Rangkuman dokumen:
1. Program pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan mengalami penurunan partisipasi sekolah
2. Dokumen mengusulkan peraturan tentang SSK dan petunjuk pelaksanaan kurikulum integratif SSK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program
3. Tujuannya adalah optimalisasi pelaksanaan program SSK di sekolah Kota Samarinda
3. 2. BIODATA
Nama lengkap : Barlin Hady Kesuma
TTL : Samarinda, 7 Maret 1974
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda
Bidang : Pembinaan SMP
Kontak penting : Ponsel 085813865887
dan Email bhkesuma@gmail.com
4. 3. LEMBAR PERSETUJUAN RENCANA AKSI PERUBAHAN
Nama Peserta : Barlin Hady Kesuma
NHD : 6
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Nama Mentor : Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
NIP : 19740307 199702 1001
Jabatan : Kepala bidang Pembinaan SMP No HP : 085813865887
Gagasan Perubahan : Peningkatan Pendidikan Kependudukan Melalui Program Sekolah Siaga
Kependudukan (TANDUK SIGADU).
Disetujui Oleh
Mentor/ Atasan Langsung
6. 5. PROFIL KERJA ORGANISASI DISDIKBUD SAMARINDA
Peraturan Walikota Peraturan Walikota Samarinda No 105 Tahun 2021 :
7. Peraturan Walikota
Samarinda No 105 Tahun
2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda
Pasal 13 : Tugas Kabid PSMP adalah
merumuskan dan menyusun bahan
kebijakan teknis dan pelaksanaan
pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
dan fungsinya (sedikitnya) ada 10
(sepuluh) yang utamanya berkaitan
dengan penyusunan perencanaan
program, pelaksanaan kebijakan,
pelayanan SPM publik, penyusunan
bahan kurikulum, kelembagaan, sarpras
dan karakter siswa, perizinan sekolah,
membuat laporan tusi dan tugas-tugas
sesuai peraturan perundang-undang
lainnya.
9. ISU BESAR
SEMAKIN MENURUNNYA PARTISIPASI SEKOLAH/
MADRASAH UNTUK MELAKSANAKAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH SIAGA
KEPENDUDUKAN (SSK) DI KOTA SAMARINDA.
12. Data Persentase Pelaksanaan SSK di Kota Samarinda
Dari data 3 tahun diatas diketahui bahwa jumlah partisipasi sekolah
yang telah menerapkan Pendidikan Kependudukan di sekolahnya di terus menurun. Jika
dibiarkan ini akan mengancam keberlangsungan Program SSK
Kota Samarinda yang secara kualitatif memiliki jumlah SSK
terbanyak di Kaltim dan Nasional.
13. 7. LATAR BELAKANG MASALAH
1. Belum adanya payung hukum yang mengatur pelaksanaan program SSK di sekolah-sekolah sasaran di
Kota Samarinda. Hal ini bisa dilihat dari belum adanya peraturan daerah yang memberi arah dan
misi yang terukur dan mengikat lembaga yang terkait dengan pendidikan kependudukan di sekolah
untuk melakukan koordinasi, pembinaan,pengawasan dan evaluasi terhadap program SSK.
2. Masih rendahnya komitmen sekolah-sekolah yang walaupun sudah diberikan Surat Keputusan (SK)
sebagai Sekolah Pelaksana Program SSK dari Kepala Disdikbud untuk melaksanakan program
tersebut secara holistik dan berkesinambungan. Hal ini bisa dilihat misalnya dari hasil
pengisian survey self assessment sekolah terhadap program SSK, masih sedikit sekolah yang
telah melaporkan pelaksanaan program tersebut di sekolahnya.
3. Masih sedikit/ terbatasnya program penguatan program SSK yang diberikan oleh stakeholder
pembina (Disdikbud, Dinas Daduk & KB, Kemenag Kota Samarinda dan BKKBN Provinsi) kepada
sekolah-sekolah sasaran. Tidak hanya program tersebut masih bersifat parsial dan tidak
terkoordinasi, tapi juga dilakukan tanpa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi
yang komprehensif dan holistik (penta helix).
18. TEROBOSAN AKSI PERUBAHAN (OUTPUT)
1. Tersedianya Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sekolah
Siaga Kependudukan (SSK) Kota Samarinda
2. Tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kurikulum
Integratif SSK dalam Program Sekolah Kota Samarinda
3. Optimalisasi pelaksanaan program SSK di sekolah-sekolah
Kota Samarinda ditandai dengan peningkatan kuantitas dan
kualitas pelaksanaan program pendidikan kependudukan oleh
sekolah/ madrasah (hasil self asesmen survey SSK).
21. KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN SSK KOTA SAMARINDA
Tahun 2019
Memorandum of
Understanding
(perjanjian
kerjasama) antara
Disdik dan Dinas
Dalduk dan KB) di
dukung oleh
Walikota
Samarinda H.
Syaharie Jaang.