkan hak pinjam pakai dapat mengajukan kepada keraton.
  • 4. METODE PENELITIAN 1. Teknik dan Pengumpulan Data a. Studi lapangan (wawancara) Wawancara dilakukan dengan 4 narasumber sebagai berikut : - Wiwik (39 tahun) Pengirit di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta - Wardono Giribawoko (66 tahun) abdi dalem Keraton Yogyakarta - Sumardi (61 tahun) abdi dalem Keraton Yogyakarta - Mulyono (64 tahun) penduduk Kelurahan Kadipaten Kecamatan Keraton b. Studi Kepustakaan 2. Analisis Data Data yang didapatkan baik dari studi lapangan maupun kepustakaan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang didapat baik dari wawancara maupun studi kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang konkrit dan ilmiah. TINJAUAN PUSTAKA A. Sejarah Singkat Tanah Keraton Propinsi DIY berasal dari wilayah yang meliputi daerah bekas swapraja KasultananYogyakarta dan Pakualaman. Menurut Boedi Harsono, swapraja adalah suatu wilayahpemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnyadengan sebutan Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain. Berdasarkan perjanjian denganPemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri di wilayah yangbersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat istiadat daerahnyamasing-masing yang beraneka ragam.
  • 5. Berdasarkan UU No.3 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 1950dan UU No.9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY mengalamiperubahan dari sebuah daerah swapraja menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalamteritorial NKRI. Bentuk keistimewaan yang menonjol yang diberikan kepada DIY adalah padahukum pertanahan. Aturan di DIY itu terlepas dari aturan pertanahan yang ada seperti UUPAdan sebagainya. Alasannya adalah di DIY sudah ada dasar hukum yang mapan, yaitumenggunakan hukum adat. Sebagai daerah yang terkenal dengan kerajaannya, DIY hingga sekarang masih mempunyaitanah bekas swapraja yang tersebar diberbagai wilayah di Yogyakarta. Tanah-tanah tersebutterbagi di bawah dua kekuasaan, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Di PropinsiDIY, Sultan merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah Keraton. Rakyat hanya punya haksewa atau hak pinjam pakai dan biasa disebut magersari. Jika Sultan menghendaki, sewaktu-waktu ia dapat mencabutnya kembali. Menurut sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas desa, tanahpenduduk, maupun tanah Keraton itu sendiri. Tanah kas desa di DIY merupakan pemberian daripihak Keraton Yogyakarta. Karenanya, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tanah kasdesa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga pemanfaatan tanah tersebutdapatdilakukan secara optimal. Sedangkan Tanah Keraton adalah tanah yang belum diberikan haknyakepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik Keraton sehinggasiapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Pengaturan tentang tanah merupakan kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) UU No.3 tahun 1950, DIY mendapat kewenangan untukmengurus beberapa hal dalam rumah tangganya sendiri, salah satu diantara urusan yang menjadikewenangan DIY adalah bidang keagrariaan atau pertanahan.
  • 6. B. Hak Pakai Menurut UUPA yang dimaksud hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan ataumemungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yangmemberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabatyang berwenang memberikannya. Pemberian hak pinjam pakai tidak boleh disertai syarat-syaratyang mengandung unsur-unsur pemerasan. Hak pakai dapat diberikan : a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun Apabila tanah yang dimaksudkan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hakpakai hanya dapat dialihkan pada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Sedangkan hakpakai untuk tanah hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkandalam perjanjian yang bersangkutan.
