SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Materi Pertemuan 2
PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK :
Pengertian Anggaran dan Penganggaran Sektor
Publik
Jenis-jenis Penganggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip Penganggaran Sektor Publik
Proses Penyusunan Anggaran Sektor publik
Pengertian Anggaran
Anggaran (budget) merupakan salah satu
bagian penting dalam proses pengendalian
suatu organisasi, baik organisasi bisnis
maupun sektor publik.
Anggaran merupakan rencana keuangan
yang menggambarkan kegiatan dan program
yang akan dilaksanakan pada satu periode
anggaran tertentu, biasanya satu tahun.
Tujuan Anggaran
1. Membantu pejabat terpilih menentukan prioritas
kebijakan dan waktu perubahan kebijakan.
2. Menunjukkan biaya-biaya untuk kebijakan-
kebijakan alternatif.
3. Memperkirakan besaran permintaan atas
pelayanan.
4. Memberikan suatu kerangka untuk
pengembangan rencana-rencana aktivitas oleh
unit-unit pelayanan.
5. Menyesuaikan permintaan dengan sumber daya
yang ada.
Tujuan Anggaran
Maddox (1999:12) menyatakan ada lima tujuan
umum anggaran, yakni untuk:
1.Menterjemahkan strategi ke dalam operasi;
2.Mengalokasikan sumber daya;
3.Memberikan insentif kepada manajer;
4.Mengontrol pengeluaran;
5.Mengkomunikasikan rencana-rencana dan
harapan-harapan.
Tujuan Anggaran
Shim et al. (1996:8), anggaran dapat digunakan
untuk :
1.Menentukan standar dan target kinerja;
2.Mendorong efisiensi;
3.Menjadi benchmark untuk evaluasi;
4.Mengindikasikan kas yang dibutuhkan untuk setiap
program;
5.Menunjukkan biaya awal dan biaya operasi
minimum.
Fungsi Anggaran
1.Alat perencanaan;
2.Alat pengendalian;
3.Alat kebijakan fiskal;
4.Alat politik;
5.Alat koordinasi dan komunikasi;
6.Alat penilaian kinerja;
7.Alat motivasi;
8.Alat menciptakan ruang publik.
Mardiasmo (2004: 63)
Jenis-Jenis Penganggaran Sektor Publik
1) anggaran modal (capital budget), yang
memuat daftar dan menjelaskan rencana
pemerolehan aset;
2) anggaran kas, yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran kas; dan
3) anggaran operasi, yang menjelaskan
rencana aktivitas operasi.
Anthony & Young (2003: 486)
Klasifikasi Anggaran
1) Anggaran Operasi dan Anggaran Modal.
2) Anggaran Tentatif dan Anggaran Ditetapkan
3) Anggaran Umum dan Anggaran Khusus
4) Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel
5) Anggaran Eksekutif vs Anggaran Legislatif
Konsep Anggaran
1) Anggaran tradisional disusun berdasarkan obyek
pengeluaran dan dicirikan dengan line-item dan
incrementalism;
2) Anggaran kinerja mengacu pada konsep di
sektor bisnis yang dikenal dengan sebutan new
public management (NPM) mencakup planning-
programming-budgeting (PPBS), zero-base
budgeting (ZBB), dan performance-based
budgeting.
Pendekatan Penganggaran Pengeluaran Operasi
1) Pendekatan Tradisional (Object-of-
Expenditure)
2) Pendekatan Kinerja (Performance-
Based Budgeting)
3) Planning-Programming-Budgeting
(PPBS)
4) Zero-Base Budgeting (ZBB)
Pendekatan Tradisional (Object-of-Expenditure)
Keunggulan pendekatan ini adalah:
a) Sederhana, mudah dipahami dan penyusunan anggaran
bisa lebih cepat.
b) Sejalan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban
atau mempermudah pengendalian akuntansi selama
proses pelaksanaan anggaran.
c) Pembandingan dapat dilakukan beberapa tahun untuk
mengetahui tren anggaran.
d) Jumlah pengeluaran untuk setiap unit organisasi dapat
diketahui melalui. pengakumulasian seluruh biaya
dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan.
Pendekatan Tradisional (Object-of-Expenditure)
Kelemahan pendekatan tradisional ini adalah:
a) dianggap tidak memberikan banyak informasi
b) Bersifat jangka pendek
c) Tidak dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas insidentil/faktual
organisasi
d) Tidak memberikan perhatian memadai terhadap perencanaan
jangka panjang.
e) Pengumpulan informasi mengenai perkembangan program yang
relevan bagi organisasi secara keseluruhan kurang mendapat
perhatian.
f) Keputusan perencanaan penting dibuat oleh level manajemen
paling bawah yang kemudian naik ke atas.
g) Tidak berorientasi pada penghematan karena unit organisasi
