SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Lampiran 2. : Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor
P. 3/P2H-2/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Pedoman
Permohonan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa
Lembaga Perantara
FORMAT PERMOHONAN
PINJAMAN PEMELIHARAAN HR
A. SURAT PERMOHONAN DAN PROPOSAL PINJAMAN HR
1. Surat Permohonan Pinjaman HR Pemeliharaan HR (Blanko 2.1)
2. Sampul halaman muka proposal Pinjaman Pemeliharaan HR (Blanko 2.2)
3. Data pemohon Pinjaman Pemeliharaan HR (Blanko 2.3).
4. Copy KTP anggota KTHR/Koperasi HR yang mengajukan permohonan pinjaman
beserta suami/ istri.
5. Copy Kartu Keluarga anggota KTHR/Koperasi HR yang mengajukan permohonan
pinjaman.
6. Surat Keterangan Kepala Desa perihal penguasaan lahan HR (Blanko 2.4)
7. Copy bukti penguasaan lahan :
a. Bukti kepemilikan lahan untuk setiap anggota KTHR/Koperasi HR pemohon
pinjaman HR pada setiap persil berupa :
1) Sertifikat Hak Milik lahan atas nama pemohon pinjaman HR, atau
2) Letter C / Girik atas nama pemohon pinjaman HR atau
3) Akta Jual Beli dari PPAT (Camat/Notaris) atas nama pemohon pinjaman HR
atau
4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemohon
pinjaman HR (sekurang-kurangnya memuat itikad baik, luas dan batas-batas,
di luar kawasan hutan, tidak dalam sengketa, belum bersertifikat) yang
didukung oleh dokumen riwayat penguasaan lahan (Jual Beli, Hibah, Waris,
Berita Acara Tetua Adat, dll) dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa
(telah teregister/tercatat di Kantor Kecamatan), dalam hal butir 1), 2) dan 3)
tidak terpenuhi.
Dalam hal bukti kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud pada butir 1), 2) dan 3)
terdapat perbedaan nama antara pemilik lahan dan pemohon pinjaman HR, maka
bukti kepemilikan tersebut butir 1) atau 2) atau 3) harus dilengkapi dengan
dokumen pengalihan kepemilikan lahan (Surat Jual Beli, Surat Hibah, Surat
Waris/Surat Keterangan Waris, Surat keterangan riwayat tanah dll) yang disahkan
oleh Kepala Desa.
b. Bukti hak kelola lahan untuk setiap anggota KTHR/Koperasi HR pemohon
pinjaman HR pada setiap persil berupa :
1) Surat perjanjian pengelolaan lahan antara pemilik/penguasa lahan dengan
pengelola lahan (pemohon pinjaman HR) yang dibuat secara notariat, atau
dijamin kebenarannya oleh Kepala Desa/Camat dan didukung dengan copy
dokumen bukti kepemilikan/penguasaan lahan sebagaimana tersebut huruf
a butir 1), 2), atau 3) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan
dokumen tersebut; atau
2) Dokumen sewa-menyewa lahan atas nama pemohon pinjaman HR (memuat
sekurang-kurangnya luas, lokasi, jangka waktu sewa dan tujuan penggunaan
lahan) yang didukung dengan copy dokumen bukti kepemilikan/penguasaan
lahan sebagaimana tersebut huruf a butir 1), 2), atau 3) yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang menerbitkan dokumen tersebut; atau
3) Surat Kuasa pemanfaatan lahan atas nama pemohon pinjaman HR atas
lahan-lahan yang dikuasai secara komunal oleh desa, adat atau lembaga
sosial (memuat sekurang-kurangnya luas, lokasi, jangka waktu penguasaan
lahan dan tujuan penggunaan lahan serta hak dan kewajiban pemegang
kuasa pemanfaatan lahan).
8. Peta/sketsa sebaran lahan HR seluruh anggota KTHR/Koperasi HR yang
mengajukan pinjaman (memuat sekurang-kurangnya jarak terjauh antar lahan HR,
akesibilitas dan nama pemilik lahan).
9. Rekapitulasi data tegakan yang tumbuh pada masing-masing persil (Blanko 2.5).
10. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Blanko 2.6).
11. Copy dokumen KTHR/Koperasi HR, yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama dan alamat lengkap KTHR/Koperasi HR;
b. Susunan pengurus dan daftar anggota;
c. Peraturan KTHR/Koperasi HR (AD/ART);
12. Surat Pernyataan Pengajuan Pinjaman (Blanko 2.7).
13. Surat Kesepakatan Pendampingan (Blanko 2.8).
B. Blanko-blanko
Permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR menggunakan blanko sebagai berikut:
1. Blanko 2.1. Surat permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR.
2. Blanko 2.2. Sampul halaman muka Proposal Pinjaman Pemeliharaan HR.