  • 7. PEMBAHASAN A. Pengajuan Hak Pinjam Pakai Pengelolaan dan pemanfaatan tanah keraton ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentinganpengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kepentingan publik demi kesejahteraanrakyat. Hal ini tercermin bagaimana keraton merelakan tanah keraton untuk berbagai keperluansemisal berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM), kantor gubernur DIY (Kepatihan), GedungDPRD DIY, dan kantor-kantor bupati/wali kota yang tersebar di lima daerah. Selain itu, rakyatjuga dapat memanfaatkan tanah-tanah keraton tersebut untuk tempat tinggal dengan mengajukanizin hak pinjam pakai tanah magersari kepada panitikismo. Panitikismo atau kantor agraria keraton yang terletak di kelurahan Kadipaten ini bertugasuntuk mengurusi pemanfaatan tanah keraton oleh masyarakat dengan alas hak pinjam pakai.Menurut Wiwik, pengirit di Panitikismo pengurusan hak pinjam pakai tanah magersari cukupmudah. Pemohon harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan ke Panitikismo di saat jam kerjayaitu jam 09.00 WIB-13.00 WIB dan memenuhi syarat administratif tertentu. Syarat tersebut adalah identitas dan surat rekomendasi dari pejabat setempat, misalnya kepaladesa atau lurah yang menyatakan bahwa tanah yang ingin diajukan hak pinjam pakai adalahbenar-benar tanah keraton dan tidak dalam sengketa. Apabila yang mengajukan tinggal di kotarekomendasinya bukan dari lurah/kepala desa melainkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun apabila tanah yang mau dimintakan hak pinjam pakai berbatasan langsung dengantanah hak milik yang dimiliki pemohon maka, harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihakkeraton. Rekomendasi dari BPN lebih terjamin kepastian hukumnya karena benar-benar telahjelas pembagian antara tanah keraton maupun tanah hak milik. Hal ini sangat berbedadibandingkan rekomendasi dari lurah/kepala desa yang seringkali tercampur antara tanah kasdesa dengan tanah keraton. Walaupun demikian rekomendasi dari keduanya tetap dilayani olehPanitikismo. Luas tanah yang akan dimintakan hak pinjam pakai dibebaskan, akan tetapi keratonlah yangakan menentukan berapa luas tanah yang akan diberikan. Hal ini semata-mata demi pemerataan,
  • 8. mengingat yang mengajukan hak pinjam pakai itu banyak maka luas tanah keraton yang adadibagi sesuai pemohon. Kemudian akan dimintakan ijin kepada ke Pengageng Kawedanan Ageng Wahono SartoKriyo Keraton Yogyakarta, KGPH Hadiwinoto selaku kepala Panitikismo. Pemberian ijin harusdilakukan oleh KGPH Hadiwinoto sendiri tidak ada wakil/lembaga pengganti. Proses inimemakan waktu yang cukup lama mengingat KGPH Hadiwinoto sangat sibuk, tidak hanyamengurusi masalah tanah tetapi juga masalah lainnya. Menurut narasumber, waktu yangdiperlukan tidak bisa ditentukan. Proses pengurusannya ada yang memakan waktu 1 tahunadapula yang memakan waktu hingga 9 tahun. Apabila disetujui maka akan diterbitkan serat kekancingan atau surat penetapan. Surat inisebagai tanda bukti hak pinjam pakai. Kekancingan ini dibuat oleh panitikismo dalam bentukbaku atau sudah ditentukan. Jangka waktu surat ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang.Dalam hal perpanjangan surat kekancingan, warga disodori formulir dan melengkapi persyaratanberupa fotokopi surat kekancingan lama, pisungsung tahun terakhir, KTP pemilik kekancingan,dan persyaratan lainnya. Namun pengajuan tersebut tetap menunggu persetujuan keraton. B. Hak & Kewajiban Penerima Hak Pinjam Pakai Apabila surat kekancingan sudah diberikan maka penerima berhak untukmenempati/memakai tanah magersari tersebut. Dalam pemakaiannya memang tidak adaperaturan yang mengatur, akan tetapi ada norma tidak tertulis bahwa tidak diperbolehkanmenggunakan tanah itu untuk hal yang membahayakan atau mencoreng nama baik keraton.Dalam penggunaannya ini tidak dilakukan pengawasan oleh pihak keraton, hanya berdasarkanatas kepercayaan. Penerima hak diwajibkan untuk membayar pisungsung atau penanggalan atau pajak kepadakeraton. Besar pisungsung yang diberikan setiap tahun ini berbeda satu sama lain, bergantungdari perhitungan dengan dasar NJOP. Namun rata-rata sekitar 150 ribu rupiah hingga 200 riburupiah. Apabila terlambat membayar maka panitikismo akan menngirimkan surat pemberitahuan.