memiliki kecenderungan untuk menghabiskan semua anggaran
yang dterimanya.
Pendekatan Kinerja
(Performance-Based Budgeting)
Keunggulan :
a) Memberikan penjelasan naratif tentang aktivitas yang diusulkan dalam rencana
anggaran.
b) Penyusunan anggaran didasarkan pada aktivitas yang dilengkapi dengan data
kebutuhan biaya dan target kinerja yang hendak dicapai yang dinyatakan
secara kuntitatif.
c) Menekankan pada kebutuhan untuk mengukur masukan dan keluaran.
Kelemahan :
a)Dibutuhkan staf anggaran dan akuntansi yang mampu mengidentifikasi unit
pengukuran, melakukan analisis biaya, dan sebagainya.
b)Banyak pelayanan dan aktivitas pemerintah yang tidak dapat diukur secara
kuantitatif dalam bentuk unit-unit keluaran atau unit-unit biaya.
c)Akun pemerintah sudah dirancang berdasarkan nomenklatur anggaran, bukan
berdasarkan konsep biaya penuh (full cost), sehingga sangat sulit dilakukan
pengumpulan data.
Planning-Programming-Budgeting (PPBS)
Keunggulan :
a)Memudahkan dalam mendelegasikan tanggung jawab dari
manajemen puncak ke manajemen menengah.
b)Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja.
c)Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan
standar biaya dalam perencanaan progam.
d)Bersifat lintas departemen, sehingga dapat meningkatkan
komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardepartemen.
e)Menghilangkan program tumpang tindih atau bertentangan
dengan tujuan organisasi.
f)Menggunakan teori utilitas marjinal sehingga mendorong
alokasi sumber daya secara optimal.
Planning-Programming-Budgeting (PPBS)
Kelemahan :
a)PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih,
ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang
memiliki kapabilitas tinggi.
b)Pengimplementasian PPBS membutuhkan dana yang
besar.
c)PPBS bagus secara teori, namun sulit dilaksanakan.
d)PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi
sebagai kumpulan manusia yang kompleks.
e)PPBS sangat berorientasi pada statistik.
f)Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis dalam
pengalokasian biaya karena melibatkan lintas-departemen.
Zero-Base Budgeting (ZBB)
Keunggulan :
a) Dapat menghasilkan alokasi biaya yang lebih efisien.
b) ZBB berfokus pada value for money.
c) Memudahkan pengidentifikasian atas inefisiensi dan
ketidakefektifan biaya.
d) Meningkatkan pengetahuan dan motivasi karyawan.
e) Meningkatkan partisipasi manajer level bawah dalam
penyusunan anggaran.
f) Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status
quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji
alternatif aktivitas, pola perilaku biaya, dan tingkat
pengeluaran.
Zero-Base Budgeting (ZBB)
Kelemahan :
a) Prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan
tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta
menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena
pembuatan paket keputusan.
b) Cenderung menekankan manfaat jangka pendek.
c) Membutuhkan teknologi maju.
d) Proses perangkingan dan reviu atas paket keputusan
membosankan dan melelahkan.
e) Membutuhkan staf yang memiliki keahlian.
f) Dapat menimbulkan kesan yang salah bahwa semua
paket keputusan harus diakomodasi dalam anggaran.
g) Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan
dalam organisasi.
Prinsip-Prinsip Penganggaran Publik
1) Komprehensif dan disiplin
2) Fleksibilitas
3) Terprediksi
4) Dapat diperbandingkan
5) Kejujuran
6) Informasi
7) Transparan dan akuntabel
Tujuan Proses Penyusunan Anggaran
Sektor Publik
1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal
dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam
lingkungan pemerintah.
2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan
dalam menyediakan barang dan jasa publik
melalui proses pemrioritasan.
3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi
prioritas belanja.
4) Meningkatkan transparansi dan
pertanggungjawaban pemerintah kepada
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Proses Penyusunan Anggaran
1) Tahap Persiapan Anggaran
2) Tahap Ratifikasi
3) Tahap Implementasi
4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi

More Related Content

What's hot

persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahpersamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahReza Yudhalaksana
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKastri keu
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahfarums
 
Ppt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemenPpt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemenToni Suprianto
 
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)Eka Wahyuliana
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaintelnvidia277
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...9elevenStarUnila
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDesi Nurmalasari
 

What's hot (20)

persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahpersamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
 
Ppt budgeting
Ppt budgetingPpt budgeting
Ppt budgeting
 
4 penganggaran-berbasis-kinerja
4 penganggaran-berbasis-kinerja4 penganggaran-berbasis-kinerja
4 penganggaran-berbasis-kinerja
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 
akuntansi manajemen publik versus swasta
akuntansi manajemen publik versus swastaakuntansi manajemen publik versus swasta
akuntansi manajemen publik versus swasta
 
Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis KinerjaPenganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis Kinerja
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintah
 
Penganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publikPenganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publik
 
Ppt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemenPpt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemen
 
Makalah akmen
Makalah akmenMakalah akmen
Makalah akmen
 
Ppt budgeting
Ppt budgetingPpt budgeting
Ppt budgeting
 
Modul anggaran budgeting
Modul anggaran   budgetingModul anggaran   budgeting
Modul anggaran budgeting
 
Presentasi a sp
Presentasi a spPresentasi a sp
Presentasi a sp
 
Isi asp
Isi aspIsi asp
Isi asp
 
PENGANGGARAN PERUSAHAAN
PENGANGGARAN PERUSAHAANPENGANGGARAN PERUSAHAAN
PENGANGGARAN PERUSAHAAN
 
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
 
Budgeting
BudgetingBudgeting
Budgeting
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 

Viewers also liked

Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publikcyberdy76
 
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikBab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Jiantari Marthen
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Fitran Zain
 
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikcitrajem
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikOcta Libriyanti
 
Akuntansi manajemen sektor publik
Akuntansi manajemen sektor publikAkuntansi manajemen sektor publik
Akuntansi manajemen sektor publikdianakholifah
 
Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)
Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)
Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)Andi Ashar
 
Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAmalia Amel
 
Sistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemenSistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemenqatrunnada aisy
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikKhatijah Parewa
 
Planning programming budgeting system and zero budgeting system
Planning programming budgeting system and zero budgeting systemPlanning programming budgeting system and zero budgeting system
Planning programming budgeting system and zero budgeting systemAirlangga University , Indonesia
 
2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuh2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuhriaanggreaini
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikRini Pakpahan
 
Makalah implementasi kurikulum 2013
Makalah implementasi kurikulum 2013 Makalah implementasi kurikulum 2013
Makalah implementasi kurikulum 2013 adfalpradigdo86
 
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptPengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptNoviratna CestAime
 
Sistem pengendalian-manajemen
Sistem pengendalian-manajemenSistem pengendalian-manajemen
Sistem pengendalian-manajemenaziz zishel
 

Viewers also liked (20)

Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
 
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikBab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
 
Akuntansi manajemen sektor publik
Akuntansi manajemen sektor publikAkuntansi manajemen sektor publik
Akuntansi manajemen sektor publik
 
Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)
Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)
Akuntansi sektor publik (kebijakan dan sistem akuntansi putang)
 
Kebijakan publik 1
Kebijakan publik 1Kebijakan publik 1
Kebijakan publik 1
 
Realisasi Anggaran Publik
Realisasi Anggaran PublikRealisasi Anggaran Publik
Realisasi Anggaran Publik
 
Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publik
 
Sistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemenSistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemen
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publik
 
Planning programming budgeting system and zero budgeting system
Planning programming budgeting system and zero budgeting systemPlanning programming budgeting system and zero budgeting system
Planning programming budgeting system and zero budgeting system
 
2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuh2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuh
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Makalah implementasi kurikulum 2013
Makalah implementasi kurikulum 2013 Makalah implementasi kurikulum 2013
Makalah implementasi kurikulum 2013
 
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.pptPengantar akuntansi keprilakuan.ppt
Pengantar akuntansi keprilakuan.ppt
 
Sistem pengendalian-manajemen
Sistem pengendalian-manajemenSistem pengendalian-manajemen
Sistem pengendalian-manajemen
 

Similar to AKUNTANSI PUBLIK

3a.penganggaran
3a.penganggaran3a.penganggaran
3a.penganggaranrhiery
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxMauliaEvita
 
Akt Sektor Publik Kel 6.pptx
Akt Sektor Publik Kel 6.pptxAkt Sektor Publik Kel 6.pptx
Akt Sektor Publik Kel 6.pptxMavialdi1
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Dadang Solihin
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
 
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggiPedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggiaghaku
 
Behavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting pptBehavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting pptkimo2013
 
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi ManajemenPerencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi ManajemenApple Yuu
 
