PP 12 Tahun 2019 merupakan revisi aturan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan undang-undang terkait pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Revisi ini mengatur hak daerah dalam pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan serta kekayaan daerah.

1. z

2. z
PP 12 Tahun 2019 adalah Revisi PP
58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Untuk Melaksanakan Pasal 182
dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32
Tahun 2004 mengenai Pemerintahan
Daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No.
33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

3. z ada beberapa poin penting dalam revisi aturan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada PP 12 Tahun 2019,
 Hak Daerah untuk Pemungut pajak dan retribusi daerah dan tagihan pajak.
 Penerimaan dan pengeluaran Daerah
 Kekayaan dan pengelolaan Keuangan daerah
 Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dan
 Pengelolaan dilakukan secara tertib
 Diwujudkan dalam APBD dasar dari Pemerintahan Daerah. Serta
 Menetapkan Kebijakan Pengelolaan APBD,
 Menetapkan KPA.

4. z
Kaitan Tata Kelola Keuangan Daerah
 Perencanaan,
 Penganggaran,
 Pelaksanaan,
 Penatausahaan,
 Pelaporan,
 Pertanggungjawaban serta Pengawasan

5. z
 Masukan
 RSUD untuk belanja darurat
 Ada rujukan, usulkan dan sudah