SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK MENGATASI BENCANA ASAP
DIWILAYAH PROVINSI JAMBI
Tulisan Inisiatif
Sebagai bagian dari rasa empati terhadap penderitaan rakyat Jambi sehubungan bencana
asap, sebagai dampak oleh para oknum, para pembakar perkebunan dan lahan yang tidak
peduli kepada kehidupan warga Jambi serta lingkungan disekitarnya
Oleh
Woro Handayani
KOMUNITAS PEDULI BENCANA ASAP JAMBI
SEPTEMBER 2015
2
KEPUTUSAN STRATEGIS UNTUK EVAKUASI WARGA DAN MEMBUAT
GALIAN/TAMPUNGAN AIR PADA AREAL KARHUTLA TERKAIT
BENCANA ASAP DIWILAYAH PROVINSI JAMBI
Dalam situasi yang membingungkan, panik, kacau balau, terhinggapi
rasa putus asa dikarenakan hujan tidak kunjung hadir di wilayah Jambi, oleh
karena itu situasi kontijensi / ketanggap daruratan diperlukan langkah –
langkah yang tepat. Sikap dan tindakan yang perlu dilakukan apabila proyek
hujan buatan tidak membuahkan hasil maka tindakan kita antara lain adalah
mencari jalan keluar atau alternatif, sehingga kecepatan berfikir strategis dan
bertindak cepat, serta memiliki rasa empati yang tinggi terhadap penderitaan
rakyatnya akibat bencana asap sangatlah diperlukan.
Kecepatan bertindak dan kecepatan berfikir strategis sangat
dibutuhkan dalam kepemimpinan ketanggap daruratan, leader ships
kontijensi dalam mengambil keputusan sangat dibutuhkan, kegiatan
ketanggapdaruratan kita arahkan pada kegiatan penggalian sumber mata air,
pembuatan areal tampungan air, penggalian kolam, empang sampai
menemukan sumber mata air, kanal-kanal bersi air dan kegiatan evakuasi
sangatlah diperlukan, oleh karena itu langkah-langkah yang dibutuhkan oleh
pemangku kebijakan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Data pemetaan wilayah kebakaran perkebunan dan lahan yang didapat
sebagai referensi untuk melakukan kegiatan, berbuat dan bersikap
(berkoordinasi, konsulidasi, rapat, dan memutuskan dengan segera, cepat
tepat, tidak bertele-tele tanpa menunda waktu);
2. Berdasarkan hasil dari pemetaan wilayah kebakaran areal perkebunan/
lahan, maka lakukan koordinasi dengan cepat, naluri Pemangku kebijakan
harus sigap dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk
memerintahkan aparaturnya, tentang pernyataan situasi kontijensi/
ketanggap daruratan;
3. Pernyataan tanggap darurat digulirkan, tanpa terlepas dengan teori SWOT
dan renorlakdal (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian) atau dengan istilah POAC sebagai langkah manajemen kita
didalam menyelenggarakan kegiatan serta upaya yang harus dilakukan;
3
4. Seorang pimpinan ataupun pemangku kebijakan tidak boleh paranoid
terhadap ancaman BPK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian terkait penggunaan
anggaran kontijensi, seorang pemangku kebijakan harus berani mengambil
resiko sekecil apapun dalam penggunaan anggaran ketanggap daruratan
yang diperuntukan kepada kepentingan masyarakat yang terkena musibah
bencana asap, dengan catatan minimalisir penyimpangan dan perlu
pengawasan berjenjang. Rasa percaya diri, jibaku, rela berkorban, dengan
doktrin jiwa ragaku demi kemanusiaan meresap dalam sanubari para
pemangku kebijakan sangatlah diperlukan ;
5. Buat kegiatan proyek padat karya yang mengedepankan pemerintah
daerah dan komponen perangkatnya (para Camat, para Kepala desa)
sebagai pelaku utamanya. Otomatis Gubernur, para Bupati / Walikota