Resume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uasResume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uasainamarsela
 
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptxKel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptxAhlanJefri
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dadang Solihin
 
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global Dadang Solihin
 
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Dadang Solihin
 

Similar to AKUNTANSI PUBLIK (20)

3a.penganggaran
3a.penganggaran3a.penganggaran
3a.penganggaran
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
 
Akt Sektor Publik Kel 6.pptx
Akt Sektor Publik Kel 6.pptxAkt Sektor Publik Kel 6.pptx
Akt Sektor Publik Kel 6.pptx
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggiPedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
 
Behavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting pptBehavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting ppt
 
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi ManajemenPerencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
 
Resume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uasResume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uas
 
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptxKel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
Kel. 6_6AA_Sektor Publik.pptx
 
5 perencanaan
5 perencanaan5 perencanaan
5 perencanaan
 
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Bahan pelope 2
Bahan pelope 2Bahan pelope 2
Bahan pelope 2
 
2EA14301.pdf
2EA14301.pdf2EA14301.pdf
2EA14301.pdf
 
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah  di Era Global
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global
 
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
 

Recently uploaded

konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalmohtamrin
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 

Recently uploaded (17)

konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 

AKUNTANSI PUBLIK

  • 2. Materi Pertemuan 2 PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK : Pengertian Anggaran dan Penganggaran Sektor Publik Jenis-jenis Penganggaran Sektor Publik Prinsip-prinsip Penganggaran Sektor Publik Proses Penyusunan Anggaran Sektor publik
  • 3. Pengertian Anggaran Anggaran (budget) merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengendalian suatu organisasi, baik organisasi bisnis maupun sektor publik. Anggaran merupakan rencana keuangan yang menggambarkan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada satu periode anggaran tertentu, biasanya satu tahun.
  • 4. Tujuan Anggaran 1. Membantu pejabat terpilih menentukan prioritas kebijakan dan waktu perubahan kebijakan. 2. Menunjukkan biaya-biaya untuk kebijakan- kebijakan alternatif. 3. Memperkirakan besaran permintaan atas pelayanan. 4. Memberikan suatu kerangka untuk pengembangan rencana-rencana aktivitas oleh unit-unit pelayanan. 5. Menyesuaikan permintaan dengan sumber daya yang ada.
  • 5. Tujuan Anggaran Maddox (1999:12) menyatakan ada lima tujuan umum anggaran, yakni untuk: 1.Menterjemahkan strategi ke dalam operasi; 2.Mengalokasikan sumber daya; 3.Memberikan insentif kepada manajer; 4.Mengontrol pengeluaran; 5.Mengkomunikasikan rencana-rencana dan harapan-harapan.
  • 6. Tujuan Anggaran Shim et al. (1996:8), anggaran dapat digunakan untuk : 1.Menentukan standar dan target kinerja; 2.Mendorong efisiensi; 3.Menjadi benchmark untuk evaluasi; 4.Mengindikasikan kas yang dibutuhkan untuk setiap program; 5.Menunjukkan biaya awal dan biaya operasi minimum.
  • 7. Fungsi Anggaran 1.Alat perencanaan; 2.Alat pengendalian; 3.Alat kebijakan fiskal; 4.Alat politik; 5.Alat koordinasi dan komunikasi; 6.Alat penilaian kinerja; 7.Alat motivasi; 8.Alat menciptakan ruang publik. Mardiasmo (2004: 63)
  • 8. Jenis-Jenis Penganggaran Sektor Publik 1) anggaran modal (capital budget), yang memuat daftar dan menjelaskan rencana pemerolehan aset; 2) anggaran kas, yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran kas; dan 3) anggaran operasi, yang menjelaskan rencana aktivitas operasi. Anthony & Young (2003: 486)
  • 9. Klasifikasi Anggaran 1) Anggaran Operasi dan Anggaran Modal. 2) Anggaran Tentatif dan Anggaran Ditetapkan 3) Anggaran Umum dan Anggaran Khusus 4) Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel 5) Anggaran Eksekutif vs Anggaran Legislatif
  • 10. Konsep Anggaran 1) Anggaran tradisional disusun berdasarkan obyek pengeluaran dan dicirikan dengan line-item dan incrementalism; 2) Anggaran kinerja mengacu pada konsep di sektor bisnis yang dikenal dengan sebutan new public management (NPM) mencakup planning- programming-budgeting (PPBS), zero-base budgeting (ZBB), dan performance-based budgeting.