  • 9. Penerima hak yang terlambat membayar tidak dikenai sanksi sama sekali, walaupun dia telatmembayar hingga 20 tahun. Apabila penerima hak tidak mau membayar pisungsung maka dia tidak akan bisamewariskan atau memindahtangankan hak yang pinjam pakai yang dimilikinya. Hal inidikarenakan panitikismo tidak akan mengijinkan hingga kewajiban-kewajibannya lunassepenuhnya. Penerima hak juga harus bersedia pindah sewaktu-waktu. Didalam surat kekancingan terdapatklausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersaritidak bisa diperjual belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta olehkeraton tanpa kompensasi/ganti rugi. Hal seperti ini pernah terjadi di Jalan Perwakilan terkaitpembangunan Malioboro Mall. Pada saat itu Keraton memberi surat pemberitahuan kepadapenerima hak pinjam pakai. Dengan adanya surat pemberitahuan maka hak pinjam pakainyadianggap telah hapus dan dia tidak perlu membayar pisungsung lagi kepada keraton. Surat inijuga sebagai pemberitahuan agar segera pindah. Akan tetapi, jangka waktu pemberitahuan inipuncukup lama sekitar 5- 10 tahun sebelum tanah magersari itu digunakan. C. Pemindahtanganan Hak Pinjam Pakai Pemindahtanganan hak pinjam pakai dapat dilakukan dengan 2 cara : 1. Pemindahtanganan dengan perjanjian/Lier Penerima hak pinjam pakai bebas untuk memindahtangankan, istilah memindahtangankandisebut dengan lier. Yang akan dilierkan ini bukanlah tanah magersari melainkan hak pinjampakainya. Proses lier ini antara penerima hak dengan pihak ketiga sendiri, pihak keraton tidakterlibat. Jangka waktu lier disesuaikan dengan jangka waktu hak pinjam pakai yaitu selama 10tahun. Penerima hak yang melierkan haknya dikenai pisungsung sebesar 15% dari nilai lier. Pisungsung 15% dianggap masih murah, ambil contoh lier tanah magersari seluas hampir 1hektar kepada toko Atakrip di Jalan Kyai Mojo yang mencapai 1 milyar. Ini artinya pisungsungyang harus dibayar hanya sebesar 150 juta. Sisanya untuk penerima hak pinjam pakai yang telah
  • 10. melierkan haknya. Hal ini jelas menguntungkan mengingat biaya pengajuan hak pinjam pakaihanya sekitar 300 ribu rupiah. 2. Pewarisan Apabila penerima hak pinjam pakai meninggal maka haknya diwariskan ke anak-anaknya.Dalam praktek proses ini berlangsung secara kontinyu hingga ke derajat yang sulit ditentukan.Hal ini tentu dapat dimengerti mengingat hak pinjam pakai dapat diperbaharui secara terusmenerus yang menjadi pemutus hanyalah apabila tanah diminta kembali oleh keraton. Dalam pewarisan, harus lapor ke panitikismo tentang hal-hal terkait, misal siapa ahli warisyang ditentukan. Setelah itu akan ada pencatatan dan pembuatan surat kekancingan baru untukahli waris yang digunakan sebagai dasar penetapan. Apabila pewaris mempunyai lebih dari satu ahli waris, maka hak pinjam pakai atas tanahmagersarinya bisa dipecah sesuai jumlah ahli waris. Namun, hal ini tentu saja diputusberdasarkan pertimbangan keraton. Sedangkan apabila pewaris tidak mempunyai ahli warismaka tanah yang ditempatinya itu harus dikembalikan ke Keraton, untuk diberikan kepada pihaklain yang membutuhkan. Dalam pewarisan kadangkala muncul masalah misalnya pewaris sebenarnya tidak punya ahliwaris. Namun tiba-tiba muncul orang yang berpura-pura sebagai anak ataupun saudara pewaris.Tujuannya tak lain adalah mendapatkan waris atas hak pinjam pakai pewaris. Hal ini diakuibanyak terjadi dan apabila bentuk kecurangan ini berhasil maka tentu saja akan merugikan pihakkeraton. Dalam menyelesaikan masalah seperti ini dan masalah-masalah lain, tidak menggunakanjalur jukum. Penyelesaian masalah lebih dititikberatkan kepada musyawarah &pertimbangan/dawuh KGPH Hadiwinoto sebagai pemutus.