sebagai motoriknya pada wilayahnya yang terkena bencana asap. Kegiatan
penanggulangan bencana asap agar difokuskan pada wilayah sumber asap
ataupun sumber api, terutama dalam pembuatan lahan tampungan air
dan lahan sumber mata air;
6. Pelibatan perkuatan TNI, Polri, dan aparatur lainnya (Basarnas, PNBP/BPBD
Provinsi, Kota , Kabupaten, Manggala Agni BKSDA, Polsi
Kehutanan/Jagawana, Dinas Damkar), Masyarakatpedulibencana asap dan
kebakaran, Masyarakat Potensi SAR, masuk dalam unsur bantuan
sebagaimana perkuatan pelaksana kegiatan proyek padat karya. Dalam
kegiatan proyek padat karya selaku pimpinan proyek dikedepankan dan
dilaksanakan oleh para Camat dan para kepala desa;
7. Istimasi atau perkiraan untuk pembebasan 1 Ha dalam per 100 Ha pada
areal perkebunan dan lahan yang sering terkena bencana kebakaran dan
asap sebagai kebutuhan yang mutlak atas keberadaan lahan penyedia air
dalam bentuk empang/ danau, kolam stok air guna aktifitas pemadaman
api pada areal perkembunan dan lahan yang dekat dengan sumber asap
dan api;
8. Kerahkan alat berat baik dinas PU maupun milik perusahaan perkebunan
dan para pemilik alat berat lainnya (potensi masyarakat) untuk membantu
dalam mengadakan fasilitas danau buatan, kolam stok air damkar pada
4
wilayah dan lahan perkebunan maupun lahan masyarakat sebagai sumber
asap ataupun keberadaan titik api;
9. Dalam kondisi kontijensi atau ketanggap daruratan, belanjakan peralatan
mesin sedot air portable dan selang air yang sesuai dengan
peruntukkannya dengan situasilapangan yang ada sehingga berdaya guna
dan sesuai dengan peruntukkannya, jumlah kuantitas pengerahan
perkuatan lapangan;
10. Apabila indikator ISPU sudah menunjukkan label kategori SANGAT
BERBAHAYA segera lakukan evakuasi kepada warga masyarakat sebagai
bagian dari rasa tanggung jawab moril pimpinan/ pemangku kebijakan
untuk melindungi warganya dari resiko bencana asap;
11. Dalam tindakan ranah evakuasi warga, hendaknya kebutuhan
ketanggapdaruratan disesuaikan dengan kebutuhan terhadap rencana
evakuasi warga tersebut;
Berdasarkan penampakan keberadaan titik api ternyata lebih dominan
di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka sudah barang tentu pemerintah
daerah wilayah tersebut juga harus bertanggung jawab untuk mengambil
langkah-langkah sebagaimana yang tersebut diatas. Rasa empati dan
keprihatinan yang luar biasa harus muncul dan tumbuh pada diri pemangku
kebijakan yang ada di wilayah Sumatera Selatan, ingat yang menderita
sekarang adalah masyarakat Provinsi Jambi, tentunya tenggang rasa atau tepo
sliro juga harus munculpada para pimpinan wilayah tersebut. Seluruh sektor di
Provinsi Jambi menjadi terkendala, termasuk sektor pendidikan dimana anak
sekolah telah diliburkan selama 1 (satu) bulan penuh, betapa meruginya anak-
anak Jambi, kemudian masyarakatnya banyak terserang penyakit ISPA dan
penyakit lainnya.
Demikian sekelumit sumbangan pemikiran ditengah kegalauan dan
kepanikan di dalam mengatasi bencana asap yang kian runyam. Berikutnya
sebagai wujud keprihatinan dan empati terhadap warga Jambi yang sedang
didera bencana asap dan menderita ISPA, serta penyakit lainnya akibat situasi
dan kondisi udara pada level yang sangat berbahaya.
5
GAMBAR SITUASI BENCANA ASAP DI PROVINSI JAMBI
6
7
8
SITUASI PENAMPAKAN KABUT ASAP DI KOTA JAMBI. KABUT ASAP
YANG PEKAT DAN MENYESAKKAN PERNAFASAN WARGA JAMBI