  • 11. Pendekatan Penganggaran Pengeluaran Operasi 1) Pendekatan Tradisional (Object-of- Expenditure) 2) Pendekatan Kinerja (Performance- Based Budgeting) 3) Planning-Programming-Budgeting (PPBS) 4) Zero-Base Budgeting (ZBB)
  • 12. Pendekatan Tradisional (Object-of-Expenditure) Keunggulan pendekatan ini adalah: a) Sederhana, mudah dipahami dan penyusunan anggaran bisa lebih cepat. b) Sejalan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban atau mempermudah pengendalian akuntansi selama proses pelaksanaan anggaran. c) Pembandingan dapat dilakukan beberapa tahun untuk mengetahui tren anggaran. d) Jumlah pengeluaran untuk setiap unit organisasi dapat diketahui melalui. pengakumulasian seluruh biaya dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan.
  • 13. Pendekatan Tradisional (Object-of-Expenditure) Kelemahan pendekatan tradisional ini adalah: a) dianggap tidak memberikan banyak informasi b) Bersifat jangka pendek c) Tidak dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas insidentil/faktual organisasi d) Tidak memberikan perhatian memadai terhadap perencanaan jangka panjang. e) Pengumpulan informasi mengenai perkembangan program yang relevan bagi organisasi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. f) Keputusan perencanaan penting dibuat oleh level manajemen paling bawah yang kemudian naik ke atas. g) Tidak berorientasi pada penghematan karena unit organisasi memiliki kecenderungan untuk menghabiskan semua anggaran yang dterimanya.
  • 14. Pendekatan Kinerja (Performance-Based Budgeting) Keunggulan : a) Memberikan penjelasan naratif tentang aktivitas yang diusulkan dalam rencana anggaran. b) Penyusunan anggaran didasarkan pada aktivitas yang dilengkapi dengan data kebutuhan biaya dan target kinerja yang hendak dicapai yang dinyatakan secara kuntitatif. c) Menekankan pada kebutuhan untuk mengukur masukan dan keluaran. Kelemahan : a)Dibutuhkan staf anggaran dan akuntansi yang mampu mengidentifikasi unit pengukuran, melakukan analisis biaya, dan sebagainya. b)Banyak pelayanan dan aktivitas pemerintah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk unit-unit keluaran atau unit-unit biaya. c)Akun pemerintah sudah dirancang berdasarkan nomenklatur anggaran, bukan berdasarkan konsep biaya penuh (full cost), sehingga sangat sulit dilakukan pengumpulan data.
  • 15. Planning-Programming-Budgeting (PPBS) Keunggulan : a)Memudahkan dalam mendelegasikan tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. b)Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. c)Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan standar biaya dalam perencanaan progam. d)Bersifat lintas departemen, sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardepartemen. e)Menghilangkan program tumpang tindih atau bertentangan dengan tujuan organisasi. f)Menggunakan teori utilitas marjinal sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.
  • 16. Planning-Programming-Budgeting (PPBS) Kelemahan : a)PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. b)Pengimplementasian PPBS membutuhkan dana yang besar. c)PPBS bagus secara teori, namun sulit dilaksanakan. d)PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. e)PPBS sangat berorientasi pada statistik. f)Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis dalam pengalokasian biaya karena melibatkan lintas-departemen.
  • 17. Zero-Base Budgeting (ZBB) Keunggulan : a) Dapat menghasilkan alokasi biaya yang lebih efisien. b) ZBB berfokus pada value for money. c) Memudahkan pengidentifikasian atas inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. d) Meningkatkan pengetahuan dan motivasi karyawan. e) Meningkatkan partisipasi manajer level bawah dalam penyusunan anggaran. f) Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas, pola perilaku biaya, dan tingkat pengeluaran.
  • 18. Zero-Base Budgeting (ZBB) Kelemahan : a) Prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. b) Cenderung menekankan manfaat jangka pendek. c) Membutuhkan teknologi maju. d) Proses perangkingan dan reviu atas paket keputusan membosankan dan melelahkan. e) Membutuhkan staf yang memiliki keahlian. f) Dapat menimbulkan kesan yang salah bahwa semua paket keputusan harus diakomodasi dalam anggaran. g) Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi.
  • 19. Prinsip-Prinsip Penganggaran Publik 1) Komprehensif dan disiplin 2) Fleksibilitas 3) Terprediksi 4) Dapat diperbandingkan 5) Kejujuran 6) Informasi 7) Transparan dan akuntabel
  • 20. Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.
  • 21. Proses Penyusunan Anggaran 1) Tahap Persiapan Anggaran 2) Tahap Ratifikasi 3) Tahap Implementasi 4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi