Perkembangan keuangan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp897,1 triliun pada Februari 2017. Otoritas Jasa Keuangan berupaya memperkuat sektor keuangan syariah dengan menjadikannya lebih stabil, kontributif, dan inklusif guna mendukung pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masy

1. Perkembangan
Keuangan Syariah
Indonesia

2. Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia
2
Posisi Februari 2017
Landscape Keuangan Syariah Indonesia*
*) Tidak termasuk Saham Syariah
Total Aset Keuangan Syariah Indonesia
(dalam satuan triliun rupiah)
Jenis Industri 2013 2014 2015 2016
Feb
2017
Perbankan Syariah 248.11 278.92 304.00 365.03 355.88
Asuransi Syariah 16.66 22.36 26.52 33.24 34,28
Pembiayaan Syariah 24.64 31.67 22.35 35.74 37.07
Lembaga Non-Bank Syariah
Lainnya
8.25 12.25 16.03 19.69 18.66
Sukuk Korporasi 7.55 7.12 9.90 11.88 11.75
Reksa Dana Syariah 9.43 11.16 11.02 14.91 16.20
Sukuk Negara 169.29 208.40 296.07 411.37 423.29
Saham Syariah 2557.85 2946.89 2600.85 3119.42 3214.26
Kapitalisasi Saham Syariah
Saham Syariah 3041.78 3516.47 3288.25 4011.90 4111.39
Total Aset Keuangan Syariah
Per Februari 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp897,1 Triliun atau USD 67,21 M
(Kurs Tengah BI per 28 Februari = Rp13.347,00/USD)
 Proporsi industri Perbankan Syariah mencapai 40% (Rp355.9 T /USD 27,39 M)
 Proporsi IKNB Syariah (Asuransi Syariah, Pembiayaan Syariah, Lembaga Non Bank Syariah lainnya) 10% (90,08T / USD 6,6 4M)
 Proporsi Pasar Modal Syariah mencapai 50% (Rp451,2 T/ USD 32,82 M)

3. Arah Pengembangan Sektor Jasa
Keuangan Syariah Indonesia

4. Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia
4
Tiga Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia
STABIL
OJK menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk mengatur
serta mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah pada
lembaga keuangan syariah sebagai landasan bagi pembangunan
yang berkelanjutan
Mendorong Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah berkontribusi lebih
besar dalam mendukung percepatan ekonomi nasional khususnya
dalam pembiayaan sektor prioritas pemerintah (infrastruktur,
ketahanan pangan, maritim) KONTRIBUTIF
INKLUSIF
Mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan
masyarakatan serta mengatasi ketimpangan dalam
pembangunan nasional

5. Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia
5
STABIL
Mengembangkan standar daya
saing dan komponen base
financing/funding di perbankan
syariah
OJK akan mengambil
langkah-langkah yang
bertujuan untuk
meningkatkan daya
tahan (resiliensi)
Memperkuat pengawasan Sektor
Jasa Keuangan (SJK) Syariah
termasuk melalui pengawasan
terintegrasi berdasarkan risiko
Manajemen
risiko, tata kelola perusahaan, dan
permodalan, juga akan diselaraskan
dengan standar internasional
Kebijakan remunerasi bagi pelaku di SJK syariah
dengan memperhatikan aspek risiko untuk
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan
aktivitas Lembaga Jasa Keuangan Syariah

