1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia di berbagai negara dan bahasanya. 2. Hak asasi didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang harus dilindungi dan dihormati. 3. Dokumen ini juga membahas sejarah perjuangan hak asasi manusia.

1. SUBDIT FASHARKAN
MATERI PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA

2. belanda
“grondrechten”“mensenrechten”
“fundamentele
rechten”
“Rechten van
den mens”
Hak Kodrat
Hak Asasi
Manusia
Hak Dasar
Manusia
Hak yang melekat pada diri manusia yang harus dilindungi dan
dihormati
Hak
Fundamental

3. inggiris
“basic rights”“Human Rights”
“fundamental
rights”
“Natural rights”
Hak Kodrat
Manusia
Hak asasi
Manusia
Hak Dasar
Manusia
Hak yang melekat pada diri manusia
yang harus dilindungi dan dihormati
Hak
Fundamental

4. prancis
“grundrechte”
“droits de
I’homme”
“droits
fundamentaux”
“menchenrechte
”
Hak kodrat
Manusia
Hak asasi
manusia
Hak dasar
manusia
Hak yang melekat pada diri manusia yang harus dilindungi dan
dihormati
Hak
fundamental

5. indonesia
Hak dasar
manusia
Hak asasi
manusia
Hak
fundamental
Hak kodrat
manusia
“Natural
rights”
“Human
Rights”
“basic rights”
Hak yang melekat pada diri manusia yang harus dilindungi dan
dihormati
“fundamental
rights”

6. Dari peristilahan tersebut dapat dipahami bahwa hak
asasi manusia diartikan sebagai:
Hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati,
universal dan langgeng yang dibawa oleh mansia
semejak manusia itu lahir.
Disebut hak kodrat karena:
Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami
akal budi dan pendapat manusia.
Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati
tersebut.
Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam
kedaan alamiah (state of nature) dan kemudian
dibawanya dalam hidup bermasyarakat.

7. 1. Hak asasi merupakan hak yang
memperoleh pengakuan secara
internasional
2. Konotasi hak asasi manusia
terkait erat dengan asas-asas idea
dan politis
3. Hak asasi dimuat dalam
dokumen politik sehingga
sifatnya lebih dinamis
1. Hak dasar merupakan hak
yang diakui melalui hukum
nasional
2. Konotasi hak dasar terkait
erat dengan asas-asas idea
dan yuridis
3. Hak dasar dituangkan
dalam dokumen yuridis
sehingga sipatnya terkesan
statis

8. Sejarah perjuangan
hak asasi manusia
NO PRIODE HAK ASASI MANUSIA YANG
DIPERJUANGKAN
DOKUMEN
1 2005
1500
SM
Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman
Raja Namrudz yang memaksakan harus
menyembah berhala. Hak yang diperjuangkan:
KEBEBASAN BERAGAMA
KITAB SUCI
Shuhuf
Ibrahim
2 1500
s/d
1000
SM
Perlawanan Nabi Musa, memerdekakan bangsa
Yahudi dari perbudakan raja Fir’aun agar
bebas dari kesewenang-wenangan raja yang
merasa dirinya sebagai Tuhan. Hak yang
diperjuangkan: KEBEBASAN BERAGAMA dan
Penghapusan Perbudakan
KITAB SUCI
Shuhuf
Musa

9. 3 2100
SM
Raja Hammurabi Penguasa Babilonia
menetapkan aturan hukum dalam
konstitusi negaranya yang menjamin
keadilan bagi warganya. Hak yang
diperjuangkan pada masa itu:
- Keadilan;
- Mencegah ankara murka;
- Mencegah penindasan rakyat
Konstitusi
Negara
4 1500
SM
Perintah Raja Thutmose dari Mesir
kepada ketua Mahkamah Agung
Pekhmire berisi: Keharusan bertindak
berbuat sama untuk semua orang.
Perintah ini melahirkan;
1. Asas persamaan dimuka hukum;
2. Asas peradilan bebas dan tidak
memihak
Titah Raja
Perintah

10. 5 600
s/d
200
SM
Di Athena Yunani. Raja Solon telah
menyusun Undang-Undang yang
menjamin keadilan dan persamaan bagi
setiap warganya. Membentuk Heliaie
yaitu Mahkamah Keadilan untuk
melindungi orang-orang miskin dan
Majelis Rakyat atau Acdesia. Hak yang
diperjuangkan pada masa itu:
1. Asas Insonomia (Persamaan dimka
hukum;
2. Isogoria (Kebebasan berbicara)
Konstitusi
Negara
6 30 SM
s/d
200 M
Ajaran yang dibawa Nabi Isa untuk
saling mengasihi sesama manusia dan
menghargai hak-hak orang lain. Hak
yang diperjuangkan: Persamaan Hak dan
saling menghormati
KITAB SUCI
Injil

