ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx

PSAP 02
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

RUANG LINGKUP, MANFAAT, DEFINISI
 PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi
Anggaran yang disusun dan disajikan dengan
menggunakan anggaran berbasis kas;
 LRA menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan
pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya.
 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu
komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan
informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan
secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
2

BASIS AKUNTANSI
 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima
pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas
Umum Daerah
PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ISI LRA DEFINISI
Pendapatan-LRA Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Transfer Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil
Surplus/defisit-LRA Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
Surplus/Defisit LRA
4

ISI LRA DEFINISI
Penerimaan
Pembiayaan
Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan
negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnya, dan pencairan dana cadangan
Pengeluaran
Pembiayaan
Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah
antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga,
penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan
Pembiayaan Neto Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
Sisa Lebih/kurang
pembiayaan anggaran
(SILPA/SIKPA)
Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5

INFORMASI YANG DISAJIKAN
 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan
menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan;
 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut
jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010
6

AKUNTANSI ANGGARAN
 Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban
dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk
membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan.
 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.
 Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi
otorisasi kredit anggaran (allotment).
 Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan
 Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
disahkan dan anggaran dialokasikan
7
7

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D
 Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,
misal DAU dan DBH
 Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
 Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan;
 BLU  pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
 Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang
(recurring) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun
pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
pendapatan-LRA
 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada
periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang
Pendapatan-LRA pada periode yang sama;
 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebut.
9
9

AKUNTANSI BELANJA
 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas umum Negara/Daerah
 Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanjanya terjadi pada saat
pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.
 Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur BLU
 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
(jenis belanja), organisasi, dan fungsi
10
10

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA
 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA
 Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan
 Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan
belanja selama satu periode pelaporan
11
11

AKUNTANSI PEMBIAYAAN
 Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang
perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas Umum Negara/Daerah
 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
12
12

AKUNTANSI PEMBIAYAAN
 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan
dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
 Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana
Cadangan yang bersangkutan;
 Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana
Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang
diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah Dana
Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-
LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
13
13

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
 Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam
mata uang rupiah
 Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama
dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi
dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan
menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan
kurs tengah bank sental pada tanggal transaksi
 Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut
dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing
tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi,
yaitu sebesar rupah yang digunakan untuk memperoleh valuta
asing tersebut
14
14

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
 Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang
asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata
uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing
lainnya, maka:
 Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya
dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut
dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank
sentral pada tanggal transaksi
15
15

LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
 LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya
tidak disatukan dengan siklus akuntansi.
 Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi
anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya
 LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas,
sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak
terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika
ditambahkan boleh dimasukkan dalam informasi
tambahan LRA.
16
16

TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP &
PERSEDIAAN
Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk membeli peralatan
melalui pengeluaran LS
Tanggal Finansial Anggaran
5 Des Aset tetap – peralatan 500.000.000 Belanja Modal 500.000.000
R/K PPKD 500.000.000 Perubahan SAL 500.000.000
Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk membeli persediaan
dengan pengeluaran LS
15 Des Persediaan 40.000.000 Belanja Barang 40.000.000
17

TRANSAKSI PENERIMAAN
Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata
sebesar 10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari
restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari
yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada
25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah.
Tangg
al
Finansial Anggaran
7 jan Piutang Pendapatan
Pendapatan Pajak – LO
310.000.000
310.000.000
Tidak dicatat
16 Feb Kas di Bendahara
Penerimaan
Piutang Pendapatan
10.000.000
10.000.000
Perubahan SAL
Pendapatan Pajak –
LRA
10.000.000
10.000.000
16 Feb R/K PPKD
Kas Dibendahara
Penerimaan
10.000.000
10.000.000
Tidak dicatat
25 Feb R/K PPKD
Piutang Pendapatan
300.000.000
300.000.000
Perubahan SAL
LRA
300.000.000
300.000.000

TRANSAKSI BELANJA
Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar
80.000.000
Tgl Finansial Anggaran
30 Jan Beban Gaji
R/K PPKD
80.000.000
80.000.000
Belanja Gaji
Perubahan SAL
80.000.000
80.000.000
Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar
10.000.000
Tgl Finansial Anggaran
30 Jan Beban pemeliharaan
Kas Bendahara
pengeluaran
10.000.000
10.000.000
Belanja barang dan jasa
Perubahan SAL
10.000.000
10.000.000
19

CONTOH JURNAL
AKT PEMERINTAHAN

LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
 LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang
sebaiknya tidak disatukan dengan siklus
akuntansi.
 Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah
transaksi anggaran dan harus sesuai dengan
pos anggarannya
 LRA hanya berfokus pada transaksi dengan
basis kas, sehingga untuk penerimaan dan
pengeluaran yang tidak terkait dengan kas
tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan
boleh dimasukkan dalam informasi tambahan
LRA. 21

