SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
YM
HUKUM ADAT WARIS
4 / 5 / 2 0 2 2
1
YM
Soepomo,
merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan
yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan
barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
PARA PENDAPAT AHLI
4 / 5 / 2 0 2 2
2
Soerojo Wignjodipoero, S.H.,
mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum
yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun
immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan
kepada keturunannya
Ter Haar,
merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan
hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan
selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari
suatu generasi kepada generasi berikutnya.
YM
 Sistem kewarisan individual
Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam
masyarakat di Jawa
 Sistem kewarisan kolektif
Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya
harta pusaka tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak
pakai.
 Sistem kewarisan mayorat
Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada
salah satu anak saja. Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :
a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak lakilaki.
b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan
tertua
4 / 5 / 2 0 2 2
3
YM
1) karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
2) karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanah
bengkok, tanah kasikepan.
3) karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yang belum
dewasa.
4) karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik
desa.
5) karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan
mayorat.
ALASAN-ALASAN HARTA PENINGGALAN TIDAK DAPAT
DIBAGI, YAITU :
4 / 5 / 2 0 2 2
4
YM
Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :
 Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959
mengatakan :
Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah
lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan
warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi
cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.
 Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959
mengatakan :
Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin
ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus
ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan
kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya
4 / 5 / 2 0 2 2
5
YM
PADA JAWABAN UTS
MARI KOREKSI BERSAMA
TERIMAKASIH
4 / 5 / 2 0 2 2
6

More Related Content

Similar to Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT

Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataManunggal Amethyst
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptxPPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptxSMAN1SungaiAmbawangL
 
09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adatQomaruz Zaman
 
4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannyaMuhammad Musta'in
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxBAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxssuserc8b95b
 
MATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibaca
MATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibacaMATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibaca
MATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibacaGilmanSiahaan
 
Powerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptx
Powerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptxPowerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptx
Powerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptxSitiMuzayyanah8
 
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptxHukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptxAgustinus Astono
 

Similar to Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT (20)

Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdata
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Materi Hukum Adat
Materi Hukum AdatMateri Hukum Adat
Materi Hukum Adat
 
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptxSISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
 
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptxPPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
 
09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat
 
4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxBAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
 
MATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibaca
MATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibacaMATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibaca
MATERI 3 - HK WARIS ISLAM (2).ppt Silahkan dibaca
 
PPT SIDANG SKRIPSI.pptx
PPT SIDANG SKRIPSI.pptxPPT SIDANG SKRIPSI.pptx
PPT SIDANG SKRIPSI.pptx
 
Ini hanya contoh saja
Ini hanya contoh sajaIni hanya contoh saja
Ini hanya contoh saja
 
reto sako wie
reto sako wiereto sako wie
reto sako wie
 
Hukum waris (1)
Hukum waris (1)Hukum waris (1)
Hukum waris (1)
 
Powerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptx
Powerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptxPowerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptx
Powerpoint bab warisan dalam hukum islam.pptx
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptxHukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
 

More from Yapiter Marpi

Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021
Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021
Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021Yapiter Marpi
 
Perbandingan hukum pidana
Perbandingan hukum pidanaPerbandingan hukum pidana
Perbandingan hukum pidanaYapiter Marpi
 
Mater Perbandingan Hukum Pidana
Mater Perbandingan Hukum PidanaMater Perbandingan Hukum Pidana
Mater Perbandingan Hukum PidanaYapiter Marpi
 
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Yapiter Marpi
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Yapiter Marpi
 
Soal uts hukum adat gas al 2021
Soal uts hukum adat gas al 2021Soal uts hukum adat gas al 2021
Soal uts hukum adat gas al 2021Yapiter Marpi
 
Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021Yapiter Marpi
 
Perkuliahan ke-4 Hukum Adat
Perkuliahan ke-4 Hukum AdatPerkuliahan ke-4 Hukum Adat
Perkuliahan ke-4 Hukum AdatYapiter Marpi
 
perkuliahan ke-2 Hukum Adat
perkuliahan ke-2 Hukum Adatperkuliahan ke-2 Hukum Adat
perkuliahan ke-2 Hukum AdatYapiter Marpi
 
