Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to UMKM Pilar Ekonomi
Similar to UMKM Pilar Ekonomi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
UMKM Pilar Ekonomi
- 1. PROGRAM SINERGI PEMBERDAYAAN UMKM KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 5 Desember 2022
- 2. 2 "Saya ingin tegaskan lagi, UMKM pilar penting kebangkitan ekonomi kita“ Juni, 2021 Kemenkeu "Karena jika UMKM sudah menunjukkan geliat aktivitasnya, maka ekonomi nasional pun akan bangkit.” Kemenkop-UKM “Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan transformasi digital bagi UMKM” “UMKM Indonesia sebenarnya memiliki potensi luar biasa, terutama untuk bisa menyasar pasar internasional” Kemenlu
- 3. KANTOR WILAYAH & SEBARAN SDM KEMENTERIAN KEUANGAN 3 Aceh 1.400 Sumatera Utara 3.478 Sumatera Barat 919 Riau 1.678 Jambi 705 Sumatera Selatan 1.646 Bengkulu 512 Lampung 1.313 Banten 3.256 Bangka Belitung 472 DKI Jakarta 26.527 Jawa Barat 6.421 Jawa Tengah 5.083 Yogyakarta 908 Jawa Timur 7.144 Bali 1.680 Nusa Tenggara Barat 885 Nusa Tenggara Timur 889 Papua Barat 463 Papua 945 Maluku Utara 329 Maluku 407 Kalimantan Timur 1.744 Kalimantan Barat 1.528 Kalimantan Tengah 714 Kalimantan Selatan 1.194 Sulawesi Selatan 1.994 Sulawesi Utara 886 Sulawesi Tengah 770 Sulawesi Tenggara 468 Sulawesi Barat 258 Gorontalo 264 Kep. Riau 2.285 Kalimantan Utara 353 7001 - 8000 0 - 1000 1001 - 2000 2001 - 3000 3001 - 4000 4001 - 5000 5001 - 6000 6001 - 7000 > 8000 105 kantor wilayah 7 BLU: BPDPKS, LMAN, LPDP, LDKPI, BPDLH. PIP, PKN STAN 5 SMV: PT SMI, PT SMF, PT GDE, PT PII, LPEI
- 4. PROGRAM SINERGI PEMBERDAYAAN UMKM KEMENTERIAN KEUANGAN ▪ PROGRAM PEMBIAYAAN ▪ FASILITAS FISKAL ▪ PEMBINAAN EKSPOR ▪ PROGRAM PEMASARAN ▪ PROGRAM PELATIHAN ▪ KEMUDAHAN PERIZINAN ▪ PROGRAM PENELITIAN ▪ HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
- 5. Mapping Peranan Pemberdayaan UMM Kemenkeu Pembiayaan Fasiitas Perpajakan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Pembinaan Ekspor Pemasaran Pelatihan Perizinan Penelitian Hub.Kelembagaan dan Komunikasi Pembiayaan UMi – PIP (DJPb) Kredit Program (KUR, SSRG, dll)- DJPb Pembiayaan Homestay – SMF Pendanaan UMK - SMI Dana Bergulir - BPDLH KITE-IKM - DJBC Klinik Ekspor - DJBC CPNE (Pelatihan Ekspor) - LPEI Workshop Wirausaha Sawit - BPDPKS Platform lelang.go.id - DJKN Digipay- DJPb Desa Devisa - LPEI Kampung Wirausaha - SMF Bussiness Development Sevice - DJP Market Handholding- LPEI Pengadaan untuk Hibah LN - LDKPI Pembuatan NPWP- DJP Tarif Khusus UMKM - DJP PTKP Khusus W WP OP UMKM - DJP Kajian dan Penelitian-- BPPK/STAN Dana Penelitian -- LPDP Kawasan Berikat - DJBC Pameran UMKM- Semua Unit Teknis Pelatihan Wiraus aha - PII Desa Bakti Untuk Negeri - SMI Community Development- Geodipa Program Mitra Garuda-LPDP Pelatihan-BPPK dan PKN STAN Portal UMKM-- LNSW
