Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padang Pariaman

1. l
Menimbang :
Mengingat
PERATURAT{ DAERATI KABUPATEil PADAT{G PARIAMAH
ilOI{OR r O5 TA}fUt{ 2004
TEtIITAT{G
KAWASAT{ STRATEGIS I(ABUPATEN PADAI{G PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA EgA
BUPAN PADANG PARIAMAN
a, bahwa otonomi daerah menuntut kemandirian Kabupaten sebagai
dqerah otonom untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan
kehampuan sendiri dalam memanfaatlCIn potensi daerah,
b. bahwa sehubungan dengan itu dalam rangka memacu dan memicu
pertumbuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Padang
Pariaman khususnya untuk menyikapi dampak perkembangan
pembangunan Bandara Internasionaf Ketaping, perlu dikembangkan
potensi-potensi yang dimiliki beberapa kawasan yang dianggap
strategis sesuai dengan kebutuhan daemh.
c. bahwa beberapa kawasan strategis yang dimaksud di aHs perlu
dikembangkan sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah
dan dapat dijadikan sehagai pusat pertr.lmbuhan bagi daerah
sekitdrnya.
d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tercantum pada
huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan
lGwasan Strategis fGbupaten Padang Pariaman dalam suatu
Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor tZ tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah;
2, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasr
Pokok-Fokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang-Undang Nornor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
5. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
6, Undang-Undang Nornor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Hhun 1992 tentang Perumahan dan

2. Menetapkan
9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 Hntang Penataan Ruang ;
l0.Undang-Undang Nomor 23 tahun t997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
ll.Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
12.Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tenbng Penrbahan
Bahs Wilayah Dati il Kodya Padang ;
l4.Peraturan Fernerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan
Hak dan KaraJiban seila Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang ;
l5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan tanah-tanah tertentu ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah.
17. Kepfiusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan
l(awasan Lindung;
lS.Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelalaanaan Pembangunan untuk KepenUngan Umum ;
l9.Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 2 tahun 1987 tentang
Penyusunan Rencana Kota ;
Z0.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1992 tentanE
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana StruKur Ruang
Propinsi dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten ;
2l.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Hutan Konasyarakatan.
Dengan Fersetujuan
DTWAfl PTRWAKII-AH RAIffAT DAERAH
. IOBUPATET{ PADAT{6 PARIA!'IAII
I{EMUTUSI(41{ :
PERATURAil DAERAH IfiBUPATEI{ TEITTAT{G I(AWA$4il
STRATEGTS XNTUPATEI{ PADANG PARIAMAH.
BAB I
KETET{TUAT{ UMUM
Pasal 1
Dalarn Perailran Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
b, Pemerintah Daerah adalah Pernerintah lGbupaten Padang Pariaman,
c. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman,
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di$ngkat dengan DPRD adalah Dewan
Perwakilan Ralry* Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

