Makalah Pendaftaran Tanah_PPT Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi

1. KENDALA PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH (SHM)
BAGI WNI NON-PRIBUMI DI YOGYAKARTA
MAKALAH
PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH
Dosen :
Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Disusun Oleh :
Rizky Nur Hidayat
20410145
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

2. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | II
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabil’alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT serta Shalawat
dan salam semoga selalu tercurahkan pada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-
nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.
Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Ricco
Survival Yubaidi, S.H., M.Kn. pada mata kuliah Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak Tanah
dengan tema judul “Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi
Di Yogyakarta”. Selain itu, tujuan dibuatnya makalah ini untuk menambah wawasan saya sebagai
mahasiswa dalam mata kuliah Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak Tanah.
Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
sebagai dosen pengampuh mata kuliah Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak Tanah yang telah
memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan ilmu saya.
Saya pun sadar bahwa tidak ada gading yang tak retak, dan kesempurnaan hanyalah milik
Allah SWT., sehingga saya mengharapkan saran dan kritik. Kepada pembaca yang berbaik hati
memberikan kritik dan saran secara langsung maupun melalui media komunikasi, saya
mengucapkan terima kasih dengan tidak lupa mengutip ucapan Umar bin Khattab, “Semoga Allah
memberikan kemurahan kepada dia yang menunjukkan kepadaku kesalahan-kesalahan”.
Sleman, Oktober 2023
Penyusun

3. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | III
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................................................... I
Kata Pengantar ................................................................................................................... II
Daftar Isi ............................................................................................................................ III
BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 2
C. Tujuan Penelitian ................................................................................................... 2
BAB II : PEMBAHASAN ................................................................................................. 3
BAB III : PENUTUP ......................................................................................................... 5
Daftar Pustaka .................................................................................................................... 6

4. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanah adalah lapisan atas permukaan bumi yang terdiri dari berbagai jenis material,
termasuk tanah liat, pasir, humus, batu, dan mineral lainnya. Tanah yang merupakan
permukaan bumi harus diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga kelestarian sistem
kehidupan berbangsa dan bernegara, dan amanat konstitusi adalah politik pertanahan dan
kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah sebagai sumber untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang meliputi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan
penggunaan tanah1
.
Dalam masyarakat, perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan peralihan hak
melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus,berkesinambungan dan teratur meliputi pengurnpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, rnengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah
Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya2
. Hak milik
atas tanah merupakan hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Hak ini
diartikan sebagai bentuk kepemilikan pribadi atas tanah di suatu daerah tertentu.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria yang menjelaskan mengenai tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik
laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya3
. Namun dalam pelaksanaannya terutama di Yogyakarta terdapat diskriminasi
dengan adanya aturan yang mengatur mengenai hak milik atas tanah di kota pelajar sendiri
tertuang dalam Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang
Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi. Surat
instruksi tersebut WNI Non-Pribumi dilarang untuk memiliki hak atas tanah di Yogyakarta.
Hal tersebut terjadi karena 2 faktor yaitu sejarah dan bentuk ketakutan Ketika tanah dikuasai
WNI Non-Pribumi. Keputusan tersebut tentu membuat pro-kontra dimasyarakat.
1
Anita Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Tanah Di Indonesia, Bandung : PT Alumni, 2013, Hal. 2
2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
3
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

5. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | 2
B. Rumusan Masalah
- Bagaimanakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah
(SHM) bagi WNI Non-Pribumi di Yogyakarta
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian
ini yaitu:
- Untuk mengetahui tentang hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak
milik atas tanah (SHM) bagi warga non-pribumi di Yogyakarta

6. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | 4
BAB II
PEMBAHASAN
Kepemilikan Tanah Bagi Warga Non-Pribumi Di Yogyakarta
Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang ditetapkan sejak tahun 1950 oleh
pemerintah Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini merupakan kerajaan yang saat ini dipimpin oleh Sri
Sultan Hamengkubowono X. Daerah provinsi ini mempunyai keistimewaan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu bentuk keistimewaannya ialah adanya bentuk pembatasan kepemilikan tanah
didalamnya. Hak milik atas tanah merupakan hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan
terpenuh. Hak ini diartikan sebagai bentuk kepemilikan pribadi atas tanah di suatu daerah tertentu.
Aturan yang mengatur mengenai hak milik atas tanah di kota pelajar sendiri tertuang dalam
Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy
Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi. Surat instruksi tersebut WNI
Non-Pribumi dilarang untuk memiliki hak atas tanah di Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena 2
faktor yaitu sejarah dan bentuk ketakutan Ketika tanah dikuasai WNI Non-Pribumi. Keputusan
tersebut tentu membuat pro-kontra dimasyarakat.
WNI Non-Pribumi menganggap bahwa surat instruksi tersebut telah melanggar Undang-
Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan akibatnya warga
keturunan Tionghoa tidak bisa memiliki tanah berstatus hak milik (SHM) di DI Yogyakarta.
Secara garis besar, di surat instruksi tersebut memberikan aturan bahwa apabila seorang WNI
Non-Pribumi tidak dapat memiliki hak milik atas tanah (SHM) melainkan hanya sebatas Hak
Guna Bangunan (HGB). Warga Non-Pribumi pun menilai bahwa telah terjadi diskriminasi ras di
DI Yogyakarta karena diberlakukannya surat instruksi tersebut.
WNI Non-Pribumi terus memperjuangkan hak nya dan WNI Non-Pribumi lainnya dalam
bentuk gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta kepada tergugat
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta namun belum menemui titik cerah dengan ditolaknya
gugatan tersebut oleh Majelis Hakim.
Pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria yang berbunyi :
“Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang
sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik
bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

7. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | 4
Sesuai pasal tersebut termaktub jelas diksi “tiap-tiap warga-negara Indonesia” artinya tidak
adanya pembedaan ras maupun kelompok etnis tertentu untuk mendapatkan hak milik atas tanah
(SHM). Hal ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi untuk menghentikan penggunaan
istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan,
perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum
danpemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga
negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa, dipandang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksanaannya.

8. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | 5
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan adanya Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang
Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi membuat
WNI Non-Pribumi tidak dapat memiliki hak milik atas tanah (SHM) melainkan hanya sebatas
Hak Guna Bangunan (HGB). Sudah ada upaya litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta namun tidak berbuah hasil.
Semangat keadilan ini harus dipatri disetiap warga negara Indonesia. Selain itu adanya
diskriminasi ras dan kelompok etnis tertentu dalam kehidupan bermasyarakat merupakan
hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian,
keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu
hidup berdampingan. Segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan kelompok etnis

9. Kendala Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (SHM) Bagi WNI Non-Pribumi Di Yogyakarta | 6
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy
Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi
Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi
dan Non Pribumi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Anita Kolopaking. (2013), Penyelundupan Hukum Kepemilikan Tanah Di Indonesia, Bandung :
PT Alumni.