Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Jawa Tengah berdasarkan pertemuan pemangku kepentingan pada 18 Oktober 2016. Dibahas penerapan pendekatan restoratif dan diversi dalam UU SPPA, serta rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi layanan pendidikan alternatif, pemantauan pembinaan pasca diversi, dan evaluasi pelaksanaan sistem peradilan anak.

1. REFLEKSI PELAKSANAAN
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Pertemuan pemangku kepentingan
ABH 18 Oktober 2016
Jawa Tengah

2. PENDEKATAN UU SPPA
Substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai
Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan
untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan
diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan
sosial secara wajar.
UU no. 11/2012 tentang SPPA (Penjelasan )

3. SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
SISTEM
KESEJAHTERAA
N SOSIAL
SISTEM
PERADILAN
SISTEM
PERUBAHAN
PERILAKU

4. • Merespon agar masalah atau mengambil jalan
pintas ?
o Membantu keluarga dalam mendampingi anak v.s.
mengirimkan anak ke lembaga kesejahteraan sosial
• Membiarkan anak menyelesaikan masalahnya
sendiri (dan memperkuat stigma) atau
mendukung anak memperbaiki diri?
o Memberikan dukungan terhadap anak (dengan
menugaskan psikolog atau peksos) serta mendampingi
keluarga, sekolah dan masyarakat v.s. memindahkan
sekolah anak

5. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Pertemuan pemangku kepentingan
ABH 18 Oktober 2016
Jawa Tengah

6. 1. AKH dan pendidikan (alternatif)
• Daftar lembaga pendidikan tidak diketahui
 BP2AKB dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah
memfasilitasi koordinasi (melibatkan BAPAS, Kanwil
Agama, Disnaker) untuk berbagi informasi (dan
mekanisme untuk mengakses) lembaga pendidikan
informal kepada BAPAS-BAPAS dan Pengadilan Negeri
dan membuat direktori layanan
• AKH dipindahkan dari sekolah asal
 Peningkatan pemahaman dan arahan agar
lingkungan sekolah memberikan dukungan khusus
bagi AKH, termasuk menghindari stigmasitisasi
 BAPAS (dan PEKSOS) melakukan pendampingan dan
pembinaan ke masyarakat (termasuk sekolah),
keluarga, dan AKH

7. 2. MONITORING PELAKSANAAN
PEMBINAAN
• Pembinaan paska diversi dan paska terbatas
tetapi dana dan sumber daya lain tersedia
 MOU untuk akses bantuan dan pembinaan

8. 3. EVALUASI DAN PERBAIKAN
KOORDINASI PELAKSANAAN
• Penetapan tentang kesepakatan diversi tidak
segera dijalankan (oleh pengadilan); peksos
tidak ada atau lama; dll.
• Tidak ada penetapan koordinator pemberi
layanan bagi AKH
• Analisa lebih lanjut tentang potensi dan
tantangan dalam percepatan pelaksanaan
sistem peradilan pidana anak
Rakor di tingkat provinsi dengan fokus evaluasi
pelaksanaan sistem peradilan pidana anak