  • 11. D. Peningkatan Ke Hak Milik Penerima hak tanah magersari dapat meningkatkan haknya menjadi hak milik. Hal iniberproses sedikit demi sedikit. Awalnya tanah magersari yang jangka waktunya 10 tahunditingkatkan menjadi hak pakai yang jangka waktunya 20 tahun. Dari hak pakai ditingkatkanmenjadi hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu 25 tahun. Kemudian baru bisaditingkatkan menjadi hak milik. Ini artinya untuk menjadikan hak milik diperlukan waktuminimal 55 tahun. Dahulu hal ini jamak dilakukan, tengok saja kawasan pemandian Tamansari dan kawasanNjeron Benteng sudah banyak bangunan mewah yang merupakan hak milik. Namun hal inisudah tidak memungkinkan. Semenjak tahun 2000 peningkatan hak pinjam pakai menjadi hakmilik sudah dihapus. Penerima hak hanya bisa melakukan perpanjangan hak bukan peningkatan. Ahli pertanahan sekaligus anggota tim asistensi Rancangan Undang-Undang KeistimewaanDIY, Suyitno, mengungkapkan, seiring perkembangan zaman, tanah-tanah milik KeratonYogyakarta terus menyusut. Hingga saat ini, tanah yang terdaftar sebagai Sultan Ground danPaku Alam Ground hanya tinggal sekitar 3.900 hektar atau 1,2 persen dari 318.518 luas DIY.Hal inilah yang membuat HB X melarang konversi ke hak milik. Sultan khawatir apabila tanahkeraton terus dikonversi menjadi hak milik lama kelamaan tanah keraton akan habis. Para narasumber yang kami wawancarai semuanya tidak ada yang meningkatkan tanahnyamenjadi hak milik. Hak atas tanah yang mereka miliki semuanya hanya berupa pinjam pakaiyang jangka waktunya hanya 10 tahun. Walaupun ada dua narasumber (Wardono & Supardi)yang bisa meningkatkan status haknya ke hal milik, karena memiliki hak pinjam pakai sebelumtahun 2000 namun hal tersebut tidak mereka lakukan.
  • 12. KESIMPULAN 1. Pengajuan hak pinjam pakai memakan waktu yang tidak bisa ditentukan. Panitikismo juga tidak berperan sendiri, melainkan dibantu oleh Lurah/Kepala desa & BPN. Dalam pengajuan hak hanya KGPH Hadiwinoto yang berwenang untuk menentukan. 2. Penerima hak berhak mendiami tanah keraton yang dibuktikan dengan serat kekancingan. Mereka berkewajiban membayar pisungsung/pajak setiap tahun. Penerima hak harus siap pindah sewaktu-waktu apabila Keraton membutuhkan tanah tersebut. 3. Pemindahtanganan hak dapat dilakukan dengan 2 cara yakni, lier & pewarisan. Dalam lier pihak keraton tidak dilibatkan. Lier cukup dilakukan oleh para pihak saja, namun pemilik yang melierkan haknya berkewajiban membayar pisungsung. Pemindahtanganan hak dengan pewarisan melibatkan ahli waris dengan Panitikismo. Panitikismo akan membuat serat kekancingan baru sebagai tanda bukti telah terjadi pewarisan. 4. Peningkatan hak pinjam pakai ke hak milik adalah suatu proses yang bertahap. Proses ini memerlukan waktu setidaknya 55 tahun. Akan tetapi sejak tahun 2000 ketentuan tersebut telah ditiadakan demi melindungi aset/tanah Keraton YogyakartaSARAN 1. Pemberian putusan atas pengajuan hak pinjam pakai tanah magersari sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh KGPH Hadiwinoto. Dibutuhkan perwakilan/lembaga pengganti apabila KGPH Hadiwinoto berhalangan. Perwakilan/lembaga pengganti ditujukan agar masyarakat diuntungkan karena jangka waktu yang diperlukan akan lebih cepat. 2. Perlu ada lembaga pengawasan yang bertugas mengawasi penggunaan hak pinjam pakai. Hal ini sebagai tindakan preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan.