TRANSAKSI ANGGARAN
 Transaksi belanja
Belanja xxxx
Perubahan
SAL
xxxx
 Transaksi pendapatan
Perubahan SAL xxxx
Pendapatan xxxx
 Jurnal penutup
Pendapatan xxxx
Belanja xxxx
Perubahan
SAL
xxxx
SAL
xxxx
Akun
Perantara

TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN
Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk
membeli peralatan melalui pengeluaran LS
5 Des Aset tetap – peralatan 500.000.000 Belanja Modal 500.000.000
Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk
membeli persediaan dengan pengeluaran LS
15 Des Persediaan 40.000.000 Belanja Barang 40.000.000

TRANSAKSI PENERIMAAN
Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata
sebesar 10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari
restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari
yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada
25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah.
Tangg
al
Finansial Anggaran
7 jan Piutang Pendapatan
Pendapatan Pajak – LO
310.000.000
310.000.000
Tidak dicatat
16 Feb Kas di Bendahara
Penerimaan
Piutang Pendapatan
10.000.000
10.000.000
Perubahan SAL
LRA
10.000.000
10.000.000
16 Feb R/K PPKD
Kas Dibendahara Pe
nerimaan
10.000.000
10.000.000
Tidak dicatat
25 Feb R/K PPKD
Piutang Pendapatan
300.000.000
300.000.000
Perubahan SAL
LRA
300.000.000
300.000.000

TRANSAKSI BELANJA
Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai
dengan LS sebesar 80.000.000
Tangg
al
Finansial Anggaran
30 Jan Beban Gaji
R/K PPKD
80.000.000
80.000.000
Belanja Gaji
Perubahan SAL
80.000.000
80.000.000
Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan
kas sebesar 10.000.000
Tangg
al
Finansial Anggaran
30 Jan Beban pemeliharaan
Kas Bendahara
pengeluaran
10.000.000
10.000.000
Belanja Gaji
Perubahan SAL
10.000.000
10.000.000

TRANSAKSI PERSEDIAAN
Saldo persediaan 31 Des 20X1 sebesar 30.000.000.
Entitas pada 1 Feb 20X2 melakukan belanja persediaan
sebesar 200.000.000. Pada 31 Des 20X2 saldo persediaan
50.000.000
26
1 Feb Persediaan 200.000.000 Belanja Barang 200.000.000
Kas 200.000.000 Perubahan SAL 200.000.000
31 Des Beban Persediaan 180.000.000 Tidak ada jurnal
Persediaan 180.000.000

JURNAL INVESTASI JANGKA PENDEK
Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya
sebesar 200.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang
(ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20X2 diterima bunga
deposito 5.000.000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan.
30 Mar Invesasi jangka pendek 200.000.000 Tidak ada jurnal
20X2 Kas 200.000.000
30 Sep Kas 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000
20X2 Pendapatan bunga –
LO
5.000.000 Pendapatan bunga –
LRA
5.000.000
31 Des Piutang Bunga 2.500.000
LO
2.500.000
30 Mar Ksd 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000
LO
2.500.000 Pendapatan bunga –
LRA
5.000.000
Piutang bunga 2.500.000

JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-
Alternatif
Pada 1 Jan 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi
sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai
investasi 8.000.000.000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%.
Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar
800.000.000, hak Pemda 480.000.000 dan membagikan dividen pada
25 Des sebesar 500.000.000 juta, yagn menjadi hak Pemda
300.000.000
1 Jan Invesasi jangka panjang 8.000.000.000 Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.00
0
Kas 8.000.000.000 Perubahan SAL 8.000.000.00
0
31 Des Investasi jangka panjang 480.000.000 Tidak ada jurnal
Pendapatan investasi –
LO
480.000.000
15 Maret Kas 300.000.000 Perubahan SAL 300.000.000
Investasi jangka
panjang
300.000.000 Pendapatan dividen -
LRA
300.000.000
Saldo akhir investasi mencerminkan 8.000 + 480 – 300 = 8.180 terjadi
kenaikan investasi 180 karena laba 480 yang menjadi hak Pemda baru 300 yang
dibagikan dalam bentuk dividen

JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-
pelepasan
Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar
5.000.000.000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1.750.000.000.
(asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan
semester tersebut.
1 Juli Kas 1.750.000.000 Perubahan SAL 1.750.000.000
Investasi jangka
panjang
1.000.000.000 Penerimaan
pembiayaan
dari penjualan
investasi
1.750.000.000
Surplus penjualan
investasi
750.000.000

JURNAL PEROLEHAN ASET
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850juta
ditambah biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar
50juta, LS.
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan
harga 1.000juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai
tanah 480juta dan bangunan 720 juta, LS.
1 Juli Tanah 850.000.000 Belanja modal 850.000.000
1 Juli Tanah 400.000.000 Belanja modal 1.000.000.000
Bangunan 600.000.000 Perubahan SAL 1.050.000.000
Pendapatan bunga –
LO
10.000.000
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 30
Nilai tanah 480 / (480+720) x 1.000 = 400juta
Nilai bangunan 720 / (480+720) x 1.000 = 600 juta

