Dokumen tersebut membahas tiga jenis persekutuan hukum adat, yaitu persekutuan hukum geneologis yang berdasarkan hubungan keturunan, persekutuan hukum territorial yang berdasarkan wilayah, dan persekutuan hukum geneologis dan territorial yang merupakan gabungan dari keduanya. Dokumen ini juga menjelaskan ciri-ciri masing-masing jenis persekutuan hukum adat tersebut.

1. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH.
Persekutuan
Hukum
Adat

2. PERSEKUTUAN HUKUM ADAT
kesatuan-kesatuan yan
mempunyai tata susunan yang
teratur dan kekal serta memiliki
pengurus sendiri dan kekayaan
sendiri baik kekayaan materiil
maupun imateriil

3. Djaren Saragih
Persekutuan hukum adalah
: Sekelompok orang-orang
sebagai satu kesatuan
dalam susunan yang teratur
yang bersifat abadi dan
memiliki pimpinan serta
kekayaan baik berwujud
maupun tidak berwujud dan
mendiami alam hidup
diatas wilayah tertentu

4. Van Vollenhoven
1. Tata susunan yang
teratur
2. Daerah yang tetap
3. Penguasa-penguasa atau
pengurus
4. Harta kekayaan

5. Persekutuan Hukum
Geneologis
Persekutuan Hukum
Territorial
Persekutuan Hukum
Geneologis dan Territorial
Terbentuknya Persekutuan Hukum ada tiga
asas atau macam

6. Persekutuan Hukum Geneologis
Yaitu yang berlandaskan kepada pertalian
darah, keturunan. Persekutuan Hukum
Geneologisdibagi tiga macam :
a. Pertalian darah menurut garis Bapak
(Patrilineal) seperti Batak, Nias, Sumba.
b. Pertalian darah menrut garis Ibu
(Matrilineal) seperti Minangkabau.
c. Pertalian darah menurut garis Bapak dan
Ibu (Unilateral) seperti di Pulau Jawa,
Aceh, Dayak.

7. Persekutuan Hukum Territorial
Yaitu berdasarkan pada daerah tertentu
atau wilayah. Ada tiga macam persekutuan
territorial yaitu :
a. Persekutuan Desa Yaitu orang-orang
yang terikat dalam satu desa
b. Persekutuan Daerah Dimana didalamnya
terdapat beberapa desa yang masing-
masing mempunyai tata susunan
sendiri.
c. Perserikatan

8. Persekutuan Hukum Geneologis
dan Territorial
Yaitu gabungan antara persekutuan geneologis dan
territorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru,
Minangkabau dan Renjang. Setiap persekutuan hukum
dipmpin oleh kepala persektuan, oleh karena itu kepala
persekutuan mempunyai tugas antara lain :
1. Tindakan-tindakan mengeani tanah, seperti
mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai,
perjanjian-perjanjian mengenai tanah, agar sesuai
dengan hukum adat.
2. Penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan
pembinaan hukum.
3. Sebagai hakim perdamaian desa.
4. Memelihara keseimbangan lahir dan batin
5. Campur tangan dalam bidang perkawinan