Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Sosialisasi RB Tematik Kab. Bulungan, 21-22 Februari 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Sosialisasi RB Tematik Kab. Bulungan, 21-22 Februari 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
rencana dan laporan dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ogan komering ulu selatan tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam untuk lima tahun yang akan datang oku selatan mendukung visi dan misi pemerintah OKU Selatan Bersinar
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
rencana dan laporan dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ogan komering ulu selatan tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh enam untuk lima tahun yang akan datang oku selatan mendukung visi dan misi pemerintah OKU Selatan Bersinar
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
2. Latar Belakang
Kecamatan Baki
berdasarkan perbandingan
Data Penduduk dan Akta
Kelahiran, masih terdapat
1.000 lebih penduduk yang
belum memiliki Akta
Kelahiran, dan terutama
adalah lansia dan penduduk
rentan.
Belum tertibnya Administrasi
Kependudukan di Kecamatan
Baki untuk anak anak , Saat ini
diwilayah Baki Jumlah
penduduk yang Rentan yang
tertib Adminduk hanya sekitar
20%;
Diperlukan Kegiatan dan Juga Dukungan
Kebijakan Untuk Mendukung Tertib
Adminduk Khususnya Penduduk Rentan
di Kecamatan Baki, khususnya dengan
pembuatan Akta kelahiran
Solopos, 22 April 2022
3. Belum tertibnya
Administrasi
Kependudukan di
Kecamatan Baki Untuk
Penduduk Rentan
Kondisi
Sumber Daya Manusia dan Sarana
serta Prasarana Kurang atau tidak
sebanding dengan beban kerja
a. Pelayanan Administrasi
Kependudukan belum efektif dan
efisien;
b. Informasi dan Sosialisasi kepada
masyarakat mengenai Administrasi
Kependududkan yang masih kurang
c. Belum tertibnya Administrasi
Kependudukan di Kecamatan Baki
untuk anak anak , Kecamatan Baki
Jumlah Penduduk Rentan lebih dari
1000 orang sedangkan yang tertib
hanya 20%
d. Kompleksitas Penduduk di
Kecamatan Baki
Identifikasi Masalah Solusi
Studi Lapangan
Kecamatan Lawang
Kabupaten Malang, Desaku
Tuntas
Peningkatan Jejaraing Kerja
Kerjasama Dengan
Pengembang IT
Inovasi yang dilakukan sangat
sistemastis dan berkelanjutan
4. Tujuan & ManfaatAksi Perubahan
•Tercapainya Pendataan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembuatan
Akta Kelahiran Bagi Penduduk Rentan
• Dengan Tertib Administrasi Kependudukan Maka Akan
Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
• Dengan Administrasi Kependudukan yang Lengkap Akan
Mempermudah Akses Masyarakat Dalam Pelayanan
Publik
Administrasi Kependudukan Untuk
Bagi Penduduk Rentan
Tujuan
Manfaat
Sasaran
5. Analisa Isu ASTRID
IsuStrategisDasarAksiPerubahan:
BelumtertibnyaAdministrasi Kependudukan diKecamatan Bakiuntuk penduduk Rentan
No. Isu Strategis
ASTRID
Jumlah Peringkat
A
(15)
S
(10)
T
(10)
R
(15)
I
(20)
D
(30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Sumber Daya Manusia dan Sarana
serta Prasarana Kurang atau tidak
sebanding dengan beban kerja,
Sehingga berdampak pada
rendahnya kinerja dan target kinerja
tidak dapat tercapai
10 5 5 5 5 10 40 IV
2. Pelayanan Administrasi
Kependudukan belum efektif dan
efisien, dikarenakan bersifat searah
dan kurang pasrtisipasi dari
masyarakat
10 5 5 5 5 15 45 III
3. Informasi dan Sosialisasi kepada
masyarakat mengenai Administrasi
Kependududkan yang masih
kurang
10 5 10 10 10 15 60 II
4. Belum tertibnya Administrasi
Kependudukan di Kecamatan Baki
Bagi Penduduk Rentan
15 10 10 15 15 30 95 I
5. Kompleksitas Penduduk di
Kecamatan Baki, sehingga perlu
upaya lebih intensif untuk
menyentuh masyarakat untuk tertib
Administrasi Kependudukan.
5 5 10 15 5 38 V
6. Diagnosa Star Model
6
Kategori Kondisi Setiap Kategori Kategori Yang Perlu
Diintervensi
Sinergi Antara Kategori
Yang Diintervensi
Dengan Kategori Lain
Rencana Solusi Inovasi
TUGAS/
STRATEGI
Kebijakan yang masih
belum mengakomodasi
Pendataan dan
Sosialisasi Adminduk
secara efektif
- Perumusan Rencana
Kerja
- Strategi efektif Dalam
Pendataan dan
Pembuatan Akta
Kelahiran
a. Membuat rencana kerja:
b. Memberikan akta
kelahiran bagi Penduduk
Rentan dengan cara
jemput bola
STRUKTUR Belum adanya Tim
Jemput Bola Perlunya membentuk
tim jemput bola
Membentuk Tim jemput bola
untuk pelayanan akta
kelahiran bagi Penduduk
Rentan.