11. 7 610 M Diturunkan kepada Nabi Muhamad
SAW banyak mengajarkan tentang
toleransi, berbuat adil, tidak boleh
memaksa, bijaksana, menerapkan kasih
sayang. Hak yang diperjuangkan hak
asasi secara universal dan memberikan
rahmat, kepada seluruh alam semesta
dan sebagainya.
KITAB SUCI
Al Qur’an
8 1215 Dirumuskannya hak asasi manusia
dalam piagam Magna Charta, isu
pokoknya adalah bahwa kewenangan
harus memberikan perlindungan atas
hak asasi. Hak yang diperjuangkan:
1. hak politik;
2. ekonomi dan sosial;
3. Perlindungan atas hak-hak individu.
PIAGAM
Magna
Charta
tahun 1215

12. 9 1689 Pembatasan Kekuasaan Raja dan
perlindungan hak Asasi Manusia seperti:
Hak untuk mengajukan petisi; hak
berdebat bebas; Raja memungut pajak
kalau harus izin dari Great Council;
Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara,
disiksa atau disita miliknya, tanpa cukup
alasan menurut hukum negara.
Act of
settlement
10 1670 Ditetapkan Hobeas Corpus Act, yang
berisi titah atau perintah Raja agar
setiap orang yang ditahan segera
dihadapkan kemuka hakim dan diberi
tahu atas tuduhan apa ia ditahan. Dari
sinilah berasal prinsip hukum bahwa;
setiap orang yang ditahan harus atas
perintah hakim.
Undang-
undang

13. 11 1776 Declaration of Independent pada tahun
1776, yaitu pernyataan kemerdekaan
Amerika. Deklarasi ini memuat antara
lain:
1. Kebebasan;
2. hak untuk hidup
3. pengejaran kebahagiaan.
4. Persamaan hak
5. Pemerintahan yang adil.
Declaration
of
Independent
tahun
1776
12 1948 Dideklarasikannya pernyataan hak asasi
manusia sedunia (Universal Declaration
of Human Rihts), memuat rumusan hak
asasi manusia secara lengkap. Berlaku
universal, tanpa memandang batas-batas
wilayah negara, ras,agama, dll.
Deklarasi

14. PANDANGAN
HUKUM
ALAM
PANDANGAN
POSITIVISME
HUKUM
PANDANGAN
BANGSA
INDONESIA
NEGARA NEGARA
PANDANGAN
PENGANUT
MARXISME
TUHAN TUHAN
SUMBER HAK ASASI
MANUSIA

15. GENERASI HAK
Generasi
pertama
• Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Umum Ham sedunia); Elemen dasar konsepsi hak
asasi manusia generasi pertama; prinsip integritas manusia,
kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan
politik.
Generasi
Kedua
• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. kemajuan ekonomi, sosial dan
kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk
menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam
penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya.
Generasi
ketiga
• rights to development; Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati
hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan
ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan,
kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.
Generasi
ketiga
• Environment rights, yaitu hak atas lingkungan yang sehat
termasuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan untuk
kesejahteraan manusia.

16. substansi HAm
Substansi utama hak asasi manusia adalah:
kebebasan dan hak atas privasi.
Catatan:
• Kebebasan adalah kemampuan manusia untuk memberi
arti dan arah hidupnya, serta kemampuan untuk
menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan
nilai-nilai yang ditawarkan pada manusia oleh kehidupan.
• Hak privasi adalah hak pribadi yang tidak bisa diganggu
gugat

17. Sipat Universal dari Declarasi HAM
Sifat universal dari deklarasi tersebut nampak jelas dari
perumusannya.
1. Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai
dengan kata-kata yang mengandung makna universal
seperti : everyone, no one, men, women;
2. Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu;
3. Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada
bangsa-bangsa, tetapi kepada setiap individu dan setiap
lembaga masyarakat;
4. Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi
manusia demi tercapainya perdamaian dan keamanan
dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota
PBB tapi termasuk negara-benara bukan anggota PBB.

18. 1. Pada intinya konsep hak asasi mengandung arti bahwa hak tersebut
diperuntukkan bagi manusia, jadi hak asasi yang diberikan pada
manusia itu harus dilihat secara universal tanpa membedakan ras,
agama, kebangsaan, jenis kelamin maupun budaya.
2. Konsep hak asasi manusia bersifat umum, tidak terbagi dalam
wilayah-wilayah dan berlakunya tidak memandang batas-batas
wilayah negara.
3. Kesatuan konsep hak asasi manusia telah dirumuskan dalam suatu
piagam yang pada kenyataan diterima oleh setiap negara.
4. Kemajuan ilmu dan teknologi, membawa pengaruh yang kuat
terhadap budaya, sehingga setiap negara saling tergantung dan
bersifat transnasional. Jadi hampir mustahil menggariskan secara
tegas batas budaya dan etnis suatu negara.
Pemikiran teoritis argumentatif yang mendukung
pendekatan universal terhadap hak asasi:

19. eksistensi HAmEksistensi Hak Asasi Manusia
1.Pada saat hak asasi belum dirumuskan dalam
dokumen-dokumen resmi hak tersebut eksis
sebagai hak kodrat yang merupakan pemberian
dari Tuhan sebagai hak yang harus dihormati.
2.Pada saat hak asasi tersebut dirumuskan dalam
Deklarasi dan diimplementasikan dalam hukum
internasional hak tersebut eksis sebagai hak moral
yang harus dipedomani.
3.Pada saat hak asasi dirumuskan dalam Konstitusi
dan hukum nasional hak tersebut eksis sebagai hak
hukum yang harus dilindungi dan ditegakkan
secara hukum

20. Pokok pikiran dikeluarkan UU No. 39/1999
1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala
isinya;
2. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur,
kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya
untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
3. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat
manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,
karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan
martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala
bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
4. Manusia merupakan makhluk sosial maka hak asasi manusia yang
satu dibatasi oleh oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga
kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
5. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam
keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun;
6. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati
hak asasi manusia orang lain sehingga di dalam hak asasi manusia

21. PERLINDUNGAN Ham
Perlindungan terhadap hak asasi
dilakukan dengan cara:
1. Hak asasi harus mendapat jaminan
secara konstitusional;
2. Hak asasi harus dirumuskan dalam
undang-undang;
3. Hak asasi harus ditegakkan melalui
badan peradilan yang bebas dan
tidak memihak

22. Pelanggaran ham
• Pelanggaran ham biasa adalah semua
pelanggaran terhadap hak-hak asasi
manusia diluar kategori pelanggaran ham
berat;
• Pelanggaran ham berat adalah;
1. kejahatan genosida, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama;
2. kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan
sebagaian dari serangan yang meluas atau sistematik, sebagai
lanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan
dengan organisasi kekuasaan yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

23. bentuk kejahatan genosida
1. membunuh anggota kelompok; pengertian anggota
kelompok disini adalah seorang atau lebih anggota
kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan
mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok
tertentu ke kelompok lain.

24. bentuk kejahatan kemanusiaan
1. melakukan pembunuhan sebagaimana diatur
dalam Pasal 340 KUHP;
2. pemusnahan, termasuk perbuatan yang
menimbulkan penderitaan yang dilakukan
dengan sengaja seperti perbuatan menghambat
pemasokan barang makanan dan obat-obatan
yang dapat menimbulkan pemusnahan pada
sebagian penduduk;
3. perbudakan yang di dalamnya termasuk
perdagangan manusia khususnya perdagangan
wanita dan perdagangan anak-anak;

25. 4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
yaitu pemindahan orang secara paksa dengan cara
pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari
daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah,
tanpa didasari oleh alasan yang diijinkan oleh hukum
internasional;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan
fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar
(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan; yaitu perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan
atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental
terhadap seseorang tahanan atau seseorang yang berada
di bawah pengawasan;

26. 7.perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara
paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau
strelisasi secara paksa atau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu
atau perkumpulan yang didasari persamaan
paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah
diakui secara universal sebagai hal yang dilarang
menurut hukum internasional;

27. 9. penghilangan orang secara paksa yaitu berupa
penangkapan, penahan atau penculikan seseorang oleh
atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari
negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan
mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan
orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang;
10.kejahatan apartheid, yaitu perbuatan tidak manusiawi
dengan sifat-sifat dan kriteria sebagaimana kejahatan
genosida yang dilakukan dalam konteks suatu rezim
kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu
kelompok atas kelompok ras lain dan dilakukan dengan
maksud untuk mempertahankan rezim itu.

28. pengadilan ham
T E R I T O R I A L
NASIONALITAS AKTIF
TIDAK BERLAKU BAGI PELAKU YANG
NASIONALITAS AKTIF
T E R I T O R I A L
PELANGGARAN HAM BERAT
(GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS)
G E N O C I D E CRIMES AGAINST HUMANITY

29. LEMBAGA DALAM PROSES
HUKUM ACARA PERADILAN
HAK ASASI MANUSIA
Proses
Penyelidikan
Penyelidik
Komnasham
Proses Penyidikan
dan Penuntutan
Penyidik dan
Penuntut
Umum
Jaksa Agung
Penyidik &
PU. Adhoc
Proses
Pemeriksaan
Pengadilan
Persidangan
Majelis Hakim
5 (lima) orang