Perkuliahan ke-1 Hukum Adat
Perkuliahan ke-1 Hukum AdatPerkuliahan ke-1 Hukum Adat
Perkuliahan ke-1 Hukum AdatYapiter Marpi
 
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariahPert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariahYapiter Marpi
 
Pert 5 Asas Hukum Perbankan
Pert 5 Asas Hukum PerbankanPert 5 Asas Hukum Perbankan
Pert 5 Asas Hukum PerbankanYapiter Marpi
 
Pert 4 Jenis Kegiatan Bank
Pert 4 Jenis Kegiatan BankPert 4 Jenis Kegiatan Bank
Pert 4 Jenis Kegiatan BankYapiter Marpi
 
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensionalPert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensionalYapiter Marpi
 
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)Yapiter Marpi
 
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di IndonesiaPert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di IndonesiaYapiter Marpi
 
Pert 1 Hukum Perbankan
Pert 1 Hukum PerbankanPert 1 Hukum Perbankan
Pert 1 Hukum PerbankanYapiter Marpi
 

More from Yapiter Marpi (19)

Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021
Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021
Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021
 
Perbandingan hukum pidana
Perbandingan hukum pidanaPerbandingan hukum pidana
Perbandingan hukum pidana
 
Mater Perbandingan Hukum Pidana
Mater Perbandingan Hukum PidanaMater Perbandingan Hukum Pidana
Mater Perbandingan Hukum Pidana
 
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
Soal uts hukum adat gas al 2021
Soal uts hukum adat gas al 2021Soal uts hukum adat gas al 2021
Soal uts hukum adat gas al 2021
 
Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021
 
Perkuliahan ke-5
Perkuliahan ke-5Perkuliahan ke-5
Perkuliahan ke-5
 
Perkuliahan ke-4 Hukum Adat
Perkuliahan ke-4 Hukum AdatPerkuliahan ke-4 Hukum Adat
Perkuliahan ke-4 Hukum Adat
 
pertemuan ke-3
pertemuan ke-3pertemuan ke-3
pertemuan ke-3
 
perkuliahan ke-2 Hukum Adat
perkuliahan ke-2 Hukum Adatperkuliahan ke-2 Hukum Adat
perkuliahan ke-2 Hukum Adat
 
Perkuliahan ke-1 Hukum Adat
Perkuliahan ke-1 Hukum AdatPerkuliahan ke-1 Hukum Adat
Perkuliahan ke-1 Hukum Adat
 
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariahPert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
 
Pert 5 Asas Hukum Perbankan
Pert 5 Asas Hukum PerbankanPert 5 Asas Hukum Perbankan
Pert 5 Asas Hukum Perbankan
 
Pert 4 Jenis Kegiatan Bank
Pert 4 Jenis Kegiatan BankPert 4 Jenis Kegiatan Bank
Pert 4 Jenis Kegiatan Bank
 
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensionalPert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
 
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
 
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di IndonesiaPert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
 
Pert 1 Hukum Perbankan
Pert 1 Hukum PerbankanPert 1 Hukum Perbankan
Pert 1 Hukum Perbankan
 

Recently uploaded

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Recently uploaded (10)

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT

  • 1. YM HUKUM ADAT WARIS 4 / 5 / 2 0 2 2 1
  • 2. YM Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. PARA PENDAPAT AHLI 4 / 5 / 2 0 2 2 2 Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
  • 3. YM  Sistem kewarisan individual Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa  Sistem kewarisan kolektif Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai.  Sistem kewarisan mayorat Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu : a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak lakilaki. b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua 4 / 5 / 2 0 2 2 3
  • 4. YM 1) karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat. 2) karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanah bengkok, tanah kasikepan. 3) karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yang belum dewasa. 4) karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik desa. 5) karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat. ALASAN-ALASAN HARTA PENINGGALAN TIDAK DAPAT DIBAGI, YAITU : 4 / 5 / 2 0 2 2 4
  • 5. YM Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :  Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan : Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.  Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya 4 / 5 / 2 0 2 2 5
  • 6. YM PADA JAWABAN UTS MARI KOREKSI BERSAMA TERIMAKASIH 4 / 5 / 2 0 2 2 6