3. Blanko 2.3. Data pemohon Pinjaman Pemeliharaan HR.
4. Blanko 2.4. Surat Keterangan Kepala Desa perihal Penguasaan Lahan HR.
5. Blanko 2.5. Rekapitulasi data tegakan yang tumbuh pada masing-masing persil .
6. Blanko 2.6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
7. Blanko 2.7. Surat Pernyataan Pengajuan Pinjaman.
8. Blanko 2.8. Surat Kesepakatan Pendampingan.
Blanko 2.1. Surat permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR.
KOP KTHR/KOPERASI HR
……………., ………… 20 ..
Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR
KepadaYth.:
Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)
Di –
Jakarta
Bersama ini disampaikan bahwa kami dari Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR)/Koperasi
HR*)
……………. bermaksud mengajukan permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR yang
arealnya terletak di Desa ……………., Kec. ......... Kabupaten ……………. Provinsi …………….
dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah pemohon : ...................... orang
- Jumlah persil : ...................... Persil
- Luas : ...................... ha
- Jenis tanaman : ......................
- Jumlah pohon yang akan dipelihara : ...................... pohon
- Jumlah pinjaman yang dimohon : Rp....................
Terlampir kami sampaikan proposal Pinjaman Pemeliharaan HR.
Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Mengetahui Ketua KTHR/Koperasi HR,
Pendamping KTHR/Koperasi HR
…………………………… ……………………………
Tembusan (tanpa lampiran proposal) :
1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ……………. di …………….
2. Kepala BPDAS …………….
3. Kepala Desa ……………….
*)
Pilih salah satu yang sesuai
Blanko 2.2. Sampul halaman muka proposal Pinjaman Pemeliharaan HR
PROPOSAL
PERMOHONAN PINJAMAN PEMELIHARAAN HR
KTHR/Koperasi HR*)
……………………………..
Desa : …………………
Kecamatan : …………………
Kabupaten/Kota : …………………
Provinsi : …………………
Tahun ……
Blanko2.3. Data pemohon Pinjaman Pemeliharaan HR.
DATA PEMOHON PINJAMAN PEMELIHARAAN HR
A. Data Umum
1. Nama KTHR/Koperasi HR : ..............................................................................
2. Alamat : ..............................................................................
Desa ..........................
Kecamatan ..........................
Kabupaten ..........................
Provinsi ..........................
3. Jumlah anggota : ...... orang (seluruh anggota KTHR/KoperasiHR*)
termasuk yang
tidak mengajukan permohonan pinjaman HR).
4. Pinjaman pemeliharaan HR:
- Jumlah pemohon : ...................... Orang
- Jumlah persil : ...................... Persil
- Luas : ...................... Ha
- Jenis tanaman : ......................
- Jumlah pohon yang akan dipelihara : ...................... Pohon
- Jumlah pinjaman yang dimohon : Rp...................
B. Data Organisasi
1. Ketua : ..........................................Hp ......................................
2. Sekretaris : ..........................................Hp ......................................
3. Bendahara : ..........................................Hp ......................................
C. Data Pendamping
No. Nama Pendamping Status (PNS/Swadaya) No. Telp./HP
1.
2.
dst
D.Data Fisik Lapangan
1. Keadaan Lahan
a. Penutupan lahan : kebun ………………., ………………………,…………………dst
b. Topografi : datar/bergelombang/berbukit/agakcuram/curam *
2. Aksesibilitas
a. Jarak dari tempat penimbunan kayu ke lokasi HR : terdekat........ km;
terjauh …….… km.
b. Kondisi jalan : tanah/berbatu/diperkeras/aspal*)
3. Iklim
a. Bulan Basah : ...... bulan, mulai bulan ................ s/d bulan ..................
b. Bulan Kering : ...... bulan, mulai bulan ................ s/d bulan .................
4. Pemasaran Kayu
a. Tujuan pemasaran (Industri) : ..............................
b. Harga (per pohon/meterkubik/Ton)*) : ..............................
*)
Pilih salah satu yang sesuai
Blanko 2.4. Surat Keterangan Kepala Desa perihal Penguasaan Lahan HR
KOP DESA
SURAT KETERANGAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa ………………. Kecamatan
……………………. Kabupaten ………………., Provinsi .......... menerangkan dengan
