Akselerasi Capaian Aktivasi Akun Belajar.Id, Pendayagunaan Rapor Pendidikan dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)

1. Akselerasi Capaian Aktivasi Akun Belajar.Id,
Pendayagunaan Rapor Pendidikan dan
Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
1
RISALAH KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

2. PERKEMBANGAN CAPAIAN TERKINI
Aktivasi akun belajar.id pada jenjang PAUD, SD, SMP,
SMA, SMK, SLB dan Kesetaraan per 10 Oktober 2023
capaiannya 53,56%. Dari 40.710 akun yang tersedia,
sebanyak 21.806 yang sudah diaktifkan.
Aktivasi akun belajar.id
Pendayagunaan rapor pendidikan yang dilaksanakan satuan pendidikan
pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Kesetaraan per 7
Oktober 2023: Login Rapor 89.1%, Eksplorasi 35,1%, dan Unduh Berkas
88,7%.
Pendayagunaan Rapor Pendidikan
2
Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh satuan pendidikan pada jenjang
PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB terdiri dari 3,1% baik, 56% cukup baik, 40,9% masih
perlu ditingkatkan.
Penggunaan PMM

3. 3
PERSENTASE PERKEMBANGAN CAPAIAN AKTIVASI AKUN BELAJAR.ID
SECARA KESELURUHAN (PER 10 OKTOBER 2023)

4. 4
PERSENTASE PERKEMBANGAN CAPAIAN AKTIVASI AKUN BELAJAR.ID
PER JENJANG (PER 10 OKTOBER 2023)
Jenjang Guru Admin Peserta Didik
PAUD 95,34 98,07 14,46
SD 97,97 96,11 31,52
SMP 97,82 97,56 42,20
SMA 96,39 69,89 18,52
SMK 93,34 90,97 2,84
SLB 97,72 94,81 25,53
Kesetaraan 61,87 77,78 6,91

5. 5
PERSENTASE PERKEMBANGAN CAPAIAN PENDAYAGUNAAN RAPOR PENDIDIKAN
SECARA KESELURUHAN (PER 7 OKTOBER 2023)

6. 6
PERKEMBANGAN CAPAIAN PENDAYAGUNAAN RAPOR PENDIDIKAN
PER JENJANG (PER 7 OKTOBER 2023)
Jenjang Login Eksplorasi Unduh Berkas
PAUD 79,7 (belum tersedia) 79,2
SD 100 82,2 100
SMP 100 93,5 99,2
SMA 100 16,1 100
SMK 94,3 3,4 92%

7. PERSENTASE PERKEMBANGAN CAPAIAN PENGGUNAAN PMM
SECARA KESELURUHAN (PER 10 OKTOBER 2023)

8. 8
PERSENTASE PERKEMBANGAN PEMAHAMAN TENTANG PMM
PER JENJANG (PER 10 OKTOBER 2023)
Jenjang Baik Cukup Baik Perlu Ditingkatkan
TK 0,4 43,2 57,4
PAUD - 7 93
SD 5,2 73,7 21
SMP 2,6 61,5 35,9
Kesetaraan - 10 90

9. DAMPAK DAN IMPLIKASI
• Masalah-masalah tersebut di atas akan menghambat pengembangan potensi
guru, terganggunya proses pembelajaran terdeferensiasi, dan rendahnya
layanan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa.
• Dalam jangka panjang, masalah ini dapat berdampak kepada terhambatnya
pencapaian mutu pendidikan daerah, memperburuk profil dan rapor pendidikan
daerah, memperburuk citra daerah dalam relasi dan pergaulan di kalangan
masyarakat pendidikan baik tingkat provinsi maupun nasional, menghambat
pencapaian target SDGs dalam hal mutu pendidikan provinsi.
9

10. KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN (1)
● Standar nasional pendidikan yang meliputi pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar
nasional pendidikan; kurikulum; evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan;
akreditasi; dan sertifikasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan.
● Evaluasi sistem pendidikan yang diatur dalam Permendikburistek No. 9/2022 tentang Evaluasi
Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
● Pemenuhan standar pelayanan minimum pendidikan anak dini usia, pendidikan dasar, pendidikan
kesetaraan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus oleh daerah sebagai
mandat Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
● Pemanfaatan dana BOS untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana amanat
Permendikbud No. 2/2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana BOS.
10

11. KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN (2)
● Peningkatan capaian dan target pada indikator kinerja urusan pendidikan kabupaten/kota sesuai
dengan amanat Surat Mendikbudristek Nomor 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 perihal Indikator Kinerja
Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota.
● Panduan penerapan kurikulum merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendikbudristek No.
262/M/20/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
● Mandat pendampingan konsultatif dan asimetris yang dilakukan oleh BBPMP sebagaimana diamanatkan
dalam Kepmendikbudristek No. 55/0/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
● Penguatan pendidikan berkualitas sebagai bentuk pencapaian sustainable development goals Jawa
Barat yang merupakan amanat Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 18/2018 tentang Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023.
11

12. ANALISIS MASALAH
Masih rendahnya capaian aktivasi belajar.id, pendayagunaan rapor pendidikan, dan
pemanfaatan PMM pada semua jenjang antara lain disebabkan oleh:
1. Belum efektifnya sosialisasi tentang cara aktivasi aktivasi belajar.id, pendayagunaan
rapor pendidikan, dan pemanfaatan PMM ke satuan pendidikan;
2. Masih rendahnya motivasi satuan pendidikan dalam mengaktivasi aktivasi belajar.id,
pendayagunaan rapor pendidikan, dan pemanfaatan
3. Belum efektifnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumedang dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
12

13. PILIHAN KEBIJAKAN PENUNTASAN MASALAH
1) Penguatan ke pengawas/penilik terkait akselerasi akun belajar.id, PMM, rapor pendidikan dan
pemanfaatannya
2) Menyebarkan surat edaran ke satdik untuk melakukan aktivasi akun pembelajaran dan melaporkan
progresnya melalui google form yang disediakan dan dipantau langsung oleh pengawas/penilik
3) Menyebarkan surat edaran ke satdik pelaksana IKM untuk melakukan aktivasi dan eksplorasi PMM serta
melaporkan progresnya melalui google form yang disediakan dipantau langsung oleh pengawas/penilik
4) Menyiapkan dashboard progress aktivasi akun belajar, rapor pendidikan dan PMM berbasis cluster sekolah
binaan masing-masing pengawas/penilik untuk memudahkan pengawasan/pemantauan langsung
5) Menyiapkan ‘Helpdesk Lokal’ berbasis wilayah dan jenjang terkait akun belajar (Operator) dan PMM (Ketua
KKG/MGMP. Ketua K3TK dan HIMPAUDI)
6) Melibatkan Organisasi Mitra (IGTKI, K3TK, HIMPAUDI, MKKS, K3S, MGMP, Komunitas belajar lainnya) untuk
memfasilitasi berbagi topik hasil pelatihan mandiri secara bergantian di wilayah kecamatan masing-masing
setiap minggu ke-1 dan 3 serta melaporkan progresnya melalui google form yang disediakan dipantau
langsung oleh pengawas/penilik
7) Memanfaatkan PMM sebagai bahan belajar pada kegiatan Komunitas Belajar.
8) Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat.

14. YANG SUDAH DILAKUKAN DINAS PENDIDIKAN
1) Penguatan ke pengawas/penilik terkait akselerasi akun belajar.id, PMM, rapor
pendidikan dan pemanfaatannya
2) Menyebarkan surat edaran ke satdik untuk melakukan aktivasi akun pembelajaran dan
melaporkan progresnya melalui google form yang disediakan dan dipantau langsung
oleh pengawas/penilik
3) Menyebarkan surat edaran ke satdik pelaksana IKM untuk melakukan aktivasi dan
eksplorasi PMM serta melaporkan progresnya melalui google form yang disediakan
dipantau langsung oleh pengawas/penilik
4) Menyiapkan dashboard progress aktivasi akun belajar, rapor pendidikan dan PMM
berbasis cluster sekolah binaan masing-masing pengawas/penilik untuk memudahkan
pengawasan/pemantauan langsung

15. …
1