Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

954 views

Published on

PKn :D

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

  1. 1. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Adolf Afwari Rachman Rifki Ristiovan Arya Putra Rizwan Fajar Lubis
  2. 2. Sistem Hukum Tujuan Hukum Sumber Hukum Penggolongan Hukum Sanksi Hukum
  3. 3. Sistem Hukum Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya.
  4. 4. Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut : 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 2. Peraturan itu diadakan oleh badanbadan resmi yang berwajib 3. Peraturan itu bersifat memaksa 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas
  5. 5. Tujuan Hukum Menurut Prof. Soebakti, SH  Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagian seluruh rakyat Menurut L.J van Apeldoorn  Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
  6. 6. Menurut Jeremy Bentham  Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (the great happiness of the greatest number) Menurut Van Kaan  Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu
  7. 7. Menurut O. Notohamidjojo  Tujuan hukum itu ada tiga, yaitu; • Mendatangkan tata dan dan damai dalam masyarakat • Mewujudkan keadilan • Menjaga supaya manusia diperlukan sebagai manusia
  8. 8. Sumber Hukum a. Undang-Undang, suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara b. Kebiasaan (Costum), perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat
  9. 9. c. Yurisprudensi, suatu keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim berikutnya mengenai masalah yang sama. d. Traktat (Treaty), perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan
  10. 10. e. Doktrin (Pendapat Sarjana Hukum), pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dapat dijadikan sebagai dasar keputusan hakim.
  11. 11. Penggolongan Hukum Tidak Tertulis Tertulis
  12. 12. Lokal Nasional Internasional
  13. 13. Ius Constitutum Ius Constituendum Hukum Antarwaktu
  14. 14. Satu Golongan Semua Antar Golongan
  15. 15. Publik Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Pidana Hukum Acara Privat (Perdata) Hukum Perorangan Hukum Keluarga Hukum Kekayaan Hukum Waris
  16. 16. Sanksi Hukum Berikut ini adalah macam-macam sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP: a. Hukuman Pokok, 1) Hukuman Mati 2) Hukuman Penjara, yang terdiri dari:  Hukuman seumur hidup  Hukuman sementara waktu (setingi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) 3) Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)
  17. 17. a. Hukuman Tambahan, 1) Pencabutan hak-hak tertentu 2) Perampasan (panyitaan) barang-barang tertentu 3) Pengumuman keputusan hakim

×