JURNAL DEPRESIASI ASET
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC mengakui dan menghitung
depresiasi. Bangunan nilai perolehan 6.000 juta disusutkan
20 tahun. Kendaraan 800 juta disusutkan 8 tahun, peralatan
A 400juta disusutkan 8 tahun dan peralatan B 200 juta
disusutkan 4 tahun. Penyusutan dengan menggunakan
metode garis lurus
1 Juli Beban depresiasi 140.000.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi
Depresiasi
140.000.000
Bangunan 6.000 / 20 x 6/12 = 30juta
Kendaraan 800 / 8 x 6/12 = 50
Peralatan A 480 / 8 x 6/12 = 30
Peralatan B 240 / 4 x 6/12 = 30
TOTAL 140juta

JURNAL PENJUALAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual
kendaraan dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut
dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200juta, telah
disusutkan semua sehingga nilai buku 0.
30 Des Kas 40.000.000 Perubahan SAL 40.000.000
Akumulasi Depresiasi 200.000.000 Pendapatan lain-lain 40.000.000
Kendaraan 200.000.000
Surplus penjualan
kendaraan
40.000.000
Kendaraan nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan.

JURNAL PENJUALAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual
peralatan dengan harga 30 juta. Peralatan harga
perolehan 80juta, telah didepresiasikan 4 tahun (dari
8 tahun masa mafaat), nilai buku tersisa 40 juta.
30 Des Kas 30.000.000 Perubahan SAL 10.000.000
Akumulasi Depresiasi 40.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000
Defisit penjualan
peralatan
10.000.000
Peralatan 80.000.000
Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10)

JURNAL PENGHAPUSAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan
penghapusan peralatan yang hilang karena banjir
besar yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset
yang dihapuskan sebesar 400juta dengan akumulasi
depreasiasi 300juta. Penghapusan aset dilakukan
dengan mengikuti prosedur penghapusan sesuai
dengan regulasi yang berlaku.
30 Des Akumulasi Depresiasi 300.000.000 Tidak ada jurnal
Defisit penghapusan
peralatan
100.0000.000
Peralatan 400.000.000

JURNAL PENERIMAAN HIBAH ASET
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menerima kendaraan
senilai 200juta hibah dari sebuah perusahaan.
Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun.
30 Juni Kendaraan 200.000.000 Tidak ada jurnal
Pendapatan hibah
LO
200.000.000
31 Des Beban Depresiasi 12.500.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi
Depresiasi
12.500.000

JURNAL PENYELESAIAN KDP
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menyelesaikan KDP
berbentuk gedung yang telah dibangun mulai tahun 20X0.
Saldo KDP pada 1 Januari 20X2 sebesar 800juta.
Penyelesaian KDP di tahun 20X2 sebesar 200juta. Gedung
didepresiasikan 20 tahun.
30 Juni KDP 200.000.000 Belanja Modal 200.000.000
30 Juni Bangunan 1.000.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.000.000.000
31 Des Beban Depresiasi 25.000.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi
Depresiasi
25.000.000

JURNAL REVALUASI ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan revaluasi
bangunan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, bangunan
tersebut nilainya tidak mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Nilai bangunan tersebut saat ini 400juta dan
akumulasi depresiasi 400juta. Hasil penilaian menyatan nilai
bangunan tersebut 200juta. Bangunan hasil revaluasi diyakini
masih memiliki masa manfaat 10 tahun ke depan
Tangg
al
Finansial Anggaran
30 Des Akumulasi depresiasi 200.000.000 Tidak ada jurnal
Ekuitas 200.000.000
METODE Eliminasi
30 Des Akumulasi depresiasi 400.000.000 Tidak ada jurnal
Bangunan 400.000.000
Bangunan 200.000.000
Ekuitas 200.000.000

PENGHENTIAN KDP
No.
Pembangunan
Aset
Berita Acara
Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP)
Pemanfaatan
Aset
Penyajian
1. Selesai Sudah diperoleh Sudah
dimanfaatkan
Aset Tetap
2. Selesai Sudah diperoleh Belum
dimanfaatkan
Aset Tetap
3. Selesai Belum diperoleh Sudah
dimanfaatkan
KDP
4. Selesai sebagian Belum diperoleh Sebagian sudah
dimanfaatkan
KDP
5. Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena
bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka
penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan
hilang
KDP dapat
dihapuskan
6. Belum selesai BAST sudah ada - KDP

JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP
Pada 30 Desember 20X0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk
gedung sebesar 700juta. Pada 30 Desember 20X1 pengeluaran untuk pembangunan
sebesar 500juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan
dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun.
30/12/20X0 KDP 700.000.000 Belanja Modal 700.000.000
30/6/20X2 Aset Tetap 1.400.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.400.000.000
31/12/20X2 Beban dep. 75.000.000 Tidak ada jurnal
Ak. Dep 75.000.000
ILUSTRASI JURNAL KDP

