Dokumen tersebut memberikan 15 strategi untuk menangani darurat bencana asap dari kebakaran lahan perkebunan di Provinsi Jambi, termasuk melakukan pemetaan kebakaran, simulasi tanggap darurat, sosialisasi peraturan lingkungan, dan pengawasan wilayah perkebunan. Strategi-strategi tersebut bertujuan mencegah kebakaran di masa depan secara efektif dengan biaya rendah.

1. (NASKAH)
JUDUL
STRATEGI JITU MENGHADAPI DARURAT BENCANA ASAP
KARLAHUT YANG MELANDA PROVINSI JAMBI DAN
WILAYAH LAINNYA
Dengan kerendahan hati penulis bukan bermaksud menggurui, namun sebagai wujud
keprihatinan sebagai warga Provinsi Jambi yang sedang dilanda bencana asap kebakaran
lahan perkebunan, penulis berusaha memberikan sumbang saran dan sikap yang dapat
ditempuh oleh berbagai pihak, dengan harapan Provinsi Jambi bebas dari bencana asap
AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO, AMd Mar, SH, SIP, MH.
Jambi, September 2015

2. 2
STRATEGI JITU MENGHADAPI DARURAT BENCANA ASAP
KARLAHUT YANG MELANDA PROVINSI JAMBI DAN
WILAYAH LAINNYA
Kondisi udara Kota Jambi pada saat ini terasa menyesakkan nafas warga,
penyakit ISPA sudah menjangkiti masyarakat, demam batuk, tenggorokan terasa
panas, sakit, dan mata terasa pedih apabila berada dihalaman ataupun dijalan raya.
Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada hari
Kamis tanggal 10 September 2015 ini mencapai tingkatan 336, kondisi seperti
sudah barang tentu dalam kategori berbahaya, sebagaimana yang telah informasi
oleh BLHD Provinsi Jambi. Peningkatan ISPU ini akan terus berlangsung dan
terjadi dalam beberapa hari ini bahkan diprediksi akan terus menjangkiti selama
1(satu) bulan kedepannya. Peningkatan ISPU cukup meningkat drastis, kondisi
seperti ini terpantau pada tanggal 3 September 2015 ISPU berada pada level 162
dengan kategori tidak sehat, Kemudian pada hari Senin tanggal 6 September 2015
ISPU berada pada angka capaian 183 dengan kategori tidak sehat, berlanjut lagi
pada hari Selasa tanggal 7 September 2015 ISPU
berada pada angka 216 dalam kategori tidak sehat. Bahkan terjadi peningkatan
ISPU berlanjut pada hari berikutnya ISPU mencapai angka 291 sampai dengan
angka 324 pada hari Jumat tanggal 11 September 336. Berdasarkan keterangan
BLHD Prov. Jambi angka diatas 300 ini berada pada tingkatan kualitas udara yang
berbahaya dan tentunya akan sangat merugikan kegiatan penerbangan dan
pelayaran, berakibat mengganggu aktifitas belajar mengajar (pendidikan) siswa,
mengganggu usaha dan budidaya perikanan serta pertanian, mengganggu
perekonomian masyarakat yang sekarang ini sedang dilanda krisis ekonomi, akibat
dari bencana asap tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan warga Jambi.
Kondisi seperti ini sudah barang tentu siapapun tidak mau dipersalahkan,
apalagi mencari kambing hitam atau dengan kata lain sasaran atau korban yang
harus dihujat , atau dipersalahkan. Mengambil sikap politik marah, sikap emosional
yang meledak dan menyalahkan pihak-pihak terkait tidak akan menyelesaikan
permasalahan bahkan cenderung akan memperkeruh suasana kebatinan, yang