sesungguhnya bahwa data anggota KTHR/Koperasi HR*)
………………… sebagaimana tabel
berikut adalah benar dan lahannya tidak dalam sengketa serta tidak sedang diagunkan.
No. Nama & NIK
Pemohon
Pinjaman
Luas
(Ha)
Bukti Penguasaan Lahan
(Jenis, Nomor, Nama,
Lokasi)
Jangka Waktu
Penguasaan
Lahan
(tahun)
Keterangan
1.
2.
3.
Dst
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Kepala Desa,
..................
*)
Pilih salah satu yang sesuai
Blanko 2.5. Rekapitulasi data tegakan yang akan dipelihara.
Rekapitulasi Data Tegakan yang akan dipelihara
KTHR/Koperasi HR*)
: ........................
No
Nama
Pemohon
Pinjaman
Persil
Jenis
Tanaman
Jumlah
Tanaman
Umur
Rata-
Rata
Tanaman
Tinggi
Rata-
Rata
Tanaman
Kondisi
Tanaman
Ket
Nomor
Luas
(ha)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dst..
Jumlah - - - -
Mengetahui,
Ketua KTHR/Koperasi HR*)
,
………………..
*)
Pilih salah satu yang sesuai
Blanko 2.6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
An. KTHR/Koperasi HR*)
............
Pinjaman : Pemeliharaan HR
Jenis tanaman : .................., .................., ..................
Kebutuhan biaya per pohon : a. Jenis ...................; Rp. ..............per pohon
b. Jenis ...................; Rp. ..............per pohon
dst .......
No.
Nama dan
NIK Pemohon
Pinjaman
Nomor Dokumen Penguasaan Lahan
Rencana Kegiatan
Pemeliharaan
Ket.
Hak Milik Hak Kelola
Luas
(Ha)
Jumlah
Tanaman
(batang)
Kebutuhan
Pinjaman
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9
A. Jenis Tanaman : ...........
1
2
3
4
5
6
Dst.
Jumlah A
B. Jenis Tanaman : ...........
1
2
3
4
5
6
Dst.
Jumlah B
Dst.
Jumlah Total
Mengetahui ....................., ........................20..
Pendamping KTHR/Koperasi HR Ketua KTHR/Koperasi HR*)
...............
(...................................................) (...................................................)
*)
Pilih salah satu yang sesuai
Blanko 2.7. Surat Pernyataan Pengajuan Pinjaman.
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN PINJAMAN
Kami yang bertandatangan dibawah ini, anggotaKTHR/Koperasi HR*)
………………., Desa
………………., Kecamatan …………….., Kabupaten ………………., Provinsi Menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa kami:
1. Berkeinginan mengajukan permohonan pemeliharaan HR dan dan bersungguh–
sungguh akan membangun HR serta mengembalikan seluruh kewajibannya sesuai
ketentuan yang berlaku.
2. Tidak akan memindahtangankan hak atas lahan dan tanamannya yang mendapatkan
pinjaman HR kepada pihak lain selama jangka waktu pinjaman.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan butir 1 dan 2, maka kami bersedia diproses
sesuai hukum yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
No.
Nama dan
NIK
No Telp./HP
Status Keanggotaan
(Ketua/Sekretaris/Anggota)*)
Nilai
Permohonan
Pinjaman HR
(Rp)
Tanda
Tangan
1
2
3
4
5
6
Dst.
Mengetahui,
KepalaDesa, Ketua KTHR/Koperasi HR,
……………….. ..................
*)
Pilih salah satu yang sesuai
Blangko 2.8. Surat Kesepakatan Pendampingan
SURAT KESEPAKATAN PENDAMPINGAN
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ……………………………………………………
Jabatan : Ketua KTHR/Koperasi HR*)
..........
Alamat : ...................................................
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
Nama : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………
Nama : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA selaku pendamping.
bahwa PIHAK PERTAMA bersedia didampingi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
bersedia mendampingi PIHAK PERTAMA dalam pembangunan Hutan Rakyat di areal hutan
rakyat anggota KTHR/Koperasi HR*)
............, Desa ........, Kecamatan ......., Kabupaten
....., Provinsi .........
Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
..................., ............. 20...
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Ketua KTHR/Koperasi HR*)
,
Pendamping ………………………………. ……………………………….
Menyetujui,
(Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang
membidangi kehutanan atau instansi
setempat yang membina penyuluh
kehutanan)
*)
Pilih salah satu yang sesuai

