SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
YM
PARADIGMA PENERAPAN METODE PERBANDINGAN HUKUM
4 / 5 / 2 0 2 2
1
YM
Masalah bahasa dan terminologi
• Perbedaan budaya antara sistem-sistem hukum
• Potensi asal-asalan (arbitrariness) dalam pemilihan obyek studi
• Kesulitan-kesulitan dalam menggapai ‘kelayakan membandingkan’
dalam perbandingan
• Keinginan untuk melihat sebuah ‘common legal pattern’ dalam suatu
sistem hukum teori mengenai pattern perkembangan secara umum
• Bahaya ketika menolak/menghindari ‘extra-legal rules’.
TANTANGAN DALAM RISET
PERBANDINGAN HUKUM
4 / 5 / 2 0 2 2
2
YM
Ada tiga tahapan dalam membandingkan:
• The descriptive phase
mendeskripsikan norma, konsep dan kelembagaan dari sistem
yang dikaji. Sekaligus memahami masalah sosial-ekonomi dan
masalah hukumnya.
• The identification phase
identifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum
• The explanatory phase
upaya untuk melihat /mengkaji ulang kemiripan, ketidakmiripan
antara sistem hukum, konsep dan kelembagaannya
4 / 5 / 2 0 2 2
3
YM
1) comparative law, merupakan metode penyelidikan dengan
tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam
tentang bahan hukum tertentu;
2) comparative law, bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-
asas hukum, bukan suatu cabang hukum (is not body rules and
principle);
3) comparative law adalah tehnik atau cara menggarap unsur
hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.
RUDOLF D. SCLESSINGER (COMPARATIVE LAW 1959)
4 / 5 / 2 0 2 2
4
YM
Van Apeldoorn
Objek ilmu hukum: hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu
hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari
hukum itu sendiri tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-
gejala hukum dengan gejala sosial lainnya.
4 / 5 / 2 0 2 2
5
YM
1. Metode sosiologis (untuk meneliti hubungan antara
hukum dengan gejala sosial lainnya);
2. Metode sejarah (untuk meneliti perkembangan hukum;
3. Metode perbandingan (untuk membandingkan berbagai
tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat.
UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA
MENGGUKAN:
4 / 5 / 2 0 2 2
6

More Related Content

Similar to Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021 (10)

Proleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptxProleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptx
 
Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)
 
akuntansi fekon unhalu
akuntansi fekon unhaluakuntansi fekon unhalu
akuntansi fekon unhalu
 
Teori teori hukum konstitusi
Teori teori hukum konstitusiTeori teori hukum konstitusi
Teori teori hukum konstitusi
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1
 
Present1 epistemologi of comparative law
Present1 epistemologi of comparative lawPresent1 epistemologi of comparative law
Present1 epistemologi of comparative law
 
Memilih pendekatan.pptx
Memilih pendekatan.pptxMemilih pendekatan.pptx
Memilih pendekatan.pptx
 
3. KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
3. KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx3. KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
3. KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
 

More from Yapiter Marpi

More from Yapiter Marpi (19)

Perbandingan hukum pidana
Perbandingan hukum pidanaPerbandingan hukum pidana
Perbandingan hukum pidana
 
Mater Perbandingan Hukum Pidana
Mater Perbandingan Hukum PidanaMater Perbandingan Hukum Pidana
Mater Perbandingan Hukum Pidana
 
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
Soal uts hukum adat gas al 2021
Soal uts hukum adat gas al 2021Soal uts hukum adat gas al 2021
Soal uts hukum adat gas al 2021
 
Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021Soal uas hukum adat gas al 2021
Soal uas hukum adat gas al 2021
 
Perkuliahan ke-5
Perkuliahan ke-5Perkuliahan ke-5
Perkuliahan ke-5
 
Perkuliahan ke-4 Hukum Adat
Perkuliahan ke-4 Hukum AdatPerkuliahan ke-4 Hukum Adat
Perkuliahan ke-4 Hukum Adat
 
pertemuan ke-3
pertemuan ke-3pertemuan ke-3
pertemuan ke-3
 
perkuliahan ke-2 Hukum Adat
perkuliahan ke-2 Hukum Adatperkuliahan ke-2 Hukum Adat
perkuliahan ke-2 Hukum Adat
 
Perkuliahan ke-1 Hukum Adat
Perkuliahan ke-1 Hukum AdatPerkuliahan ke-1 Hukum Adat
Perkuliahan ke-1 Hukum Adat
 
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADATPerkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
 
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariahPert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
Pert 6 perbankan syariah Macam-macam perbankan syariah
 
Pert 5 Asas Hukum Perbankan
Pert 5 Asas Hukum PerbankanPert 5 Asas Hukum Perbankan
Pert 5 Asas Hukum Perbankan
 
Pert 4 Jenis Kegiatan Bank
Pert 4 Jenis Kegiatan BankPert 4 Jenis Kegiatan Bank
Pert 4 Jenis Kegiatan Bank
 
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensionalPert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
Pert 3 Penjelasan Prinsip dasar tentnag perbankan konvensional
 
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
Rps mk hukum perbankan (smt genap 2021)
 
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di IndonesiaPert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
Pert 2 Lembaga Keuangan Indonesia Jenis Perbankan di Indonesia
 
Pert 1 Hukum Perbankan
Pert 1 Hukum PerbankanPert 1 Hukum Perbankan
Pert 1 Hukum Perbankan
 

Recently uploaded

PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (9)

Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 

Perkuliahan Perbandingan Hukum Pidana Gasal 2021

  • 1. YM PARADIGMA PENERAPAN METODE PERBANDINGAN HUKUM 4 / 5 / 2 0 2 2 1
  • 2. YM Masalah bahasa dan terminologi • Perbedaan budaya antara sistem-sistem hukum • Potensi asal-asalan (arbitrariness) dalam pemilihan obyek studi • Kesulitan-kesulitan dalam menggapai ‘kelayakan membandingkan’ dalam perbandingan • Keinginan untuk melihat sebuah ‘common legal pattern’ dalam suatu sistem hukum teori mengenai pattern perkembangan secara umum • Bahaya ketika menolak/menghindari ‘extra-legal rules’. TANTANGAN DALAM RISET PERBANDINGAN HUKUM 4 / 5 / 2 0 2 2 2
  • 3. YM Ada tiga tahapan dalam membandingkan: • The descriptive phase mendeskripsikan norma, konsep dan kelembagaan dari sistem yang dikaji. Sekaligus memahami masalah sosial-ekonomi dan masalah hukumnya. • The identification phase identifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum • The explanatory phase upaya untuk melihat /mengkaji ulang kemiripan, ketidakmiripan antara sistem hukum, konsep dan kelembagaannya 4 / 5 / 2 0 2 2 3
  • 4. YM 1) comparative law, merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu; 2) comparative law, bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas- asas hukum, bukan suatu cabang hukum (is not body rules and principle); 3) comparative law adalah tehnik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. RUDOLF D. SCLESSINGER (COMPARATIVE LAW 1959) 4 / 5 / 2 0 2 2 4
  • 5. YM Van Apeldoorn Objek ilmu hukum: hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala- gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. 4 / 5 / 2 0 2 2 5
  • 6. YM 1. Metode sosiologis (untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya); 2. Metode sejarah (untuk meneliti perkembangan hukum; 3. Metode perbandingan (untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat. UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA MENGGUKAN: 4 / 5 / 2 0 2 2 6