sdc

1. KELOMPOK
3
Substansi
Kebijakan
Fiskal
Dalam
Islam

2. Islam menentukan sector penerimaan
pemerintah melalui zakat, ghanimah, fai,
jizyah, kharaj, sedekah daln lain-lain. Khaf
(1999) menyebutkan ada 3 prosedur yang
harus dilakukan pemerintah Islam modern
dalam kebijakan pendapatan fiskalnya
dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat
dengan adanya kebijakan pungutan pajak
KELOMPOK
3
Kaidah Kebijakan Pendapatan
dalam ekonomi Islam

3. Adapun kaidah-kaidah
itu
:
KELOMPOK
3
Kaidah
Syariah yang
berkaitan
dengan
Kebijakan
Pungutan
Pajak
Kaidah Syariah
yang berkaitan
dengan Hasil
Pendapatan
yang berasal
dari Aset
Pemerintah
Kaidah Syariah
yang berkaitan
dengan
Kebijakan
Pajak

4. KELOMPOK
3
Efisiensi dan efektivitas
merupakan landasan pokok
dalam pengeluaran
pemerintah yang dalan ajaran
Islam dipandu oleh landasan
syariah dan skala prioritas
Belanja pemerintah harus
mengikuti kaidah mashalah
Menghindari masyaqah kesulitan
dan mudarat harus didahulukan
daripada melakukan pembenahan
Mudharat individu dapat
dijadikan alasan demi
menghindari mudharat dalam
skala umum
Kepentingan individu dapat
dikorbankan demi
menghindari kerugian
bersama
1
2
3
4
Kaidah Al-
giurmubilgunni
Kaidah Ma la yatimmu
al-
4
4
Adapun kaidah-kaida tersebut
adalah :
Kebijakan Belanja
dalam Ekonomi
Islam

5. KELOMPOK
3
Tujuan Kebijakan
Fiskal dalam
Islam
Kebijakan Fiskal dalam Islam
bertujuan menciptakan
masyarakat yang didasarkan
pada keseimbangan distribusi
kekayaan dengan
menempatkan nilai-nilai
material dan spiritual secara
seimbang

6. Meningkatkan tingkat kesetaraan ekonomi dan
demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip bahwa
“kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-
orang kaya”
Melarang pembayaran bunga dalam bentuk
pinjaman
Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk
membantu ekonomi masyarakat yang kurang dan
menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas
mungkin
A
B
C
Menurut Metwally (1995)
ada 3 tujuan yangh hendak
dicapai :
KELOMPOK
3

7. Pembagian
Kebijakan
Fiskal dalam
Islam
KELOMPOK
3

8. Kebijakan Pemasukan dari Kaum
Muslimin
KELOMPOK
3
ZAKAT
USH
R
WAKAF
AMWAL
FADHLA
NAWAIB
KHUMU
S
KAFARAT

9. Kebijakan Pemasukan dari
Kaum Non-Muslim
KELOMPOK
3
JIZYAH
KHARA
J
'USHR

10. Kebijakan
Pengeluaran
KELOMPOK
3
Kebijakan pengeluaran
pendapatan negara
didistribusikan langsung
kepada orang-orang yang
berhak menerimanya
berdasarkan kriteria langsung
dari Allah SWT dalam
Q.S At-Taubah ayat 60

11. Instrumen
Kebijakan
Fiskal
KELOMPOK
3
A
B
C
Kebijakan
Pendapatan
Kebijakan
Belanja
Pemerintah
Kebijakan Sumber Penerimaan

12. Kebijakan Fiskal pada
masa Nabi Muhammad
SAW
KELOMPOK
3
Kebijakan Fiskal pada
masa Khulafaur
Rasyidin
Seiring dengan perluasan kekuasaan
pemerintahan Islam, pemasukan ghanimah,
fai, dan lainnya semakin meningkat.
Kemudian penetapan pos pemasukan
“kharaj” terhadap tanah Irak dengan
bersandar pada apa yang telah dilakukan
Rasulullah SAW terhadap Khaibar dan atas
keputusan ijma sahabat. Hal itu terjadi pada
masa pemerintahan Umar bin Khattab
Ada 4 langkah yang dilakukan
yaitu :
• Peningkatan pendapatan rasional
dan tingkat partisipasi kerja
• Kebijakan pajak
• Anggaran
• Kebijakan Fiskal Khusus
Kebijakan
Pendapatan