More Related Content

What's hot

04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 21071604    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716kang apep
 
Penanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahPenanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahinfosanitasi
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Penataan Ruang
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahUndang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
 
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirPenataan Ruang
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)kphnganjuk
 
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...septianm
 
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktifPerencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktifRafi Perdana Setyo
 
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLUPedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLUinfosanitasi
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editkphnganjuk
 
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Penataan Ruang
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Masyrifah Jazm
 
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahInd puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahMasyrifah Jazm
 
good governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampahgood governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampahRustan Amarullah
 

What's hot (20)

Bab iv
Bab ivBab iv
Bab iv
 
Tempat pembuangan akhir sampah
Tempat pembuangan akhir sampahTempat pembuangan akhir sampah
Tempat pembuangan akhir sampah
 
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 21071604    bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
 
Penanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahPenanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampah
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahUndang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
 
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
 
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:  KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
 
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktifPerencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
 
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLUPedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dengan Menerapkan PPK BLU
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
 
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
 
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahInd puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
 
good governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampahgood governance dalam pengelolaan sampah
good governance dalam pengelolaan sampah
 
Sampah di kota kecil Kab. Sergai Sumut
Sampah di kota kecil Kab. Sergai SumutSampah di kota kecil Kab. Sergai Sumut
Sampah di kota kecil Kab. Sergai Sumut
 
Uu18 2008
Uu18 2008Uu18 2008
Uu18 2008
 

Similar to Solusi atasi bencana asap di wilayah Sumatera

Fenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahan
Fenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahanFenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahan
Fenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahanWoro Handayani
 
Strategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBIStrategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Cara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBI
Cara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBICara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBI
Cara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Strategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBIStrategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Questionnaires needs assessment pacc members
Questionnaires needs assessment pacc membersQuestionnaires needs assessment pacc members
Questionnaires needs assessment pacc membersawakmila
 
Laporan cemare jadi
Laporan cemare jadiLaporan cemare jadi
Laporan cemare jadiRidho Ahyana
 
Mitigasi bencana kelompok 6
Mitigasi bencana kelompok 6Mitigasi bencana kelompok 6
Mitigasi bencana kelompok 6Aar Riana
 
Mitigasi Tugas 1.pdf
Mitigasi Tugas 1.pdfMitigasi Tugas 1.pdf
Mitigasi Tugas 1.pdfCasperSperm
 
2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptx
2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptx2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptx
2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptxtatanghusaini2
 
Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2
Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2
Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2fidita
 
Strategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPd
Strategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPdStrategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPd
Strategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPdWoro Handayani
 
Penyusunan Roadmap Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Roadmap  Badan Penanggulangan Bencana DaerahPenyusunan Roadmap  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Roadmap Badan Penanggulangan Bencana DaerahDadang Solihin
 
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPdKurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPdWoro Handayani
 
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPdKurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPdWoro Handayani
 
ppt seminar hasil.pptx
ppt seminar hasil.pptxppt seminar hasil.pptx
ppt seminar hasil.pptxViraYuniar14
 

Similar to Solusi atasi bencana asap di wilayah Sumatera (20)

Fenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahan
Fenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahanFenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahan
Fenomena pembiaran pembakaran perkebunan & lahan
 
Strategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBIStrategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap karlahut; AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Cara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBI
Cara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBICara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBI
Cara mengatasi kebakaran lahan dan hutan;AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Strategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBIStrategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBI
Strategi jitu hadapi bencana asap; AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Questionnaires needs assessment pacc members
Questionnaires needs assessment pacc membersQuestionnaires needs assessment pacc members
Questionnaires needs assessment pacc members
 
Laporan cemare jadi
Laporan cemare jadiLaporan cemare jadi
Laporan cemare jadi
 
Bab i pendahuluan
Bab i pendahuluanBab i pendahuluan
Bab i pendahuluan
 
Mitigasi bencana kelompok 6
Mitigasi bencana kelompok 6Mitigasi bencana kelompok 6
Mitigasi bencana kelompok 6
 
