Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan pajak yang dipungut oleh berbagai pemungut pajak atas berbagai objek pemungutan seperti impor barang, pembelian barang, penjualan hasil produksi, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan tarif dan ketentuan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

1. Pajak Penghasilan
PASAL 22
Nurdin Hidayat

2.  UU No. 36 tahun 2008
 KMK No. 254/KMK.03/2001 jo KMK No.
392/KMK.03/2001 jo KMK No. 236/KMK.03/2003 jo
PMK No. 154/PMK.03/2007 jo PMK No.
08/PMK.03/2008 jo PMK No. 210/PMK.03/2008
 SE-7/PJ.03/2008
 KEP DJP No. 401/PJ./2001
 KEP DJP No. 417/PJ./2001
 KEP 523/PJ./2001 jo KEP-25/PJ./2003 jo PER-
23/PJ/2009
 PER-23/PJ/2009

3.  PPh Pasal 22 adalah
pajak yang dipungut oleh bendaharawan
pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-
lembaga Negara lainnya
berkenaan dengan pembayaran atas
penyerahan barang,
dan badan-badan tertentu baik badan
pemerintah maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain

4. Pemungut Pajak
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas
impor barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara
Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah,
yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
yang melakukan pembelian barang dengan dana yang
bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja
daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA),
Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi
Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN),
PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT
Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan
pembelian barang yang dananya bersumber dari
APBN maupun non-APBN;

5. Pemungut Pajak
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
semen, industri kertas, industri baja, dan industri
otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang
pengumpul.
8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang
tergolong sangat mewah.
Sumber: Permenkeu RI No. 210/Pmk.03/2008 Ttg Perubahan Kelima
Atas Keputusan Menkeu No. 254/KMK.03/2001

6. Objek Pemungutan PPh Pasal 22
 Impor barang.
 Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh
Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik Pusat
maupun Daerah.
 Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN
dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau
belanja daerah.
 Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh
badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok,
kertas, baja dan industri otomotif.
 Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan
badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM
premix dan gas.
 Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian serta perikanan dari
pedagang pengumpul.

7. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Ps 22
a) Import/penyerahan barang bedasarkan UU tidak terutang PPh.
b) Import barang yg dibebaskan dari BM atau PPN (lihat next).
c) Import sementara dan kemudian di-eksport kembali.
d) Pembayaran yang jumlahnya maks Rp1 juta dan pembayaran
tidak terpecah-pecah.
e) Pembayaran untuk pembelian BBM, Listrik, Gas, Air Minum/
PDAM dan benda-benda pos.
f) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan
perhiasan dengan tujuan eksport.
g) Pembayaran/ Pencairan dana JPS.
h) Import kembali dari barang yg telah dieksport dengan kualitas
sama, mis: tujuan pengujian, perbaikan yg memenuhi syarat
Dirjen Bea Cukai.
 A, f  SKB Pajak
 B, c  sesuai UU/peraturan
 d, e, g, h  otomatis

8. Import Bebas PPnBM atau PPN
 barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang
bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan
terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
 barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
atau kebudayaan.
 barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain
semacam itu yang terbuka untuk umum.
 barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan. barang untuk keperluan khusus tuna netra dan
penyandang cacat lainnya.
 persenjataan. amunisi, dan penlengkapan militer, termasuk suku
cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan
keamanan negara.
 barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
 peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
 barang pindahan.

9.  barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas
batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan
ataujumlah tertentu
 barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
 Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi
Nasional (PIN).
 Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran
agama.
 Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan
kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal
penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat
keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang
diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional
atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
 Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan
penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk
perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh
PT KAI.
 Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto
udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI.

10. Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
 pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima
ratus meter persegi);
 apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual
atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2
(empat ratur meter persegi)
 kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang
dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle
(SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya
dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000
cc.