3. narna dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan
atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap sefta bentuk
badan usaha lainya,
f. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian dan
batasan fungsional yaitu bahwa wilayah tersebut dapat ditentukan teritorialnya sebagai
suatu wilayah yang secara fungsional mempunyai perwatakan tersendiri sesuai dengan
fungsinya,
g. Kawasan $trategis adalah kawasan yang rnempunyai posisi dan potensi yang strategis
untuk dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai pusat perfirmbuhan baru bagi daerah
disekitarnya.
h. Ruang adafah wadah yang meliputi ruang daratan dan udara diatasnya sebagai salah
sdu kesstaun wilayah, tempat manusia dan rnakhluk hidup fainnya melakulran
kegiatannya sefta memelihara kef angsungan hidupnya.
i. Tata Ruang adalah wuJud struKural dan pola pemanfaatan kawasan strategis yang
mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, baik sudah ada maupun tidak,
yang menunjukan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
j. Pemanfaatan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang Kawasan strategls.
k. Perencanaan adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana suatu
kawasan atau suatu kota.
[" Rencana adalah ide atau gagasan pengembangan suatu kawasan yang disiapkan
secara teruib dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun
Pernerintah Daerah yang merupal€n rumusan pemanfaatan lahan guna serta pedornan
pengarahan dan pengendalian bagi pelalcsanaan pembangunan,
m. Rencana pemanfaatan lahan adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan lahan ruang
yang dijadikan sebagai pusat kawasan strategis dan diarahkan sesuai proporsinya.
n. Bangunan adalah suatu hnda, termasuk hnda bergerak yang didirikan atau dipasang
oleh orang antara lain, gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asp, susunan
tanah dan jaringan transmisi di atas tanah.
0. Kawasan Strategis Kota Mandiri adalah suatu kawasan yang beilujuan sebagai pusat
pelayanan pengembangan kawasan strategis lainnya di Kabupaten Padang Pariaman.
p, Kawasan Strategis Termlnal Bus merupakan area sirkufasi turun naik penumpang
sebagai kawasan penunjang sebuah perkotaan.
q. Kawasan Strategis Central Bussiness District (CBD) Bandara Ketaping merupakan pusat
perdagangan dan jasa untuk mengakomodasi keberadaan Bandara Ketaping,
r. Kawasan Strategis Embarkasi Haji adalah kawasan yang didalamnya terdapat
praffirana dan sarana yang berkaitan dengan penunjang aKivitas ibadah haji, sebagai
salah satu program dalam perencanaan pembangunan Bandara Ketaping,
s, Kawasan Strategis Gerbang Bandara Ketaping yaitu kawasan pendukung Bandara
Ketaping yang merupakan image atau Landmark Bandara Ketaping yang df,tandai
dengan Gerbang, Mesjid dan pra$arana penunjang lainnya.
u. Kawasan Strategis Pasar Induk yaitu kawasan pasar yang diperuntukan sebagai pusat
perdagangan hasil bumi dan dilaksanakan atas dasar kerjasama antarn Pernerintah
Kota Padang dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
v. Kawasan Strategis Pasar Lubuk Alung merupakan pusat perekonomian dan
perdagangan di Kecamatan Lubuk Aluns sebagai ahematif dari dampak perkembanqan

4. w. Kawasan Strategis Makam Syekh Burhanuddin adalah lowasan wisata religius Makam
Syekh Burhanuddin di Kecamatan Ulakan Tapakis sebagai cikal bakal pusat studi Islam
Kabupaten Padang Pariaman,
x. lGwasan Strategis Gerbang Mafibou Anai adalah pintu masuk menuju kawasan wisata
Malibou Anai dl Kecamatan ? x 11 Kayu Tanam.
y. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya
buatan, dan nilai sejarah sefta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.
z, Kawasan Budldaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara be*rasil guna dan
berdaya guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari fqawasan budidaya
pertanian dan kawasan budidaya non peftanian,
BAB II
AZAS, TUIUAT{, SASARAT{ DAt{ FUilGSX
Bagian Peftama
Azas
Pasal 2
Rencana dan pengembangan Kawasan Strategis didasarkan kepada azas :
a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang kawasan secara optimal.
b. Keseimbangan dan keserasian yang menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi
dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan.
c" Kelestarlan yaltu menclptakan hubungan yang serasl antar manusia dan lingkungan
yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan kawasan.
d. Berkelanjutan yaitu menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya
alam dengan memperhatikan kepentingan antar generasi.
e, Keterbukaan yaitu setiap orang / pihak dapat memperoleh keterangan mengenai
perencanaan dan pengembangan kawasan.
f. Percamaan dan Keadilan yaitu bahwa setiap orang/pihak mempunyai hak, kewaJiban
dan perlakuan yang $ama sebagai akibat dari pengernbangan kawasan.
Bagian Kedua
TuJuan
Pasl 3
Perencanaan dan pengembangan Kawasan Strategis beftujuan untuk :
a. MewuJudkan pemanfaatan ruang kawasan yang serasi dan optimal serta penyebaran
frsilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b, Menjaga keseimbangan peftumbuhan dalam kawasan dan daerah sekitarnya serta
pertumbuhan antar kawasan melalui keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi
pembangunan kawasan.
c. MewuJudkan kawasan pertumbuhan baru yang dapat memacu pertumbuhan daerah
sekitamya.

5. Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4
Sasaran rencana dan pengernbangan Kawasan Strategis adalah :
a. Terwujudnya strategi perencanaan dan pengembangan kawasan secara terpadu dan
berkelanJutan.
b. Tersusunnya rencana dan pengembangan Kawasan Strategis.
c. Terumuskannya pola dan intendtas pemanfaatan lahan / ruang datam kawasan.
d. Tersusunnya rencana dan pengembangan ruang kawasan serta pola aktivitas dalam
kawasan.
e. Tersusunnya rencana pengembangan prasarana dan sarana kawasan.
f. Tersusunnya rencana dan pengembangan kawasan yang terpadu dan menyeluruh,
serta memiliki legalitas hukum.
Bagian Keempat
Fung*i
Pasal 5
Fungni rencana dan pengembangan Kawasan Strategis adalah :
a. Memberikan keb$akan pokok tentang pemanfaatan ruang dan aKivitas dalam kawasan
b. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antnr
sektor di dalam kawasan.
G. Sebagai arahan dan dasar pemberian izin oleh pemerintah daerah untuk pemanfaatan
dan pengembangan kawasan,
BAB XII
. KAWASAH STRATEGIS
Pasal 5
(1) Wilayah kawasan yang mempunyai potensi strategis yang menjadl pusat pertumbuhan
baru di Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang memiliki potensi untuk
dikembangkan.
(2) Kawasan yang berpotensi untuk mendukung perkembangan rernbangunan Bandara
Ketaping sehagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah ini, adalah :
a, l(awasan Strategis Kota Mandiri.
b. l(awasan StrateEis Terminal Bis.
c. Kawasan Sffategis Gerbang Bandara Ketaping.
d, Kawasan Strategis CBD (Centraf Business District) Ketaping,
e. Kawasan Strategis Embarkasi Haji.
f. Kawasan Stategis Pasar Induk.
g. fGwasan Strategis Pasar Lubuk Alung.
h, Kawasan Strategis Wisata Refigius Makam Syekh Burfianuddin

6. Pasal 7
Perencanaan dan pengembangan lGwasan Strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XV
KCDUDUKAI{ DAH TiIXIAYA}I
Bagian Peftama
Kedudukan
Pasal I
(1), Kedudukan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud Pasat 6 huruf B, d, dan h
adalah :
a. sebagai dasardalam penyusunan rencana dan pegernbangan kota.
b. Sebagai dasar dalam penyusunan Program pembangunan Daerah.
c. Sebagai implernentasi dari program daerah dafam rnenunjang keberadaan Bandara
Intemasional Ketaping
(2). Kedudukan Kawasan Strategis sebagaimana dlmaksud ayat {1) huruf c pasal ini tidak
berlaku untuk pasal 6 huruf b, c, e, f, g dan i.
Baglan Kedua
tlUilayah
Pasol 9
(1) Wllayah Rencana dan Pengembangan Kawasan Strategis Gerbang Bandara Ketaping
adalah di Kecamatan Batang Anai
(2) Wilayah Rencana dan Pengembangan Kawasan Strategis CBD Ketaping adalah di
Kecamatan Bahng Anai
(3) Wilayah Rencana dan Pengembangan Kawasart Strategls Embarlcasi Haji adalah di
Kecamatan Batang Anai
(4) Wilayah Rencana dan Pengembangan lGwasan Strategis Pasar Induk adalah di
Kecamfian Batang Anai
(5) Wilayah Rencana dan Pengembangan Kawasan Strategis Pasar Lubuk Alung adalah di
Kecarnatan Lubuk Afung
(6) Wilayah Rencana dan Pengembangan Kawasan StrateEis Wisata Religius Makam