More Related Content

What's hot

Perka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipanPerka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipanPra Bowo
 
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Penataan Ruang
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPenataan Ruang
 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Permen no 72-th_2012
Permen no 72-th_2012Permen no 72-th_2012
Permen no 72-th_2012Fur Kan
 
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...Yudhi Aldriand
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012
Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012
Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012IMadeMadaAdiSetiabud
 
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...Penataan Ruang
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraMuskamal Lau
 
Tata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriTata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriIlham Ismail
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...infosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesiaLaporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesiaTPRP Strategic Partner
 
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...bangsad
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPenataan Ruang
 

What's hot (20)

TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
Perka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipanPerka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipan
 
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Namun
Namun Namun
Namun
 
Permen no 72-th_2012
Permen no 72-th_2012Permen no 72-th_2012
Permen no 72-th_2012
 
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012
Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012
Peraturan menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2012
 
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negara
 
Tata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriTata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagri
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesiaLaporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
 
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 

Similar to ilyas

Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014endrah80
 
082 Lampiran PMNA 09 1999.pdf
082 Lampiran PMNA 09 1999.pdf082 Lampiran PMNA 09 1999.pdf
082 Lampiran PMNA 09 1999.pdfMuhammad Solihin
 
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docxKELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docxzifanetpercetakan
 
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docxKELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docxzifanetpercetakan
 
surat permohonan.docx
surat permohonan.docxsurat permohonan.docx
surat permohonan.docxYanus1
 
ALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docx
ALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docxALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docx
ALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docxSpiderman108095
 
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di IndonesiaKebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di IndonesiaOswar Mungkasa
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahAkram Naufal
 
Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usaha
Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usahaSyarat perpanjangan jangka waktu hak guna usaha
Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usahaadiputrafauzi
 
Proposal desa
Proposal desaProposal desa
Proposal desaAruLLatif
 
Subyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanahSubyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanahDpc Pkb Aceh Tamiang
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahppbkab
 
Dasar adm desa
Dasar adm desaDasar adm desa
Dasar adm desaDelian Ea
 
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_okBab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_okKotjo Negoro
 
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakamanPerda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakamanMedan Comonity
 

Similar to ilyas (20)

Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014Format proposal hibah bansos 2014
Format proposal hibah bansos 2014
 
Lampiran PMNA 09 1999.pdf
Lampiran PMNA 09 1999.pdfLampiran PMNA 09 1999.pdf
Lampiran PMNA 09 1999.pdf
 
082 Lampiran PMNA 09 1999.pdf
082 Lampiran PMNA 09 1999.pdf082 Lampiran PMNA 09 1999.pdf
082 Lampiran PMNA 09 1999.pdf
 
Lampiran PMNA 09 1999.pdf
Lampiran PMNA 09 1999.pdfLampiran PMNA 09 1999.pdf
Lampiran PMNA 09 1999.pdf
 
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docxKELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
 
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docxKELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
KELOMPOK TANI HUTAN DAN NELAYAN.docx
 
surat permohonan.docx
surat permohonan.docxsurat permohonan.docx
surat permohonan.docx
 
ALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docx
ALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docxALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docx
ALUR IZIN BANGUNAN DI ATAS AIR.docx
 
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di IndonesiaKebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanah
 
Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usaha
Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usahaSyarat perpanjangan jangka waktu hak guna usaha
Syarat perpanjangan jangka waktu hak guna usaha
 
Proposal desa
Proposal desaProposal desa
Proposal desa
 
Subyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanahSubyek dan obyek redistribusi tanah
Subyek dan obyek redistribusi tanah
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
 
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
 
Dasar adm desa
Dasar adm desaDasar adm desa
Dasar adm desa
 
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_okBab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
Bab vii jadwal dan pembiayaan larap tol_ok
 