ILUSTRASI
• Kota Bengawan mengadakan suatu kontrak konstruksi
bangunan dengan PT AK pada tahun 20X2 dengan nilai
kontrak Rp1.000.000.000 dan diperkirakan akan
diselesaikan pembangunannya pada 31 Nopember 20X2
dengan 2 termijn pembayaran. Tanggal 30 Nopember
20X2 pembangunan termin pertama telah selesai dan
telah diserahterimakan senilai Rp 300.000.000, tetapi
dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kota Bengawan
belum membayar tagihan PT AK. Pada 31 Desember 20X2
dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Bengawan
dengan PT AK, pembayaran termin pertama dilakukan
pada 1 Maret 20X2 dan termin kedua akan dibayar 1 Maret
20X3. Misal tgl 1 Maret 20X3 dan 20X4 pembayaran
dilakukan tepat waktu dan penyelesaian termin kedua
terjadi 30 Desember 20X3. Bangunan disusutkan 20
tahun.
40

ILUSTRASI
41
30 Nop
20X2
KDP 300.000.000 Tidak ada jurnal
Utang 300.000.000
1 Mar 20X3 Utang 300.000.000 Belanja Modal 300.000.000
30 Des
20X3
KDP 700.000.000 Tidak ada jurnal
Utang 700.000.000
30 Des
20X3
Bangunan 1.000.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.000.000.000
1 Mar 20X4 Utang 700.000.000 Belanja Modal 700.000.000
31 Des
20X4
Beban Depresiasi 50.000.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi 50.000.000

ILUSTRASI UTANG
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menerima penagihan
atas kegiatan pemeliharaan rutin AC 10.000.000. Kegiatan
telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup
anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk
membayar kegiatan tersebut. Kas baru dibayarkan pada
13 Januari 20X3
42
30 Des Beban pemeliharaan 200.000.000 Tidak ada jurnal
Utang 200.000.000
13 Jan Utang 10.000.000 Belanja pemeliharaan 10.000.000

ILUSTRASI UTANG
Pada 1 April 20X2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri
5.000.000.000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat
menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah
4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran
akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran.
43
1 April 20X2 Kas 5.000.000.000 Perubahan SAL 5.000.000.000
Utang 5.000.000.000 Penerimaan
pembiayaan
- utang jangka panjang
5.000.000.000
31 Des
20X3
Beban bunga 150.000.000 Tidak ada jurnal
Utang bunga 150.000.000
1 Des 20X3 Utang bunga 150.000.000 Belanja bunga 200.000.000
Beban bunga 50.000.000 Perubahan SAL 200.000.000
Kas 200.000.000

ILUSTRASI UTANG
Pada 30 September 20X2 Kota Bengawan menerima kas sebesar
40.000.000 akibat kelebihan pembayaran gaji untuk tahun anggaran
20X1.
Pada 30 Septermber 20X2 Kota Bengawan harus membayar kas
sebesar 10.000.000 untuk membayar kekurangan pembayaran biaya
pemeliharaan tahun 20X1 kepada salah seorang rekanan.
44
Tangga
l
Finansial Anggaran
Pendapatan lain-lain -
LO
40.000.000 Pendapatan lain -
LRA
40.000.000
30 Sep Ekuitas 10.000.000 Koreksi SAL 10.000.000

ILUSTRASI UTANG
Pada 30 September 20X2 Kota Bengawan menerima kas sebesar
100.000.000 akibat kelebihan pembayaran belanja modal (gedung)
untuk tahun anggaran 20X1.
Pada 30 Septermber 20X2 Kota Bengawan harus membayar kas
sebesar 20.000.000 untuk membayar kekurangan pembayaran belanja
modal tahun 20X1 kepada salah seorang rekanan.
45
Tangga
l
Finansial Anggaran
Gedung 40.000.000 Pendapatan lain -
LRA
40.000.000
30 Sep Peralatan 20.000.000 Koreksi SAL 20.000.000

Accounting for Revenue and Expenditure

Dasar hukum
Pemerintah Pusat
• PMK 215/2013 Jurnal akuntansi
pemerintah pada pemerintah pusat
• PMK 219/2013 Kebijakan
akuntansi Pemerintah Pusat
• Bultek 23 akuntansi Pendapatan
non pajak
• Bultek 24 Akuntansi Pendapatan
Perpajakan
Pemerintah Daerah
• Permendagri 13/2006
• Permendagri 64/2013 (Akrual)

PMK 219/PMK.05/2013
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
LAMPIRAN XI_KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
PART 1 PENDAPATAN-LO
• Saat timbul hak untuk menagih pendapatan
(surat ketetapan pajak)
Diperoleh berdasarkan UU
• Saat timbul hak untuk menagih imbal, serah
terima barang/jasa
Imbalan atas suatu layanan
• Penerimaan dari self assesment
Adanya aliran sumber daya
ekonomi
PENGUKURAN
Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-
beban yang ada
PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN
• Pendapatan-LO disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan, rincian disajikan dalam CALK
• Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah, jika dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs bank
transaksi pada tanggal trsansaksi
PENGAKUAN