7. {7) Wilayah Rencana dan Pengembangan lGwasan Skategis Rest Area Anai Resoft
adalah di Kecamatan 2 x 11 lGyu Tanam
Pasal 1O
Wilayah Rencana dan Pengembangan l$wasan Strategis lGta Mandiri dan Terminal Bus
akan ditetapkan kemudian ofeh Bupati dengan persetuJuan DpRD.
SAB V
PERETTCANAAN
Pasal 11
(1) Perencanaan pengernbangan masing-masing Kawasan Strategis didasarlon kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis yang lokasinya berada di ibukota
kecamatan, maka perencanaan dan pengembangannya harus mempedomani Rencana
Kota lbu Kota Kecamatan.
(3) Perencanaan pengembangan asing-masing Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 diatas, dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 12
(l) Rencana pengembangan masing*nasing Kawasan Sbategis harus berdasarkan hasil
kaJian dan analisis yaqg difakukan secara ilmiah oleh fembaga teknis atau pihak ketiga
yang ditunjuk Bupati berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
(2) Dari hasil kajian Rencana dan Pengembangan masing-masing Kawasan sebagaimana
dimalaud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih fanjut oleh Bupati,
BAB VI
PT NG E}I EA t{ GAT{, PE F{GE LO ITAt{ DAII PE I{G E il DAIIAT{
Bagian Pedama
Pengembangan
Pasal 13
Dalam pelaksanaan pengernbangan masing-rnasing Kawasan Strategis harus
memperhatikan dan mempertimbangkan ;
a, Peraturan yang berlaku
b, Kelestarian lingkungan hidup di Kawasan Lindung, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Budidaya,
c. Kualitils Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan Cagar Budaya dan llmu

8. Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 14
(1) Penyusunan strategi pengembangan masing-masing lGwasan Strategis sesuai dengan
perencanaan kawasan, meliputi :
a, Strategi pemanfaatan lahan dan pengelolaan kawasan lindung.
h. Strategi dan konsep pengembangan kawasan,
c, Strategi pengembangan struKur tata ruang kawasan,
d, Strategi pengembangan utllitas dan fasilitas kawasan.
e. Strategi pengelolaan.
(2). Pengelolaan masing-masing kawasan strategis harus memperhatikan :
a. Sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka tenrujudnya keterpaduan pembangunan
antar seKor, program berbagai seKor maupun antara pemerintah pusat / propinsl
dan daerah secara lebih efisien dan efektif.
b, Peninglotan paftisipasi aKif masyarakat dalam setfap tahapan pelaksanaan
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan.
Eaglan K*tiga
Pengendalian
Fasal 15
(1) Pengendalian aktifitas dan pemanfaatan ruang dalam kawasan strategis dilakukan
secara terpadu sesuai dengan Program Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VII
PTRIZII{AT{
Pasal 16
(1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan kawasan strategis sebagaimana
dimaksud pada pasal 6, harus mendapat izin terlebih dulu dari Bupati.
(2) Ketentuan febih lanjut mengenai perieinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku serta dengan
Keputusan Bupati.
BAB VIII
KETEilTUAT{ PETIERTIBAII
Pasal 17
(1) Setlap bangunan yang didirikan, diubah, ditambah dan dirombak yang fidak sesuai

9. kepada pemiliknya dengan Surat Perintah Bupati dan atau instansi untuk membongkar
bangunannya.
(2) SetiaB bangunan yang didirikan, diubah, ditambah dan dirornbak yang tidak
mempunyai lzin Mendirikan Bangunan (IMB) diperintahkan kepada pemiliknya dengan
$urat Perinhh Bupati dan atau instansl berwenang untuk membongkar bangunan.
(3) Setiap bangunanyang didirikan, diubah, ditambah dan dirombak tidak sesuai dengan
Surat Perirrtah Bupati dan atau instansi berwenang untuk menangguhkan/
menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan.
(4) Penerbitan Surfi Parintah sebagaimana dimaKud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini
setelah diberl peringatan secara teftulls 3(tlga) kali berturut-turut dengan tenggang
waKu 5 (llma) hari.
(5) Apabila ketentuan sebagiamana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tidak dilaksanakan
pemilik bangunan dan atau pemakai lahan atau kuasanya maka atas pelaksanaan
kegiatan dapat dilakukan penyegelan oleh Bupatl dan atau instan$i yang berwenang.
BAB IX
Pasal 18
KETET{TUAIT PE!dBOT{GI(ARAil
(1) Apabila ketentuan yang dlmaKud pasal 17 tidak dilaksanakan maka atss perintah
Bupati, Dinas /instansi terkaitatau pejabat yang ditunJuk berwenang melakukan:
a. Pembongkaran seluruh bangunan untuk yang Udak memiliki Izin Mendirikan
Bangunan dan tidak memenuhi ketentuan pengunaan lahan.
b. Pembongkaran sebahagian bangunan yang tidak sesuai dengan lzin Mendlrikan
Bangunan,
(2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pemiliknya
dapat dibebankan biaya pembongkaran baik seluruhnya atau sebahagian.
8AB X
PENYIDIKATI
Pasl 19
(l) Selain oleh Pejabat Penyidikan Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat juga
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten, yang pengangkatannya ssuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas pen$dikan, Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat 1
pasal ini benruenang :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atas laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan lahan kawasan.
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang fibadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang pemanfaatan lahan kawasan.
c. Meminta keterarqan dan bahan buKi dari orang pribadi atau hadan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan lahan kawasan.
d. Memerilaa buku-buku, mtatan-catatan dan dokumendokurnen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pemanhatan lahan kawasan,
e, Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buKi pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain sena melakulon penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaKanaan trrgas penyidikan tindak

10. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerika identitas
seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Mem0tret ses€orang yang berkaibn dengan tindak pidana di bidang
pemanftatan lahan kawasan.
i. fvlemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiKa sebagaitersangka
atau saksi.
J. MenghenUkan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang pemanfaatan lahan kawasan.
(3). Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nornor I Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
BAB XX
SAilKSI PXDAilA
Pasal 2g
(l) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Fasal
10,11,12,13,14,15 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(3) Selain tindak pidana sebagaimana tercebut ayat (1) pasal ini, tlndak pidana yang
mengakibatkan perusakan dan p€ncemaran lingkungan diancam pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku.
BAfr XII
SAT{I€I ADFIIHISTRASX
Parel 21
Bagi setiap orang atau Badan tidak melakanakan sebagaimana dlmaksud pada pasal 16
selain sanksi pidana juga dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan izin keglatan
pembangunan,
BAS XIXT
KETETITUAII PERAI.IHAI{
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,rnaka semua peraturan yang mengatur dan
berkaitan tentang Kawasan Strategis tetap berlaku sepanjang Udak beftentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

11. 8fr8 XIV
KfTEilTUAII PET{UTUP
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Diundangkan di : Pariaman.
Pads Tanggal | /g AGLtsRrs sou,
LEII BARAJT DAE RAH KABUPATET{ PADAT{G PARxAIIIAI{
TAHvn,#.?.(/.,.l{oMoR....?11....s8]1r....f,..,..
DITETAPKAil DI
FADA TATGGAI
PARIATTIATI
19 Juli 2004
A
I'UAUPATI PADAIIG PAlJr

12. PENJEI.ASAN ATAS
PERATUMN DAERAH KABUPATEN PADANG PARI,AMAN
NOMOR 05 TAHUN 2OA4
TENTANG
IGWASAN STRATEGIS I(ABUPATEN PADANG PARIAMAN
I. UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tantangan berat dan sekaligus peluang
bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan pembangunan. Daerah
dituntut untuk dapat menggali dan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya seoptimal
mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dalam menunjang pembangunan daerah.
Potensi yang cukup menjanjikan untuk digarap di Kabupaten Padang Pariaman
adalah keberadaan Bandara Internasional Kataping. Dengan akan selesainya dan
beroperasinya bandara ini pada awal tahun 2005 akan menyebabkan meningkatnya
aKesbilitas jalur udara baik dalam maupun luar negeri, wisatawan nusantara dan
mancanegara, kuantjtas kargo udara, image dunia internasional dan berkembangnya
ekonomi rakyat sebagai multiplier effect dari keberadaan Bandara ini. Percepatan
pertumbuhan jumlah penumpang lewat jalur udara telah mulai dirasakan sejak awal tahun
2003 dan akan mencapai titik optimalnya derrgan akan beroperasi Bandara Internasional
di Ketaping.l
Bahwa sehubungan dalam rangka memacu dan memicu peftumbuhan
pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman khususnya untuk menyikapi
dampak perkembangan pembangunan Bandara Internasional Ketaping, perlu
dikembangkan potensi-potensi yang dianggap strategis sesuai dengan kebutuhan daerah.
Rencana dan pengembangan Kawasan strategis beftujuan untuk mewujudkan
pemanfataan ruang kawasan yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan
utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian menjaga
keseimbangan pertumbuhan antar kawasan melalui keterpaduan perencanaan dan
sinkronisasi dan pembangunan kawasan.
Fungsi rencana dan pengembangan Kawasan strategis adalah :
a. Memberikan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang dan aktifitas dalam
kawasan.
b. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan
antar seKor di dalam kawasan.