6. 6
KONTRIBUTIF
Penguatan
Peran Sektor
Jasa Keuangan
Syariah
Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pada
tahun 2020 sebesar Rp4.796 T, hingga saat ini masih terdapat
financial gap sebesar Rp626 T
OJK mendorong peran serta lembaga keuangan syariah dalam
pendanaan proyek infrastruktur, a.l. melalui sindikasi pembiayaan
Bank Syariah, pembiayaan melalui pasar modal syariah, penguatan
asuransi dan reasuransi syariah
Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia
Mendukung Program Prioritas Pemerintah
antara lain Sektor Infrastruktur
Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kelas
Menengah
Membuka Akses Keuangan Syariah bagi
Masyarakat Pra Sejahtera dan Pedesaan
SEGMENTASI
PASAR
Inovasi produk dan layanan keuangan syariah
OJK mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi
produk dan layangan keuangan syariah yang sesuai dengan
perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat a.l. digital banking,
financial technology (FinTech), dan inovasi produk wakaf
Inklusif : Penyediaan akses produk dan layanan keuangan
syariah
OJK mendorong perluasan akses produk dan layanan keuangan syariah
bagi masyarakat pra sejahtera dan pedesaan dengan program-program
a.l. Laku Pandai, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Kredit Usaha
Rakyat (KUR) serta pembiayaan pertanian organik

7. Penguatan Ekonomi Ummat

8. 8
INKLUSIF
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Perluasan Akses Keuangan Syariah Bagi Seluruh Masyarakat
Layanan Keuangan Tanpa
Kantor dalam Rangka
Keuangan Inklusif
Laku Pandai bertujuan untuk menyediakan produk-
produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat
menjangkau layanan keuangan.
Per September 2016: Telah terdapat 2 Bank Umum
Syariah yang menyelenggarakan Laku Pandai
Juni 2015 Desember 2015 Juni 2016 Desember 2016
Jumlah Bank Penyelenggara 6 BUK 7 BUK 12 BUK + 1 BUS 18 BUK + 2 BUS
Jumlah agen perorangan/outlet badan
hukum
3.734 agen 60.805 agen 104.707 agen 275.916 agen
Jumlah outstanding rekening 35.984 nasabah 1.216.952 nasabah 1.626.068 nasabah 3.700.215 nasabah
Jumlah outstanding tabungan Rp 2,9 M Rp 67 M Rp 63 M Rp 216,5 M
Jumlah kabupaten/kota 211 385 499 507
8.11%
Indeks Literasi Keuangan
Syariah 2016
Indeks Inklusi
Keuangan Syariah 2016
Survei Nasional Literasi dan Inklusi
Keuangan 2016
11.06%
*Data termasuk LAKU PANDAI untuk bank konvensional

9. 9
INKLUSIF
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Perluasan Akses Keuangan Syariah Bagi Seluruh Masyarakat
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah
Telah terdapat minimal 2 Bank Umum Syariah
(BUS) yang menjadi penyalur KUR dengan
struktur syariah
Asuransi Mikro
Perusahaan asuransi syariah (takaful)
diharapkan dapat memiliki peran lebih besar
dalam kegiatan ini
SimPel iB adalah produk simpanan untuk siswa
yang diterbitkan secara nasional oleh Bank
Umum Syariah di Indonesia dengan
persyaratan mudah dan sederhana serta fitur
yang menarik, dalam rangka edukasi dan
inklusi keuangan untuk mendorong budaya
menabung sejak dini
Per desember 2016: Telah terdapat 14 LKM
Syariah yang terdaftar di OJK
Didirikan untuk mengatasi UMKM yang
terkendala akses pendanaan ke lembaga
keuangan formal.

10. Mendorong Peran BPRS dan
LKMS

11. Penyebaran BPRS di Indonesia
11
Posisi Desember 2016
5% 18%
23%
17%
17%
7%
9%
2%2%
Sebaran BPRS di Indonesia
KR 1 DKI jakarta dan Banten
KR 2 Jawa Barat
KR 3 Jawa Tengah dan DIY
KR 4 Jawa Timur
KR 5 Sumatera Bagian Utara
KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua
KR 7 Sumatera Bagian Selatan
KR 8 Bali dan Nusa Tenggara
No Kantor Regional Kantor OJK
Jumlah
BPRS
1 KR 1 DKI jakarta
dan Banten
Banten 9
2 KR 2 Jawa Barat Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi 29
3 KR 3 Jawa Tengah
dan DIY
DIY, Solo, Purwokerto, Tegal 38
4 KR 4 Jawa Timur Malang, Jember, Kediri, Sumenep 29
5 KR 5 Sumatera
Bagian Utara
Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kep.
Riau, Padang Sidempuan, Bagan
Siapi-Api
28
6 KR 6 Sulawesi,
Maluku dan
Papua
Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara,
Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, Papua Barat
11
7 KR 7 Sumatera
Bagian Selatan
Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka
Belitung
15
8 KR 8 Bali dan
Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur
4
9 KR 9 Kalimantan Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara
3

12. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
12
Penyaluran Dana: Berdasarkan Pembiayaan UMKM
3.38
0.29
3.57
0.35
UMKM Produktif Non UMKM
Pembiayaan UMKM
2015
2016
Pembiayaan UMKM
Nilai
(Rp M) NPF Gross
Nilai
(Rp M)
Pertumbuhan
PYD (yoy) NPF Gross
Pertumbuhan
NPF (yoy)
UMKM 3,377.99 10.37% 3,570.61 5.70% 12.02% 1.65%
Produktif Non UMKM 289.96 6.75% 354.78 22.36% 5.77% -0.98%
Total 3,667.95 10.08% 3,925.39 7.02% 11.46% 1.38%
2015 2016
• Penyaluran dana BPRS untuk pembiayaan sektor produktif
didominasi UMKM dengan persentase sebesar 92,44%.
• Pada posisi Desember 2016 total pembiayaan perbankan syariah
kepada UMKM tercatat sebesar Rp3.570,61 Milyar, meningkat
dibandingkan posisi Desember 2015 yang sebesar Rp3.377,99 Milyar.
• Dari total pembiayaan posisi Desember 2016 kepada UMKM
tersebut, sejumlah Rp429,27 Milyar diantaranya (12,02%)
merupakan NPF.
Porsi:
92,44%

13. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
13
Melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah
Merujuk pada fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional,
Majelis Ulama Indonesia
Wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah
Menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip imbal hasil pembiayaan
LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib
menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah
Menempatkan kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka
dan/atau sertifikat deposito hanya pada bank umum syariah, unit usaha
Syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah

14. Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah
14
14
Tabungan:
-Wadiah
-Mudharabah
Deposito:
-Wadiah
- Mudharabah
Penghimpunan
Dana
Prinsip Bagi Hasil:
• Mudharabah Muthlaqah
• Mudharabah Muqayyah
• Musyarakah
Prinsip Sewa:
• Ijarah
• Ijarah Muntahiya
Bittamlik
Prinsip Jual-Beli:
• Murabahah
• Salam
• Istishna
Penyaluran
Dana
Jasa Pemberian
Konsultasi dan
Pengembangan
Usaha
Ijarah
Ju’alah

15. Transformasi LKM
15
Wajib Transformasi
Kriteria
LKM
LKM
Kriteria:
• Kegiatan Usaha melebihi Wilayah Kabupaten/Kota; atau
• Ekuitas paling kurang 5x modal disetor minimum BPR/BPRS; dan
Simpanan paling kurang 25x disetor minimum BPR/BPRS
BPR atau
BPRS

16. Pembinaan dan Pengawasan LKM
16
Kementerian yang
menyelenggarakan urusan koperasi
& Kementerian Dalam Negeri
didelegasikan
Pemda
Kabupaten /
Kota
Pihak lain
dalam hal
Pemda belum
siap
Koordinasi
pembinaan LKM
1) Penerimaan
laporan
keuangan dan
input ke dalam
aplikasi
2) Analisis laporan
keuangan
3) Penerimaan
dan analisis
laporan lain
4) Rencana kerja
pemeriksaan
5) Pengenaan
sanksi
administratif
(selain cabut
izin dan denda)
6) Pelaksanaan
langkah-
langkah
penyehatan
Pembinaan dan
Pengawasan
OJK
(Pembina,
Pengatur &
Pengawas
LKM)