11.  Atas kegiatan impor barang: terutang pada saat
pembayaran bea masuk. Jika pembayaran Bea Masuk
ditunda/dibebaskan  pada saat penyelesaian
dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
 Atas kegiatan pembelian barang: terutang dan
dipungut pada saat dilakukan pembayaran
 Atas penjualan hasil produksi (semen, dll):
terutang dan dipungut pada saat penjualan
 Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan
barang (bahan bakar minyak): terutang dan
dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah
Pengeluaran Barang (delivery order)

12.  Atas Impor:
1. Memiliki API (Angka Pengenal Impor) 2.5% x
nilai impor (CIF + BM)
2. Tdk Memiliki API  7.5% x nilai impor
3. Lelang  7.5% x harga jual lelang
 Atas pembelian barang yang dipungut oleh
Pemungut Pajak:
1.5% x harga pembelian
 Atas penjualan hasil produksi atau pembelian
yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak
di bidang tertentu:

13. 1. Yang wajib dipungut oleh industri dan
eksportir yang bergerak di sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian, dan
perikanan atas pembelian bahan-bahan
untuk keperluan industri atau ekspor
mereka dari pedagang pengumpul:
0,25% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)
2. Di bidang industri semen: 0.25% x DPP PPN
3. Di bidang industri baja: 0.3% x DPP PPN
4. Di bidang industri kertas: 0.1% x DPP PPN
5. Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor:
0.45% x DPP PPN

14. 6. Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk
Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang
bergerak di bidang bahan bakar minyak:
SPBU Swasta SPBU Pertamina
Premium 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan
Solar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan
Premix/ Super TT 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan
Minyak tanah 0.3% x penjualan
Gas LPG 0.3% x penjualan
Pelumas 0.3% x penjualan

15.  Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu
oleh importir yang menggunakan API:
0.5% x nilai impor
 Atas penjualan barang yang tergolong sangat
mewah :
5% x harga jual

16. Lihat KMK No. 236/KMK.03/2003 Pasal 3

17.  PT Segara Alam melakukan
transaksi pengadaan furniture
dengan Pemda DKI dengan nilai
pengadaan sebesar Rp 330 juta
termasuk PPN. Bagaimanakah
pemenuhan kewajiban perpajakan
atas transaksi ini?

18.  PPh Ps. 22 yang harus dipungut oleh PEMDA
DKI atas pengadaan furniture:
1.5% x 100/110 x 330 juta = Rp 4,5 juta
 Jumlah yang harus dibayarkan oleh PEMDA
DKI ke PT Segara Alam :
Rp 330 juta – Rp 30 juta (PPN yang dipungut)
– Rp 4,5 juta (PPh Ps. 22 yang dipungut) = Rp
295,5 juta

19.  Pada bulan Januari 2009, PT Casa de Chantique
melakukan impor ornamen untuk hiasan rumah
dengan keterangan sebagai berikut:
Cost barang = Rp 100 juta
Insurance = Rp 20 juta
Freight = Rp 25 juta
Bea Masuk = Rp 5 juta
Sewa gudang di pelabuhan = Rp 2 juta
PPN 10%, PPnBM 30%
memiliki Angka Pengenal Impor (API).
Berapakah besarnya PPh pasal 22 atas transaksi
impor ini?

20.  Penghitungan PPh Pasal 22 atas impor adalah
dengan mengalikan tarif dengan nilai impor.
 Bagi importir yang memiliki API besarnya
tarif adalah 2,5%.
 Nilai impor adalah jumlah dari cost,
insurance, freight ditambah bea masuk resmi
berdasarkan Undang-undang.
 Dengan demikian besarnya nilai impor adalah
Rp 150 juta (100jt+20jt+25jt+5jt).
 PPh 22 terhutang :
2,5% x Rp 150 juta = Rp 3.750.000

21.  PT Toyota Astra Motor melakukan penjualan
mobil kepada para pembeli sebesar
Rp10.000.000.000,00.
Atas penjualan tersebut, PT Toyota Astra Motor
wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar (0,45% x
Rp10.000.000.000,00) = Rp. 45.000.000,00 pada
saat penjualan.

22.  PT Hutan Jaya merupakan industri pengolah kayu
lapis, melakukan pembelian kayu lapis sebesar
Rp1.000.000.000,00 dari para pedagang pengumpul
dari para petani.
Atas pembelian tersebut PT Hutan Jaya harus
memungut PPh Pasal 22 sebesar: Rp2.500.000,00
(0,25%x Rp1.000.000.000,00).

23. CONTOH KASUS 5
PT. Andalas mendapatkan proyek pengadaan Alat-alat
Laboratorium sesuai kontrak sebesar Rp. 250.000.000.
Pertanyaan :
1. Berapa PPh Pasal 22, apabila harga kontrak tersebut
sudah termasuk PPN sebesar 10% ?
1,5% X (100/110 X Rp. 250.000.000) = Rp. 3.409.091
2. Berapa PPh Pasal 22, apabila harga tersebut belum termasuk PPN sebesar 10% ?
1,5% X Rp. 250.000.000 = Rp. 3.750.000

24. Terima Kasih