TimKemiskinanDesa
•Download as DOCX, PDF•
1 like•2,077 views
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Balingasal untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan pendataan penduduk miskin sesuai peraturan pemerintah.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to TimKemiskinanDesa
Similar to TimKemiskinanDesa (20)
More from udhi purnomo
More from udhi purnomo (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
TimKemiskinanDesa
- 1. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO DESA BALINGASAL Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07 /SMS : 0823 2568 2888 KEBUMEN 54394 http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 141/11/KEP/2014 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA BALINGASAL PERIODE TAHUN 2014 s/d 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka di Desa/ Kelurahan dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan KemiskinanDesa/ Kelurahansebagai upaya meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa Balingasal. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses KebijakanPublik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 3. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa Balingasal KEDUA : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretariat dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : 1. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa; 2. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Balingasal; dan 3. melakukan pendataan penduduk miskin di Desa KEEMPAT : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi : 1. pengkoordinasian penyusunan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 - 2019 di bidang penanggulangan kemiskinan; 2. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan desa bidang penanggulangan kemiskinan; 3. pengkoordinasian pendataan penduduk miskin secara periodik; 4. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; 5. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; 6. pengendalianpenanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan 7. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten. KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas bertanggungjawab pada setiap kebijakan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- 4. KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari: 1. Kepala Sekretariat; 2. Bidang Data dan Informasi; 3. Bidang Perencanaan; dan 4. Bidang Keuangan. KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM menjalankan tugas membangun dan mengelola database kemiskinan, serta memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim. KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari : 1. Kelompok Kerja Perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 2. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan warga Miskin; dan 3. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi. KESEMBILAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa sesuai dengan masing-masing bidang. KESEPULUH : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 14 Agustus 2014 KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kebumen; 2. Wakil Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten; 3. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen selaku Sekretaris Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten; 4. Inspektur Kabupaten Kebumen; 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen; 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; 7. Anggota Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- 5. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 141/11/KEP/2014 TANGGAL : 14 Agustus 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA BALINGASAL PERIODE TAHUN 2014 s/d 2019 NO NAMA JENIS KELAMIN (L/P) UNSUR KEDUDUKAN DALAM TIM KET 1 Nurul Amin L Perangkat Desa Ketua 2 Slamet Hermansyah, S.Pd.I L BPD Wakil Ketua 3 Nasekun L Perangkat Desa Kepala Sekretariat 4 Udhi Purnomo L Perangkat Desa Bidang Data dan Informasi 5 Suhermanto, S.Pd.I L LKMD Bidang Perencanaan 6 Marman L Perangkat Desa Bidang Keuangan 7 Abdul Azis L Perangkat Desa Koord. Pokja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 8 Gothot L Perangkat Desa Anggota Pokja Perlindungan Sosial dan KesejahteraanMasyarakat 9 Satonah P TP. PKK Koord. Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin 10 Nurul Mukhotamah P TP. PKK Anggota Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin 11 Tri Muryati P TP. PKK Anggota Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin 12 Salamah, A.Md P TP. PKK Koord. Pokja Pemberdayaan Ekonomi 13 Umi Kurniastuti P TP. PKK Anggota Pokja Pemberdayaan Ekonomi 14 Sahid L Perangkat Desa Anggota Pokja Pemberdayaan Ekonomi Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 14 Agustus 2014 KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I
- 6. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO DESA BALINGASAL Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07 /SMS : 0823 2568 2888 KEBUMEN 54394 http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 141/12/KEP/2014 TENTANG TIM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA BALINGASAL TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
- 7. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses KebijakanPublik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor …… Tahun … tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 8. Daerah Tahun Anggaran …… ; 22. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 MEMUTUSKAN : KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Balingasal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengikuti pembekalan, melakukan pendataan/wawancara kepada responden, serta melakukan entri dan olah data hasil pendataan/wawancara. KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2014. Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 14 Agustus 2014 KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I
- 9. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 141/12/KEP/2014 TANGGAL : 14 Agustus 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA BALINGASAL TAHUN 2014 NO NAMA JENIS KELAMIN (L/P) UNSUR KEDUDUKAN DALAM TIM KET 1 Parijan L Ketua RT Anggota 2 Tugiyono L Ketua RT Anggota 3 Tri Wahyuni P Ketua RT Anggota 4 Mahmudi L Ketua RT Anggota 5 Muhroni L Ketua RT Anggota 6 Wahyono L Ketua RT Anggota 7 Waris L Ketua RT Anggota 8 Ismanto L Ketua RT Anggota 9 Siono L Ketua RT Anggota 10 Lasno L Ketua RT Anggota 11 Trisno Susilo L Ketua RT Anggota 12 Wiryanto L Ketua RT Anggota 13 Muhyidin L Ketua RT Anggota 14 Tugiyono L Ketua RT Anggota Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 14 Agustus 2014 KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I
- 10. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO DESA BALINGASAL Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07 /SMS : 0823 2568 2888 KEBUMEN 54394 http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 470.1/13/KEP/2014 TENTANG DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data Rumah Tangga Miskin Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 11. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses KebijakanPublik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 12. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor …… Tahun … tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …… ; 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; 23. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menetapkan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Desa Balingasal Kecamatan Padureso Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan data penduduk miskin daerah. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran 2014. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai ditetapkannya Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/ Kelurahan tahun berikutnya. Ditetapkan di Balingasal pada tanggal KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I
- 13. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO DESA BALINGASAL Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07 /SMS : 0823 2568 2888 KEBUMEN 54394 http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 470.1/13/KEP/2014 TENTANG DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data Rumah Tangga Miskin Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses KebijakanPublik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
- 15. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor …… Tahun … tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …… ; 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; 23. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menetapkan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Desa Balingasal Kecamatan Padureso Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan sebagai Daftar Rumah Tangga yang akan didata oleh Tim Pendataan TKP2KDes. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran 2014. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai ditetapkannya Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/ Kelurahan tahun berikutnya. Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 11 Oktober 2014 KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I
- 16. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : TANGGAL : DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NO Nama Kepala Rumah Tangga Jenis Kelamin (L/P) Alamat Jumlah Anggota Rumah Tangga Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ditetapkan di Balingasal pada tanggal KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I
- 17. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO DESA BALINGASAL Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07 /SMS : 0823 2568 2888 KEBUMEN 54394 http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 470.1/14/KEP/2014 TENTANG DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data Rumah Tangga Miskin Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 18. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses KebijakanPublik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 19. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor …… Tahun … tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …… ; 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; 23. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menetapkan Daftar Rumah Tangga Miskin Desa Balingasal Kecamatan Padureso Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Daftar Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan sebagai Data Penduduk Miskin Daerah. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran 2014. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai ditetapkannya Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/ Kelurahan tahun berikutnya. Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 22 Nopember 2014 KEPALA DESA BALINGASAL P R I Y A T I N I