PMK 219/PMK.05/2013
LAMPIRAN XI_KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
PART 2 PENDAPATAN-LRA
PENGUKURAN
Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dengan menggunakan asa
bruto
• Pendapatan-LRA disajikan Laporan Realisasi Anggaran dan laporan arus kas
• Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah, jika dalam mata uang asing dijabarkan dengan
kurs bank transaksi pada tanggal transaksi
PENGAKUAN
Pendapatan-LRA diakui saat terdapat penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo
Anggaran Lebih yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
Pendapatan BLU diakui saat pendapatan tersebut disahkan atau dilaporkan oleh BUN

PMK 219/PMK.05/2013
LAMPIRAN XII_KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN,BELANJA, DAN TRANSFER
PART 1_BEBAN - LO
PENGUKURAN
• Beban pegawai : nilai nominal dalam dokumen sumber
• Beban barang dan jasa : sebesar pemakain persediaan, atau nilai nominal yang tertera dalam tagihan
pihak ketiga
• Beban bunga utang : nilai bunga yang telah terjadi
• Beban subsidi : nilai nominal dalam dokumen yang disetujui pejabat perbendaharaan
• Beban hibah : nilai nominal dalam nota perjanjian hibah
• Beban lainnya : nilai nominal dalam dokumen sumber
• Beban disajikan dalam laporan operasional dan penjelasan sistematis diungkapkan dalam CALK
PENGAKUAN
• Terjadinya penurunan manfaat ekonomi, contoh : penyusutan
• Terjadinya konsumsi aset, contoh : gaji pegawai
• Timbulnya kewajiban, contoh tagihan listrik

PMK 219/PMK.05/2013
LAMPIRAN XII_KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN,BELANJA, DAN TRANSFER
PART 1_BELANJA - LRA
PENGUKURAN
Nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dengan asas
bruto
Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan arus kas (operasional atau investasi), dan
CALK
PENGAKUAN
• terdapat pengeluaran pada rekening kas umum negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dan
tidak diperoleh pembayarannya kembali
• Pengembalian belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja, pengembalian atas
belanja anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA

PMK-215/PMK.05/2013
TENTANG JURNALAKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT
JURNAL
AKUNTANSI
Jurnal
Standar
Jurnal
Detil
Buku Besar Akrual
• Laporan Operasional
• Laporan Perubahan
Ekuitas
• Neraca
Buku Besar Kas
• Laporan Arus Kas
• Laporan Realisasi
Anggaran
• Laporan Perubahan
SAL
• Anggaran
• Komitmen
• Saldo Awal
• Realisasi
• Penyesuaian
• Pengembalian
• penutup
• Realisasi
• Pengembalian
• penutup
Konsep dasar : - pencatatan yang bersifat akrual hanya dilakukan satuan kerja
- pencatatan oleh kuasa BUN dilakukan atas transaksi yang
melibatkan kas

Ilustrasi Kasus
1. Buatlah jurnal untuk APBN dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA):
Pendapatan Pajak Rp 6 t
Pendapatan Bukan Pajak Rp 7 t
Pendapatan Hibah Rp 6 t
Belanja Pegawai Rp 5 t
Belanja Barang Rp 4 t
Belanja Modal Rp 4 t
Belanja Pembayaran Bunga Utang Rp 1 t
Belanja Subsidi Rp 1 t
Belanja Hibah Rp 1 t
Belanja Bantuan Sosial Rp 1 t
Belanja Lain-lain Rp 1 t
Transfer ke Daerah Rp 1 t
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Rp 4 t
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Rp 1 t
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Rp 3 t
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Rp 2 t

Ilustrasi Kasus
2. Jelaskan perbedaan jurnal APBN dan DIPA?
3. Bagaimana perlakuan jurnal awal dan bagaimana pembagiannya?
• saldo awal seluruh jenis Aset
• saldo awal Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban
• saldo awal seluruh jenis Kewajiban
4. Jelaskan yang dimaksud jurnal standar komitmen?
5. Jelaskan yang dimaksud jurnal standar realisasi?
6. Jelaskan yang dimaksud jurnal standar penyesuaian?
7. Jelaskan yang dimaksud jurnal standar pengembalian?
8. Jelaskan yang dimaksud jurnal standar penutup?