- 6. 6 Mapping Peranan Kementerian Keuangan atas Kebutuhan UMKM Dukungan yang diharapkan UMKM dari pemerintah* * 8 kluster dukungan yang diharapakan bersumber dari: Bertahan, Bangkit dan Tumbuhnya UMKM di Tengah Pandemi Melalui Adopsi Digital (LPEM FEB UI) Internet terjangkau Pendanaan usaha Penciptaan permintaan Pengurangan biaya usaha Kemudahan berusaha Kemudahan perpajakan Bantuan Ketenagakerjaan Layanan Konsultasi Pembiayaan UMi – DJPB (PIP) Kredit Usaha Rakyat - DJPb Subsidi Resi Gudang - DJPb Pembiayaan Homestay – SMF Pendanaan UMK - SMI Monev KUR - DJPb Pengelolaan SIKP* - DJPb Platform lelang.go.id - DJKN KEDAI Lelang UMKM - DJKN BeCARE - BPPK/STAN Beli Kreatif Lokal - BPPK/STAN Beli Kreatif Danau Toba - BPPK/STAN Relaksasi 0% Bea Lelang UMKM - DJKN Pusat Logistik Berikat - DJBC Desa Devisa - LPEI Pemberdayaan Usaha Tenun - SMI Kampung Wirausaha - SMF Pemberdayaan UMKM - DJPb Budidaya Ikan Perkotaan - SMF KITE-IKM - DJBC Bussiness Development Sevice - DJP Klinik Ekspor - DJBC Pengabdian Masyarakat-KKM - BPPK/STAN Sosialisasi Lelang UMKM - DJKN Penyusunan lap. Keuangan - BPPK/STAN CPNE (Pelatihan Ekspor) - LPEI Workshop Wirausaha Sawit - BPDPKS
- 7. 7 PEMBERDAYAAN UMKM KEMENKEU SATU PT PII LPEI CPNE dan Desa Devisa CSR Pelatihan Wirausaha PT SMI Desa Bakti Untuk Negeri BPDPKS Pelatihan dan Pemasaran Produk Turunan Sawit PT Geo Dipa Community Development PIP Pembiayaan Ultra Mikro dan pendampingan usaha POTENSI UMKM BINAAN KEMENKEU PENINGKATAN KAPASITAS UMKM BINAAN KEMENKEU PT SMF Homestay Financing Bantuan Sarana & Prasarana LMAN LMAN Optimalisasi BMN DJBC DJBC KITE IKM PLB IKM KLINIK EKSPOR BDS TAX CENTER www.lelang.go.id Media Informasi, Komunikasi dan Edukasi bagi pelaku usaha dan pemerintah Program Pengabdian Masyarakat (Pemberdayaan UMKM) Kerja sama pengadaan Barang untuk Hibah LN E-Learning Micro Learning Open Class Kredit Program, SIKP, Pemberdayaan UMKM Mata Garuda LPDP Dana bergulir dan pinjaman lunak Lebih dari 32 juta UMKM Mendapat Layanan Kemenkeu PKN STAN
- 9. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 9 PROGRAM PEMBIAYAAN UNTUK UMKM Bansos UMi KUR Komersil penerima PKH yang memiliki usaha telah difasilitasi oleh pembiayaan UMi sebanyak 118.962 Penerima PKH terdapat 9.994 Penerima UMi yang telah naik kelas dan mendapatkan KUR
- 10. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 10 PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) Siapa yang Menyalurkan UMi? Pembiayaan UMi disalurkan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB yang dapat menjadi Penyalur UMi harus memenuhi kriteria: • Berpengalaman dalam pembiayaan UMKM • Sehat dan berkinerja baik • Terkoneksi dengan SIKP UMi Apa Tujuan UMi? • Menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro • Menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemerintah • Menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan social untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan Bagaimana UMi Disalurkan? Terdapat 2 mekanisme penyaluran UMi yang dapat dipilih oleh Penyalur, yaitu: • Pola langsung: Penyalur langsung menyalurkan pembiayaan ke Debitur • Pola tidak langsung: Penyalur menyalurkan pembiayaan melalui Lembaga linkage (Koperasi dan LKM) Program Pembiayaan disalurkan dengan prinsip empowering dan enhancement. Melalui LKBB yang berpengalaman dalam microfinance. Penyaluran Pembiayaan UMi dapat disalurkan kepada Debitur secara perorangan maupun kelompok. Siapa yang berhak memperoleh UMi? Usaha Ultra Mikro yang memenuhi syarat sbb: • dimiliki oleh WNI (dibuktikan dengan NIK elektronik) • tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat di Sistem Informasi Kredit Program (lolos validasi SIKP) Sejak mulai disalurkan s.d. 10 September 2021, Pembiayaan UMi telah memberikan akses permodalan kepada 4.914.871 Usaha Mikro Apa itu Pembiayaan UMi? Program Dana Bergulir pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. S.d. tahun 2021, total dana bergulir yang telah dicairkan dari APBN adalah sebesar Rp 10 Triliun dengan rincian sebagai berikut: • 2017 = Rp 1,5 T, target 300.000 debitur • 2018 = Rp 2,5 T, target 500.000 debitur • 2019 = Rp 3,0 T, target 600.000 debitur • 2020 = Rp 1,0 T, target 800.000 debitur • 2021 = Rp 2,0 T, target 1.800.000 debitur Total realisasi perguliran dana telah mencapai Rp 16,33 T Masing-masing Debitur UMi berhak memperoleh: • Pembiayaan produktif dengan outstanding maksimal Rp 20 juta • Mengikuti program pendampingan dari Penyalur/Lembaga Linkage ➢ Informasi lebih lanjut mengenai UMi dapat melalui instagram: @pusatinvestasipemerintah
- 11. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 11 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. Dana KUR seluruhnya berasal dari dana Lembaga Keuangan penyalur KUR. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Suku Bunga KUR sebesar 6% efektif pertahun. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar selisih harga pasar dan suku bunga KUR. Sumber dana KUR 100% berasal dari dana Lembaga keuangan penyalur KUR tahun 2007 24% KUR Mikro tahun 2014 22% KUR Mikro 13% KUR Ritel tahun 2015 12% tahun 2016 9% Tahun 2018 7% Tahun 2020 – 2021 6% Perkembangan suku bunga KUR ➢ Informasi lebih lanjut mengenai pembiayaan KUR dapat menghubungi bank yang ditetapkan sebagai penyalur KUR
- 12. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 12 SKEMA KUR TAHUN 2022
- 13. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 13 PROGRAM PEMBIAYAAN EKSPOR
- 14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 14 PROGRAM PEMBIAYAAN EKSPOR
- 15. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 15 PROGRAM PEMBIAYAAN HOMESTAY
- 16. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 16 PROGRAM PEMBIAYAAN HOMESTAY
- 17. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 17 PROGRAM PEMBIAYAAN HOMESTAY
- 18. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 18 PROGRAM PEMBIAYAAN LINGKUNGAN HIDUP
- 19. FASILITAS FISKAL
- 20. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 20 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM (KITE IKM) Fasilitas KITE IKM adalah fasilitas yang diberikan untuk IKM yang melakukan pengolahan, perakitan atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. Fasilitas Fiskal yang diberikan untuk perusahaan KITE IKM berupa pembebasan: Pemberian Fasilitas Bea Masuk PPN tidak dipungut 01 02 PPnBM tidak dipungut 03 IMPOR BAHAN BAKU IMPOR MESIN IMPOR BARANG CONTOH KRITERIA IKM Diajukan ke KPPBC terdekat SKEP KITE IKM 1 Hari Industri Kecil Industri Menengah IMPOR MESIN IMPOR BARANG CONTOH Bahan Baku Impor Bahan Baku Lokal ORIENTASI EKSPOR IMPOR/PEMASUKAN OLAH RAKIT PASANG EKSPOR/PENYERAHAN LAP. EKSPOR NILAI INVESTASI KEKAYAAN BERSIH HASIL PENJUALAN s.d. Rp 1 Miliar Rp 50 jt – Rp 500 jt Rp 300 jt s.d. Rp 2,5 M Rp 1 M s.d. Rp 15 M Rp 500 jt s.d. Rp 10 M Rp 2,5 M s.d. Rp 50 M atau atau atau atau Perizinan KITE IKM NIB, IZIN USAHA KONTRAK PENJUALAN EKSPOR BUKTI KEPEMILIKAN LOKASI FASILITAS KITE IKM