13. Kebijakan Belanja
Pemerintah
Belanja
kebutuhan
operasion
al
pemerinta
h yang
rutin
Belanja umum
yang dapat
dilakukan
pemerintah
apabila
sumber
dananya
tersedia
Belanja umum
yang berkaitan
dengan proyek
yang
disepakati
oleh
masyarakat
berikut system
pendanaannya
KELOMPOK
3

14. KELOMPOK
3
Secara lebih terperici,
pembelanjaan negara
harus didasarkan pada
hal-hal berikut :
Kebijakan belanja rutin
harus sesuai dengan asas
maslahat umum
Efisiensi dalam belanja
rutin
Tidak berpihak pada
kelompok kaya
Komitmen dengan aturan
syariah
1
2
3
4
Komitmen dengan skala
prioritas syariah
5

15. KELOMPOK
3
Sumber
Penerimaa
n Negara
Pengeluara
n
Negara
Utang
Negar
a
1 2 3
Kebijakan Sumber
Penerimaan dan
Pengeluaran Negara

16. Sumber Penerimaan
Negara
KELOMPOK
3
ZAKAT
PAJAK (PEMBAYARAN) BERCORAK
KHUSUS YANG DIPUNGUT DARI HARTA
BERSIH SESEORANG YANG
DIKUMPULKAN OLEH NEGARA DAN
DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KHUSUS
KHARAJ
DISEBUT PAJAK BUMI YAITU JENIS
PAJAK YANG DIKENAKAN PADA
TANAH
GHANIMAH
JENIS BARANG BERGERAK YANG
BIAS DIPINDAHKAN, DIPEROLEH
DALAM PEPERANGAN MELAWAN
MUSUH
JIZYAH
PAJAK YANG DIKENAKAN PADA
KALANGAN NON MUSLIM
SEBAGAI JAMINAN YANG
DIBERIKAN NEGARA ISLAM
UNTUK MELINDUNGI
KEHIDUPANNYA
FAI'
PENERIMAAN BAGI
NEGARA ISLAM DAN
SUMBER PEMBIAYAAN
NEGARA
Bea cukai dan
Pungutan menurut
Mannan

17. Pengeluaran
Negara
KELOMPOK
3
Yaitu berupa zakat (pajak uang
diberikan kaum Muslim)
dimaksudkan untuk kaum
(fukara) Muslim untuk merebut
hati mereka, membebaskan
budak dan tawanan perang,
membantu mereka yang terjerat
utang, mereka yang di jalan Allah
dan Allah Maha Mengetahui

18. KELOMPOK
3
Kepentingan pertama
diarahkan pada biaya
pertahanan negara dan
menjaga perdamaian negara,
sedangkan kepentingan
kedua dikeluarkan untuk
pokok pengeluaran lain
seperti yang dijelaskan oleh
Ibn Taimiyah adalah sebagai
berikut :
Pengeluaran untuk para
gubernur, menteri dan
pejabat pemerintah lain
dibiayai dari anggaran
pemerintah fai’
Memelihara
keadilan
Biaya pendidikan warga
negara, baik siswa maupun
guru
Utilitas umum, infrastuktur
dan gugus tugas ekonomi
harus ditanggung negara
1
2
3
4

19. Utang
Negara
KELOMPOK
3
Utang negara berasal dari
utang dalam negeri maupun
luar negeri.
Dalam Islam, semua pinjaman
harus bebas bunga. Pinjaman
ini dapat diperoleh dengan cara
langsung dari public atau
secara tidak langsung dalam
bentuk pinjaman yang
diperoleh dari bank sentral