Klasifikasi Jurnal Buku Besar Akrual dan Kas
Jenis Buku Akrual Buku Kas Keterangan
Jurnal Standar anggaran v UU APBN / UU APBNP (APBN –Menkeu dan DIPA –
satuan kerja)
Jurnal Standar komitmen v Untuk tujuan manajemen anggaran (tidak buat
laporan keuangan) oleh satuan kerja
Jurnal Standar saldo awal v v Oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Jurnal Standar realisasi v v Oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Jurnal Standar penyesuaian v Oleh satuan kerja
Jurnal Standar
pengembalian
v v Oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Jurnal Standar penutup v v Oleh satuan kerja dan Kuasa BUN

Pendapatan Non-Perpajakan – Bultek 23
Pemerintah Pusat
• Pendapatan SDA
• Minyak bumi
• Gas bumi dll
• Pendapatan bagian laba BUMN
• Pendapatan PNBP Lainnya
• Pendapatan Penjualan dan sewa
• Pendapatan Jasa
Pemerintah Daerah
• Pendapatan Retribusi
• Jasa umum
• Jasa usaha
• Perizinan tertentu
• Lain-Lain PAD yang sah
• Penjualan asset daerah
• TGR, dll
• Pendapatan non-operasional
• Surplus penjualan asset non lancer
• Surplus penyelesaian kewajiban JP, dll

Akuntasi Pendapatan non perpajakan – Pendapatan
perizinan
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah

Pengakuan dan Pengukuran
• Pendapatan dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut
• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi
• Kriteria Estimasi secara andal
• Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
• Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait
akan diperoleh entitas
• Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur
secara andal
• Biaya yang terjadi untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur
secara andal

Akuntasi Pendapatan non perpajakan –
Pendapatan Layanan
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan
Sumber Daya Alam (SDA)
Pola eksploitasi sumber daya alam terdiri dari pengambilan dan
bagi hasil dari hasil perolehan SDA. Pengakuan pendapatan ini
dibedakan ke dalam 4 (empat)kelompok yaitu:
(1) berdasarkan pemberian izin terkait dengan eksplorasi maupun
eksploitasi sumber daya alam,
(2) berdasar volume/unit pengambilan,
(3) berdasarkan harga jual, dan
(4) berdasarkan bagi hasil.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan
Sumber Daya Alam (SDA)
• Pendapatan Nonperpajakan di Bidang Minyak dan Gas (Migas)
• Pendapatan Nonperpajakan di Bidang Pertambangan Umum
• Pendapatan Non-Perpajakan di Bidang Kehutanan
• Pendapatan Non-Perpajakan di Bidang Perikanan
• Pendapatan Non-Perpajakan di Bidang Pengusahaan Panas Bumi

Pendapatan Nonperpajakan di Bidang
Pertambangan Umum
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Pendapatan Investasi
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa
bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada
saat diperoleh
Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas,
bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah
Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk
saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah. Pada metode ekuitas,
bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-
Keuangan/Pemanfaatan Aset Tetap
• Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset
nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh
entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh
entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja
sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
• Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah
saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama
penyediaan infrastruktur

Pendapatan Perpajakan – Bultek 24
Pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak
Pusat adalah pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh
Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Kementerian
Keuangan atau otoritas perpajakan, sedangkan Pajak Daerah
adalah pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh pemerintah
daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Pendapatan Pajak Pusat
• Pendapatan Pajak Penghasilan
• Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Barang Mewah
• Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
• Pendapatan Cukai
• Pendapatan Bea Meterai
• Pendapatan Perpajakan Internasional

Pendapatan Pajak Daerah
Jenis pajak provinsi terdiri atas:
• Pajak Kendaraan Bermotor;
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
• Pajak Air Permukaan; dan
• Pajak Rokok.

Pendapatan Pajak Daerah
Jenis pajak kabupaten/kota
terdiri atas:
• Pajak Hotel;
• Pajak Restoran;
• Pajak Hiburan;
• Pajak Reklame;
• Pajak Penerangan Jalan;
• Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
• Pajak Parkir;
• Pajak Air Tanah;
• Pajak Sarang Burung Walet;
• Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
• Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Akuntansi Pendapatan Perpajakan
Pemerintah Pusat
• Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang
masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan yang diakui
sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan-LO Perpajakan
Pendapatan-LO diakui pada saat:
• Timbulnya hak atas pendapatan;
• Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan
Sistem Self Assessment, Sistem Withholding
Assessment, dan Official Assessment

Pengembalian Pendapatan Perpajakan

Contoh - Pembayaran Pajak Melalui
Bank/Pos Persepsi (secara self assessment)
• PT ABC membayar pajak PPh Pasal 25 (self assessment) sebesar
Rp1.000.000.000 26 pada tanggal 10 Januari 20X5 melalui Bank
Persepsi.

Contoh : Pengembalian Pendapatan Pajak
PT PQR mengajukan restitusi pajak atas Surat Pemberitahuan
Pajak (SPT) Tahun 20X5 dan Kantor Pelayanan Pajak telah
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar
Rp2.000.000.000 pada tanggal 10 Maret 20X7. Atas ketetapan
pajak tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Permintaan
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebesar Rp2.000.000.000 pada
tanggal 18 Maret 20X7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
sebesar Rp2.000.000.000 diterbitkan pada tanggal 20 19 Maret
20X7.

AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN
PEMERINTAH DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah–LRA, diakui pada saat:
a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah
daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Akuntansi Pendapatan – LO Perpajakan
Daerah
Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.