PROSES Belum efektifnya
sosialiasi tentang
Pentingnya Akta
Kelahiran dan Proses
Pembuatannya di
Kecamatan Baki
Perumusan dan
petunjuk teknis dan
Petunjuk Teknis
- Membuat petunjuk teknis
- Membuat Petunjuk Teknis
7. Diagnosa Star Model
7
Kategori Kondisi Setiap
Kategori
Kategori Yang Perlu
Diintervensi
Sinergi Antara
Kategori Yang
Diintervensi Dengan
Kategori Lain
Rencana Solusi Inovasi
REWARD Belum
AdanyaPemberian
reward apabila dapat
mencapai target
Pendataan dan
Pembuatan Akta
Kelahiran Khususnya
Bagi Penduduk
Rentan
- Pemberian bantuan
sarana dan
prasarana
- Pemberian
Apresiasai Untuk
Pencapaian Target
- Pemberian bantuan
sarana dan prasarana
- Memberikan Akta
kelahiran kepada
Sasaran
SUMBER
DAYA
Belum
Dilaksankannya
Pegembangan SDM
dalam Pendataan,
Sosialisasi dan Tertib
Administrasi
Kependudukan
Terutama Akta
Kelahiran
- Melakukan edukasi
internal terkait
inovasi
- Penyiapan SDM
- Penyiapan
anggaran
- Melakukan edukasi
internal terkait inovasi
- Penyiapan personil
Gerakan Sinergi dan
Kolaborasi Pembuatan
Akta Kelahiran Bagi
Penduduk Rentan dengan
menggandeng
stakeholder;
- Peningkatan kapasitas
SDM;
- Penyiapan anggaran.
8. Terobosan dan Inovasi
Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan dan
Pemberdayaan Masyarakat
GARDA INDUK
Administrasi
Kependudukan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
GARDA INDUK : Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Baki Kabupaten Sukoharjo
Efektif dan Efisien
dalam Menciptakan
Tertib Adminduk
9. Milestone Jangka Pendek
9
Melakukan
koordinasi dan
Membentuk Tim
Efektif
Melakukan perumusan
dukungan Stake Holder
Membuat Juknis
(Petunjuk Teknis)
GARDA INDUK
Pembuatan Surat
Keputusan Pelaksanaan
GARDA INDUK dan Tim
Jeput Bola
Membuat MoU CSR
dengan Bank Jateng
Melakukan Sosialisasi
GARDA INDUK
Melaksanakan
Launching GARDA
INDUK
Melaksanakan Jemput
Bola GARDA INDUK
Merekapitulasi Sasaran
GARDA INDUK
Memberikan Akta
Kelahiran bagi Sasaran
Melakukan Monitoring
dan Evaluasi.
1
2
3
4
8
7
6
5
9
10
11
10. Milestone Jangka Menengah
10
Monitoring
dan Evaluasi.
Sinkronisasi
kegiatan
dengan Stake
Holder;
Penambahan
Jumlah
Sasaran
GARDA
INDUK;
Penyempurnan
GARDA INDUK
hasil Evaluasi
Jangka Pendek;
Milestone Jangka Panjang
Monitoring
dan Evaluasi.
Sinkronisasi
kegiatan
dengan Stake
Holder;
Penyempurnan
GARDA INDUK
hasil Evaluasi
Jangka
Menengah;
11. Kuadran Stakeholders
LOW INFLUENCE
HIGH
INTEREST
LOW
INTEREST
HIGH INFLUENCE
LATENT (-,+)
1. Direktur Bank
Jateng
PROMOTORS (+,+)
1. Camat Baki
2. Ka. UPTD
Disdukcapil
3. Kepala Desa se
Kecamatan Baki
APATHETICS (-,-)
1. Ketua LPM;
2. Kepala Dusun;
3. Karang Taruna
4. RT dan RW
DEFENDERS (+,-)
1. Sekretaris Kecamatan;
2. Kasie Pelayanan Umum;
3. Kasie Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesos;
5. Perangkat Kelurahan;
6. Kepala Disdukcapil
Kabupaten Sukoharjo.
12. Dibentuk berdasarkan
SK Kepala Camat
Monitoring dan evaluasi
Forum komunikasi tim setiap
2 minggu
Feedback setiap saat ketika
menemui kendala
Project leader memantau
secara langsung
Etika dan Mekanisme:
Harmonisasi
Saling berkomunikasi
Tim Efektif
13. MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU
No. Potensi Kendala/Hambatan Analisis Risiko Alternatif Strategi
Mengatasi Masalah
1 Adanya resistensi dari staf di bidang internal terkait
substansi aksi perubahan
Pelaksanaan dan kualitas aksi perubahan tidak
sesuai target
1. Meyakinkan stakeholder akan pentingnya aksi
perubahan melalui diskusi dan sosialisasi sejak awal
hingga akhir pelaksanaan Aksi perubahan.