Mitigasi Tugas 1.pdf
Mitigasi Tugas 1.pdfMitigasi Tugas 1.pdf
Mitigasi Tugas 1.pdf
 
Materi Fmsrb
Materi FmsrbMateri Fmsrb
Materi Fmsrb
 
2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptx
2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptx2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptx
2 Presentasi materi desa tangguh bencana.pptx
 
Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2
Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2
Sdc r-90139- panduan-cbfdrr-_v2
 
Strategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPd
Strategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPdStrategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPd
Strategi pembelajaran dalam bencana asap; WORO HANDAYANI SPd,MPd
 
Matrik sda 03
Matrik sda 03Matrik sda 03
Matrik sda 03
 
Penyusunan Roadmap Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Roadmap  Badan Penanggulangan Bencana DaerahPenyusunan Roadmap  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Roadmap Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 
Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf
Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdfLaporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf
Laporan Penilaian Ketangguhan_KotaPalu_rev02+ttd.pdf
 
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPdKurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran1;WORO HANDAYANI SPd
 
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPdKurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Kurikulum sadar lingkungan cegah kebakaran:WORO HANDAYANI,SPd,MPd
 
2707246.ppt
2707246.ppt2707246.ppt
2707246.ppt
 
ppt seminar hasil.pptx
ppt seminar hasil.pptxppt seminar hasil.pptx
ppt seminar hasil.pptx
 

More from Woro Handayani

Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)
Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)
Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)Woro Handayani
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIWoro Handayani
 
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIWoro Handayani
 
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKMANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKWoro Handayani
 
Hanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para Kapolsek
Hanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para KapolsekHanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para Kapolsek
Hanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para KapolsekWoro Handayani
 
Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)
Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)
Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)Woro Handayani
 
SOP Menata Administrasi Harwat Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan Ditpolair
SOP Menata Administrasi Harwat  Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan DitpolairSOP Menata Administrasi Harwat  Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan Ditpolair
SOP Menata Administrasi Harwat Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan DitpolairWoro Handayani
 
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal Woro Handayani
 
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal.
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal.HUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal.
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal.Woro Handayani
 
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal. POLDA JAMBI
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal. POLDA JAMBIHUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal. POLDA JAMBI
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal. POLDA JAMBIWoro Handayani
 
Slide Paparan subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...
Slide Paparan  subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...Slide Paparan  subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...
Slide Paparan subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...Woro Handayani
 
MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...
MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...
MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...Woro Handayani
 
Solusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Solusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPdSolusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Solusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPdWoro Handayani
 
New sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambi
New sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambiNew sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambi
New sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambiWoro Handayani
 
New sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBI
New sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBINew sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBI
New sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBISop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Sop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBISop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBISop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBISop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
 
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBISop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBIWoro Handayani
 

More from Woro Handayani (20)

Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)
Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)
Makalah kajian interdisiplin dan intradisiplin(sosiologi pendidikan)
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKMANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
 
Hanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para Kapolsek
Hanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para KapolsekHanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para Kapolsek
Hanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para Kapolsek
 
Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)
Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)
Bahan Belajar (Hanjar) Pelatihan Menejemen Kewilayahan (Kapolsek)
 
SOP Menata Administrasi Harwat Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan Ditpolair
SOP Menata Administrasi Harwat  Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan DitpolairSOP Menata Administrasi Harwat  Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan Ditpolair
SOP Menata Administrasi Harwat Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan Ditpolair
 
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
 
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal.
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal.HUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal.
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal.
 
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal. POLDA JAMBI
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal. POLDA JAMBIHUT POLAIRUD KE-64 Rencana  sunatan massal. POLDA JAMBI
HUT POLAIRUD KE-64 Rencana sunatan massal. POLDA JAMBI
 
Slide Paparan subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...
Slide Paparan  subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...Slide Paparan  subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...
Slide Paparan subditfasharkan 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi i...
 
MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...
MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...
MATERI PAPARAN FASHARKAN- 2015;AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH. Media berbagi ilmu a...
 
Solusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Solusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPdSolusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPd
Solusi atasi bencana asap diwilayah Sumatera: WORO HANDAYANI,SPd,MPd
 
New sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambi
New sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambiNew sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambi
New sambutan dir polair polda jambi-syukuran;akbp dadang dk-jambi
 
New sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBI
New sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBINew sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBI
New sambutan kapolda jambi;AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBISop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Sop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBISop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop identifikasi kerusakkan kapal;AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBISop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop langkah kerja pers fasharkan; AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBISop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBISop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBI
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBI
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Solusi atasi bencana asap di wilayah Sumatera

  • 1. SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK MENGATASI BENCANA ASAP DIWILAYAH PROVINSI JAMBI Tulisan Inisiatif Sebagai bagian dari rasa empati terhadap penderitaan rakyat Jambi sehubungan bencana asap, sebagai dampak oleh para oknum, para pembakar perkebunan dan lahan yang tidak peduli kepada kehidupan warga Jambi serta lingkungan disekitarnya Oleh Woro Handayani KOMUNITAS PEDULI BENCANA ASAP JAMBI SEPTEMBER 2015
  • 2. 2 KEPUTUSAN STRATEGIS UNTUK EVAKUASI WARGA DAN MEMBUAT GALIAN/TAMPUNGAN AIR PADA AREAL KARHUTLA TERKAIT BENCANA ASAP DIWILAYAH PROVINSI JAMBI Dalam situasi yang membingungkan, panik, kacau balau, terhinggapi rasa putus asa dikarenakan hujan tidak kunjung hadir di wilayah Jambi, oleh karena itu situasi kontijensi / ketanggap daruratan diperlukan langkah – langkah yang tepat. Sikap dan tindakan yang perlu dilakukan apabila proyek hujan buatan tidak membuahkan hasil maka tindakan kita antara lain adalah mencari jalan keluar atau alternatif, sehingga kecepatan berfikir strategis dan bertindak cepat, serta memiliki rasa empati yang tinggi terhadap penderitaan rakyatnya akibat bencana asap sangatlah diperlukan. Kecepatan bertindak dan kecepatan berfikir strategis sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan ketanggap daruratan, leader ships kontijensi dalam mengambil keputusan sangat dibutuhkan, kegiatan ketanggapdaruratan kita arahkan pada kegiatan penggalian sumber mata air, pembuatan areal tampungan air, penggalian kolam, empang sampai menemukan sumber mata air, kanal-kanal bersi air dan kegiatan evakuasi sangatlah diperlukan, oleh karena itu langkah-langkah yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Data pemetaan wilayah kebakaran perkebunan dan lahan yang didapat sebagai referensi untuk melakukan kegiatan, berbuat dan bersikap (berkoordinasi, konsulidasi, rapat, dan memutuskan dengan segera, cepat tepat, tidak bertele-tele tanpa menunda waktu); 2. Berdasarkan hasil dari pemetaan wilayah kebakaran areal perkebunan/ lahan, maka lakukan koordinasi dengan cepat, naluri Pemangku kebijakan harus sigap dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk memerintahkan aparaturnya, tentang pernyataan situasi kontijensi/ ketanggap daruratan; 3. Pernyataan tanggap darurat digulirkan, tanpa terlepas dengan teori SWOT dan renorlakdal (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) atau dengan istilah POAC sebagai langkah manajemen kita didalam menyelenggarakan kegiatan serta upaya yang harus dilakukan;