Contoh : Penerimaan Pajak Daerah melalui Bendahara
Penerimaan atau Pembayaran 5 langsung ke Kas Daerah tanpa
Didahului Surat Ketetapan (self assessment system)

Contoh : Denda Pajak Daerah yang Diajukan
Keberatan dan Ditolak
Pada tanggal 15 Maret 20X5 bahwa keberatan pembayaran Pajak
Parkir terutang yang diajukan oleh PT SUV sebagai pengelola
parkir di Mal LAM pada Kota DA ditolak dan berdasarkan keputusan
penolakan tersebut diterbitkan STPD yang menyatakan PT SUV
harus membayar denda pajak sebesar Rp100.000.000.
Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak melakukan pembayaran
pada tanggal 20 Maret 20X5. Pembayaran tersebut dapat melalui
Bendahara Penerimaan (Bendahara Penerimaan menyetor ke Kas
Daerah pada hari yang 7 sama) atau langsung melakukan
pembayaran ke Kas Daerah.

Keputusan Keberatan yang Menerima
Keberatan Wajib Pajak
• Berdasarkan Keputusan Walikota XW, keberatan besaran SPPT PBB
Perdesaan dan Perkotaan terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak
Bapak AM diterima atas SPPT PBB Tahun 20X5. Atas hal tersebut,
Badan Pendapatan Daerah Kota XW menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) pada tanggal 15 September
20X5 yang menyatakan Bapak AM berhak menerima pengembalian
kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar
Rp900.000. Berdasarkan SKPDLB tersebut dilakukan pembayaran
kepada Bapak AM melalui Rekening Kas Daerah pada tanggal 20
September 20X5.

AKUNTANSI BELANJA
PADA PEMERINTAH DAERAH

DEFINISI
• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”
• Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006
sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban pemerintah
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”

KLASIFIKASI BELANJA
NOMO
R
PP NOMOR 71 TAHUN 2010 Permendagri No. 13 tahun 2006
1 Belanja Operasi
• Belanja pegawai
• Belanja barang
• Bunga
• Subsidi
• Hibah
• Bantuan sosial
Belanja Tidak Langsung
• Belanja pegawai
• Belanja bunga
• Belanja subsidi
• Belanja hibah
• Belanja bantuan sosial
• Belanja bagi hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
• Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
• Belanja tidak terduga
2 Belanja modal
• Belanja tanah
• Belanja peralatan dan mesin
• Belanja gedung dan bangunan
• Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
• Belanja aset tetap lainnya
• Belanja aset lainnya
Belanja Langsung
• Belanja pegawai
• Belanja barang dan jasa
• Belanja modal

KEWENANGAN SKPD DALAM TRANSAKSI
BELANJA
a. Belanja tidak langsung, yaitu : belanja pegawai.
b. Belanja langsung, yaitu : belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja modal.

DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN
OLEH SKPD
• SP2D
• nota debit bank
• bukti pengeluaran lainnya
• SPM
• SPD
• bukti tanda terima barang/jasa
Belanja operasi
(belanja tidak
langsung)
• SP2D
• nota debit bank
• SPM
• SPD
• berita acara serah terima barang/jasa
Belanja modal
(belanja
langsung)

OLEH SKPD
•Bukti potongan
•Bukti pengeluaran lainnya
•SPM
•SPD
•Bukti tanda terima barang/jasa
Penerimaan
PFK - SP2D
•SP2D
•Bukti potongan
•Bukti pengeluaran lainnya
•SPM
•SPD
•Berita acara serah terima
Pelunasan
PFK

STANDAR JURNAL TRANSAKSI BELANJA
DI SKPD
1. Penerimaan SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran di SKPD
Dr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank …. Xx
Cr. RK-PPKD ………………..……….…. Xx
2. Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D UP/GU/TU
Dr. Belanja ……………........................ Xx
Cr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ..... Xx
3. Belanja operasi (belanja tidak langsung) dengan SP2D LS
Dr. Belanja ……………........................ Xx
Cr. RK-PPKD ....................................... Xx
4. Dalam hal terjadi pengembalian kas dari SP2D UP/TU dari SKPD ke BUD, maka jurnal
yang dibuat adalah sebagai berikut :
Pengembalian kas SP2D UP/TU di SKPD
Dr. RK-PPKD ........................................ Xx
Cr. Kas di Bend Pengeluaran ................ Xx

5. Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK SKPD juga mengakui penambahan
aset (sesuai dengan jenis asetnya) dengan menjurnal :
Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D UP/ GU/TU
Dr. Belanja modal ………................ Xx
Cr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ..... xx
6. Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D LS
Dr. Belanja modal …………...………. Xx
Cr. RK-PPKD ...................................... Xx
7. Pengakuan aset tetap dari belanja modal SKPD
Dr. Aset tetap ………........................ Xx
Cr. Ekuitas Dana Investasi – Aset tetap....................................................... Xx
8. Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto
(setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam
jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah
dilakukan oleh BUD dalam sub sistem Akuntansi PPKD. Standar jurnal nya adalah sebagai berikut :
Belanja Gaji di SKPD
Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan ..................... Xx
Dr. Tunjangan Keluarga ................................. xx
Dr. Tunjangan Fungsional Umum .................. Xx
Cr. RK-PPKD ................................................. Xx