2. Meminta bantuan atasan untuk secara hirarki kepada
pelaksana (staf) agar mendukung aksi perubahan.
2 Kendala waktu dan kebijakan:
1. Sinkronisasi waktu pelaksanaan koordinasi dan
sosialisasi terkait dengan kebijakan sehingga
diadaptasi menjadi kebiasaan baru;
2. Kebijakan dari pimpinan baik Pusat/ Provinsi dan
daerah terkait dengan Covid-19 yang membatasi
pengumpulan massa;
3. Rentang waktu pelaksanaan kegiatan dalam waktu 2
(bulan) efektif
1. Koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan
tidak maksimal;
2. Waktu pelaksanaan yang kurang;
3. Sinkronisasi antar OPD kurang maksimal;
1. Membuat komitmen dengan seluruh anggota tim;
2. Pengendalian efektif terhadap setiap tahapan
perubahan;
3. Komunikasi yang intensif terhadap stakeholder secara
online;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan;
5. Koordinasi secara kontinue dengan stakeholder.
6. Penerapan protocol kesehatan yang ketat
3 Adanya resistensi dari stakeholder eksternal pemerintah
menganggap itu tidak penting dan menambah beban
kerja dan menyita waktu
Tidak Mau Berpartisipasi Dalam Proyek Perubahan
ini
1. Melaksanakan koordinasi dan diskusi untuk
meyakinkan stakeholder sejak awal aksi perubahan
2. Melaksanakan sosialisasi terkait Adminduk.
4 Adanya resistensi dari stakeholder masyarakat
menganggap itu tidak penting dan menambah beban
kerja dan menyita waktu
Berpartisipasi Dalam Proyek Perubahan ini 1. Melaksanakan diskusi sejak awal aksi perubahan
2. Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan.
5 Adanya resistensi dari stakeholder dunia usaha
menganggap itu tidak penting dan menambah beban
kerja dan menyita waktu
Berpartisipasi Dalam Proyek Perubahan ini 1. Melaksanakan koordinasi dan diskusi sejak awal aksi
perubahan
2. Melaksanakan sosialisasi
6 Tidak tersedianya dana dalam DPA Organisasi Pelaksanaan tahapan terancam gagal Menggandeng stakeholder yang bisa diajak kerjasama
dalam melaksanakan tahapan
14. Konsep Pengembangan Potensi Diri
Nama : Hendri Suseno, SE Nama Mentor : Sutarto, S.STP, MM
NIP : 197605192008011006 NIP: : 197806241997111001
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Baki Jabatan : Camat Baki
Instansi : Kecamatan Baki Instansi : Kecamatan Baki
Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan Angkatan III Tahun 2023
Sub Komponen Nilai Peserta Nilai Mentor Nilai Rata-Rata Kualifikasi
Tanggung jawab 9 9 9,00 Istimewa
Komitmen 8 9 8,70 Baik
Kedisplinan 8 9 8,70 Baik
Kejujuran 8 9 8,70 Baik
Konsistensi 8 9 8,70 Baik
Pengambilan Keputusan 8 8 8,00 Baik
Rata-Rata 8,17 8,83 8,63 Baik
Kerjasama Internal 8 9 8,70 Baik
Kerjasama Eksternal 8 9 8,70 Baik
Komunikasi 8 8 8,00 Baik
Fleksibilitas 8 9 8,70 Baik
Komitmen dalam Tim 8 8 8,00 Baik
Rata-Rata 8,00 8,60 8,42 Baik
Pelayanan Publik 8 8 8,00 Baik
Adaptabilitas 8 9 8,70 Baik
Pengembangan orang lain 8 8 8,00 Baik
Orientasi pada hasil 8 9 8,70 Baik
Inisiatif 8 9 8,70 Baik
Rata-Rata 8,00 8,60 8,42 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,06 8,68 8,49 Baik
REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR
Komponen
Integritas
Kerjasama
Mengelola
Perubahan
15. Konsep Pengembangan Potensi Diri
RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
A. INTERGRITAS
a. Bersikap Jujur dan dapat dipercaya
b. Bersikap Obyektif
c. Bertanggung Jawab atas hasil kerja
B. KERJASAMA
a. Menumbuhkan rasa percaya diri
b. Saling memahami individu dalam kelompok
c. Mengembangkan kemampuan dan bersosialisasi dan berkomunikasi
C. MENGELOLA PERUBAHAN
a. Memotivasi
b. Komunikasi
c. Partisipatif