- 21. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 21 FASILITAS KAWASAN BERIKAT – PLB IKM PLB IKM adalah Pusat Logistik Berikat untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan IKM (Industri Kecil dan Menengah) IKM A IKM B IKM C PUSAT LOGISTIK BERIKAT Mendekatkan akses bagi IKM untuk melakukan ekspor Mendekatkan akses bahan baku kepada IKM PLB wajib menyediakan space untuk IKM (15%) TUJUAN • Impor, Ekspor, dan Transhipment • Luas 1 Ha Tanah dan/atau Bangunan • Berpengalaman dan memiliki Kompetensi Logistik • IT Inventory dan CCTV • AEO, atau ISO, atau Sejenis • Bahan Baku, Barang Modal, Bahan Penolong Kriteria di PLB • Penangguhan BM dan PDRI pada saat pemasukan • Penangguhan Lartas selama penimbunan • Importir: Perusahaan Industri atau Pemilik API-U - bekerja sama dengan IKM • Lartas wajib dipenuhi saat barang dikeluarkan dari PLB Ketentuan Impor
- 22. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 22 FASILITAS KAWASAN BERIKAT – PLB E-COMMERCE Gudang PLB A Platform E- Commerce A • Penimbunan di PLB • Display of Goods • Transaksi DOME STIK BUYE R FOREI GN BUYE R Impor (diselesaikan oleh Pengusaha PLB/PDPLB) • No Deminimus • ≤ USD 1500 Tarif Flat 7,5 % • ≥ USD 1500 Tarif MFN Pemasukan Barang ke PLB Pengeluaran Barang dari PLB Pemasukan Barang dari Luar Negeri Keterangan: - - - - - : Alur Transaksi : Alur Barang Penimbunan di PJT saat sudah terjadi transaksi SELLER BUYER Gudang PJT Platform E-Commerce DN DOMESTIK BUYER FOREIG N BUYER Platform E-Commerce LN Suplier dari luar negeri Keterangan: - - - - - : Alur Transaksi : Alur Barang PENGIRIM Pengiriman Non E Commerce Via Courier (CN) E Commerce PLB E-Commerce : Kewajiban Penimbunan 15% Produk UMKM
- 23. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 23 TARIF PAJAK KHUSUS UMKM Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM. Aturan tersebut dituangkan dalam PP 23 Tahun 2018 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-99/PMK.03/2018 yaitu UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu s.d. Rp 4,8 M. PP 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu PMK -99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- 24. PEMBINAAN EKSPOR
- 25. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 25 PEMBINAAN EKSPOR (Kolaborasi Kemenkeu dengan LPEI) ➢ Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.indonesiaeximbank.go.id atau alamat facebook: fb.com/indonesiaeximbank
- 26. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Klinik Ekspor merupakan program pemberian edukasi, literasi, asistensi dan koordinasi yang dilakukan DJBC kepada perusahaan baik yang sudah ekspor maupun yang akan memulai ekspor. 26 KLINIK EKSPOR
- 28. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 28 LELANG UMKM Lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pasal 1 VR Jo Pasal 1 angka 1 Permenkeu 213/PMK.06/2020 Dukungan Lelang terhadap UMKM Proses/Mekanisme Lelang UMKM