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakamanPerda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
 

ilyas

  • 1. Lampiran 2. : Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor P. 3/P2H-2/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Pedoman Permohonan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara FORMAT PERMOHONAN PINJAMAN PEMELIHARAAN HR A. SURAT PERMOHONAN DAN PROPOSAL PINJAMAN HR 1. Surat Permohonan Pinjaman HR Pemeliharaan HR (Blanko 2.1) 2. Sampul halaman muka proposal Pinjaman Pemeliharaan HR (Blanko 2.2) 3. Data pemohon Pinjaman Pemeliharaan HR (Blanko 2.3). 4. Copy KTP anggota KTHR/Koperasi HR yang mengajukan permohonan pinjaman beserta suami/ istri. 5. Copy Kartu Keluarga anggota KTHR/Koperasi HR yang mengajukan permohonan pinjaman. 6. Surat Keterangan Kepala Desa perihal penguasaan lahan HR (Blanko 2.4) 7. Copy bukti penguasaan lahan : a. Bukti kepemilikan lahan untuk setiap anggota KTHR/Koperasi HR pemohon pinjaman HR pada setiap persil berupa : 1) Sertifikat Hak Milik lahan atas nama pemohon pinjaman HR, atau 2) Letter C / Girik atas nama pemohon pinjaman HR atau 3) Akta Jual Beli dari PPAT (Camat/Notaris) atas nama pemohon pinjaman HR atau 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemohon pinjaman HR (sekurang-kurangnya memuat itikad baik, luas dan batas-batas, di luar kawasan hutan, tidak dalam sengketa, belum bersertifikat) yang didukung oleh dokumen riwayat penguasaan lahan (Jual Beli, Hibah, Waris, Berita Acara Tetua Adat, dll) dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa (telah teregister/tercatat di Kantor Kecamatan), dalam hal butir 1), 2) dan 3) tidak terpenuhi. Dalam hal bukti kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud pada butir 1), 2) dan 3) terdapat perbedaan nama antara pemilik lahan dan pemohon pinjaman HR, maka bukti kepemilikan tersebut butir 1) atau 2) atau 3) harus dilengkapi dengan dokumen pengalihan kepemilikan lahan (Surat Jual Beli, Surat Hibah, Surat Waris/Surat Keterangan Waris, Surat keterangan riwayat tanah dll) yang disahkan oleh Kepala Desa. b. Bukti hak kelola lahan untuk setiap anggota KTHR/Koperasi HR pemohon pinjaman HR pada setiap persil berupa : 1) Surat perjanjian pengelolaan lahan antara pemilik/penguasa lahan dengan pengelola lahan (pemohon pinjaman HR) yang dibuat secara notariat, atau dijamin kebenarannya oleh Kepala Desa/Camat dan didukung dengan copy dokumen bukti kepemilikan/penguasaan lahan sebagaimana tersebut huruf a butir 1), 2), atau 3) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen tersebut; atau
  • 2. 2) Dokumen sewa-menyewa lahan atas nama pemohon pinjaman HR (memuat sekurang-kurangnya luas, lokasi, jangka waktu sewa dan tujuan penggunaan lahan) yang didukung dengan copy dokumen bukti kepemilikan/penguasaan lahan sebagaimana tersebut huruf a butir 1), 2), atau 3) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen tersebut; atau 3) Surat Kuasa pemanfaatan lahan atas nama pemohon pinjaman HR atas lahan-lahan yang dikuasai secara komunal oleh desa, adat atau lembaga sosial (memuat sekurang-kurangnya luas, lokasi, jangka waktu penguasaan lahan dan tujuan penggunaan lahan serta hak dan kewajiban pemegang kuasa pemanfaatan lahan). 8. Peta/sketsa sebaran lahan HR seluruh anggota KTHR/Koperasi HR yang mengajukan pinjaman (memuat sekurang-kurangnya jarak terjauh antar lahan HR, akesibilitas dan nama pemilik lahan). 9. Rekapitulasi data tegakan yang tumbuh pada masing-masing persil (Blanko 2.5). 10. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Blanko 2.6). 11. Copy dokumen KTHR/Koperasi HR, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan alamat lengkap KTHR/Koperasi HR; b. Susunan pengurus dan daftar anggota; c. Peraturan KTHR/Koperasi HR (AD/ART); 12. Surat Pernyataan Pengajuan Pinjaman (Blanko 2.7). 13. Surat Kesepakatan Pendampingan (Blanko 2.8).