3. 3
pada ujungnya adalah suasana cerai berai, masa bodoh, serta tidak kompak dalam
mengatasi situasi yang butuh penanganan cepat tanggap darurat.
Dengan segala kerendahan hati, penulis bukan bermaksud menggurui
kepada siapapun, namun sebagai wujud keprihatinan penulis sebagai warga
Provinsi Jambi yang sedang dilanda keprihatianan akibat dari bencana asap yang
disebabkan oleh kebakaran perkebunan, penulis berusaha memberikan sumbang
saran dan sikap yang harus ditempuh oleh pemerintah atau institusi yang
berkepentingan antara lain adalah sebagai berikut : 1). Hendaknya produk mapping
tentang aktifitas pembakaran lahan perkebunan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya
dapat dijadikan dasar bertindak untuk melaksanakan rapat konsulidasi, kerjasama
antar satuan satker, kerjasama antar lembaga, badan, kementerian, TNI, Polri, dan
pemerintah daerah (perwujudan sinergisitas instansi pemerintah), 2). Setelah
terdetiksi ancaman, tentunya dapat diketahui seperti apa upaya cegah tangkalnya,
beserta peluang-peluangnya untuk mengatasi kebakaran lahan perkebunan dan
perladangan masyarakat yang berdomisili diseputaran lahan hutan, 3). Berapa
jumlah pelibatan perkuatan Badan, Lembaga, Kementerian, TNI, Polri yang harus
disiapkan dan dikerahkan untuk mendukung upaya cegah tangkal atas bencana
asap (dengan azas efektif, efisien dan hemat/ tidak boros anggaran, praktis, berdaya
guna), 4).Rencanakan untuk perubahan anggaran terkait PAGU Indikatif, yang
tentunya fokus terhadap rencana kegiatan untuk upaya preventif dan cegah tangkal
bencana asap pembakaran lahan perkebunan dan perladangan masyarakat
diseputaran kawasan hutan ( anggaran agar dibahas pada semester pertama tahun
anggaran sebelumnya sebelum kejadian kebakaran), 5). Pada triwulan pertama
sudah barang tentu dapat diketahui besaran anggaran yang akan dilakukan dalam
kegiatan upaya cegah tangkal bencana asap, 6). Lakukan pelatihan dalam bentuk
simulasi atau TTX (Table Top Exercise ) yang dilaksanakan oleh para korlap
(koordinator lapangan), pimpinan atau komandan lapangan, stakeholders atau para
pengambil keputusan dengan materi cegah tangkal bencana asap (dilaksanakan
pada bulan januari, februari, maret), 7). Libatkan perangkat para kepala desa,
para lurah dan para camat, kalau memungkinkan melibatkan bupati/ walikota bahkan
Gubernur selaku kepala daerah untuk mengikuti TTX, simulasi penggulangan
bencana asap, 8).Inventarisir Data Mapping wilayah kebakaran lahan perkebunan

4. 4
dan perladangan masyarakat diseputaran wilayah hutan, dan data intelijen dinas
terkait Karlahut, 9). Perintahkan para Kepala Desa, para Lurah, dan para Camat
yang wilayahnya sering terjadi pembakaran lahan perkebunan, agar mendata
ulang, memanggil para pemilik ladang, lahan perkebunan masyarakat dan
perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan untuk diinventarisir, dikumpulkan
dan diarahkan agar tidak melakukan pembakaran ladang perkebunan masyarakat,
dan areal perkebunan perusahaan, 10). Perintah kembali kepada para Kepala
daerah agar lebih proaktif dibantu para kepala desa, para lurah, para camat untuk
melakukan sosialisasi tentang undang-undang lingkungan hidup RI nomor 32 tahun
2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 39 tahun 2014.
Tentang Perkebunan, yang tentunya dibantu oleh personil Badan, Lembaga,
Kementerian, Polri, Kejaksaan, dan dinas terkait untuk menyentuh sasaran secara
langsung, yaitu menyentuh para pemilik perkebunan baik perusahaan maupun
masyarakat yang diduga melakukan pembakaran, ataupun yang lahan kebunnya
yang sering terjadi kebakaran ataupun yang masuk dalam data kejadian karlahut,
11). Tim terpadu instansi terkait bencana asap bentukan pemerintah provinsi dan tim
kabupaten hendaknya telah terbagi peruntukannya, memahami peran bidang
tugasnya masing-masing, dan sekaligus merangkap sebagai perkuatan tim kompak
efektif dan memiliki semangat kejuangan tinggi, pantang menyerah terhadap
kesulitan dilapangan untuk menindak tegas apabila kedapatan tersangka
pembakaran lahan perkebunan perusahaan dan perkebunan masyarakat, 12).
Mendekati bulan juli, agustus, September pada tahun terkini, dimana kejadian
karlahut sering terjadi, agar wilayah perkebunan perusahaan dan perkebunan
masyarakat didatangi tim pantau, tim terpadu yang kompak, dengan jumlah
perkuatan cukup untuk menunggui (melaksanakan kegiatan pos tunggu, mendirikan
bivak survival, pos tenda Kompi pasukan)/ show of forces dan sekaligus
memberikan ancaman kepada para pemilik perkebunan untuk tidak melakukan
pembakaran areal perkebunan dengan alasan pembersihan ladang/kebun dari
keberadaan semak alang-alang dan tanaman liar lainnya yang dianggap
mengganggu perkebunan mereka, 13). Apabila kedapatan tersangkanya atas
kejadian karlahut, agar segera ditindak tegas dan tuntas tanpa diskriminasi
terhadap para pelaku pembakaran, baik pihak perusahaan maupun masyarakat
(menimbulkan dan memunculkan efek jera kepada pelaku ), 14). Upaya dukungan

