Akuntansi Pemerintahan
•Download as PPSX, PDF•
2 likes•110 views
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup pengertian akuntansi, standar akuntansi pemerintah, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah, hubungan standar dengan sistem, bentuk-bentuk laporan keuangan, serta bagan akun standar."
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Akuntansi Pemerintahan
Similar to Akuntansi Pemerintahan (20)
More from padlah1984
More from padlah1984 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Akuntansi Pemerintahan
- 2. 2 Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
- 3. 3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- 4. 4 Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan- penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kebijakan akuntansi merupakan pilihan- pilihan sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan keluaran menurut Standar Akuntansi.
- 5. 5 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 6. 6 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 7. 7 Hubungan STANDAR dengan SISTEM • Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar. • SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedang Sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Standar.
- 8. 8 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi KUN Neraca Laporan Realisasi Angg. Catatan atas LRA & Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Arus Kas Neraca Laporan Arus Kas Laporan RA Catatan atas Laporan Keuangan Diperiksa oleh BPK UAPA Bendahara Umum Negara
- 9. 9 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi BUD Neraca Laporan Realisasi Angg. Catatan atas LRA & Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Arus Kas Neraca Laporan Arus Kas Laporan RA Catatan atas Laporan Keuangan Diperiksa oleh BPK SKPD Bendahara Umum Daerah
- 11. 11 Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (ToT), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. • Pengembangan SAPP/D Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada.
- 12. 12 Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Penyiapan Bagan Akun Standar • Penyiapan Sarana Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya • Penyediaan dana
- 14. 14 LAPORAN REALISASI ANGGARAN • Perbandingan Anggaran dan Realisasi • Melaporkan : –Transaksi pengakuan pendapatan –Transaksi pengakuan belanja –Surplus / Defisit –Transaksi penerimaan pembiayaan –Transaksi pengeluaran pembiayaan –SiLPA/SiKPA
- 15. 15
- 16. 16
- 17. 17
- 18. 18
- 19. 19
- 20. 20
- 21. 21
- 22. 22
- 23. 23
- 24. 24 NERACA • Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas • Melaporkan besarnya ekuitas pemerintah
- 25. 25
- 26. 26
- 27. 27
- 28. 28
- 29. 29
- 30. 30
- 31. 31
- 32. 32
- 33. 33
- 34. 34
- 35. 35 LAPORAN ARUS KAS • Melaporkan arus kas masuk dan kas keluar melalui kas umum negara/daerah • Dirinci menurut: –Aktivitas Operasi –Aktivitas Investasi –Aktivitas Pembiayaan –Transaksi Non Anggaran
- 36. 36
- 37. 37
- 38. 38
- 39. 39
- 40. 40
- 41. 41
- 42. 42
- 43. 43
- 44. 44
- 46. 46 SISTEM AKUNTANSI BAGAN AKUN STANDAR JURNAL STANDAR BUKU BESAR
- 47. 47 AKUN = PERKIRAAN Akun adalah media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan setiap transaksi yang mempengaruhi pos laporan keuangan. Klasifikasi berdasarkan jenis-jenis transaksi yang sama.
- 48. 48 Bagan Akun Standar Pemerintah • Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar/sub buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan menyusun laporan keuangan.