9. Dalam kasus UP Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima
oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap
mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan tersebut
sebagai Hutang, dengan jurnal sebagai berikut :
Penerimaan Potongan Pajak di SKPD
Dr. Kas di Bend Pengeluaran ............................ Xx
Cr. Hutang Pajak ............................................. Xx
10. Pelunasan Pajak
Dr. Hutang Pajak ............................................... Xx
Cr. Kas di Bend Pengeluaran ........................... Xx
11. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja di catat
sebagai pengurang belanja. PPK-SKPD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan
jurnal sebagai berikut :
Pengembalian kelebihan Belanja
Dr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ............ Xx
Cr. Belanja ....................................................... Xx
12. Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka SKPD
mencatat jurnal sebagai berikut :
Pengembalian kelebihan Belanja, diterima pada periode berikutnya
Dr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ........... Xx
Cr. Pendapatan lain-lain ................................. xx

AKUNTANSI TRANSAKSI
BELANJA PPKD
a. Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-
PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran
atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.
b. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja,
dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi
belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No 71 th 2010).
c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
d. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan
2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset
yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.
e. Transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan dua ( 2 ) cara yaitu :
1. pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU
2. pembayarannya dengan SP2D LS
f. Transaksi penerimaan fihak ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa
penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

OLEH PPKD
• SP2D
• nota debit bank
• SPM
• SPD
• bukti tanda terima barang/jasa
Belanja operasi
(belanja tidak
langsung)
• SP2D
• nota debit bank
• SPM
• SPD
• berita acara serah terima barang/jasa
Belanja modal
(belanja langsung)
• SP2D
• nota debit bank
• SPM
• SPD
• keputusan kepala daerah
Belanja tidak
terduga

OLEH PPKD
• nota debit bank
• SPM
• SPD
Belanja
transfer - SP2D
• Bukti potongan
• Bukti pengeluaran lainnya
• SPM
• SPD
• Bukti tanda terima barang/jasa
Penerimaan
PFK - SP2D
• SP2D
• Bukti potongan
• Bukti pengeluaran lainnya
• SPM
• SPD
• Berita acara serah terima
Pelunasan PFK

STANDAR JURNAL TRANSAKSI BELANJA
DI PPKD
1. Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D UP/GU/TU
Dr. Belanja …………….. ………. Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank ….…….…. Xx
2. Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D LS
Dr. Belanja …………….............. Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank ................ Xx
3. Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D UP/GU/TU
Dr. Belanja modal ………………. Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank ….……… xx
4. Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D LS
Dr. Belanja modal …….............. Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank …………. Xx
5. Pengakuan aset atas belanja modal PPKD
Dr. Aset tetap ……….................. Xx
Cr. Ekuitas Dana Investasi – Aset tetap ........................... Xx
( jurnal corollary dari belanja modal )

6. Belanja tidak terduga dengan SP2D UP/GU/TU
Dr. Belanja …………….……….. Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank ……….…. Xx
7. Belanja tidak terduga dengan SP2D LS
Dr. Belanja ……………............. Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank ............... Xx
8. Belanja transfer dengan SP2D UP/GU/TU
Dr. Belanja ……………………… xx
Cr. Kas di Kasda/ Bank ………… xx
9. Belanja transfer dengan SP2D LS
Dr. Belanja ……………................ Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank ................ Xx
10. Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, PPK-PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh
Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD. Standar jurnal nya adalah sebagai berikut :
Potongan Pajak/Taperum/IWP Satker yang dicatat oleh PPK-PPKD
Dr. Kas di Kasda/Bank ..... ......................... Xx
Cr. Hutang Pajak PFK .................................. Xx
Cr. Hutang Taperum PFK ............................. Xx
Cr. Hutang IWP PFK .................................... xx

11. Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang
diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun
PPK-PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-PPKD kemudian mencatat
potongan tersebut sebagai Hutang, dengan jurnal sebagai berikut :
Penerimaan Potongan Pajak di PPKD
Dr. Kas di Kasda/Bank .................................. xx
Cr. Hutang Pajak ............................................. Xx
12. Pelunasan Pajak
Dr. Hutang Pajak ............................................... Xx
Cr. Kas di Kasda/Bank ......... ........................... Xx
13. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja di
catat sebagai pengurang belanja. PPK-PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut
dengan jurnal sebagai berikut :
Pengembalian kelebihan belanja
Dr. Kas di Kasda/Bank ...................... ............ Xx
Cr. Belanja ....................................................... Xx
14. Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka
SKPD mencatat jurnal sebagai berikut :
Pengembalian kelebihan Belanja, diterima pada periode berikutnya
Dr. Kas di Kasda/Bank .................................. Xx
Cr. Pendapatan lain-lain ................................. xx

100
Dwi Martani - 081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/

ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx

Similar to ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx

Editor's Notes