  • 13. DAFTAR PUSTAKAHarsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Djambatan, JakartaKurnianto, Harji, “Pendaftaran tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground”,publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1885/387, diakses 18 Mei 2012Kusumoharyono, Umar, ”Eksistensi Tanah Kasultanan Yogyakarta Setelah BerlakunyaUndang- undang Nomor.5 Tahun 1960”, http//www.pustaka_agraria.org, diakses 18 Mei 2012Santi, Athanasia Dian, 2011, Konstruksi Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Dan Hakpinjam pakai Diatas Tanah Kraton Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tesis), UniversitasGadjah MadaTamoluwu, Martinus, “Status Hak Atas Tanah Ciptaan Pemerintah Surakarta”,http//www.perpustakaan.uns.ac.id, diakses 18 Mei 2012Yudono, Jodhi, “Yogya dan Ancaman Kisruh Soal Tanah”,http://nasional.kompas.com/read/2010/12/09/13312515/, diakses 18 Mei 2012UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  • 14. LAMPIRANDAFTAR PERTANYAAN 1. Apa yang dinamakan magersari? 2. Berapa luas tanah magersari yang dimiliki oleh keraton? 3. Bagaimana awal mula/sejarah rakyat boleh memakai tanah magersari? 4. Apakah dasar hukum dari pembagian tanah magersari itu (kebiasaan/ketetapan sultan)? 5. Adakah kriteria-kriteria tertentu untuk tanah magersari yang bisa dimintakan hak pinjam pakai? 6. Saat ini kira-kira berapa persen /berapa hektar tanah magersari yang telah ditempati oleh masyarakat? 7. Rencana kedepannya hingga berapa persen/berapa hektar tanah magersari yang diijinkan untuk dipakai? 8. Bagaimana cara mengajukan hak pinjam pakai tanah magersari? 9. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi? 10. Dasar pertimbangan apa yang dipakai pihak keraton untuk menilai layak tidaknya izin pemakaian tanah magersari diberikan? 11. Siapa/lembaga apa yang berwenang memutuskan pemberian hak pinjam pakai tanah magersari? Adakah perwakilan jika orang/pejabat berwenang dalam lembaga berhalangan? 12. Bagaimana mekanisme pemutusannya (musyawarah, survey)? 13. Dapatkah setiap warga yang mengajukan mendapatkan hak pinjam pakai tanah magersari? 14. Kalau tidak, mengapa? 15. Adakah batas maksimal luas pemberian hak pinjam pakai tanah magersari untuk tiap pemohon? 16. Adakah larangan-larangan tertentu terhadap hak pinjam pakai tanah magersari oleh masyarakat? Kenapa kok dilarang? 17. Berapa lama jangka waktu pemakaian tanah magersari yang diperbolehkan? 18. Adakah imbal balik tertentu dari masyarakat penerima hak pinjam pakai terhadap keraton? 19. Apakah ketentuan tentang hak pinjam pakai tanah magersari ini baku, dalam artian masyarakat tidak boleh tawar menawar? Kalau tidak bagian mana yang bisa ditawar? 20. Apa saja hak & kewajiban penerima hak pinjam pakai tanah magersari? 21. Apa saja hak & kewajiban keraton terhadap penerima hak pinjam pakai? 22. Bagaimana pengawasan terhadap hak pinjam pakai tanah magersari yang diberikan ke masyarakat? 23. Adakah masyarakat yang keberatan terhadap kebijakan terkait tanah magersari/hak pinjam pakai tanah magersari?
  • 15. 24. Sejauh ini adakah sengketa terkait tanah magersari/hak pinjam pakai tanah magersari?25. Jika ada bagaimanakah mekanisme penyelesaiannya (musyawarah/pengadilan adat)?26. Bisakah hak pinjam pakai atas tanah magersari ditingkatkan menjadi hak milik?27. Apabila bisa, dasar pertimbangan apa yang dipakai pihak Keraton & prosedur peningkatannya?28. Kira-kira berapa prosentase hak pinjam pakai tanah magersari yang telah berubah menjadi hak milik?29. Apabila pemohon hak pinjam pakai tanah magersari meninggal bisakah hak pinjam pakai yang diperolehnya itu diwariskan?30. Apabila bisa, pewarisannya secara otomatis atau ada prosedur tertentu yang harus dilakukan?31. Adakah hal-hal yang dilarang dalam pewarisan hak pinjam pakai tanah magersari, (misal memecah hak pinjam pakai itu untuk anak-anaknya)?32. Apabila sewaktu-waktu Keraton membutuhkan tanah magersari tersebut dapatkah memintanya kembali? Kalau bisa prosesnya bagaimana?33. Adakah penggantian atas pencabutan hak tersebut (relokasi/ganti rugi)? Kalau ada seberapa besar?34. Bisakah hak pinjam pakai tanah magersari ini diperjualbelikan/dikontrakkan?35. Kalau bisa bagaimana prosedurnya?36. Adakah pajak yang dikenakan oleh pemerintah saat tanah magersari ini dipakai rakyat?37. Adakah peran serta pejabat-pejabat setempat (RT, RW, Lurah, Kepala Desa) terkait tanah magersari? Seperti apa?