- 49. 49 Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari : Akun Operasional/Nominal (flows) a. Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas b. Akun yang berlaku satu periode akuntansi. c. Harus ditutup pada akhir periode akuntansi Akun Riil/Neraca (stocks) a. Akun yang ada di neraca b. Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi
- 50. 50 BAGAN AKUN STANDAR Kode Akun SIKLUS AKUNTANSI Dokumen sumber Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan
- 51. 51 Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: Kode Akun angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun. Uraian Akunnama akun
- 52. 52 Bagan Akun Standar Pemerintah • Tiga Digit Pertama Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional • Digit Keempat dan seterusnya Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah
- 53. 53 • Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
- 54. 54 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1 Aset 1.1 Aset Lancar 1.1.1 Kas dan Bank 1.1.1.1 Rekening Kas Negara di BI 1.2 Investasi Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.1.1 Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah 1.3 Aset Tetap 1.3.1 Aset Tetap 1.3.1.1 Tanah
- 55. 55 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1.4 Dana Cadangan 1.4.1 Dana Cadangan 1.4.1.1 Dana Cadangan …….. 1.5 Aset Lainnya 1.5.1 Piutang Jangka Panjang 1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- 56. 56 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1.1 SAL 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
- 57. 57 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 4 Pendapatan Negara dan Hibah 4.1 Penerimaan Perpajakan 4.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri 4.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan 4.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 4.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam 4.2.1.1 Pendapatan Minyak Bumi 4.3 Penerimaan Hibah 4.3.1 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri 4.3.1.1 Pendapatan Hibah Dalam Negeri
- 58. 58 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5 Belanja Negara 5.1 Belanja Pegawai 5.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5.2 Belanja Barang 5.2.1 Belanja Barang 5.2.1.1 Belanja Barang Operasional
- 59. 59 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5.3 Belanja Modal 5.3.1 Belanja Modal Tanah 5.3.1.1 Belanja Modal Tanah 5.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang 5.4.1 Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri 5.4.1.1 Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka Pendek 5.5 Belanja Subsidi 5.5.1 Belanja Subsidi Perusahaan Negara 5.5.1.1 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan 5.6 Belanja Hibah 5.6.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri 5.6.1.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri 5.7 Belanja Bantuan Sosial 5.7.1 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial 5.7.1.1 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial
- 60. 60 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5.8 Belanja Lain-lain 5.8.1 Belanja Lain-lain 5.8.1.1 Belanja Lain-lain 1 Belanja Untuk Daerah 6.1 Belanja Dana Perimbangan 6.1.1 Belanja Dana Bagi Hasil 6.1.1.1 Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 6.2 Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 6.2.1 Belanja Dana Otonomi Khusus 6.2.1.1 Belanja Dana Otonomi Khusus
- 61. 61 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 7.1.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 7.2.1.1 Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 1 Non Anggaran 8.1 Penerimaan Non Anggaran 8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK 8.1.1.1 Penerimaan PFK 10% Gaji 8.2 Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK 8.2.1.1 Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji
- 62. 62 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 Aset 1.1 Aset Lancar 1.1.1 Kas di Kas Daerah 1.1.1.1 Kas di Bank …. 1.2 Investasi Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.1.1 Pinjaman kepada Perusahaan Negara 1.3 Aset Tetap 1.3.1 Tanah 1.3.1.1 Tanah Kantor
- 63. 63 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1.4 Dana Cadangan 1.4.1 Dana Cadangan 1.4.1.1 Dana Cadangan Pembangunan Pasar 1.5 Aset Lainnya 1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2.1.1.1 Utang PFK pada Taspen
- 64. 64 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 2.2.1.1 Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 SiLPA 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
- 65. 65 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli Daerah 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1.1 Pendapatan Pajak Hotel 4.2 Pendapatan Transfer 4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 4.3 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 4.3.1 Dana Otonomi Khusus 4.3.1.1 Dana Otonomi Khusus …..
- 66. 66 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4.4 Transfer Pemerintah Provinsi 4.4.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.5 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.5.1 Pendapatan Hibah 5 Belanja 5.1 Belanja Operasi 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 67. 67 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5.2 Belanja Modal 5.2.1 Belanja Tanah 5.3 Belanja Tak Terduga 5.3.1 Belanja Tak Terduga 6 Transfer 6.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa 6.1.1 Bagi Hasil Pajak
- 68. 68 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penggunaan SiLPA 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 1 Non Anggaran 8.1 Penerimaan Non Anggaran 8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK 8.1.1.1 Penerimaan PFK … % Gaji 8.2 Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK 8.2.1.1 Pengembalian Penerimaan PFK … % Gaji
- 69. 69 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax. 021-3524551 http://www.ksap.org. email webmaster@ksap.org.