5. 5
maksimal oleh para stakeholders dan para pimpinan instansi terkait karlahut
terhadap personil dan para pimpinan/ Danlap agar membackup, mendukung secara
penuh atas segala upaya tindakan dan upaya yang dilakukan oleh personil lini
terdepan/ pasukan dilapangan (yang tentunya tanpa mengabaikan protap dan
aturan yang ada) dengan kata lain law enforcement, 14). Berdasarkan rancangan
pembahasan tahun anggaran lampau tanpa melalaikan peruntukan belanja modal
atas peralatan-peralatan yang memenuhi kualitas dan standar lapangan/ medan
karlahut, tanpa meninggalkan data mapping wilayah kebakaran, data intelijen
terkait karlahut, tentunya disesuaikan dengan peruntukan tim pasukan terpadu
cegah kebakaran, tim pantau, timsus sebagaimana yang telah dibentuk, dihadirkan
dan dilatihkan pada triwulan awal tahun terkini. 15). Lakukan monitoring dan
evaluasi atas semua tindakan operasi atau kegiatan kontijensi yang telah
dilaksanakan guna mengatasi bencana asap karlahut. Terkandung maksud demi
kesempurnaan atas langkah tindakan yang telah dilakukan sehingga pada tahun
kedepannya para stakeholders mendapatkan resep atau strategi jitu guna
mensiasati dan mengatasi karlahut secara efektif, efisien, tidak boros anggaran,
berdaya guna dan kompak, yang pada akhirnya kebakaran lahan perkebunan tidak
terjadi pada tahun kedepannya.
Ingat pepatah, ”jangan menjadi pemadam kebakaran pada setiap kasus
bencana, lebih baik mengedepankan upaya cegah tangkal atau upaya deteksi
dini serta upaya preventif dalam capaian solusi tuntas”, intinya lebih murah
biaya atau low cost dalam upaya pencegahan bila dibandingkan dengan pengerahan
pasukan besar-besaran yang mana keberadaan dan tugasnya pada saat peristiwa
karlahut sedang terjadi terkesan gugup-gagap, merasa bersalah, bingung,
frustasi,capek, sakit hati, dan asal berbuat tanpa memperhatikan langkah strategi
jitu yang mana harus dijalani dan ditempuh, semoga solusi yang telah penulis
paparkan dan ungkapkan menjadi referensi aparat terkait dalam mengambil
keputusan dan sikap, semoga bermanfaat. amin

6. 6
KEADAAN DARURAT BENCANA ASAP KARLAHUT YANG MELANDA PROVINSI JAMBI DAN WILAYAH LAINNYA