  • 3. B. Blanko-blanko Permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR menggunakan blanko sebagai berikut: 1. Blanko 2.1. Surat permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR. 2. Blanko 2.2. Sampul halaman muka Proposal Pinjaman Pemeliharaan HR. 3. Blanko 2.3. Data pemohon Pinjaman Pemeliharaan HR. 4. Blanko 2.4. Surat Keterangan Kepala Desa perihal Penguasaan Lahan HR. 5. Blanko 2.5. Rekapitulasi data tegakan yang tumbuh pada masing-masing persil . 6. Blanko 2.6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 7. Blanko 2.7. Surat Pernyataan Pengajuan Pinjaman. 8. Blanko 2.8. Surat Kesepakatan Pendampingan.
  • 4. Blanko 2.1. Surat permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR. KOP KTHR/KOPERASI HR ……………., ………… 20 .. Nomor : Lampiran : 1 (Satu) berkas Perihal : Permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR KepadaYth.: Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) Di – Jakarta Bersama ini disampaikan bahwa kami dari Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR)/Koperasi HR*) ……………. bermaksud mengajukan permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR yang arealnya terletak di Desa ……………., Kec. ......... Kabupaten ……………. Provinsi ……………. dengan rincian sebagai berikut: - Jumlah pemohon : ...................... orang - Jumlah persil : ...................... Persil - Luas : ...................... ha - Jenis tanaman : ...................... - Jumlah pohon yang akan dipelihara : ...................... pohon - Jumlah pinjaman yang dimohon : Rp.................... Terlampir kami sampaikan proposal Pinjaman Pemeliharaan HR. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Mengetahui Ketua KTHR/Koperasi HR, Pendamping KTHR/Koperasi HR …………………………… …………………………… Tembusan (tanpa lampiran proposal) : 1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ……………. di ……………. 2. Kepala BPDAS ……………. 3. Kepala Desa ………………. *) Pilih salah satu yang sesuai
  • 5. Blanko 2.2. Sampul halaman muka proposal Pinjaman Pemeliharaan HR PROPOSAL PERMOHONAN PINJAMAN PEMELIHARAAN HR KTHR/Koperasi HR*) …………………………….. Desa : ………………… Kecamatan : ………………… Kabupaten/Kota : ………………… Provinsi : ………………… Tahun ……
  • 6. Blanko2.3. Data pemohon Pinjaman Pemeliharaan HR. DATA PEMOHON PINJAMAN PEMELIHARAAN HR A. Data Umum 1. Nama KTHR/Koperasi HR : .............................................................................. 2. Alamat : .............................................................................. Desa .......................... Kecamatan .......................... Kabupaten .......................... Provinsi .......................... 3. Jumlah anggota : ...... orang (seluruh anggota KTHR/KoperasiHR*) termasuk yang tidak mengajukan permohonan pinjaman HR). 4. Pinjaman pemeliharaan HR: - Jumlah pemohon : ...................... Orang - Jumlah persil : ...................... Persil - Luas : ...................... Ha - Jenis tanaman : ...................... - Jumlah pohon yang akan dipelihara : ...................... Pohon - Jumlah pinjaman yang dimohon : Rp................... B. Data Organisasi 1. Ketua : ..........................................Hp ...................................... 2. Sekretaris : ..........................................Hp ...................................... 3. Bendahara : ..........................................Hp ...................................... C. Data Pendamping No. Nama Pendamping Status (PNS/Swadaya) No. Telp./HP 1. 2. dst D.Data Fisik Lapangan 1. Keadaan Lahan a. Penutupan lahan : kebun ………………., ………………………,…………………dst b. Topografi : datar/bergelombang/berbukit/agakcuram/curam * 2. Aksesibilitas a. Jarak dari tempat penimbunan kayu ke lokasi HR : terdekat........ km; terjauh …….… km. b. Kondisi jalan : tanah/berbatu/diperkeras/aspal*) 3. Iklim a. Bulan Basah : ...... bulan, mulai bulan ................ s/d bulan .................. b. Bulan Kering : ...... bulan, mulai bulan ................ s/d bulan ................. 4. Pemasaran Kayu a. Tujuan pemasaran (Industri) : .............................. b. Harga (per pohon/meterkubik/Ton)*) : .............................. *) Pilih salah satu yang sesuai
  • 7. Blanko 2.4. Surat Keterangan Kepala Desa perihal Penguasaan Lahan HR KOP DESA SURAT KETERANGAN Saya yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa ………………. Kecamatan ……………………. Kabupaten ………………., Provinsi .......... menerangkan dengan sesungguhnya bahwa data anggota KTHR/Koperasi HR*) ………………… sebagaimana tabel berikut adalah benar dan lahannya tidak dalam sengketa serta tidak sedang diagunkan. No. Nama & NIK Pemohon Pinjaman Luas (Ha) Bukti Penguasaan Lahan (Jenis, Nomor, Nama, Lokasi) Jangka Waktu Penguasaan Lahan (tahun) Keterangan 1. 2. 3. Dst Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Desa, .................. *) Pilih salah satu yang sesuai
  • 8. Blanko 2.5. Rekapitulasi data tegakan yang akan dipelihara. Rekapitulasi Data Tegakan yang akan dipelihara KTHR/Koperasi HR*) : ........................ No Nama Pemohon Pinjaman Persil Jenis Tanaman Jumlah Tanaman Umur Rata- Rata Tanaman Tinggi Rata- Rata Tanaman Kondisi Tanaman Ket Nomor Luas (ha) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dst.. Jumlah - - - - Mengetahui, Ketua KTHR/Koperasi HR*) , ……………….. *) Pilih salah satu yang sesuai
  • 9. Blanko 2.6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) An. KTHR/Koperasi HR*) ............ Pinjaman : Pemeliharaan HR Jenis tanaman : .................., .................., .................. Kebutuhan biaya per pohon : a. Jenis ...................; Rp. ..............per pohon b. Jenis ...................; Rp. ..............per pohon dst ....... No. Nama dan NIK Pemohon Pinjaman Nomor Dokumen Penguasaan Lahan Rencana Kegiatan Pemeliharaan Ket. Hak Milik Hak Kelola Luas (Ha) Jumlah Tanaman (batang) Kebutuhan Pinjaman (Rp) 1 2 3 4 5 7 8 9 A. Jenis Tanaman : ........... 1 2 3 4 5 6 Dst. Jumlah A B. Jenis Tanaman : ........... 1 2 3 4 5 6 Dst. Jumlah B Dst. Jumlah Total Mengetahui ....................., ........................20.. Pendamping KTHR/Koperasi HR Ketua KTHR/Koperasi HR*) ............... (...................................................) (...................................................) *) Pilih salah satu yang sesuai
  • 10. Blanko 2.7. Surat Pernyataan Pengajuan Pinjaman. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN PINJAMAN Kami yang bertandatangan dibawah ini, anggotaKTHR/Koperasi HR*) ………………., Desa ………………., Kecamatan …………….., Kabupaten ………………., Provinsi Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami: 1. Berkeinginan mengajukan permohonan pemeliharaan HR dan dan bersungguh– sungguh akan membangun HR serta mengembalikan seluruh kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tidak akan memindahtangankan hak atas lahan dan tanamannya yang mendapatkan pinjaman HR kepada pihak lain selama jangka waktu pinjaman. 3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan butir 1 dan 2, maka kami bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. No. Nama dan NIK No Telp./HP Status Keanggotaan (Ketua/Sekretaris/Anggota)*) Nilai Permohonan Pinjaman HR (Rp) Tanda Tangan 1 2 3 4 5 6 Dst. Mengetahui, KepalaDesa, Ketua KTHR/Koperasi HR, ……………….. .................. *) Pilih salah satu yang sesuai
  • 11. Blangko 2.8. Surat Kesepakatan Pendampingan SURAT KESEPAKATAN PENDAMPINGAN Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………… Jabatan : Ketua KTHR/Koperasi HR*) .......... Alamat : ................................................... Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Nama : …………………………………………………… Alamat : …………………………………………………… Nama : …………………………………………………… Alamat : …………………………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA selaku pendamping. bahwa PIHAK PERTAMA bersedia didampingi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia mendampingi PIHAK PERTAMA dalam pembangunan Hutan Rakyat di areal hutan rakyat anggota KTHR/Koperasi HR*) ............, Desa ........, Kecamatan ......., Kabupaten ....., Provinsi ......... Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., ............. 20... PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Ketua KTHR/Koperasi HR*) , Pendamping ………………………………. ………………………………. Menyetujui, (Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau instansi setempat yang membina penyuluh kehutanan) *) Pilih salah satu yang sesuai