30. PROSES HUKUM DALAM ACARA PERADILAN HAM
1. PENANGKAPAN
2. PENAHANAN
3. PENYELIDIKIAN
4. PENYIDIKAN
5. PENUNTUTAN
6. PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
Penangkapan
1. Kewenangan Penangkapan hanya pada Jaksa Agung;
2. Jangka waktu penangkapan hanya paling lama untuk 1
(satu) hari

31. Penahanan
pertama
30 hari
Jaksa Agung
Diperpanjang
penahanan
20 hari
Ketua
Pengadilan
Ham
Diperpanjang
penahanan
20 hari
Ketua
Pengadilan
Ham
Penahanan DalamPenuntutan

32. Penahanan
pertama
90 hari
Jaksa Agung
Diperpanjang
penahanan
90 hari
Ketua
Pengadilan
Ham
Diperpanjang
penahanan
60 hari
Ketua
Pengadilan
Ham
Penahanan DalamPenyidikan

33. Penahanan
Pengadilan
90 hari
Ketua
Pengadilan
Ham
Perpanjangan
penahanan
30 hari
Ketua
Pengadilan
Ham
Penahananpadatingkat pemeriksaanpersidangantingkat pertama

34. Ketua
Mahkamah
Agung
Perpanjangan
Penahanan
60 hari
Ketua
Mahkamah
Agung
30 hari
Perpanjangan
Penahanan
Perpanjangan
PenahananPenahanan
30 hari60 hari
Ketua
Pengadilan
Tinggi Ham
Ketua
Pengadilan
Tinggi Ham
PemeriksaanTingkat Banding
dan Tingkat Kasasi

35. PENYELIDIKAN
1. Penyelidik Komnasham
2. Komnasham dapat membentuk Tim Penyelidik
3. Penyelidik memberitahukan kepada Penyidik
dimulainya penyelidikan
4. Kesimpulan Penyelidikan disampaikan kepada
Penyidik, 7 hari setelah menyerahkan hasil
penyelidikan
5. Apabila dikembalikan oleh Penyidik, dalam
jangka 30 hari sejak dikembalikan penyelidik
wajib melengkapi kekurangan tersebut.

36. PENGADUAN
1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa
hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan
pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai
dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti
awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan
harus disertai persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar
sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia
tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud
meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran
hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

37. PEMERIKSAAN PENGADUAN
Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak
dilakukan atau dihentikan apabila :
1) tidak memiliki bukti awal yang memadai;
2) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak
asasi manusia;
3) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata
tidak ada kesungguhan dari pengadu;
4) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi
penyelesaian materi pengaduan; atau
5) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum
yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

38. 6. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak
melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib
Komnas HAM.
7. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna
melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan
atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang
ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan
identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti
lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau
pemantauan.
8. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau
membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau atau
bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan
dengan materi pengaduan atau pemantauan.

39. 1) membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
2) membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
3) membahayakan keselamatan perorangan;
4) mencemarkan nama baik perorangan;
5) membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib
dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
6) membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses
penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
7) Menghambat penyelesaian terhadap masalah yang ada,
8) membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang;
10. Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara
tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.
11. Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait
wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
9. Penetapan sebagaimana dimaksud, didasarkan pada pertimbangan
bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut
dapat;

40. KEWENANGAN PENYELIDIK
1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang
timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya
patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok
orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan
untuk diminta dan didengar keterangannya;
4. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan
tempat lainnya yang dianggap perlu;
6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara
tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan
aslinya;

41. 7. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1). Pemeriksaan surat;
2). Penggeledahan dan penyitaan;
8. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan,
dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak
tertentu;
9. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
10. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau
menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta
bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara
paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. PENYIDIKAN
1. Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dilakukan oleh Jaksa Agung.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Jaksa Agung dapat
mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan
atau masyarakat.
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud wajib diselesaikan paling lambat
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan
diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
4. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan
daerah hukumnya.
5. Dalam hal jangka waktu habis dan penyidikan belum dapat
diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam
puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya.

43. 6. Apabila dalam jangka waktu tersebut habis dan dari hasil
penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib
dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh
Jaksa Agung.
7. Setelah surat perintah penghentian penyidikan
dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan
dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang
melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.
8. Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima
oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga
sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan
praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai
dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. PENUNTUTAN
1. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Jaksa
Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang
terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
3. Penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh
puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan
diterima.
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu
dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa
Agung mengenai perkembangan penyidikan dan
penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat.

45. PEMERIKSAAN PENGADILAN
MAJELIS HAKIM terdiri dari 5 (lima ) orang, 2 (dua)
orang Hakim karir dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc:
Masa Pemeriksaan persidangan dibatasi:
Pemeriksaan Tingkat Pertama : 180 hari
Pemeriksaan Tingkat Banding : 90 hari
Pemeriksaan Tingkat Kasasi : 90 hari

46. mauliate