- 29. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 29 DIGIPAY Integrasi Aktivitas (1) pengadaan barang/jasa sederhana yang dibiayai dengan UP (s.d. Rp200 juta), (2) pembayaran, (3) pelaporan, dan (4) perpajakan dalam satu ekosistem Pihak Utama yang Terlibat adalah Satker, Vendor UMKM, Perbankan, dan DJPb. Cashless Payment menggunakan (1) Cash Management System Virtual Account dan/atau (2) Kartu Kredit Pemerintah Pengembangan oleh BUN Platform merupakan milik Bendahara Umum Negara (BUN) yang pengembangannya didukung oleh Himbara melalui Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan UMKM Implementasi fungsi BUN dan dukungan BUN untuk pemberdayaan UMKM INTEGRASI PROSES BISNIS Digipay adalah platform multiguna pengelolaan kas negara yang mengintegrasikan pembelian barang/jasa pemerintah yang dibiayai Uang Persediaan, pembayaran digital, perhitungan dan pembayaran pajak atas transaksi, serta pelaporan dalam satu ekosistem. Ekosistem MANFAAT BAGI VENDOR UMKM 1. Kepastian pembayaran (platform menyediakan scheduled payment) 2. Peluang jadi rekanan di banyak satker (open and free marketing) 3. Bank lending facility (pinjaman bagi vendor dari bank mitra)
- 30. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 30 PENGADAAN UNTUK HIBAH LUAR NEGERI Jangka pendek Pemerintah: • K/L • LDKPI Penerima Hibah dan/atau Organisasi Internasional Pelaksana (Executed By) Penerima hibah: • membelanjakan hibah yang diterima untuk membeli produk dari Indonesia; • menyewa penyedia jasa BUMN/BUMS dalam negeri; • menyewa penyedia jasa BUMN/BUMS dalam negeri yang operasional di luar negeri Modality Pemerintah (K/L, LDKPI): • Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dalam negeri; • Pengiriman expert Indonesia ke luar negeri; • Penyelenggaraan training • terciptanya penetrasi pasar produk Indonesia dengan melibatkan BUMN/BUMS dan UKM; • perluasan investasi Indonesia; • peluang kerja sama ekonomi yang makin erat. • peluang kerja sama ekonomi yg bersifat komersial • meningkatnya peluang perdagangan dan investasi dari Indonesia. Jangka menengah/panjang
- 32. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 32 BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE (BDS) Kegiatan Edukasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, kelas pajak dan bentuk lainnya. Sedangkan kegiatan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui BDS. Pelaksanaan BDS diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-13/PJ/2018. OUTPUT Perkembangan Usaha UMKM Naik Kelas OUTCOME Peningkatan Kesadaran (Awareness) Keterikatan (Engagement) Kepatuhan (Compliance) PERPAJAKAN
- 33. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 33 Independen Kerja Sama BDS diselenggarakan oleh KPP dengan mengundang narasumber yang terkait dengan pengembangan usaha. diselenggarakan oleh ILAP. KPP sebagai narasumber terkait perpajakan. Bentuk Pelaksanaan BDS Workshop Pelatihan Kewirausahaan Seminar Kelas Pajak Tematik Bentuk Lainnya Ketentuan Umum Sasaran Program BDS adalah WP UMKM Dilaksanakan oleh seluruh KPP Pratama Dilaksanakan Min. 2 kali dalam 1 tahun anggaran KPP Pratama dapat berkoordinasi dengan KP2KP BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE (BDS)
- 34. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 34 KAMPUNG WIRAUSAHA • Pemerintah Kabupaten Bogor • Dinas UMKM • Universitas Indonesia • Mitra SMF • Program Kampung Wirausaha SMF sudah berjalan dari tahun 2019 PROGRAM SMF STAKEHOLDER LOKASI • Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. • Desa ini terdiri dari 7 RW dengan 25 RT. Luas wilayah 345.295 ha dan jumlah penduduk 5.918 jiwa • Topografi desa ini berada di kaki Gunung Salak yang terdiri dari persawahan, pebukitan, dan pegunungan dengan tanah yang subur
- 35. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 35 KAMPUNG WIRAUSAHA SMF-GREEN Pelatihan Lingkungan Bantuan Pelatihan Tanaman Toga Bantuan Sarana Prasarana Bantuan peralatan dan bibit untuk mendukung aktivitas menanam tanaman Toga Sentralisasi Tanaman Toga Tananam Toga di sentralisasi agar memudahkan proses managemen Tanaman Toga untuk produk herbal Pelatihan Produk Souvenir dari Bambu Bantuan pelatihan souvenir bambu untuk dijadikan ciri khas produk setempat Pelatihan BUMDES Pelatihan organisasi BUMDES, social media, beserta monitoring nya SMF-CARE Pengobatan Kesehatan Umum Pemeriksaan dan pengobatan massal Target 200 peserta Kader Sehat SMF Pelatihan kader dari setiap RW untuk meningkatkan kapasitas sebagai kader sehat Target 14 kader sehat SMF SMF-SMART
- 36. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 36 KAMPUNG WIRAUSAHA Pelatihan Menanam Apotik Hidup Bantuan Sarana Prasarana Tanaman Progress Taman Apotik Hidup
- 37. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 37 KAMPUNG WIRAUSAHA Pelatihan dan Pendampingan Tim Marketing Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Pengrajin Hasil Produk Kelompok Pengrajin
- 38. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 38 DESA BAKTI UNTUK NEGERI Toronipa, Sulawesi Tenggara DBUN III Program: • Pemberdayaan Wanita • Bank Ikan (Pemberdayaan Ekonomi) • Mitigasi Perubahan Iklim (Pelestarian Mangrove) • Sanitasi dan Penyediaan Air Bersih Desa Bakti Untuk Negeri (DBUN) Mengimplementasikan prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial yang menekankan pelibatan masyarakat secara aktif (partnership) yang diselaraskan dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta mendukung pencapaian tujuan- tujuan SDGs. Wae Sano, Nusa Tenggara Timur Program: • Pemberdayaan Wanita • Pemberdayaan Ekonomi • Pembangunan Sarana Fisik DBUN II Sukoharjo, Jawa Tengah DBUN I Program: • Pemberdayaan Ekonomi • Penguatan Institusi Desa
- 39. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 39 PELATIHAN WIRAUSAHA Pelatihan Kepemimpinan Transformasional untuk Perangkat Desa Pelatihan Kewirausahaan UMKM Lokasi : Kab Badung, Bali Penerima Manfaat : 46 Ketua Bumdes, 46 Desa Lokasi : Kuta, Mandalika, NTB Penerima Manfaat : 25 Peserta UMKM Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Disabilitas Lokasi : Jabar, Jateng, Jatim, DIY Penerima Manfaat : +125 Disabilitas Pelatihan dan pembinaan Kewirausahaan UMKM produk Perikanan Lokasi : Kab Demak, Kab Semarang, Jawa Tengah Penerima Manfaat : 30 peserta UMKM Pelatihan dan pembinaan Kewirausahaan UMKM produk Perikanan Lokasi : Kab Bitung, Sulawesi Utara Penerima Manfaat : 30 peserta UMKM **ada yg sudah export ke Jepang Pelatihan Kewirausahaan UMKM produk flagship Lokasi : Kab Situbondo, Jawa Timur Penerima Manfaat : 30 peserta UMKM **ada yang sudah export ke Turki dan Australia Pelatihan Kewirausahaan UMKM Melalui Digitalisasi di Era Pandemi COVID-19. Lokasi : Kel Kuningan Barat, Jakarta Selatan Penerima Manfaat : 117 peserta UMKM
- 40. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 40 WORKSHOP WIRAUSAHA SAWIT No Nama Program Deskripsi Program Tahun Pelaksanaan Kriteria UMKM Sasaran UMKM Sasaran 1 Digitalisasi Produk Workshop UKMK Sawit 2022 UKMK milik pekebun Sawit/UKMK yang menggunakan produk sawit dan turunannya 60 2 Kewirasuhaan Pemuda Wirausaha berbasis sawit 2022 Wirasusaha Muda berbasis produk sawit 100 3 Kewirasuhaan Perempuan Wirausaha berbasis sawit 2022 Perempuan Pekebun Sawit 40 4 Hilirisasi Sawit Coating sawit untuk UKM Buah/Sayur 2022 UKMk Buah/Sayur 105 5 Promosi Sawit untuk UKMK Pangan Promosi Sawit (Webinar) 2022 UKMK Pangan 225 6 Workshop Pemanfaatan Produk Non CPO Workshop UKMK Sawit 2022 UKMK di sekitar PKS
- 41. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 41 WORKSHOP WIRAUSAHA SAWIT
- 42. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 42 PENDAMPINGAN DARI ALUMNI LPDP Alumni LPDP Bentuk Pengabdian Alumni Peran LPDP mendukung pendampingan Sesuai kebutuhan Kategori Bisnis yang Matang Kategori Bisnis yang belum Matang Pendampingan oleh Industri, Praktisi, Kadin, Dinas Koperasi, Jajaran Kemenkeu dan Alumni LPDP mengenai : - Entrepreneurial Mindset - Business Sustainability Secara serentak di 34 Provinsi di Indonesia
- 44. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 44 LAYANAN PEMBUATAN NPWP Pendaftaran NPWP saat ini merupakan hal yang mudah untuk dilakukan karena masyarakat dapat mendaftar secara daring dengan melakukan aktivasi, login, mengisi data, pernyataan, dan mengirimkan permohonan melalui kanal DJP Online, dengan berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan sukarela masyarakat khususnya UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- 45. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 45 UMKM HALAL Tahap Piloting 2021: 13 Perusahaan dan Lembaga Implementasi Pengembangan Portal Nasional www.umkmindustrihalal.id bertahap hingga 2024 Pengembangan 2022 • BRIN • DEKS-BI • LPEI (Exim Bank) • Pos Logistic • dst Koordinasi lintas sektoral berupa sinergi akselerasi UMKM Industri Halal yang melibatkan 13 lembaga pemerintah maupun swasta yang berkomitmen untuk bekerjasama bagi kemajuan UMKM Indonesia. Ekosistem terdiri dari sub ekosistem Capacity Building & Incubation, Digital empowerment, Market Access, Logistic, Halal Assurance, Funding, Financing/Export Financing dan Partnership.
- 47. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 47 DANA PENELITIAN Peraturan Presiden No 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan menetapkan LPDP sebagai pengelola: 1. Dana Abadi Pendidikan (DAP), 2. Dana Abadi Penelitian (DAPL), 3. Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), & 4. Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Rp99,11 T Pokok Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang terakumulasi s.d. 31 Januari 2022 +Rp20,00 T Rencana Alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan pada APBN Tahun Anggaran 2022 Rp4,86 T Reinvestasi & Kas (PNBP) s.d. 31 Jan 2022 Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) adalah program pendanaan riset yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.
- 48. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 48 KAJIAN DAN PENELITIAN • Eksplorasi Faktor-Faktor Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia 2018 • PENGARUH KAPABILITAS DINAMIS TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL DAN KINERJA KEUANGAN BUMDESA PADA MASA PANDEMI KRISIS COVID-19 • PENGARUH KAPABILITAS DINAMIS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KINERJA KEUANGAN UMKM SEKTOR PARIWISATA PADA MASA PANDEMI COVID-19: STUDI PENDAHULUAN 2021 Diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian Tahun 2021 • Sinergiritas Pemerintah Daerah, Pondok Pesantren, dan Bank Wakaf Mikro dalam Mengembangkan UMKM Berbasis Koperasi Pondok Pesantren Melalui Program One Pesantren One Product (OPOP) • ANALISIS DETERMINAN TAX MORALE PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Terbit pada Jurnal Terindeks SINTA 3 2020 • Partisipasi Masyarakat Bisnis Dalam Program Business Development Service UMKM Yang Diselenggarakan DJP Dari Perspektif New Public Service 2019 • Eksplorasi Faktor-Faktor Kegagalan Badan Usaha Milik Desa
- 49. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 49 KAJIAN DAN PENELITIAN KITE 1 Kajian Program Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor IKM (KITE) Insentif Pajak 2 Dampak Insentif Perpajakan terhadap UMKM (Cuti Bayar Pajak dan insentif pajak selama pandemi) PBJ 3 Pengadaan Barang dan Jasa oleh UMKM (Evaluasi Platform SIPLah, dan Bela Pengadaan) 4 UMI Dampak Kebijakan Pembiayaan Pemerintah terhadap kinerja UMKM (UMI-PIP) 5 Digital Digitalisasi UMKM pada masa Pandemi 6 Desain Sosialisasi Desain Penyuluhan Perpajakan pada UMKM RISET UMKM 2022
- 50. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 50 KAJIAN DAN PENELITIAN POLA RISET UMKM 2022 1-1 Terintegrasi Pengmas 6 Tema Besar 10 Kolaborasi Note: Ùntuk mengefisiensikan biaya, pelaksanaan penelitian sebisa mungkin dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengmas pada mitra terkait seperti Ketika pendampingan atau sosialisasi kepada UMKM atau penerima fasilitas pembiayaan UMI. Penelitian akan dibagi kedalam 6 tema besar, yang kemudian dilakukan oleh tim-tim kecil penelitian yang harapannya saling melengkapi satu sama lain. Penelitian akan dikolaborasikan dengan mitra seperti PIP, LPEI, DJP, DJBC, Kemenparekraf, dan Kemendes agar rekomendasi hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan mitra.
- 51. HUBUNGAN KELEMBAGAAN & ORGANISASI
- 52. 52 Penelusuran Informasi 1. Berita Ekonomi 2. Event Bisnis 3. Informasi Bisnis 4. APBN Kita (ALCO) 5. Kebijakan Bisnis Merupakan website kolaboratif antara UE I Kemenkeu, SMV Kemenkeu, dan Unit Lain yang dapat menjadi media informasi, komunikasi, dan edukasi bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi sarana Single Database UMKM yang dapat digunakan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan dan/atau asistensi terhadap pelaku UMKM sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Konsultasi / Survei Pemerintah Konsultasi/Keluhan Bisnis Tools Pemberdayaan UMKM Sekber Bisnis / UMKM Portal Kemenkeu Satu : ukme.kemenkeu.go.id
- 53. LIAISON OFFICER
- 54. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 54 LIAISON OFFICER JAWA BARAT & BANTEN JAWA BARAT Guntur Sumitro KPKNL Bandung Basuki Suryanto Kanwil DJBC Jawa Barat BANTEN Mokhamad Irfi Naofal Kanwil DJKN Banten Rinto Setiawan Kanwil DJBC Banten
- 55. TERIMA KASIH 55 informasi lebih lanjut atas seluruh Program Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan dapat diakses melalui ukme.kemenkeu.go.id