  • 3. 3 4. Seorang pimpinan ataupun pemangku kebijakan tidak boleh paranoid terhadap ancaman BPK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian terkait penggunaan anggaran kontijensi, seorang pemangku kebijakan harus berani mengambil resiko sekecil apapun dalam penggunaan anggaran ketanggap daruratan yang diperuntukan kepada kepentingan masyarakat yang terkena musibah bencana asap, dengan catatan minimalisir penyimpangan dan perlu pengawasan berjenjang. Rasa percaya diri, jibaku, rela berkorban, dengan doktrin jiwa ragaku demi kemanusiaan meresap dalam sanubari para pemangku kebijakan sangatlah diperlukan ; 5. Buat kegiatan proyek padat karya yang mengedepankan pemerintah daerah dan komponen perangkatnya (para Camat, para Kepala desa) sebagai pelaku utamanya. Otomatis Gubernur, para Bupati / Walikota sebagai motoriknya pada wilayahnya yang terkena bencana asap. Kegiatan penanggulangan bencana asap agar difokuskan pada wilayah sumber asap ataupun sumber api, terutama dalam pembuatan lahan tampungan air dan lahan sumber mata air; 6. Pelibatan perkuatan TNI, Polri, dan aparatur lainnya (Basarnas, PNBP/BPBD Provinsi, Kota , Kabupaten, Manggala Agni BKSDA, Polsi Kehutanan/Jagawana, Dinas Damkar), Masyarakatpedulibencana asap dan kebakaran, Masyarakat Potensi SAR, masuk dalam unsur bantuan sebagaimana perkuatan pelaksana kegiatan proyek padat karya. Dalam kegiatan proyek padat karya selaku pimpinan proyek dikedepankan dan dilaksanakan oleh para Camat dan para kepala desa; 7. Istimasi atau perkiraan untuk pembebasan 1 Ha dalam per 100 Ha pada areal perkebunan dan lahan yang sering terkena bencana kebakaran dan asap sebagai kebutuhan yang mutlak atas keberadaan lahan penyedia air dalam bentuk empang/ danau, kolam stok air guna aktifitas pemadaman api pada areal perkembunan dan lahan yang dekat dengan sumber asap dan api; 8. Kerahkan alat berat baik dinas PU maupun milik perusahaan perkebunan dan para pemilik alat berat lainnya (potensi masyarakat) untuk membantu dalam mengadakan fasilitas danau buatan, kolam stok air damkar pada
  • 4. 4 wilayah dan lahan perkebunan maupun lahan masyarakat sebagai sumber asap ataupun keberadaan titik api; 9. Dalam kondisi kontijensi atau ketanggap daruratan, belanjakan peralatan mesin sedot air portable dan selang air yang sesuai dengan peruntukkannya dengan situasilapangan yang ada sehingga berdaya guna dan sesuai dengan peruntukkannya, jumlah kuantitas pengerahan perkuatan lapangan; 10. Apabila indikator ISPU sudah menunjukkan label kategori SANGAT BERBAHAYA segera lakukan evakuasi kepada warga masyarakat sebagai bagian dari rasa tanggung jawab moril pimpinan/ pemangku kebijakan untuk melindungi warganya dari resiko bencana asap; 11. Dalam tindakan ranah evakuasi warga, hendaknya kebutuhan ketanggapdaruratan disesuaikan dengan kebutuhan terhadap rencana evakuasi warga tersebut; Berdasarkan penampakan keberadaan titik api ternyata lebih dominan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka sudah barang tentu pemerintah daerah wilayah tersebut juga harus bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana yang tersebut diatas. Rasa empati dan keprihatinan yang luar biasa harus muncul dan tumbuh pada diri pemangku kebijakan yang ada di wilayah Sumatera Selatan, ingat yang menderita sekarang adalah masyarakat Provinsi Jambi, tentunya tenggang rasa atau tepo sliro juga harus munculpada para pimpinan wilayah tersebut. Seluruh sektor di Provinsi Jambi menjadi terkendala, termasuk sektor pendidikan dimana anak sekolah telah diliburkan selama 1 (satu) bulan penuh, betapa meruginya anak- anak Jambi, kemudian masyarakatnya banyak terserang penyakit ISPA dan penyakit lainnya. Demikian sekelumit sumbangan pemikiran ditengah kegalauan dan kepanikan di dalam mengatasi bencana asap yang kian runyam. Berikutnya sebagai wujud keprihatinan dan empati terhadap warga Jambi yang sedang didera bencana asap dan menderita ISPA, serta penyakit lainnya akibat situasi dan kondisi udara pada level yang sangat berbahaya.
  • 5. 5 GAMBAR SITUASI BENCANA ASAP DI PROVINSI JAMBI
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8 SITUASI PENAMPAKAN KABUT ASAP DI KOTA JAMBI. KABUT ASAP YANG PEKAT DAN MENYESAKKAN PERNAFASAN WARGA JAMBI