Fakultas Hukum Unviersitas Jakarta Semester Gasal (kelas Bu yanti) Dosen Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH Penjelasan silahkan tinjau langsung pada PPT disebelah.

1. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH.
Konsepsi
Hukum Adat
Dalam Hukum
Tanah Nasional
1/07/2022

2. hukum tanah Indonesia yang
tunggal tersusun dalam suatu
sistem berdasarkan
alam pemikiran hukum adat
mengenai hubungan hukum
antara masyarakat hukum adat
tertentu dengan tanah
ulayatnya.
Hukum tanah nasional

3. komunalistik religius
Konsepsi hukum adat atas tanah
dapat dirumuskan sebagai konsep
yang memungkinkan penguasaan
tanah secara individual dengan
hak-hak atas tanah yang bersifat
pribadi sekaligus mengandung
unsur kebersamaan.

4. Ketentuan-ketentuan hukum
adat yang diangkat menjadi
hukum agraria nasional:
 tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan
negara;
 tidak bertentangan dengan
sosialisme Indonesia; dan
 tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ada dalam
UUPA itu sendiri

5. Pernyataan mengenai Hukum
Adat dalam UUPA :
a. Penjelasan Umum angka
III (1);
b. Pasal 5;
c. Penjelasan Pasal 5;
d. Penjelasan Pasal 16;
e. Pasal 56 dan secara tidak
langsung dalam Pasal 58.

6. Pembentukan hukum tanah
nasional
1. asas religiusitas (Pasal 1 UUPA);
2. asas kebangsaan (Pasal 1, 2 dan 9 UUPA);
3. asas demokrasi (Pasal 9 UUPA);
4. asas kemasyarakatan, pemerataan dan
keadilan sosial (Pasal 6, 7, 10, 11 dan 13
UUPA);
5. asas penggunaan dan pemeliharaan tanah
secara berencana (Pasal 14 dan 15 UUPA);
dan
6. asas pemisahan horisontal tanah dengan
bangunan dan tanaman yang ada di
atasnya.

7. Hak-hak mengatur terkait
hukum pertanahan antara lain:
1. Hak Bangsa Indonesia
2. Hak Menguasai Negara
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat
4. Hak-hak Perorangan Atas Tanah
5. Hak Pengelolaan

8. TERIMAKASIH