13. Adapun wilayah kawasan yang mempunyai potensi strategis dalam Peraturan
Daerah ini terdiri dari :
1. Kawasan Strategis Kota Mandiri.
2. Kawasan Strategis Terminal Bus.
3. Kawasan Strategis Gerbang Bandara Ketaping.
4. Kawasan Strategis CBD (Central Business Distric) Ketaping.
5. Kawasan Strategis Embarkasi Haji.
6. Kawasan Strategis Pasar Induk.
7. Kawasan Strategis Pasar Lubuk Alung.
B. Kawasan Strategis Strategis Wisata Religius Makam syekc Burhanuddin.
9. Kawasan Strategis Rest Area Anai Resort.
II. PENJEI.ASAN PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f Maksud dari fungsional mempunyai perwatakan tersendiri adalah wilayah yang
memberi kondisi fisik sepefti topografi,geologi, hidrologi dan secara geografi
berbeda dengan kawasan lainnya.
Huruf g Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai posisi dan potensi yang
strategis untuk dikembangkan dan dapat dijadikan pusat pedumbuhan baru yang
meliputi :
1. Kawasan Strategis Kota Mandiri.
2, Kawasan Strategis Terminal Bis.
3. Kawasan Strategis Gerbang Bandara Ketaping.
4. Kawasan Strategis CBD (Central Business District) Ketaping.
5. Kawasan Strategis Embarkasi Haji.
6, Kawasan Strategis Pasar Induk,
7. Kawasan Strategis Pasar Lubuk Alung.
B. Kawasan Strategis Wisata Religius Makam Syekh Burhanuddin
9. Kawasan Strategis Rest Area Anai Resoft
Pusat peftumbuhan adalah suatu kawasan yang mampu memberikan pelayanan kepada

14. Huruf h cukup jelas
Huruf i cukup jelas
Huruf j Yang dimaksud dalam peraturan daerah ini pemanfatan ruang mulai dari
perencanaan kawasan strategis baik perencanaan pembangunan, pengembangan
kawasan yang dilengkapi dengan infrastruKur, kelembagaan, aturan sampai
dengan memanfaatkan ruang kawasan itu agar bangunan tersebut berguna dn
berdayaguna serta setelah itu dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Kemudian
dilakukan pengendalian agar ruang tersebut sesuai dengan peruntukannya baik
yang dilakukan saat berlakunya ketentuan ini atau waktu yang ditentukan,
setelah itu dapat diperbaharui lagi.
Huruf k cukup jelas
Huruf I cukup jelas
Huruf m Yang dimaksud dalam peraturan daerah ini rencana pemanfaatan sesuai dengan
proporsinya bahwa rencana harus mengacu pada rencana Tata ruang.
Hurufn-zcukupjelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) Wilayah peftumbuhan baru yang memiliki potensi strategis setelah
ditentukan oleh pemerintahan daerah dan telah dilakukan kajian ilmiah
oleh Pemda maupun kerjasama dengan pihak ke-3 dengan kriteria-
kriteria dan syarat-syarat tertentu,
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 sebagai dasar yaitu berupa pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana
Kawasan strategis.
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas.
Pasal 12 Kajian dan analisis secara ilmiah adalh penyusunan rencana berdasarkan teori-
teori perencanaan yang sudah baku sefta berdasarkan pengelaman secara terus
menerus yang dilakukan baik Perguruan Tlnggi dan atau lembaga lain yang
ditunjuk Pemda.

15. . '..:
"..t,'
, pasal 13 - 15 Badan ini sudah cukup jelas dan sudah diuriakan pada pasal t huruf e.
Pasal t6 - 23 cukup jelas.
LEMBAMN DAERAH IGBUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN,......,.'NOMOR'''' "' "'''